Wapres KH. Ma'ruf Amin Hadiri Puncak Peringatan Hari Desa Asri Nusantata

www.kemlagi.desa.id - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin bertolak ke Pekanbaru, Provinsi Riau pada Minggu (19/3/2023). Ma'ruf Amin dan rombongan menggunakan Pesawat Kepresidenan Boeing 737-400 TNI AU. 

Berdasarkan keterangan tertulis dari Sekretariat Wapres, Ma'ruf dan dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma menuju Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II. 

Setelah menempuh penerbangan selama satu jam empat puluh menit, Ma'ruf tiba di Pekanbaru dan disambut oleh Gubernur Riau Syamsuar dan jajaran Forkopimda Provinsi Riau. 

Setelah beristirahat sejenak di ruang tunggu utama Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II, Ma'ruf dan rombongan menuju The Premiere Hotel Pekanbaru dengan berkendara mobil. Di tempat ini, Ma'ruf akan disambut oleh Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun. 

Keesokan harinya, Senin 20 Maret 2023), Ma'ruf akan menghadiri acara peringatan Hari Desa Asri Nusantara di Lapangan Bola Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. 

Pada acara ini Wapres akan didampingi oleh Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Gubernur Riau, serta Bupati Pelalawan Zukri. 

Sebagai informasi, Hari Desa Asri Nusantara adalah hari yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi untuk mengingatkan kepada masyarakat tentang pentingnya lingkungan desa yang ASRI (Aman, Sehat, Rindang, Indah). 

Untuk menuju desa ASRI, dilakukan upaya menjaga kelestarian alam, terutama pepohonan, yang memiliki banyak fungsi diantaranya fungsi klimatologi, fungsi hidrologis, fungsi ekologi, dan fungsi erologis. 

Selain memberikan sambutan dan arahan, dalam rangkaian acara Hari Desa Asri Nusantara ini, Wapres juga akan menerima penjelasan mengenai 'Sedekah Oksigen' dan melakukan penanaman pohon secara simbolis, kemudian serentak akan diikuti oleh seluruh desa se-Indonesia yang dilakukan secara daring.

Gerakan menanam pohon ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi masyarakat desa untuk memperhatikan lingkungan sekitar dan menjaga keasriannya, serta menjadi langkah konkret desa demi mewujudkan dunia yang lebih baik dan berkelanjutan. 

Gerakan penanaman pohon ini dilakukan dengan target sebanyak 8 juta pohon di seluruh Indonesia. Keberhasilan kegiatan ini akan dapat dilihat dalam jangka panjang ketika pohon yang ditanam, terus dirawat dan tumbuh untuk masa depan yang hijau dan asri. 

Melalui gerakan penanaman pohon, diharapkan desa dapat mengambil kontribusi dalam menghijaukan dunia. Wapres diagendakan kembali ke Jakarta di hari yang sama pada Senin sore. 

Turut mendampingi Wapres dalam kunjungan kerja ini, Ibu Hj Wury Ma’ruf Amin, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, dan Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono Wahjoe Sedjati.*** 

Sumber https://m.goriau.com

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Baca Selanjutnya

Sinergi Smart, Inovasi Pemkab Mojokerto Pantau Harga di Pasar Desa/Tradisional

www.kemlagi.desa.id - Pemkab Mojokerto luncurkan Sistem Informasi Pendataan Elektronik Perdagangan dan Industri serta Marketplace (Sinergi Smart). Inovasi ini menjadi solusi pemda dalam pemantauan dan pengendalian inflasi daerah yang terintegrasi dengan forkopimda hingga Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). 

Melalui aplikasi ini warga di wilayah Kecamatan Kemlagi Kab. Mojokerto juga bisa memantau harga kebutuhan pokok yang ada di Pasar Raya Kemlagi. 

Kepala Disperindag Kabupaten Mojokerto, Iwan Abdillah, mengatakan, pengendalian inflasi imbas kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan sejumlah faktor lain menjadi fokus pemerintah pusat hingga daerah. Sebagai salah satu upaya, pemda harus telurkan terobosan dengan aplikasi Sinergi Smart. 

’’Selain kita gencar gelar operasi pasar dengan jual harga kebutuhan pokok lebih murah di setiap pasar, kami juga buat aplikasi Sinergi Smart Info Harga,’’ ungkapnya. 

Aplikasi yang tersedia di Play Store ini bisa diunduh semua masyarakat melalui gadget android-nya untuk mengetahui perkembangan harga di pasaran. Dengan kata kunci, Sinergi Smart. Sehingga, masyarakat pun tak perlu susah mengetahui harga komoditas yang dijual di pasaran yang tersebar di sejumlah wilayah.

’’Aplikasi ini juga kita integrasikan dengan nomor WhatsApp forkopimda, dan Ketua DPRD. Termasuk, seluruh anggota di komisi II. Secara otomatis mereka setiap hari mendapatkan laporan naik dan turunnya harga kebutuhan pokok di pasar,’’ tandasnya. 

Juga terintegrasikan dengan Badan Pusat Statistik, Bulog, serta TPID. Mulai dari Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, Wakil Bupati Muhammad Albarraa, Sekdakab Teguh Gunarko, hingga tim satgas pangan daerah. 

’’Prinsipnya update harga tiap hari ini menjadi hal yang penting untuk pengendalian inflasi daerah. Dari update harga ini kita bakal tahu komoditas mana saja yang mengalami kenaikan, sehingga bisa kita sikapi dengan cepat dan terukur melalui operasi pasar atau lainnya,’’ tegasnya. 

 Tak sekedar itu, pihaknya juga kembangkan aplikasi untuk bisa terpantau di sejumlah kawasan publik melalui monitor. Seperti di ruang tunggu kantor Pemkab Mojokerto. Bahkan, jika dimungkinkan akan dipasang di setiap kawasan pasar agar ini menjadi akses masyarakat mengetahui perkembangan harga kebutuhan pokok tiap harinya. 

’’Sinergi Smart ini juga sebagai wadah perdagangan. Menampung aneka display produk-produk IKM binaan kita, baik dari skala besar, sedang hingga kecil,’’ tegasnya.

Iwan mengakui, sejak kenaikan BBM, pengendalian inflasi ini memang jadi perhatian serius pemerintah pusat hingga daerah. Apalagi, setiap Senin, kini, rakor terkait gejolak harga di pasaran rutin dilakukan bersama Mendagri dan Gubernur Jatim. Utamanya jelang natal dan tahun baru 2023 yang diprediksi berimbas pada peningkatan permintaan masyarakat. 

Sementara stok sejauh ini masih stagnan, karena belum musim panen. ’’Jadi, sesuai hukum pasar, jika permintaan tidak diimbangi dengan ketersediaan, itu akan membuat harga bisa melambung. Itu yang kita antisipasi,’’ tegasnya.

Seperti komoditas cabai rawit. Belakangan harganya tertinggi capai Rp 40 ribu per kilogram terjadi di Pasar Kedungmaling. ’’Memang terjadi fluktuatif. Makanya, kita juga edukasi masyarakat untuk memanfaatkan olahan cabai, tidak hanya yang segar saja, itu mungkin bisa jadi alternatif,’’ ujarnya.

Sumber https://radarmojokerto.jawapos.com/

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Baca Selanjutnya

Bupati Ikfina Ajak Masyarakat Kelola Sampah Sebelum Masuk TPA

www.kemlagi.desa.id - Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto menggelar peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2023. 

Pengingatan HPSN kali ini, Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam pengelolaan sampah. 

“Walaupun dirasa mustahil untuk mencapai target pengurangan gas rumah kaca, namun tidak ada yang tidak mungkin. Tindakan besar hanya dapat dimulai melalui satu langkah kecil. Kita dapat berkontribusi melalui langkah kecil yaitu mengelola sampah kita sendiri,” ungkap Ikfina, Selasa (28/2). 

Ikfina meminta, agar kesadaran untuk melakukan pengelolaan sampah muncul pada masing-masing masyarakat. Menurutnya, tanggungjawab pengelolaan sampah harus dilakukan secara bersama. 

“Masalah sampah ini tidak bisa dipasrahkan kepada pemerintah saja, ini harus kita kelola bersama dan menjadi tanggungjawab bersama,” tuturnya. 

Melalui peringatan HPSN 2023 yang dikemas dalam agenda NGONTES ‘Ngobrol Santai Tentang Sampah’ ini, Bupati Ikfina berharap seluruh undangan yang hadir bisa memanfaatkan waktu untuk belajar bersama terkait pengelolaan sampah. 

“Acara hari ini diselenggarakan untuk ngangsu kawruh para pihak yang telah mengelola sampahnya yang diharapkan dapat direplikasi bahkan dimodifikasi agar lebih baik lagi sesuai dengan kondisi ditempat masing-masing,” jelasnya. 

Agenda NGONTES ini pun tampak berbeda dari agenda yang biasanya dilangsungkan oleh Pemkab Mojokerto. Melalui acara ini, panitia pun tidak menyediakan makanan atau minuman yang meninggalkan sampah anorganik. Hal kecil itu diharapkan menjadi langkah awal untuk mengurangi sampah. 

“Ayo kelola sampah karena memang tanggung jawab kita. Ayo kelola sampah karena itu menyejahterakan kita. Bersatu bersama melangkah sekarang demi Kabupaten Mojokerto yang bersih dan sehat,” pungkasnya.

Sumber https://mojokertokab.go.id

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Baca Selanjutnya

Masyarakat Kemlagi Kabupaten Mojokerto Diharap Lakukan Registrasi KTP Digital

www.kemlagi.desa.id - Sebagaimana surat dari Camat Kemlagi Nomor: 470/11/416.315/2023 tanggal 21 Pebruari 2023 perihal percepatan registrasi identitas kependudukan KTP digital, maka dalam memenuhi target kegiatan ini diharapkan:

1. Penduduk yang lakukan pengurusan layanan kependudukan maupun layanan lain dan sudah memiliki smartphone berbasis android, diwajibkan untuk lakukan registrasi Identitas Kependudukan Digital (IKD);
2. Seluruh lembaga dan komponen masyarakat diharapkan segera lakukan registrasi IKD, dan
3. Bagi desa-desa yang menginginkan layanan registrasi IKD di balai desa masing-masing juga dapat dilakukan dengan syarat dapat menghadirkan warganya minimal 50 orang/hari

Warga Desa Kemlagi dan desa-desa lain di wilayah Kec. Kemlagi yang bermaksud lakukan registrasi IKD dan untuk mendapatkan qr-nya bisa langsung ke Kantor Kecamatan Kemlagi menemui petugas dari Dukcapil dengan memenuhi ketentuan point 1 tersebut diatas. 

Tata cara lakukan registrasi IKD bisa disimak di kanal YouTube Desa Kemlagi ini: https://youtu.be/lnlI64pQAv0

Atau divideo ini:

Cakupan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Mojokerto masih minim. Bahkan, di 2023 ini Pemkab Mojokerto dikejar target untuk memenuhi 25 persen dari total usia wajib perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di 18 wilayah kecamatan. 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Mojokerto Amat Susilo memaparkan, IKD atau KTP digital untuk masyarakat telah diterapkan sejak akhir tahun lalu. Namun, minat masyarakat dinilai masih rendah sehingga cakupan di awal tahun 2023 ini masih minim. 

”Yang sudah memiliki KTP digital masih minim sekali. Jumlahnya sekitar 3 ribuan dari yang wajib KTP sekitar 800 ribu sekian,” terangnya.

Cakupan tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Amat menyebut, tahun ini Kabupaten Mojokerto diharuskan mencapai sekitar 200 ribu penduduk untuk memiliki IKD.

”Memang untuk 2023 ini kita ditarget oleh pusat KTP digital 25 persen dari wajib perekaman,” tandasnya. 

Amat menyebutkan, minimnya capaian KTP digital disebabkan sejumlah faktor. Salah satunya karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan digitalisasi identitas kependudukan. Terutama bagi kalangan masyarakat yang menginjak usia paro baya. 

”Banyak warga yang usianya 50 tahun ke atas masih merem teknologi. Katanya malah susah kalau pakai KTP digital,” imbuh dia. 

Selain itu, terbatasnya tenaga pelayanan juga menjadi penyebab masih rendahnya IKD. Sejauh ini, pelayanan KTP digital masih dipusatkan di Kantor Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto di Jalan RA Basuni, Kecamatan Sooko. 

”Yang melayani saat ini sangat terbatas, kurang dari lima orang. Padahal kita butuh tenaga lebih untuk bisa mencapai target nasional 25 persen, termasuk kesadaran masyarakat juga,” beber Amat. 

Di sisi lain, dispendukcapil tetap mengupayakan untuk mendongkrak IKD dengan menyasar wajib KTP pemula. Selain dinilai lebih melek teknologi, upaya digitalisasi kependudukan tersebut juga untuk mengefisiensi blangko e-KTP yang kini jumlahnya terbatas. 

Januari ini, sebut Amat, Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto hanya mendapat dua kali dropping blangko e-KTP. Masing-masing 5 ribu keping pada Senin (9/1) dan 4 ribu keping pada Jumat (13/1). 

Hanya saja, dari total 9 ribu blangko tersebut hanya mampu untuk mencetak surat keterangan (suket) pengganti e-KTP yang dikeluarkan dispendukcapil selama tiga bulan terakhir.

”Karena mulai November, Desember (2022) dan Januari (2023) itu kita kekosonga blangko e-KTP. Sehingga mengeluarkan surat keterangan (suket) sekitar 9 ribuan,” imbuhnya. 

Praktis, stok blangko kini kian menipis untuk melayani pemohon e-KTP reguler. Terlebih, ungkap Amat, rata-rata terdapat 500-600 lembar e-KTP yang dicetak per sehari. Karena itu, dalam minggu ini dispendukcapil kembali mengajukan usulan untuk mendapatkan blangko tambahan. 

”Mudah-mudahan bisa dapat 4 ribu keping sehingga stok aman untuk dua minggu lagi. Sebagian pemohon juga kita sarankan untuk mengurus KTP digital untuk mengantisipasi kelangkaan blangko,” tandasnya

Sumber https://radarmojokerto.jawapos.com

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Baca Selanjutnya

Status Tanggap Darurat Bencana Ditetapkan Pemkab Mojokerto

www.kemlagi.desa.id - Pemerintah Kabupaten Mojokerto akhirnya menetapkan status tanggap darurat bencana, Jumat (17/2). Penerapan status kebencanaan tersebut setelah wilayah di kabupaten dilanda angin puting beliung, banjir, dan tanah longsor selama beberapa waktu terakhir. 

Penetapan itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Mojokerto Nomor 188.45/51/HK/416-012/2023 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2023. Surat yang ditandatangani Bupati Ikfina Fahmawati pada Jumat (17/2) itu berlaku selama 50 hari. ’’Sudah ditetapkan SK tanggap darurat,’’ terang Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mojokerto Yo’ie Afrida Soesetyo Djati, kemarin. 

Penetapan status kebencanaan tersebut lebih tinggi dibanding rencana sebelumnya yang bakal dinaikkan ke level siaga darurat. Yo’ie menyebut, salah satu yang menjadi pertimbangan ditetapkannya status tanggap darurat adalah kejadian bencana yang bertubi-tubi menghantam wilayah di Kabupaten Mojokerto sejak Desember 2022 hingga Februari tahun ini. ’’Jadi tidak ada siaga, tapi langsung ke tanggap darurat,’’ tandasnya. 

Status tersebut juga didasarkan prakiraan cuaca dari BMKG Kelas I Juanda Sidoarjo yang memprediksi intensitas hujan tinggi yang berpotensi mengguyur wilayah Mojokerto hingga bulan depan. Karena itu, SK Bupati diberlakukan surut terhitung sejak tanggal 9 Februari hingga 31 Maret mendatang. 

Terbaru, akibat curah hujan tinggi kembali terjadi bencana longsor di dua titik di Kecamatan Pacet, Kamis (16/2). Di antaranya di Desa Cembor yang mengakibatkan tertutupnya saluran irigasi, sehingga airnya meluber ke rumah warga. Longsoran tanah tersebut juga menimbulkan dampak kerusakan di dua rumah. 

Selain itu, longsor juga terjadi di Desa Claket. Tepatnya menimpa areal SDN Claket yang mengakibatkan sebagian pagar sekolah ambrol. Selain itu, longsornya tanah juga berdampak tergerusnya fondasi ruang guru.  ’’Karena kondisi bangunan menggantung, sehingga kami sarankan untuk tidak difungsikan karena rentan ambruk,’’ imbuhnya. 

Sebelumnya, hujan deras juga memicu terjadinya banjir dan luapan juga melanda tujuh kecamatan pada 9 Februari. Bahkan, dua desa di Kecamatan Mojosari sempat tergenang selama dua hari. 

Yo’ie menyebutkan, dengan ditetapkannya status tanggap bencana, maka seluruh penanganan akibat bencana hidrometorologi dapat dibebankan pada APBD. Sehingga, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) teknis yang terlibat dalam penanggulangan bencana bisa mengajukan anggaran yang bersumber dari biaya tak terduga (BTT). 

’’Kalau tanggap, semua potensi bisa segera dikerahkan masing-masing OPD sesuai tupoksinya. Tapi kalau nanti sudah sangat kritis, baru diambilalih komando,’’ pungkas Yo’ie. 

Di akhir Desember 2022 lalu, wilayah Kecamatan Jetis juga diporak porandakan angin puting beliung. Sejumlah rumah yang terdampak kemarin juga telah mendapatkan bantuan untuk perbaikan. 

Sumber https://radarmojokerto.jawapos.com

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Baca Selanjutnya

Cegah Stunting, BKKBN Dorong Duta Generasi Berencana sampai Kalurahan/Desa

www.kemlagi.desa.id - Dengan mendasarkan surat Camat Kemlagi Nomor: 175/92/416-315/2023 tertanggal 13 Pebruari 2023 perihal Permohonan Penunjukan Duta Generasi Berencana (Duta Genre) Tingkat Desa, maka tergerak bagi kita untuk mencari referensi terkait kegiatan ini dan kita mendapatkan sumber informasi dari https://harianjogja.com/

Stunting masih menjadi masalah bangsa Indonesia dewasa ini. Penanganannya perlu dilakukan dari hulu hingga ke hilir dengan melibatkan banyak pihak. 

Pelibatan remaja menjadi penting karena mereka yang akan melahirkan generasi selanjutnya. Merespon kondisi ini Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengembangkan program Generasi Berencana (GenRe). 

Melalui program ini para remaja diajak untuk paham dan peduli pada pendewasaan usia perkawinan. Sehingga masalah pendidikan hingga kesehatan reproduksi terencana dengan baik. 

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan generasi muda merupakan penentu masa depan bangsa. Pemahaman yang benar mengenai perencanaan masa depan akan melahirkan generasi-generasi yang sehat. 

BKKBN mendorong agar program GenRe bisa menjangkau seluruh Desa/Kelurahan di mana jumlahnya mencapai 82.000 se-Indonesia. 

"Kami berkeinginan satu desa ada dua GenRe minimal. Sehingga dalam waktu dekat ada GenRe sekitar 160.000. Harus diwujudkan dalam waktu dekat, insyaallah bisa," paparnya dalam acara 'Apresiasi Duta GenRe dan Jambore Ajang Kreatifitas GenRe Tingkat Nasional Tahun 2022' di The Rich Hotel Yogyakarta, Jumat malam, (19/8/2022). 

Koordinator Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) Perwakilan BKKBN DIY, Witriastuti Susani Anggraeni mengatakan ada tiga masalah remaja yang coba dirampungkan melalui program GenRe ini. 

Di antaranya mencegah terjadinya pernikahan dini, seks bebas, dan juga Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Napza). Tiga hal ini yang akan gencar disosialisasikan oleh Duta GenRe. 

Duta GenRe yang tersebar di 34 provinsi diharapkan tidak hanya ada di level pusat saja, namun juga bisa merambah ke level-level desa. Masuknya Duta GenRe sampai ke level desa akan mendekatkan sumber-sumber informasi. 

"Kami harap Duta GenRe sampai ke desa sehingga informasi tidak terlalu jauh, karena sasaran kami banyak remaja-remaja di desa," jelasnya. 

Nantinya di setiap desa akan ada satu pasang Duta GenRe. Komunikasi dengan sesama remaja dinilai lebih efektif karena lebih dekat daripada dengan orang tua. Mereka akan lebih terbuka bahkan bisa curhat mengenai masalah-masalah remaja. 

"Kami juga harap lurah memberikan dukungan peran-peran GenRe ini dengan SK lurah. Menjadikan teman-teman ini Duta GenRe kelurahan atau desa," paparnya. 

BKKBN melalui Direktorat Ketahanan Remaja (DITHANREM) menyelenggarakan acara Apresiasi Duta GenRe dan Jambore Ajang Kreativitas GenRe (ADUJAK) Indonesia Tahun 2022. 

AJUDAK ini merupakan acara tahunan yang diadakan oleh BKKBN Melalui Direktorat Ketahanan Remaja. Acara ini digelar sejak 17 Agustus 2022 hingga 22 Agustus mendatang The Rich Hotel Yogyakarta. Perwakilan Duta GenRe dari 34 provinsi hadir dan meriahkan acara ini. 

"Sebenarnya ini acara per tahun, tapi kemarin pandemi Covid-19. Tahun ini diadakan di Jogja," tuturnya. 

Sumber https://harianjogja.com/

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Baca Selanjutnya

Hakim Agung Syamsul Maarif Setuju Pemberdayaan Kades Jadi Juru Damai Desa

www.kemlagi.desa.id - Badan Pembinaan Hukum Nasional (BHPN) dan Mahkamah Agung (MA) sedang menggagas untuk memberdayakan kepala desa (kades) sebagai mediator/hakim perdamaian desa. Menurut hakim agung Syamsul Maarif, langkah itu tepat karena bisa menyeleksi sengketa yang akan masuk ke pengadilan. 

"Saya setuju sekali upaya pemberdayaan perdamaian oleh aparatur desa. Jika ini berhasil, akan melahirkan proses penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan," kata hakim agung Syamsul Maarif kepada detikcom, Kamis (9/2/2023). 

Oleh sebab itu, gagasan BPHN dan MA harus segera diwujudkan. "Menurut saya, perlu upaya serius lebih jauh, yaitu menghidupkan lurah/kepala desa sebagai mediator resmi penyelesaian sengketa," ujar Syamsul Maarif berharap. 

Saat ini sudah ada Perma No 1/2016 tentang Mediasi. Perma itu fokus pada mediasi di pengadilan (anex court mediation) yang dalam pelaksanaannya, rate keberhasilnnya masih rendah. 

"Ke depan, penyelesaian sengketa perdata harus diupayakan lebih dahulu sebelum gugatan diajukan ke pengadilan," ucap Syamsul Maarif. 

Menurut Syamsul Maarif, perlu dibuat hukum acara baru untuk mengakomodasi keterlibatan kades/aparat desa. Hal itu untuk menyaring sengketa yang masuk ke pengadilan. 

"Penggugat harus melampirkan keterangan dari mediator/lurah/kepala desa bahwa upaya perdamaian tidak berhasil. Tanpa surat keterangan tersebut gugatan tidak dapat diregister," ucap Syamsul Maarif. 

Pemberdayaan kades/aparatur desa akan berdampak positif terhadap banyak hal. Oleh sebab itu, hakim agung Syamsul Maarif berharap program MA-BHPN itu segera terwujud. 

"Sistem ini tidak hanya akan menghidupkan lembaga perdamaian/ mediasi tetapi juga akan mendorong kualitas gugatan. Selain itu sistem ini akan menghidupkan kembali nilai komunal karena mendudukkan kepala desa/lurah sebagai figur penting dalam menyelesaikan sengketa antar warganya. Perdamaian yang disepakati oleh para pihak di hadapan mediator disamakan dengan putusan arbitrase yang dapat dieksekusi setelah didaftarkan ke pengadilan. Semoga berhasil," kata hakim agung paling senior di MA itu. 

Sebagaimana diketahui, BPHN dan MA sepakat memberdayakan kades/paralegal desa untuk dibekali dengan keilmuan mediasi. Mereka akan dilatih oleh para mediator tingkat nasional, baik dari Kemenkumham atau MA. 

Sebagai apresiasi ke kades yang telah banyak mengurai masalah dan menyelesaikan sengketa di pedesaan, BPHN dan MA akan memberikan penghargaan Paralegal Justice Award 2023. 

"Kehadiran kepala desa dapat menjadi non-litigation peacemaker yang berperan sebagai hakim perdamaian desa atau juru damai desa untuk menyelesaikan sengketa/konflik di warganya melalui mekanisme mediasi yang bersifat nonlitigasi. Banyak konflik/sengketa atau masalah-masalah hukum warga masyarakat desa yang sudah mereka selesaikan tanpa melalui jalur aparat penegak hukum dan pengadilan. Ini tentu akan mengurangi beban perkara yang sangat signifikan yang ada di aparat hukum dan pengadilan. Itu sebabnya, BPHN dan Mahkamah Agung hadir untuk terus memperkuat basis Desa Sadar Hukum di Indonesia melalui kegiatan Paralegal Justice Award ini," kata Kepala BPHN Widodo Ekatjahjana. 

Sumber https://news.detik.com/

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Baca Selanjutnya

Gus Menteri : Perangkat Desa Butuh Kejelasan Status

www.kemlagi.desa.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan perangkat desa membutuhkan kejelasan status dan pola kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Hal ini mengingat peran penting perangkat desa dalam memanfaatkan anggaran dana desa serta pelayanan kepada masyarakat. 

"Bahwasanya perangkat desa harus punya status yang jelas. Satu item yang saya sampaikan ke Pak Mendagri, tentang regulasi khusus aparatur perangkat desa. Saya menyebutnya peraturan pemerintah tentang aparatur perangkat desa, atau APD," kata Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini dalam dialog bersama seluruh Perangkat Desa Kecamatan Sawahan di Kabupaten Nganjuk, Jumat (3/2/2023). 

Selain itu, menurut Gus Halim belum jelasnya status perangkat desa tersebut, tentu berpengaruh pada hak-hak yang didapatkannya seperti gaji, tunjangan, kesejahteraan hingga kopetensi. 

Karena itu, tidak sedikit dari perangkat desa yang kurang termotivasi untuk pengembangan kompetensi. 

Lebih lanjut, Pola kerja antara perangkat desa dengan kades juga harus diatur secara khusus. Pasalnya perangkat desa bukanlah jabatan politis seperti kades. 

"Secara konseptual, secara hukum tata negara memang tidak bisa perangkat Desa disamakan dengan kepala Desa. Karena perangkat Desa bukan jabatan politik, sementara Kepala Desa merupakan jabatan politik," kata Gus Halim. 

Kendati demikian, Gus Halim mengakui jabatan Perangkat Desa adalah istimewa secara fungsional. Mereka adalah yang terdepan mengatasi berbagai keluhan masyarakat. 

Selain itu, mereka juga tidak memiliki jam kerja khusus pada setiap harinya. Pasalnya harus melayani warga meskipun di luar jam kerja. Karena jabatan perangkat Desa itu menurut saya adalah jabatan Istimewa. 

"Jabatan yang secara formal hampir sama dengan ASN atau setara dengan ASN. Tetapi secara fungsional, itu sama sekali tidak ada yang menyamai," pungkas Gus Halim. 

Oleh sebab itu, menurut Gus Halim perlu dibuatkan regulasi khusus aparatur Perangkat Desa untuk memperjelas status, kesejahteraan hingga pola kinerjanya agar dapat terstruktur secara sistematis. 

Sumber https://kemendesa.go.id

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Baca Selanjutnya

Sudah 60 % Revisi UU Desa, Mendes Sebut Untungkan Kepala Desa dan Perangkat Desa

www.kemlagi.desa.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, pihaknya tengah membuat draf revisi UU Desa dan kini sudah rampung 60 persen. Dia memastikan, perubahan pasal dalam draf tersebut berpihak kepada kepala desa (Kades) dan perangkat desa. 

“Semua draf yang kita persiapkan itu menguntungkan Kepala Desa dan Perangkat Desa,” kata Halim dalam dialog bersama para Perangkat Desa dan Kepala Desa Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Jumat (3/2/2023), sepertiu yang dilansir dari republika.co.id. 

Dia menjelaskan, salah satu alasan mengapa UU Desa perlu direvisi memang untuk meningkatkan derajat dan penghargaan kades dan perangkat desa sebagai aktor terpenting dalam pembangunan. Sebab, mereka sudah bekerja keras dan totalitas mewujudkan kemandirian desa. 

“Karena memang, target revisi ini adalah untuk menempatkan Kepala Desa dan Perangkat Desa pada maqãmil a’la, maqãman mahmųda, panggonan sing duwur,” ujarnya.

Dalam revisi UU Desa itu, lanjut dia, penambahan masa jabatan kades hanya satu dari beberapa poin penting yang hendak diubah. Karena itu, dia meminta publik tidak hanya terfokus pada persoalan masa jabatan. Poin lain yang patut diperhatikan adalah soal kejelasan status dan pola kerja perangkat desa. 

Kendati begitu, Halim tak menutup kemungkinan bahwa perpanjangan masa jabatan kades, dari emam tahun menjadi sembilan tahun, bisa saja disetujui dalam proses revisi. Jika benar disetujui, Halim meminta masyarakat tetap mengawasi kinerja kades. 

Kades yang kinerjanya buruk bisa dilengserkan di tengah masa jabatan. “Kalau masa jabatan sembilan tahun disetujui, maka harus ditegakkan (ketentuan) Kepala Desa diberhentikan di tengah jalan. Gara-gara kinerja, bukan gara-gara pelanggaran hukum,” kata Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. 

Sumber https://puskominfo-ppdi.or.id

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Baca Selanjutnya

Kabar Baik Bagi Perangkat Desa, Setelah Sepekan Silatnas di Jakarta

www.kemlagi.desa.id - Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko menyatakan telah mengusulkan ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar menambah anggaran khusus untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) desa. Hal itu disampaikannya saat memenuhi panggilan kepala negara di di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa sore, 17 Januari 2023 lalu. 

Dilansir dari tempo.co, Kala itu Budiman berbincang dengan Jokowi yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut, mulai dari kepala desa, revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hingga dana desa. 

Kepada Jokowi dan Pratikno, Budiman menceritakan bahwa dana desa selama ini lebih berfokus kepada pembangunan infrastruktur desa. Selama lima tahun dana desa dikucurkan, sudah 200 ribu kilometer jalan desa terbangun dan diaspal, semuanya bermanfaat bagi masyarakat desa. 

“Tapi ada tantangan begini. Selain infrastruktur fisik, kita ini menghadapi situasi revolusi industri. Orang desa kalau SDM-nya enggak dibenahi, di tengah laju industrialisasi teknologi hari ini berkembang luar biasa, akan tercipta kesenjangan sosial,” tutur Budiman kepada Tempo Kamis, 2 Februari 2023. “Fisiknya bagus, tapi manusianya terlambat. SDM-nya kurang.” 

Oleh karena itu Budiman mengusulkan adanya dana khusus. Mendengar usulan tersebut, kata Budiman, Jokowi langsung merespons. “Oiya, nanti saya masukkin ke PP saja biar lebih cepat. Kalau UU, kan nanti ada (proses) di DPR ya,” ucap Budiman menirukan Jokowi. 

Awalnya, Budiman yang kerap berkeliling ke desa-desa itu mengusulkan agar dana SDM desa itu dimasukan ke dalam revisi UU Desa bersamaan dengan masa jabatan diubah dari 6 tahun menjadi 9 tahun.

Dana SDM Desa itu awalnya diusulkan dimasukkan ke dalam revisi UU Desa pasal 72. Dengan begitu, di dalam pasal tersebut akan ada tiga ayat, yakni ayat a soal dana desa, ayat b soal alokasi dana desa dari pemerintah daerah, dan ayat c sebagai tambahan dana SDM desa. 

Namun, kata Budiman, Presiden Jokowi menilai dimasukkannya soal dana SDM Desa pada revisi UU Desa akan makan waktu lebih lama, karena harus melalui proses politik terlebih dahulu dengan DPR. “Kalau PP kan langsung, ini penting untuk mengejar,” kata Budiman menirukan Jokowi lagi. 

Mensesneg Pratikno kemudian menimpali pembicaraan Budiman dan Jokowi dengan mengatakan bahwa dana tersebut bisa juga digunakan untuk penanganan kesehatan masyarakat desa. 

“Ya bisa juga, ya berarti nanti untuk stunting, segala macam,” ucap Budiman menirukan Pratikno. 

Menurut Budiman, nantinya peruntukan dana SDM desa bukan hanya untuk membiayai pendidikan, tapi juga penanganan kesehatan, gizi masyarakat dan masih banyak lagi.

Lebih jauh Budiman mengusulkan agar dana SDM desa itu berbeda dengan dana desa yang sudah diberikan pemerintah selama ini. 

“Jangan diambil dari dana desa, ini pos sendiri. Misalnya untuk stunting, sampai kalau perlu beasiswa untuk orang-orang desa yang ingin berkuliah di perguruan tinggi,” tutur Budiman. 

Bila nantinya dana SDM desa diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau PP, kata Budiman, berarti sifatnya merupakan diskresi atau kewenangan Presiden Jokowi. 

Hal ini juga menjadi keputusan politik presiden mengenai dana SDM desa yang diberikan kepada perangkat pemerintahannya maupun masyarakatnya. Termasuk di dalamnya dana SDM desa bisa juga untuk mengembangkan vokasional di desa. 

“Beasiswa jadi ini affirmative action untuk meningkatkan SDM maupun juga kesehatannya, stunting-nya, ibu hamil segala macam. Jadi menyelamatkan SDM desa dari sejak kandungan sampai ke perguruan tinggi,” ucap Budiman Sudjatmiko. “Sampai mereka jadi manusia yang punya jiwa entrepreneurship, segala macam. Tapi wajib pulang ke desa.” 

Sumber https://puskominfo-ppdi.or.id/

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Baca Selanjutnya

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2022

www.kemlagi.desa.id - Bertempat di Kedai Teras Kuning, Jeruk Macan Desa Sawo Kec. Jatis Kab. Mojokerto hari Selasa 31 Januari 2023 telah dilaksanakan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2022.

Kegiatan ini langsung dibuka oleh Bapak Kepala Desa Kemlagi Abd. Wahab, SE menyampaikan terima kasih kepada Ketua BPD beserta anggota dan Perangkat Desa yang telah hadir pada acara ini. 

"Pada minggu kedua bulan Februari 2023 direncanakan akan ada pemeriksaan Inspektorat untuk memeriksa realisasi pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2022", tutur Kades Kemlagi

"Alhamdulillah pada hari ini kita bisa membahas Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2022 dan jika nanti disetujui oleh BPD, maka segera kita tetapkan sebagai Perdes", lanjut Bapak Abd. Wahab Kades Kemlagi. 

Selanjutnya Sekdes Kemlagi, M. Ainur Rofiq menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes Kemlagi Tahun Anggaran 2022.

Disampaikan oleh Sekdes Kemlagi bahwa realisasi pendapatan desa sebesar Rp. 1.413.070.117,33 dan belanja desa sebesar Rp. 1.445.389.508,00 (defisit Rp. 32.319.390,67) 

"Sementara itu untuk pembiayaan desa meliputi penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 129.928.377,00 sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000,00 (untuk penyertaan modal BUMDesMa) sehingga selisih pembiayaan adalah Rp. 124.928.377,00 yang pada akhirnya SILPA Tahun Berjalan sebesar Rp. 92.608.986,33", pungkas Sekdes Kemlagi. 

"Pada dasarnya BPD menyetujui atas pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes 2022, namun nanti akan kami sampaikan beberapa masukan untuk perbaikan di tahun berikutnya", demikian penuturan Ketua BPD Desa Kemlagi Abah H. Mashudan, SH

Lebih lanjut H. Mashudan, SH berikan beberapa masukan kepada Pemerintah Desa Kemlagi, diantaranya :

• Diharapkan anggaran dalam APBDes bisa terserap dan bisa dilaksanakan oleh masing-masing bidang;
• Agar dibidang pemberdayaan masyarakat untuk tahun berikutnya tidak terlalu banyak silpa-nya;
• Pendapatan lain-lainnya harap dimasukan ke pendapatan desa;
• Penarikan sumbangan / iuran untuk masjid agar bisa dialihkan ke musholla-musholla;
• Agar ada jalan tembus di wilayah RT. 5 RW. 2 yang menghubungkan wilayah RT. 3 dan RT. 4 Kemlagi Barat; dan
• Saluran di belakang rumah Sdr. Suyatno Kemlagi Barat RT. 01 RW. 02 untuk segera direalisasikan tahun ini. 

Wakil Ketua BPD Desa Kemlagi abah H. Ach. Sholeh, S. PdI juga berikan masukan kepada Pemerintah Desa Kemlagi jika ada koloni lebah yang mati (yang selama ini dipelihara oleh kelompok pembudidaya lebah) agar dibuatkan berita acara serta agar APBDes dapat dianggarkan dan dilaksanakan sebaik mungkin. 

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Baca Selanjutnya

Harapan Pejabat di Acara Kombinasi Kubro Muslimat-Fatayat Anak Cabang Kemlagi di Desa Kemlagi

www.kemlagi.desa.id - Setiap sebulan sekali organisasi Muslimat dan Fatayat se Kecamatan Kemlagi mengadakan kegiatan bersama dan tuan rumahnya bergiliran yang bertajuk Kombinasi Kubro Muslimat-Fatayat Nahdlotul Ulama'  Anak Cabang Kemlagi dan kini giliran ranting Muslimat-Fatayat Desa Kemlagi sebagai tuan rumahnya. 

Kegiatan kali ini yang dihadiri ratusan Muslimat-Fatayat se Kecamatan Kemlagi dilaksanakan pada hari Minggu, 29 Januari 2023 bertempat di Balai Desa Kemlagi. 

Kegiatan inti dari acara ini adalah mendengarkan ceramah agama yang disampaikan oleh KH. Ali Murtadlo dari Jombang. 

Namun sebelum acara ceramah agama tentunya didahului dengan sambutan-sambutan dari pejabat tingkat desa maupun Kecamatan. 

Sambutan pertama disampaikan oleh Kepala Desa Kemlagi Abd. Wahab, SE mengharapkan kepada warga yang hadir bahwa saat ini mulai memasuki tahun politik, sehingga diharapkan kita tetap beraktifitas seperti biasanya tanpa terpengaruh perpolitikan yang mulai agak memanas ini. 

Hal senada juga disampaikan oleh Camat Kemlagi Tri Cahyo Harianto, S. Sos, MM bahwa kita tetap saja menjalankan organisasi seperti ini tanpa terpengaruh adanya perpolitikan. 

Bahkan Camat Kemlagi ini juga menyampaikan program nasional yang juga harus dilaksanakan di tingkat desa sesuai kewenangannya yakni program penanggulangan stunting. 

"Salah satu bagian dari program penurunan stunting adalah usia perkawinan haruslah sebagaimana dalam aturan bahwa laki-laki harus sudah berusia 20 tahun dan perempuan sudah berusia 19 tahun", lanjut Tri Cahyo Harianto. 

Sementara masalah pandemi covid-19, camat yang nenek kakek-nya asli Desa Kemlagi ini menggarap kepada warga agar jika kurang sehat untuk tetap memakai masker. 

Plh Danramil Kemlagi Pelda Dwi Prahmono juga menghimbau kepada masyarakat bahwa sekarang pemberitaan di media sosial marak penculikan anak, untuk itu kita harus selalu mengawasi dan memantau anak-anak kita. 

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Baca Selanjutnya

Alhamdulillah Angka Stunting di Kabupaten Mojokerto Turun

www.kemlagi.desa.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto sukses menurunkan jumlah angka stunting di tahun 2022 ke angka 11,6% dari sebelumnya 27,4% di tahun 2021. 

Meski turun dari tahun sebelumnya, Pemkab Mojokerto terus berkomitmen mengentaskan kasus stunting hingga nol persen. 

Hal tersebut disampaikan Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, dalam keterangan tertulis, Kamis (26/01). Ikfina juga berterima kasih dan mengapresiasi semua pihak yang telah berkontribusi dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Mojokerto hingga mencapai 11,6% menurut hasil survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022. 

Selain itu, Orang nomor satu dilingkup Pemkab Mojokerto itu juga menegaskan akan terus berkomitmen melakukan terobosan program untuk menuju Kabupaten Mojokerto Zero Stunting. 

"Terima kasih banyak untuk semua stakeholder yang berhasil menurunkan angka stunting. Harapannya nanti bisa mengentaskan kasus stunting di Kabupaten Mojokerto hingga nol persen," ungkapnya. 

Bupati Ikfina mengungkapkan percepatan penurunan stunting menjadi perhatian khusus yang dilakukan Pemkab Mojokerto. Berbagai program dan inovasi telah dilakukan oleh tim percepatan penurunan stunting agar semua anak di Bumi Majapahit tumbuh dan berkembang optimal dan mempunyai kecerdasan sehingga siap menghadapi masa depan. 

Beberapa Inovasi program percepatan penurunan stunting itu diantaranya Inovasi Kampanye Minum Tablet Tambah Darah bagi remaja putri (Jum'at Ceria), Calon Pengantin Bermasa Depan Emas (Caping Mas), Inovasi Mantau Menu Gizi Bumil dan Balita (Mami Mita), dan inovasi Layanan Terpadu Pranikah (Laduni). 

Tak hanya itu, Bupati yang berlatar belakang seorang dokter itu juga telah menyiapkan 2 aplikasi yaitu Aplikasi E-stunting dan aplikasi Si Penting untuk mendukung kinerja tim percepatan penurunan stunting (TPPS). 

Sebagai informasi, Aplikasi E-stunting ini merupakan aplikasi yang dibangun untuk menyediakan data keluarga berisiko stunting di Kabupaten Mojokerto. Dalam aplikasi tersebut juga dapat dipantau bentuk pendampingan/treatment yang telah dilakukan OPD terkait dalam ikut mengatasi stunting sesuai indikator yang ditentukan. 

Sementara Si Penting merupakan aplikasi pendukung yang terintegrasi dengan E-stunting yang merupakan aplikasi survey/pendataan terhadap Panjang badan bayi, BB, lingkar kepala dan Visus. 

"Ini semua adalah wujud komitmen kita, yang selaras dengan amanat Presiden RI Joko Widodo yang meminta pemerintah daerah memberikan penanganan stunting yang lebih baik" ujarnya.

Sumber https://mojokertokab.go.id/

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Baca Selanjutnya

Program Ubaya: Ikut Kembangkan Potensi Kampung Madu Desa Kemlagi

www.kemlagi.desa.id - Kampung Madu Desa Kemlagi merupakan program Desa Kemlagi yang ingin mengembangkan kampung yang ada di Dusun Kemlagi Utara Desa Kemlagi Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto ini menjadi salah satu destinasi wisata edukasi dan petik madu yang ada di wilayah utara sungai Brantas. 

Kampung Madu Desa Kemlagi ini telah di-launching oleh Bupati Mojokerto dr. Ikfina Fahmawati, M. Si pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai destinasi wisata edukasi dan petik madu. 

Dalam perjalannya sudah banyak pihak dari dinas/instansi/lembaga serta dunia perguruan tinggi yang membantu program di desa ini mulai dari produksi, proses produksi, pasca produksi, pemasaran dan lain sebagainya dengan tujuan agar kedepannya program ini menjadi lebih baik lagi. 

Memasuki tahun 2023 ini Universitas Surabaya (Ubaya) bermaksud melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di Kampung Madu Desa Kemlagi Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto ini melalui Program Matching Fund. 

Tim dari Ubaya yang dipimpin oleh Bapak Dr. Hazrul Iswadi, S. SI., M. SI tiba di Desa Kemlagi pada hari Sabtu, 14 Januari 2023 disambut langsung oleh Kepala Desa Kemlagi Bapak Abd. Wahab, SE di kantor Kepala Desa Kemlagi. 

Selanjutnya Tim dari Ubaya ini diajak langsung untuk melihat peternakan lebah madu yang ada di Dusun Kemlagi Utara Desa Kemlagi yang merupakan lokasi Kampung Madu Desa Kemlagi. 

Hazrul Iswadi yang menjabat sebagai Sekretaris LPPM Ubaya menyampaikan bahwa potensi yang ada di Desa Kemlagi yang berupa peternakan lebah ini akan  dibantu pengembangannya agar lebih dikenal tidak hanya di lokal Desa Kemlagai saja, dan nantinya penerapan teknologi untuk pengembangan potensi Kampung Madu yang satu-satunya ada di wilayah utara sungai Brantas Kabupaten Mojokerto ini. 

"Program Matching Fund adalah program dana padanan dari Kemdikbud Ristek untuk mengembangkan potensi masyarakat, potensi usaha, potensi dunia industri termasuk potensi yang ada di desa", lanjut Dr. Hazrul Iswadi, S. SI., M. SI

"Diharapkan nantinya Tim Matching Fund Ubaya dapat membantu desa dalam mengembangkan produk unggulan desa yang sangat luar biasa ini yaitu madu dari Desa Kemlagi", pungkas Hazrul yang juga sebagai Koordinator Tim Pengelola Program Matching Fund Universitas Surabaya. 

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Baca Selanjutnya

Pembentukan Pengurus KIM "Madep Manteb" Desa Kemlagi Mengedepankan Kesetaraan Gender

www.kemlagi.desa.id - Sebagai tindaklanjut pertemuan Diskominfo Kabupaten Mojokerto dengan Kepala Desa Kemlagi pada hari Jumat, 6 Januari 2023, maka pada hari Selasa, 10 Januari 2023 telah dilaksanakan musyawarah desa dalam rangka pembentukan pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Kemlagi. 

Musyawarah desa ini dihadiri oleh Kepala Desa Kemlagi Bpk. Abd. Wahab, SE beserta perangkat desa, Ketua BPD Desa Kemlagi Bpk. H. Mashudan, SH beserta anggota, tokoh masyarakat, Ketua RT-RW, Karang Taruna dan juga Kader-kader TP PKK Desa Kemlagi. 

KIM Desa Kemlagi yang dinamakan KIM "Madep Manteb" Desa Kemlagi susunan pengurusnya kali ini diisi oleh anak-anak muda dari Karang Taruna dan juga Kader-kader IT yang dimiliki oleh TP PKK Desa Kemlagi dari masing-masing lingkungan. Dengan kata lain pengarusutamaan gender juga diwujudkan dalam kepengurusan KIM "Madep Manteb" Desa Kemlagi, karena komposisinya adalah seimbang antara laki-laki dan perempuan. 

"Salah satu keuntungan kita memiliki KIM ini adalah semua warga Desa Kemlagi akan mengetahui apa hasil musyawarah yang telah dilaksanakan di Balai Desa Kemlagi, sehingga bisa meringankan tugas Ketua RT-RW dalam menginformasikan hasil musyawarah di desa, karena hasil musyawarah desa dipublikasikan lewat media yang dimiliki KIM", tegas Ketua BPD Desa Kemlagi H. Mashudan, SH

Lebih lanjut Kepala Desa Kemlagi Bpk. Abd. Wahab, SE juga menuturkan bahwa dengan adanya KIM "Madep Manteb" Desa Kemlagi ini bisa menangkal yang namanya berita hoax atau berita yang tidak benar. 

"Bahkan masyarakat-pun bisa memberikan masukan atas kegiatan yang akan, sedang maupun telah dilaksanakan oleh masyarakat maupun Pemerintah Desa Kemlagi agar kedepannya menjadi lebih baik lagi", pungkas Kepala Desa Kemlagi. 

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Baca Selanjutnya

Optimalisasi Kinerja KIM Madep Manteb Desa Kemlagi Tahun 2023

www.kemlagi.desa.id - Pagi itu sekitar pukul 09.00 WIB hari Jumat, 6 Januari 2023 kita kedatangan tamu dari Diskominfo Kabupaten Mojokerto di Kantor Desa Kemlagi. 

Utusan dari Diskominfo Kabupaten Mojokerto ini adalah Pak Angga dan Mas Ajib, begitu biasanya kita menyapa mereka. 

Kehadiran mereka di Kantor/Balai Desa Kemlagi ini disambut oleh Bapak Kepala Desa Kemlagi, Abd. Wahab, SE di ruang kepala desa. 

Seperti diketahui bahwa pada tahun 2022 KIM Madep Manteb Desa Kemlagi Kec. Kemlagi mewakili Kabupaten Mojokerto untuk mengikuti ajang Anugerah Pewarta Warga Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Diskominfo Provinsi Jawa Timur dan Alhamdulillah mendapatkan juara 3 untuk kategori artikel berita. 

Sementara kedatangan utusan dari Diskominfo Kabupaten Mojokerto ini adalah untuk memberikan semangat KIM Madep Manteb Desa Kemlagi Kec. Kemlagi dan juga KIM yang sudah ada di Kabupaten Mojokerto ini dan bahkan agar desa-desa yang belum memiliki KIM untuk segera membentuknya. 

"Salah-satu tujuan dengan adanya KIM ini adalah agar kita bisa menangkal berita-berita hoax yang sering bermunculan selama ini, apalagi saat ini kita sudah mulai memasuki tahun politik", tutur Pak Angga. 

Sementara itu Kepala Desa Kemlagi Bapak Abd. Wahab, SE menyampaikan terima kasih kepada segenap stakeholder Diskominfo Kabupaten Mojokerto yang selama ini telah membimbing KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) Madep Manteb Desa Kemlagi, sehingga pada tahun 2022 kemarin meraih juara 3 APW Jatim 2022 untuk kategori artikel berita. 

Ada beberapa poin penting dari pertemuan hari ini, diantaranya :

• Semoga di tahun 2023 ini akan ada pengukuhan KIM dari masing-masing desa di Pendopo Graha Maja Tama oleh ibu Bupati Mojokerto;
• Diharapkan adanya revitalisasi kepengurusan KIM yang mengedepankan penyetaraan gender;
• Diperlukan juga adanya perangkat komputer dan ruang atau kantor untuk menunjang sekretariat KIM;
• Diskominfo Kabupaten Mojokerto selalu siap sedia untuk hadir di desa jika diperlukan untuk berikan wawasan atau sosialisasi tentang KIM, pelatihan jurnalistik, video grafi maupun fotografi. 

Pada kegiatan ini berbarengan dengan kegiatan ibu-ibu TP PKK Desa Kemlagi dan diharapkan pula nantinya ibu-ibu ini masuk dalam jajaran kepengurusan KIM Madep Manteb Desa Kemlagi. 

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Baca Selanjutnya