Kamis, 22 April 2021

Pemerintah Perpanjang Masa Larangan Mudik, 22 April - 24 Mei 2021

ilustrasi
www.kemlagi.desa.id - Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 memutuskan untuk memperketat persyaratan mudik Lebaran, selama pra dan pasca larangan mudik yang sebelumnya telah ditetapkan pemerintah yakni 6-17 Mei 2021 Pengetatan persyaratan mudik Lebaran yang mulai berlaku hari ini, Kamis 22 April hingga 24 Mei 2021, tertuang dalam Addendum Surat Edaran perihal pengetatan persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN). 

Dalam Addendum Surat Edaran (SE) yang diteken oleh Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo dijelaskan, pengetatan persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) selama H-14 peniadaan mudik (22 April-5 Mei 2021) dan H+7 peniadaan mudik (18 Mei - 24 Mei 2021). 

"Sementara selama masa peniadaan mudik 6-17 Mei 2021 tetap berlaku Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah," demikian tertulis di Addendum Surat Edaran Satgas tersebut. 

Aturan dibuat untuk mengantisipasi peningkatan pergerakan penduduk 

Dalam Addendum SE ini juga diterangkan alasan dibuat addendum tersebut. Menurut Addendum SE Satgas, addendum dibuat guna mengantisipasi peningkatan pergerakan penduduk yang berpotensi meningkatkan penularan kasus COVID-19 antardaerah, pada masa sebelum dan sesudah periode larangan mudik. 

"Berdasarkan hasil Survei Pasca Penetapan Peniadaan Mudik Selama Masa Lebaran 2021 oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, ditemukan bahwa masih ada sekelompok masyarakat yang hendak pergi mudik pada rentang waktu H-7 dan H+7 pemberlakuan peraturan peniadaan mudik Idul Fitri," tulis Addendum SE itu lagi. 

Ketentuan khusus pengetatan mudik 

Dalam Addendum SE Satgas tersebut tertulis ketentuan khusus pengetatan mudik pada periode 22 April-5 Mei dan 18 Mei-24 Mei. Berikut ketentuannya :
  • Pelaku perjalanan transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di Bandar Udara sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia; 
  • Pelaku perjalanan transportasi laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di Pelabuhan sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia; 
  • Pelaku perjalanan penyeberangan laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di Pelabuhan sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia; 
  • Khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi laut untuk pelayaran terbatas dalam wilayah satu kecamatan/kabupaten/provinsi, atau dengan transportasi darat baik pribadi maupun umum dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat hasil tes RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19 sebagai syarat perjalanan, namun akan dilakukan tes acak apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah; 
  • Pelaku perjalanan kereta api antarkota wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di Stasiun Kereta Api sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan; 
  • Pelaku perjalanan transportasi umum darat akan dilakukan tes acak rapid test antigen/tes GeNose C19 apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah; 
  • Pelaku perjalanan transportasi darat pribadi, dihimbau melakukan tes RT-PCR atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau tes GeNose C19 di rest area sebagai persyaratan melanjutkan perjalanan dan akan dilakukan tes acak apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah; 
  • Pengisian e-HAC Indonesia dihimbau bagi pelaku perjalanan dengan seluruh moda transportasi darat umum maupun pribadi, kecuali bagi pelaku perjalanan udara dan laut wajib melakukan pengisian e-HAC Indonesia; 
  • Anak-anak di bawah usia 5 tahun tidak diwajibkan untuk melakukan tes RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19 sebagai syarat perjalanan; 
  • Apabila hasil tes RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19 pelaku perjalanan negatif namun menunjukkan gejala, maka pelaku perjalanan tidak boleh melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan tes diagnostik RT-PCR dan isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan; dan 
  • Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi terkait perhubungan darat / laut / udara / perkeretaapian menindaklanjuti Addendum Surat Edaran ini dengan melakukan penerbitan instrumen hukum dengan mengacu pada Addendum Surat Edaran ini dan peraturan perundang-undangan. 
Pemerintah larang mudik Lebaran agar tak ada lonjakan kasus COVID-19 

Sebagai informasi, pemerintah sebelumnya telah memutuskan meniadakan aktivitas mudik Hari Raya Idul Fitri 2021. 

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. 

"Sesuai arahan Bapak Presiden dan hasil koordinasi rapat tingkat menteri yang diselenggarakan 23 Maret 2021 di kantor Kemenko PMK, maka ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan," kata Muhadjir dalam keterangan pers yang disiarkan secara langsung di channel Kemenko PMK, Jumat (26/3/2021). 

Larangan mudik itu berlaku untuk seluruh ASN, Polri, BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri hingga seluruh masyarakat. Muhadjir juga mengatakan, larangan mudik dilakukan mulai 6 Mei 2021 hingga 17 Mei 2021. 

"Larangan mudik akan dimulai pada 6 Mei-17 Mei 2021. Sebelum dan sesudah hari dan tanggal itu diimbau kepada masyarakat tidak melakukan pergerakan atau kegiatan keluar daerah kecuali dalam keadaan mendesak dan perlu," kata Muhadjir. 

Adanya keputusan larangan mudik 2021 ini lantaran kasus COVID-19 yang masih tinggi di Indonesia dan karena adanya program vaksinasi yang sedang dilakukan pemerintah saat ini. 

"Sehingga upaya vaksinasi yang dilakukan bisa menghasilkan kondisi kesehatan yang semaksimal mungkin," katanya. 

Jokowi: Jika mudik tak dilarang, kasus COVID-19 per hari bisa 140 ribu 

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko "Jokowi" Widodo menjelaskan kembali alasan pemerintah mengeluarkan keputusan larangan mudik Lebaran 2021. Jokowi mengatakan, larangan itu dikeluarkan pemerintah agar tidak ada lonjakan kasus COVID-19. 

Menurut Jokowi, bila pemerintah tidak melarang kegiatan mudik tahun ini, maka kemungkinan lonjakan kasus virus corona bisa mencapai 140 ribu per hari. 

"Kalau mudik tidak dilarang, hitung-hitungan kami bakal ada lonjakan angka menjadi 120 ribu hingga 140 ribu kasus COVID-19 per hari. Jadi memang harus kita tekan terus,” kata Jokowi seperti dikutip dari ANTARA, Rabu (21/4/2021). 

Jokowi menegaskan, larangan mudik penting demi mencegah lonjakan kasus seperti yang terjadi pada Januari-Februari 2021 lalu. 

Belajar dari pengalaman sebelumnya, lanjut dia, peningkatan mobilitas masyarakat di masa libur telah menyebabkan terjadinya peningkatan angka kasus harian COVID-19. 

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mencatat, pada libur Idul Fitri 22-25 Mei tahun lalu, rata-rata kasus positif naik sebesar 68 hingga 93 persen. Kemudian masa libur Tahun Baru Islam pada 20-23 Agustus 2020, rata-rata kasus positif naik sebesar 58-119 persen. 

Sementara pada libur memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW pada 28 Oktober-1 November 2020, juga telah meningkatkan angkanya sebesar 37-95 persen. 

Jokowi mengatakan, larangan mudik harus disampaikan terus-menerus. Sebab, menurut dia, masih ada 11 persen atau 17 juta orang yang ingin mudik. 

“Ini (larangan mudik) diperlukan karena menurut survei yang kita lakukan, ada 11 persen masyarakat yang masih berkeinginan untuk mudik tahun ini," jelas Presiden. 

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Selasa, 20 April 2021

Biar Tepat Sasaran, Rumah Penerima Bansos Dipantau Satelit dan Drone


www.kemlagi.desa.id - Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan kerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). 

Lewat nota kesepahaman yang dibangun, Mensos Tri Rismahaini ingin hadirnya inovasi dari LAPAN yang mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos). 

Risma mengatakan keinginannya memiliki alat pemindai serupa satelit. Alat ini diharapkan bisa memantau dari atas, lokasi masyarakat yang membutuhkan bansos. 

"Kita butuh alat pemindaian jauh. Kalau bisa mengetahui titik masyarakat itu setengah meter agar itu dekat sekali. Itu kita bisa melihat mana yang bisa dibantu," kata Risma dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman - Kemensos dengan LAPAN secara daring, Senin 19 April 2021. 

Data itu diperlukan untuk memastikan apakah bansos benar-benar tepat sasaran. Pihaknya akan memeriksa langsung kondisi penerima bansos sesuai dengan titik koordinat yang dikirimkan kurir. 

"Kalau ternyata saat dikirimkan rumahnya baik, ya ngapain kita bantu. Itu teknologi yang kita butuhkan, kepada Kepala Lapan bisa dibantu ini. Ini adalah salah satu cara pendataan luar biasa," tutup Risma. 

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Selasa, 06 April 2021

Khofifah Minta Musala dan Masjid Bentuk Satgas Covid-19


www.kemlagi.desa.id - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meminta setiap musala dan masjid di Jatim membentuk Tim Satga Covid-19.

Tujuannya agar salat terawih pada bulan Ramadan tetap mentaati protokol kesehatan (prokes). 

"Harus ada tim satgas covid-19 di musala dan masjid. Sehingga ketika menjalankan salat tarawih, termasuk salat Ied terjaga prokesnya dengan baik," kata Khofifah di Surabaya, Selasa, 6 April 2021. 

Khofifah menegaskan hal itu berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2021, terkait pemberlakukan PPKM skala mikro.

Satgas Covid-19 bertujuan mencegah penyebaran covid-19. Khofifah menyebut seiring berjalannya waktu, situasi dan kondisi pandemi covid-19 perlahan-lahan mulai melandai. 

Hal itu tidak bisa dilepaskan dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dengan membuat beberapa kebijakan seperti penerapan Pemberlakuan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro hingga proses vaksinasi dan tentu peran aktif masyarakat menjaga protokol kesehatan. 

"Kita bersyukur dan berterima kasih seluruh elemen melakukan berbagai ikhtiar. Meski saat ini proses penyebaran Covid-19 belum berhenti tapi sudah melandai. Vaksinasi juga terus dimaksimalkan namun tetap waspada dengan menerapkan prokes yang ketat," ujar Khofifah.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Selasa, 30 Maret 2021

Mendagri: Data Desa Presisi Dukung Pembangunan


www.kemlagi.desa.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan keberadaan data desa yang presisi sangat penting, karena akan menjadi dasar berbagai kebijakan yang akhirnya dapat memberi manfaat untuk pembangunan desa. 

Demikian ia tegaskan saat menandatangani nota kesepahaman antara kementerian yang ia pimpin, Kementerian Sosial (Kemensos), dan Forum Rektor Indonesia (FRI) di Gedung C Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, Senin, 29 Maret 2021. 

Nota Kesepahaman tersebut terkait dukungan data dan informasi yang presisi menyangkut tata kelola pemerintah desa/kelurahan dan penyelenggaraan sosial desa/kelurahan. Tito berharap sinergitas dan kolaborasi yang terjalin menjadi dasar kebijakan dalam pembangunan maupun bidang sosial yang tepat. 

“Kita harap pemerintah bisa menyelesaikan data sekaligus membuat dasar-dasar kebijakan untuk pembangunan atau bidang sosial yang tepat sehingga menjadi legacy untuk pemerintah yang akan datang," ujar Mendagri. 

Menurut Mendagri, keberadaan data desa yang presisi bakal memberi manfaat untuk pembangunan desa, antara lain mendatangkan sumber lapangan pekerjaan baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan desa tersebut. 

Desa memiliki peran sentral sebagai sistem administasi pemerintahan terkecil di Indonesia. Sejumlah upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung pembangunan desa, baik secara regulasi, organisasi, maupun anggaran. 

Adapun regulasi yang dimaksud yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di bidang organisasi, pemerintah telah membentuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Setiap tahunnya pemerintah juga telah mengucurkan dana desa. 

“Kalau kita melihat keseriusan untuk pengelolaan desa ini, di masa pemerintahan Presiden Jokowi itu, menurut saya sangat luar biasa,” ujarnya. 

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaparesiasi ide untuk membuat data presisi di seluruh desa. Keberadaan data ini akan memudahkan pemerintah dalam menyusun kebijakan. Apalagi persoalan selama ini, kata Mensos, saat penyusunan kebijakan seringkali disulitkan dengan pencarian data secara lengkap. 

Dengan adanya data desa presisi, dapat dilakukan pemantauan tak hanya berdasarkan data numerik, tetapi juga data spasial. Mensos mencontohkan bagaimana kerja data spasial dapat melihat perkembangan kondisi rumah masyarakat. 

"Bagi kami data ini sangat penting untuk mengevaluasi. Tidak &(berdasarkan) katanya siapa, tetapi bahwa secara fisik kami bisa mengetahui dengan pasti," kata Mensos. 

Sementara itu, Ketua FRI Arif Satria menjelaskan, data desa presisi merupakan salah satu inovasi yang sudah berkembang di masyarakat dan akan terus ditingkatkan keakuratannya. Tujuannya, agar pengambilan keputusan dalam perencanaan dan proses pembangunan desa berjalan dengan baik. 

“Apapun juga data yang saat ini ada harus terus kita sempurnakan dengan berbagai metodologi yang terus kita sempurnakan,” katanya. 

Arif menyebutkan, saat ini data desa presisi sudah dimanfaatkan oleh 16 kabupaten di Indonesia dan bakal terus berkembang di berbagai daerah. Upaya ini, kata Arif, akan dilakukan tentunya dengan bekerja sama dengan Kemendagri dan Kemensos.

Dibakarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Sabtu, 27 Maret 2021

Mudik Lebaran 2021 Resmi Dilarang! Ternyata Begini Alasannya

Menko PMK Muhadjir Effendy
www.kemlagi.desa.id - Pemerintah resmi melarang mudik lebaran 2021 pada 6-17 Mei mendatang dengan mempertimbangkan risiko penularan Covid-19. Kebijakan melarang mudik lebaran ini diambil sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 Maret 2021. 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mwngatakan angka Penukaran dan kematian Covid-19 masih tinggi terutama pasca libur panjang. 

 "Cuti bersama Idul Fitri satu hari ada, tapi enggak boleh ada aktivitas mudik. Pemberian bansos akan diberikan," kata Muhadjir di Jakarta, Jumat (26/3). 

 "Mekanisme pergerakan orang dan barang akan diatur kementerian dan lembaga terkait. Untuk kegiatan keagamaan dalam rangka menyambut Ramadan akan diatur Kemenag [Kementerian Agama], dan berkonsultasi dengan organisasi keagamaan," kata Muhadjir. 

Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN/TNI-Polri karyawan swasta maupun pekerja mandiri dan seluruh masyarakat. 

Berdasarkan data Satgas Covid-19, libur Idul Fitri tahun lalu telah mengakibatkan kenaikan rata-rata jumlah kasus harian 68-93% dengan penambahan kasus harian 413-559 serta jumlah kasus mingguan berkisar 2.889-3.917.

Sedangkan, persentase kematian mingguan antara 28-66% atau sebanyak 61-143 kasus kematian. Muhadjir menyatakan bahwa perlu langkah-langkah tegas dalam menanggulangi masalah peningkatan kasus Covid-19. 

Khusus kali ini, yaitu menjelang masa libur dan cuti bersama Idul Fitri 1442 Hijriah. 

"Tingginya angka penularan dan kematian masyarakat maupun tenaga kesehatan akibat wabah Covid-19 setelah beberapa kali libur panjang, khususnya setelah libur Natal dan tahun baru kemarin juga perlu menjadi perhatian. Kita harus lakukan langkah tegas agar hal itu tidak terulang kembali," ujarnya saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Persiapan Idul Fitri 1442 Hijriah di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, dilansir situs resmi Kemenko PMK. 

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin saat rapat mengutarakan bahwa setiap kali liburan selalu ada peningkatan kasus antara 30-50% baik dari kasus terkonfirmasi positif maupun kasus aktif Covid-19. 

Bahkan dampak dari kenaikan kasus pada masa libur Natal dan tahun baru lalu, jumlah kasus aktif Covid-19 sampai saat ini masih terus meningkat. 

Disebutkan total kasus aktif Covid-19 kini berjumlah 130 ribu dengan 80% di antaranya tidak ke rumah sakit (RS) sedangkan 20% ke RS, 5% masuk ruang ICU (Intensive Care Unit) dan sekitar 2% meninggal. 

Persoalan lain, menurut Menkes, kebutuhan RS dari 130.000 kasus aktif itu mencapai 26.000 atau sekitar 20% dan apabila jumlah kasus aktif meningkat lagi maka dipastikan kebutuhan RS juga akan semakin banyak. 

"Di seluruh dunia kita tahu dalam minggu-minggu terakhir (kasus aktif) naik kembali. Banyak teori mengenai ini tapi saya belum berani bilang yang pasti, tapi ini karena adanya varian terbaru yang dari London.

Indonesia baru masuk di bulan Januari dan sampai saat ini kita belum tahu berapa persen, tapi baiknya kita antisipasi jangan sampai kejadian di kita (jumlah kasus naik lagi),"kata mantan Wamen BUMN ini. 

Menkes menyebut, guna mengantisipasi terjadinya kebocoran terhadap penerapan larangan mudik, Kemenkes akan menyiapkan posko layanan kesehatan di jalur mudik. 

Selain memastikan ketersediaan obat-obatan dan APD di RS, Puskesmas, dan fasilitas layanan kesehatan juga bekerja sama TNI/Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Pemerintah Daerah untuk memperkuat pengamanan hingga tingkat RT/ RW. 

Kepala BNPB Doni Monardo meyakinkan apabila seandainya pemerintah membiarkan kesempatan liburan atau memberikan izin mudik maka akan berdampak pada semakin meningkatnya angka kematian akibat Covid-19. 

 "Jadi keputusan Bapak Presiden melarang mudik atau pulang kampung atau apapun sebutannya itu harus kita perkuat dengan sistem manajemen dimulai dari sekarang," tegas Doni yang juga Ketua Satgas Penanganan Covid-19. 

Ia pun menilai tepat keputusan pemerintah untuk lebih awal mengumumkan larangan mudik lebaran tahun 2021. Pasalnya, hal itu akan membuat masyarakat lebih siap untuk tidak mudik atau bepergian ke luar kota untuk mencegah terjadinya penyebaran Covid-19.

Dikabarkan oleh Tim Pengelolaan Informasi Desa Kemlagi

Senin, 22 Maret 2021

Khofifah Sebut PPKM Terbukti Efektif Tekan Penyebaran Covid-19

ilustrasi

www.kemlagi.desa.id - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Jawa Timur kembali akan diperpanjang mulai pada tanggal 23 Maret sampai dengan tanggal 5 April 2021. 
Perpanjangan masa PPKM Mikro ini sendiri sudah memasuki periode keempat sejak pertama kali dicanangkan pada 9 Februari lalu. 

Perpanjangan pemberlakuan PPKM Mikro ini sendiri, berdasar kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2021 tanggal 19 Maret 2021, Tentang Perpanjangan Pemberlakuan PPKM Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid 2019. 

Terkait hal ini, Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur menyampaikan, berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, intervensi PPKM Mikro terbukti sangat efektif untuk menurunkan penyebaran Covid-19 di Jawa Timur. 

Karenanya, perpanjangan PPKM Mikro diharapkan dapat semakin menekan angka penyebaran Covid-19 di Jatim. 

Alhamdulillah, PPKM Mikro ketiga ini secara konsisten bersama PPKM Mikro sebelumnya, terbukti bisa memberi dampak pada penurunan kasus penyebaran Covid-19 di Jatim. 

Kita harap perpanjangan PPKM Mikro akan makin menekan penyebaran Covid-19 di Jatim,” ungkapnya saat ditemui di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (21/3/2021). 

Bukan tanpa alasan, berdasarkan data yang dihimpun oleh Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim, jelang akhir periode PPKM Mikro ketiga tercatat konfirmasi kasus harian Jawa Timur mencapai angka 300-an kasus per harinya. 

Hal ini turun drastis jika dibandingkan sebelumnya yang mencapai 1.100-an kasus per harinya. Selain itu, Khofifah menambahkan, hasil signifikan juga tampak pada penurunan jumlah pasien COVID-19 yang harus dirawat di Ruang Isolasi Biasa maupun ICU. 

Selama PPKM tahap 1 dan 2, dan PPKM Mikro tahap 1 dan 2, BOR Isolasi biasa di Jatim telah berhasil turun dari 79% menjadi 29%. BOR ICU juga telah berhasil turun dari 72% menjadi 49%. 

Artinya, keterisian rumah sakit di Jawa Timur sudah sesuai syarat dari WHO yakni dibawah 60%. Walaupun demikian, Khofifah Gubernur tetap mewanti-wanti kepada masyarakat untuk tidak lengah atau menurunkan kewaspadaan. 

Bersama dengan berbagai elemen, masyarakat harus tetap waspada dan ketat menerapkan protokol kesehatan dimanapun, dengan harapan wilayahnya bisa terus membaik dan menjadi zona hijau. 

“Tentunya PPKM Mikro ini akan menunjukkan hasil yang konsisten bila kita bisa mempertahankan kolaborasi yang baik dari Pemerintah, TNI/Polri, Tomas, Toga juga seluruh masyarakat,” pesan orang nomor satu di Jatim ini. 

Di sisi lain, berdasarkan data nasional per tanggal 20 Maret 2021 kasus Covid-19 terdapat 289 konfirmasi kasus positif baru dan 296 kasus konfirmasi sembuh. 

Dengan jumlah pasien dirawat 2.114 orang dari total kumulatif 136.397 orang atau 1,55%. Sementara angka kumulatif kesembuhan di Jatim sebesar 91,38% dan angka kematian sebesar 7,07%. 

Sedangkan, jumlah pelaksanaan Rapid Test di Jatim hingga 20 Maret 2021 lalu tercatat tertinggi di Indonesia, mencapai 1.883.794 test. Dan untuk pelaksanaan pemeriksaan PCR di Jatim mencapai 1.419.941 dengan positivity rate 6 persen.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Sabtu, 20 Maret 2021

PPKM Mikro di Jawa Timur Diperpanjang Hingga 5 April 2021

ilustrasi

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di Provinsi Jawa Timur kembali diperpanjang dengan harapan semakin mengendalikan penyebaran kasus Covid-19 di wilayah setempat. 

“Kebijakan ada di pemerintah pusat, dan di Jatim juga termasuk provinsi yang PPKM Mikro-nya diperpanjang,” kata dr Makhyan Jibril Al Farabi juru bicara Satgas Kuratif Covid-19 Jatim seperti dilansir Antara, Jumat (19/3/2021). 

PPKM Mikro diberlakukan di Jatim telah dimulai sejak 9 Februari 2021 dan berakhir pada 22 Februari 2021, lalu diperpanjang 23 Februari 2021 sampai 8 Maret 2021, kemudian diperpanjang lagi pada 9 Maret 2021 hingga 22 Maret 2021. 

Saat ini, pemerintah pusat melalui Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri  juga telah mengirimkan edaran berupa Instruksi Mendagri Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM mikro, yakni mulai 23 Maret 2021 hingga 5 April 2021.

Ia menjelaskan di Jatim program PPKM I dan II, dilanjutkan PPKM mikro I, II dan saat ini III menunjukkan hasil signifikan atau semakin baik. 

Anggota Satgas Kuratif Covid-19 Pemprov Jatim tersebut menjelaskan, selama pelaksanaan PPKM mikro, hasil signifikan tampak pada penurunan jumlah pasien Covid-19 yang harus dirawat di ruang isolasi biasa maupun unit perawatan intensif (ICU). 

Selama PPKM tahap I dan II serta PPKM mikro I dan II, Bed Occupancy Ratio (BOR) isolasi biasa di Jatim telah berhasil turun dari 79 persen menjadi 29 persen. 

Menurut dia BOR ICU juga telah berhasil turun dari 72 persen menjadi 49 persen atau artinya keterisian rumah sakit di Jatim sudah sesuai syarat dari WHO, yakni di bawah 60 persen. 

Ia menambahkan bahwa terlihat saat awal tahun sempat delapan daerah memasuki zona merah atau risiko tinggi, lalu sekarang terdapat 16 daerah zona kuning (risiko rendah) dan 22 daerah lainnya zona oranye (risiko sedang). 

Sementara itu, dari rapat evaluasi PPKM Mikro bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Jatim, terpantau progres signifikan atau mampu dipertahankan, bahkan semakin turun angka kasusnya. 

Di awal PPKM, di Jatim lebih dari 1.000 kasus positif per harinya, namun sejak PPKM Mikro angkanya menurun, dan tercatat dalam sepekan terakhir ini stabil di angka 300-400 kasus setiap hari.

“Di sisi lain, testing atau pengujian naik yaitu mencapai lebih dari 45 ribu per pekan dan positivity rate-nya mencapai 6 persen,” kata dia. 

Dokter muda lulusan University College London, Inggris itu juga mengingatkan bahwa PPKM Mikro juga harus didukung penerapan protokol kesehatan yang ketat, serta vaksinasi yang agresif. 

“Tetap disiplin protokol kesehatan. Meski sudah vaksin, tapi jangan sampai lengah,” demikian Makhyan Jibril Al Farabi. 

Jumat, 19 Maret 2021

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduqi dalam sebuah acara

www.kemlagi.desa.id - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khususnya pembiayaan bagi koperasi usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) tahun ini masih akan dilanjutkan oleh pemerintah. 

Penegasan itu disampaikan Teten Masduki saat menjadi keynote speaker dalam acara Graduation Banking Editors Masterclass dengan tema “Peran Perbankan dalam adaptasi UMKM di Masa Pandemi” yang digelar secara virtual, Rabu (17/3/2021). 

Teten mengatakan program PEN KUMKM terdiri dari dua klaster. 

Pertama, bagi usaha mikro yang unbankable, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM). “Insya Allah segera akan digulirkan oleh Presiden,” kata MenkopUKM Teten Masduki. 

Kedua, PEN bagi kelompok usaha yang sudah bankable dan telah mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR) berupa fasilitas subsidi bunga KUR dan pembiayaan modal kerja koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM). 

“Pemerintah terus mematangkan alternatif pembiayaan untuk UMKM dan Koperasi yang murah, mudah, dan cepat agar UMKM cepat naik kelas,” papar Teten. 

Ia mengakui pandemi memberikan dampak sangat besar bagi UMKM. Menurut data Siap Bersama UKM, dampak pandemi terhadap UMKM yaitu Kesulitan Pemasaran 22,9%,Distribusi Terhambat 20,01%, Kesulitan Permodalan 19,39%, dan Bahan Baku 18,87%. “Sebesar 98% UMKM mengalami penurunan penjualan serta 50,5% UMKM mengurangi karyawannya,” ujar Teten mengutip data SMRC tahun 2020. 

Meskipun demikian, menurut Teten, kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit lebih baik dibandingkan banyak negara di ASEAN maupun negara-negara anggota G20, seperti Amerika Serikat (-3,5%), Jerman (-5,0%), Rusia (-3,1%), Singapura (-5,8%), dan Filipina (-9,5%. 

Kondisi ekonomi RI berangsur pulih tersebut ditandai angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) triwulan IV-2020 sebesar minus 2,19% (yoy) atau jauh lebih baik dari triwulan II (minus 5,32%), maupun triwulan III (minus 3,49%). 

“Melihat perkembangan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk lebih optimis,” imbuh Teten Masduki. 

Untuk mengurangi resiko usaha dari UMKM agar lebih feasible untuk mendapatkan akses pembiayaan, pihaknya menyiapkan 4 transformasi besar. 

Dengan begitu UMKM diharapkan terdata dengan baik, berusaha dalam skala ekonomi dan efisien, serta proses pembinaan menjadi lebih fokus dan terarah.

Teten menjelaskan 4 transformasi besar yang dimaksud yaitu transformasi dari informal ke formal, transformasi ke digital dan pemanfaatan teknologi, transformasi ke dalam rantai nilai (value chain), dan modernisasi koperasi. 

Sumber : Humas Kementerian Koperasi dan UKM 
Medsos Resmi: @KemenkopUKM
Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Jumat, 05 Maret 2021

Pemerintah Mengapresiasi Peran Penting Posko Desa/Kelurahan dalam Penanganan Covid-19 Nasional


www.kemlagi.desa.id - Satgas Penanganan Covid-19 menilai, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro tingkat desa dan kelurahan efektif menekan penyebaran Covid-19. 

Wiku Adisasmito Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 mengatakan, elemen yang berperan mempekuat PPKM mikro adalah Posko Covid-19 tingkat desa/kelurahan. 

Menurut Wiku, sekarang sudah ada 22.832 Posko Covid-19 Desa/Kelurahan yang tersebar di 32 Provinsi. Posko Covid-19 paling banyak ada di Jawa Barat dengan 6.873 posko. 

Kemudian, Jawa Tengah 6.475 posko, dan Jawa Timur 4.216 posko. Berdasarkan data, sampai tanggal 4 Maret 2021, posko-posko Covid-19 desa/kelurahan sudah melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, dengan total lebih dari satu juta laporan. 

Lalu, Posko Covid-19 Desa/Kelurahan juga melakukan kegiatan pembagian masker dengan lebih dari 200 ribu laporan, serta penegakan disiplin lebih dari 130 ribu laporan. 

“Saya berikan apresiasi seluruh provinsi yang telah berupaya mengkoordinasikan daerahnya hingga ke tingkat desa dan kelurahan, sehingga posko yang berfungsi sebagai pelaksana PPKM mikro, dapat terbentuk dan berjalan dengan baik,” ujarnya di Jakarta, Kamis (4/3/2021). 

Dari seluruh provinsi, posko di daerah Jawa Barat tercatat paling banyak melaporkan kinerjanya, dengan total lebih dari 300 ribu laporan. 

Selanjutnya, posko daerah Banten sekitar 200 ribu laporan kinerja, dan DI Yogyakarta lebih dari 170 ribu laporan kinerja. 

Di dalam laporan kinerjanya, Posko Covid-19 antara lain memberikan teguran pada kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan seperti pesta pernikahan, rapat dan kegiatan keagamaan. 

Karena efektivitas Posko Covid-19 tingkat desa dan kelurahan, Satgas Penanganan Covid-19 berharap makin banyak posko, khususnya di daerah dengan tingkat penyebaran Virus Corona yang tinggi. 

Sekadar informasi, pembentukan Posko Covid-19 Desa/Kelurahan merupakan inisiasi Pemerintah Pusat untuk mendukung kebijakan PPKM skala mikro di Jawa-Bali. Posko Covid-19 Desa/Kelurahan punya empat fungsi. 

Pertama, fungsi pencegahan yang terdiri dari sosialisasi, penerapan 3M (memakai masker, menjaga jarak fisik, dan mencuci tangan pakai sabun), serta pembatasan mobilitas. 

Kedua, fungsi penanganan terdiri dari kegiatan 3T (testing, tracing, treatment), penanganan dampak ekonomi (Bansos, BLT Dana Desa), dan layanan masyarakat. 

Ketiga, fungsi pembinaan yang terdiri dari penegakan disiplin dan pemberian sanksi. 

Lalu yang keempat, fungsi pendukung terdiri dari pencatatan dan pelaporan, logistik, dukungan komunikasi dan administrasi. 

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Rabu, 03 Maret 2021

Setahun Covid-19 di Indonesia, 16 Daerah di Jatim Zona Kuning


www.kemlagi.desa.id - Sebanyak 16 daerah di Jawa Timur masuk kategori zona kuning atau berisiko rendah terhadap penularan kasus Covid-19, sedangkan 22 kabupaten/kota lainnya masih berstatus zona oranye atau berisiko sedang.

"Tepat setahun pandemi Covid-19 di Indonesia, sesuai data Gugus Tugas Nasional per hari ini, di Jatim terdapat 16 daerah atau 42 persen zona kuning," ujar anggota Satgas Kuratif Covid-19 Jatim dr. Makhyan Jibril ketika dikonfirmasi di Surabaya, Selasa (2/3/2021). 

Ke-16 daerah yang masuk status zona kuning itu adalah Bangkalan, Sumenep, Kota Probolinggo, Malang, Jember, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Tulungagung, Bojonegoro, Mojokerto, Sampang, Pamekasan, Lumajang dan Kabupaten Lamongan. 

Sementara 22 daerah kategori zona oranye adalah Kediri, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kota Kediri, Sidoarjo, Madiun, Gresik, Kota Pasuruan, Banyuwangi, Tuban, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Nganjuk, Ngawi, Trenggalek, Ponorogo, Magetan, Kota Blitar, Blitar, Kota Madiun, Pacitan serta Kabupaten Jombang. 

Menurut dr. Jibril, hasil tersebut menunjukkan kerja sama efektif berbagai pihak, seperti aparat yang melakukan penegakan hukum, pemerintah yang melakukan program penanggulangan dan pengendalian, serta masyarakat yang menjalankan protokol kesehatan. 

Selain itu, peran-peran dari tokoh agama maupun tokoh masyarakat yang tak pernah berhenti melakukan sosialisasi dan imbauan juga sangat membantu, termasuk media massa yang selalu bersama-sama berupaya memerangi Covid-19. 

Tak itu saja, hasil dari program pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro juga disebutnya sangat membantu upaya penanggulangan Covid-19, seperti program beberapa pembatasan aktivitas serta kampung tangguh. 

Berikutnya, adanya vaksinasi, terutama selesainya terhadap sasaran petugas kesehatan dan sebagian lanjut usia (lansia) menjadi salah satu faktor keberhasilan Jatim keluar dari zona merah atau berisiko tinggi. 

Terhadap penyintas pasien Covid-19 di Jatim, tim gugus tugas juga mengucapkan apresiasinya karena se-Tanah Air menjadi yang paling banyak menyumbangkan donor plasma konvalesen atau sekitar 42 persen. 

"Ini adalah sinergitas dan prestasi bersama karena semua pihak bergerak," ucap dokter muda lulusan S2 di bidang healthcare enterpreneurship di University College London, Inggris tersebut. 

Kendati demikian, ia mengimbau kepada seluruh pihak untuk tidak lengah dan lalai terhadap penerapan protokol kesehatan, meski sebagian wilayah di Jatim sudah memasuki zona kuning.

"Ingat saat Oktober tahun lalu, di Jatim zona kuningnya sudah mencapai 62 persen, tapi tiba-tiba di akhir tahun melonjak, bahkan sampai delapan daerah sempat berstatus zona merah lagi sampai awal tahun 2021. Ini harus dihindari dan tekad sampai ke zona hijau atau tak berisiko semakin kuat," kata dia. 

Sementara itu, situasi Covid-19 di Jatim berdasarkan data nasional per pukul 16.00 WIB hari ini, secara kumulatif terkonfirmasi sebanyak 130.212 pasien.

Rinciannya, yang dirawat jumlahnya 3.340 orang atau 2,56 persen, lalu konfirmasi sembuh mencapai 117.693 orang atau 90,39 persen dan konfirmasi meninggal dunia sebanyak 9.179 orang atau 7,05 persen.

Dikabarkan oleng Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Sabtu, 27 Februari 2021

7 Wilayah di Jatim Ini Akan Alami Hari Tanpa Bayangan Besok


www.kemlagi.desa.id - Sebanyak 7 dari 38 wilayah di Jawa Timur akan mengalami hari tanpa bayangan atau hari kulminasi pada 27 Februari 2021. 

Berikut ini daftar wilayah di Jatim yang akan alami Hari Tanpa Bayangan: 
  1. Banyuwangi 27 Februari 2021 11:35:13 WIB
  2. Jember 27 Februari 2021 11:37:55 WIB
  3. Lumajang 27 Februari 2021 11:39:49 WIB
  4. Kepanjen 27 Februari 2021 11:42:28 WIB
  5. Kanigoro 27 Februari 2021 11:43:50 WIB 
  6. Blitar 27 Februari 2021 11:44:03 WIB
  7. Pacitan 27 Februari 2021 11:48:18 WIB
Mengutip dari situs BMKG, kulminasi atau transit atau istiwa' adalah fenomena ketika matahari tepat berada di posisi paling tinggi di langit. 

Pada saat itu, matahari akan tepat berada di atas kepala pengamat atau di titik zenit. Akibatnya, bayangan benda tegak akan terlihat "menghilang" karena bertumpuk dengan benda itu sendiri. 

Karena itu, hari kulminasi utama dikenal juga sebagai hari tanpa bayangan. Pada tahun 2021, matahari akan tepat berada di Khatulistiwa selama 2 kali, yakni: 
  1. 20 Maret 2021 pukul 16.37 WIB; 
  2. 23 September 2021 pukul 02.21 WIB.
Adapun matahari berada di titik balik Utara pada 21 Juni 2021 pukul 10.32 WIB, dan pada 21 Desember 2021 pukul 22.59 WIB matahari berada di titik balik Selatan. 

 
Jadwal Hari Tanpa Bayangan di Indonesia 

Karena posisi Indonesia berada di sekitar ekuator, kulminasi utama di wilayah Indonesia akan terjadi dua kali dalam setahun dan waktunya tidak jauh dari saat matahari berada di khatulistiwa. 

Di kota-kota lain, kulminasi utama terjadi saat deklinasi Matahari sama dengan lintang kota tersebut. 

Secara umum, kulminasi utama tahun 2021 di Indonesia terjadi antara 20 Februari 2021 di Baa, Nusa Tenggara Timur hingga 4 April 2021 di Sabang, Aceh. 

Kemudian pada 7 September 2021 di Sabang, Aceh sampai dengan 21 Oktober 2021 di Baa, Nusa Tenggara Timur. 

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi





Jumat, 26 Februari 2021

81 Ahli Waris Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia di Kabupaten Mojokerto, Dipastikan tak Mendapatkan Santunan

ilustrasi

www.kemlagi.desa.id - Sebanyak 81 ahli waris Pasien Covid-19 yang meninggal dunia di Kabupaten Mojokerto dipastikan tidak mendapatkan santunan sebesar Ep15 juta dari Kementerian Sosial (Kemensos). 
Sebab, Kemensos telah mengeluarkan surat edaran untuk menyetop alokasi anggaran santunan tersebut. 

Dalam edaran tertulis bahwasanya anggaran tahun 2021 tidak tersedia alokasi anggaran santunan korban meninggal akibat Covid-19 bagi ahli waris pada Kemensos RI. 

Zainul Hasan, Kasi Rehsos (Rehabilitasi Sosial) Dinsos Kabupaten Mojokerto saat dikonfirmasi mengatakan, ada sebanyak 81 berkas ahli waris Pasien Covid-19 yang meninggal dunia di Mojokerto telah diajukan ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. 

51 data ahli waris diantaranya telah diajukan sementara 30 lainya masih di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto. 

“Data ahli waris yang 30 ini masih di kami, yang rencananya akan kita ajukan namun terhambat oleh surat edaran yang baru soal dihentikan ya anggaran 15 juta dari Kemensos untuk ahli waris, ” Ungkapnya. 

Kata dia, peran Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinsos Kabupaten Mojokerto hanya membantu dalam proses pengajuan ke Dinsos Provinsi Jawa Timur. 

Soal pencairan atau apa kita tidak tau, sebab kita hanya membantu saja untuk mengverifikasi berkas dokumen kelengkapan dari pemohon atau ahli waris kemudian mengajukan, ” ungkapnya di Kantor Dinsos Kabupaten Mojokerto, Kamis (25/2/2021). 

Pihaknya juga belum dapat memastikan terkait pencairan dana santunan 51 ahli waris yang telah diajukannya sejak awal tahun 2021. Sebab hingga kini, belum mendapat kabar mengenai pencairan dari Dinas Sosial Pemprov Jatim.

“Kami juga belum ada laporan dari Kemensos RI terkait pencairan dana santunan korban Covid-19 khususnya di Kabupaten Mojokerto yang sudah kita ajukan sejak lama saja belum cair,” Tambahnya. 

Dirinya menyebut sempat kebingungan ketika pihak ahli waris menanyakan terkait perkembangan dana kepastian dana santunan korban Covid-19. 

“Tugas kami memverifikasi data terkait kebenaran penyebab kematian karena Covid-19, sedangkan pencairan dana santunan mutlak wewenang dari Pemerintah Pusat (Kemensos RI),” bebernya. 

Dia mengungkapkan penghentian santunan bagi para ahli waris tersebut diputuskan langsung oleh Kemensos. 

Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto tidak bisa berbuat banyak ke para pemohon ahli waris yang mengajukan santunan. 

“Kalau sesuai dengan rencana, pencairan itu di lewatkan rekening masing-masing ahli waris jadi langsung dari Pusat tidak melewati kita, ” Tandasnya. 

Seperti di ketahui Kementerian Sosial (Kemensos) menyetop santunan bagi ahli waris korban meninggal akibat COVID-19. 

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 150/3.2/BS.01.02/02/2021 tentang Rekomendasi dan Usulan Santunan Ahli Waris Korban Meninggal Akibat COVID-19. SE itu diterbitkan tertanggal 18 Februari 2021 dan ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial seluruh Indonesia. 

Dikabarkan oleh Tim Pengelola informasi Desa Kemlagi

Kamis, 25 Februari 2021

Pelantikan Kepala Daerah Di Jatim Direncanakan 26 Februari 2021 Dengan Prokes Ketat


www.kemlagi.desa.id - Protokol kesehatan (prokes) sangat ketat akan diterapkan dalam pelantikan pasangan kepala daerah terpilih dari Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya,Jumat (26/2/2021).

Semua persiapan sudah dilakukan, termasuk jika calon kepala daerah yang akan dilantik terkonfirmasi positif Covid-19. 

Ketua Panitia Pelaksana Pelantikan Kepala Daerah Jatim 2021 Aries Agung Paewai mengatakan, semua yang hadir di ruang pelantikan wajib menunjukkan hasil tes PCR negatif Covid-19. 

Jika membawa surat keterangan kesehatan sendiri, maka minimal harus H-1 hasil PCR yang ditunjukkan," katanya saat dikonfirmasi, Kamis (25/2/2021). 

Pemprov Jatim menyiapkan tim kesehatan dari tiga rumah sakit yakni RS Menur, RSU dR Soetomo dan RS Paru Surabaya di sekitar area ruang pelantikan untuk melayani tes rapid antigen saat hari hari pelantikan. 

Antisipasi juga sudah disiapkan jika ada kepala daerah yang positif Covid-19 saat dilantik.

"Antisipasinya sudah disiapkan tempat khusus untuk pelantikan. Pelantikan akan dilakukan virtual melalui zoom dengan protokol kesehatan," ujar Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pemprov Jatim ini. 

Pasangan kepala daerah yang akan dilantik besok juga wajib menetap di Surabaya sejak gladi bersih hingga kegiatan pelantikan selesai dilakukan. Hal ini untuk memudahkan kontrol sekaligus menunggu hasil swab PCR. 

Saat pelantikan berlangsung, semua lokasi yang ada di Grahadi akan dikondisikan sangat steril mulai dari pintu gerbang. 

Pemprov Jatim juga menyiapkan akomodasi berupa bus bagi kepala daerah yang akan dilantik. 

Akomodasi bus untuk mengantar mulai dari hotel menginap hingga ke lokasi pelantikan. 

Untuk memastikan tertibnya protokol kesehatan, masing-masing pasangan kepala daerah dilarang membawa massa. 

"Di ruang pelantikan hanya ada pasangan kepala daerah beserta istri. Di luar ruangan hanya diizinkan ada satu orang ajudan kepala daerah dan satu ajudan wakil kepala daerah," jelasnya. 

Pelantikan digelar dalam tiga sesi. Sesi pertama pelantikan digelar pukul 09.00 WIB diikuti enam pasang kepala daerah. 

Sesi kedua pukul 13.00 WIB juga untuk enam pasang kepala daerah. 

Sesi terakhir pukul 16.00 WIB diikuti lima pasang kepala daerah. 

Para kepala daerah akan dilantik oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa selaku kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. 

Menurut Kepala Biro Admisnistrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Jatim Jempin Marbun, sempat ada opsi pelantikan dilakukan secara virtual. 

Namun, karena prosesi pelantikan ini merupakan momen yang sangat sakral, akhirnya diperbolehkan dilantik langsung, tapi dengan sangat terbatas sesuai dengan Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri, melalui Dirjen Otonomi Daerah. 

Ada 17 pasangan kepala daerah di Jatim yang dilantik di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat. Pasangan kepala daerah itu berasal dari Ponorogo, Trenggalek, Kediri, Ngawi, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Malang,  Blitar, Sumenep, Situbondo, Banyuwangi, Jember, Kota Blitar, Kota Pasuruan, Sidoarjo dan Kota Surabaya.

Masih ada dua kepala daerah di Jatim yang belum bisa dilantik Jumat besok, ini karena masa jabatan kepala daerah lama tidak berakhir pada 17 Februari 2021, meski sudah ada pemenang pada pilkada serentak 2020. 

Yakni kepala daerah Kabupaten Tuban yang masa jabatannya berakhir pada 20 Juni 2021, dan Kepala Daerah Kabupaten Pacitan yang masa jabatannya berakhir pada 4 April 2021. 

Pelantikan dua kepala daerah pemenang pilkada di dua daerah tersebut menunggu masa jabatan kepala daerah saat ini habis. 

Selain pelantikan kepala daerah, besok juga akan digelar pelantikan ketua Tim Penggerak PKK masing-masing daerah. 

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Rabu, 24 Februari 2021

Sinergi Pemerintah Desa Kemlagi Bersama Rumah Zakat Menuju Desa Kemlagi "Desa Bebas Stunting"

Pertemuan Bersama kader Bebas Stunting Desa Kemlagi, penentuan target program, juga teknis pelaksanaan
www.kemlagi.desa.id - Salah satu fokus pemerintah saat ini adalah pencegahan stunting. Upaya ini bertujuan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global.

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya.

Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam pencegahan stunting, yaitu perbaikan terhadap pola makan, pola asuh, serta perbaikan sanitasi dan akses air bersih.

Pertemuan pertama pembahasan program
Pemerintah Desa Kemlagi bersinergi dengan Rumah Zakat turut ambil bagian dalam upaya pencegahan stunting ini melalui Program Bebas Stunting Desa Kemlagi.

Ada 4 (empat) Kader Bebas Stunting yang mewakili masing-masing lingkungan yang nanti nya akan mengawal program ini. 
  1. Siti Lam'ah dari RW 1
  2. Anik Tadliyah dari RW 2
  3. Yatinah dari RW 3
  4. Dewi Ambarwati dari RW 4
Selain edukasi, juga diberikan PMT pemulihan bagi 10 balita se-Desa Kemlagi yang menjadi target program berdasarkan data di masing-masing Posyandu. PMT pemulihan diberikan selama 90 hari Dan setiap minggu akan dievaluasi perkembangannya.

Tujuan pemberian makanan tambahan (PMT) pemulihan pada bayi dan balita antara untuk memberikan makanan tinggi energi, tinggi protein, dan cukup vitamin mineral secara bertahap, guna mencapai status gizi yang optimal.

Sedangkan spesifikasi jenis makanan yang diberikan antra lain dengan persyaratan komposisi gizi mencukupi minimal 1/3 dari kebutuhan 1 hari, yaitu; energi 350-400 kalori dan protein 10-15 gram. Pemberian makanan tambahan pemulihan (PMT-P) diberikan setiap hari kepada anak selama 3 bulan (90 hari). Sedangkan bentuk makanan PMT-P makanan yang diberikan berupa Kudapan (makanan kecil) yang dibuat dari bahan makanan setempat/lokal.

Menu PMT Pemulihan Hari 1 Macaroni Scotel with Vegetables
Selasa, 23 Februari 2021 merupakan Hari pertama pemberian PMT Pemulihan dengan menu Scotel Macaroni dengan sayur (Macaroni Scotel With Vegetables).

Turut serta dalam pendampingan program ini  Bapak Fatoni dari Rumah Zakat, Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kemlagi, drh. Nyta Apriantini, Bidan Desa Kemlagi  - Ratna Marlongen A. Md, Oktavia Dwi Ariyanti, A.Md. Gz, sebagai Pelaksana Program Gizi UPT Puskesmas Kemlagi.

Program Bebas Stunting ini merupakan rangkaian program berkelanjutan dalam  program kesehatan Desa Kemlagi. Semoga  sinergi dengan Rumah Zakat ini, memberikan kontribusi dalam mengawal 1000 hari pertama kehidupan.

Ditulis oleh Ibu drh. Nyta Apriantini - Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kemlagi
Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Sabtu, 20 Februari 2021

Pemerintah Perpanjang PPKM Skala Mikro 23 Februari sampai 8 Maret 2021


www.kemlagi.desa.id - Pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro di Jawa dan Bali hingga dua minggu ke depan. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengatakan, PPKM mikro diperpanjang hingga 8 Maret 2021.

"Perpanjangan waktu diputuskan untuk dua minggu ke depan, yaitu 23 Februari sampai dengan 8 Maret 2021," kata Airlangga dalam konferensi pers daring, Sabtu (20/2/2021). 

"Kita lihat dari tujuh provinsi, sudah seluruhnya mempersiapkan posko-posko dan kita lihat dari update yang ada sudah ada perbaikan," tuturnya. Ia mengatakan, PPKM dan PPKM mikro selama lima minggu belakangan ini terbukti menurunkan jumlah kasus aktif Covid-19 secara signifikan. 

Bahkan, tren kasus aktif di lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur mengalami penurunan. 

Karena itu, PPKM mikro pun diperpanjang. Airlangga meminta para gubernur di tujuh provinsi di Jawa dan Bali segera menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang perpanjangan PPKM mikro. 

Airlangga meminta para kepala daerah memperkuat operasionalisasi pelaksanaan PPKM mikro di desa/kelurahan dengan memantau persiapan dan pelaksanaan 3T (testing, tracing, treatment). 

Kemudian, menyiapkan bantuan beras dan masker dan mekanisme distribusi melalui polsek/koramil. Selanjutnya, memetakan zonasi risiko di tingkat RT dan pendataan 3T melalui integrasi sistem. 

"Pemerintah provinsi mengoordinasikan data pemetaan zonasi risiko tingkat RT dan data penyaluran bantuan, melaporkan berkala ke satgas pusat via satgas daerah," ujar Airlangga 

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

59 RT di Mojokerto Terapkan PPKM Mikro, Dilarang Isolasi Mandiri!


www.kemlagi.desa.id - Penerapan PPKM Mikro Covid-19 mulai diberlakukan serentak di 59 Rukun Tetangga (RT)  wilayah Polres Mojokerto, Jawa Timur. Selama penerapan, masyarakat terkonfirmasi covid-19 dilarang isolasi mandiri! 

Sebanyak 59 RT yang menerapkan PPKM skala mikro tersebar di 14 kecamatan. Semua RT tersebut tergolong zona kuning,  yakni masing-masing dua RT di Kecamatan Puri dan Mojoanyar. Sisanya tersebar di beberapa kecamatan. 

Penerapan PPKM Mikro salah satunya di RW tiga Desa Ngrame, Kecamatan Pungging. Desa ini menjadi Kampung Tangguh Semeru yang dilengkapi lumbung pangan, ruang komunikasi psikologi dan balai observasi. 

Dalam tinjauannya di Desa Ngrame, Kapolres Mojokerto AKBP Dony Alexander melihat penerapan protokol kesehatan di kafe hingga kedisiplinan warga setempat dalam memakai masker. 

Selain itu juga membagikan masker dan bantuan sembako kepada warga. Selama PPKM Mikro, akses masuk ke setiap RT ditutup pukul 20.00 WIB hingga 05.00 WIB. 

"Kami juga akan menyebarkan pamflet dan brosur ke setiap rumah penduduk agar warga paham langkah yang harus mereka tempuh saat mengidap gejala covid-19, " ujar Kapolres Mojokerto, AKBP Dony Alexander. 

Selain itu, kepolisian juga melarang tegas pasien positif covid-19 isolasi mandiri di rumah, hotel atau di luar tempat yang ditentukan pemerintah. Bagi pasien yang membandel akan dijemput tim covid hunter. Tim tersebut terdiri dari polisi, TNI serta tim medis. 

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Selasa, 16 Februari 2021

PUJI SDGS DESA, PBB APRESIASI LANGKAH GUS MENTERI TEKAN LAJU URBANISASI

Abd. Halim Iskandar - Menteri Desa PPDT dan Transmigrasi

www.kemlagi.desa.id - Koordinator Residen Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)/ United Nation Resident Coordinator, Valerie Juliand mengapresiasi langkah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar yang memberikan perhatian signifikan terhadap isu Sustainable Development Goals (SDGs). 

Ia memuji langkah Abdul Halim Iskandar yang melokalkan SDGs hingga level desa, atau dikenal dengan SDGs Desa. 

“Terimakasih kepada Pemerintah Indonesia, khususnya kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang telah memberikan perhatian khusus terhadap isu SDGs. Dan saya sangat setuju hal tersebut sangat penting dalam pembangunan desa,” ujarnya, Selasa (16/2). 

Pada rapat virtual bersama Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri tersebut, Valerie Juliand juga mengapresiasi upaya Gus Menteri dalam menekan laju urbanisasi masyarakat dari desa ke kota. Ia juga mengucapkan selamat atas keberhasilan dana desa dalam mengurangi dampak covid 19 di desa-desa Indonesia. 

“Kami sangat mengapresiasi pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang telah melakukan berbagai upaya dalam menekan laju urbanisasi dari desa ke kota, sehingga penduduk desa tidak mendominasi kota dan pembangunan dapat dilakukan secara merata diseluruh wilayah Indonesia,” ujarnya. 

Gus Menteri mengatakan, SDGs Desa sendiri memiliki peran penting bagi keberhasilan SDGs secara nasional. Sebab menurutnya, 74 persen dari keberhasilan SDGs skala Nasional berasal dari desa, sementara 26 persen selebihnya berasal dari kota. 

“Itulah kita sangat berkepentingan untuk keberhasilan SDGs Desa sebagai panduan untuk program pembangunan di desa,” ujar Gus Menteri. 

Menurut Gus Menteri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi saat ini tengah melakukan pemutakhiran data di tingkat desa. 

Yang mana, data pada level mikro tersebut akan digunakan sebagai landasan dalam menentukan berbagai kebijakan pembangunan di tingkat desa. 

“Tantangan utama untuk mencapai SDGs Desa adalah data mikro. Sehingga jika kita berhasil mendapatkan data desa dalam skala mikro ini, maka akan sangat mudah mengatasi masalah-masalah yang ada di perdesaan,” terangnya. 

Gus Menteri mengatakan, SDGs Desa merupakan model yang ia inisiasi untuk mencapai cita-cita percepatan pembangunan Indonesia dari pinggiran dalam hal ini desa. 

Yang mana, pembangunan Indonesia dari pinggiran sendiri merupakan teori pembangunan yang dikembangkan oleh Presiden RI Joko Widodo yang menurutnya relevan dengan kondisi Indonesia yang beragam, berbeda suku, budaya, agama, dan Bahasa. 

“Pada prinsipnya, Bapak Presiden memberikan mandat untuk melakukan percepatan pembangunan di Indonesia. Salah satu Nawacita Presiden yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, merupakan model pembangunan yang belandaskan kearifan lokal,” ungkapnya.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Pelantikan Kepala Daerah Ditunda, Pemprov Jatim Tunjuk Pelaksana Harian

ilustraai

www.kemlagi.desa.id - Pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2020 lalu ditunda. Dari sebelumnya akan dilantik pada 17 Februari diperkirakan dilantik pada akhir bulan.

Jempin Marbun Kepala Biro Administrasi Pemerintah dan Otonomi Daerah Pemerintah

Provinsi Jatim menyatakan itu. Keputusan mengenai penundaan itu, kata Jempin, disampaikan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (15/2/2021). 

Dirjen Otda menyampaikan itu dalam rapat video conference berrsama perwakilan dari seluruh pemerintah daerah pelaksana Pilkada. 

“Jadi prinsipnya pelantikan tidak tanggal 17, tapi mundur kira-kira akhir bulan. Tanggalnya menyusul. Alasannya, menunggu putusan sela MK tanggal 15-17 Februari ini,” ujarnya. 

Dirjen Otda, seperti dikutip Jempin, menjelaskan, kepala daerah yang sengketa pilkadanya disetop Mahkamah Konstitusi, pelantikannya akan dilakukan bersamaan. 

“Kalau sengketanya dilanjutkan oleh MK, maka nanti akan dilantik belakangan,” kata Jempin

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Minggu, 14 Februari 2021

Ada perpres baru, ini sanksi jika menolak vaksinasi Covid-19

ilustrasi

www.kemlagi.desa.id - Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan VAksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. 

Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin Covid-19, dimana orang yang ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin wajib mengikuti vaksinasi Covid-19. 

Meski begitu, sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin sesuai dengan indikasi vaksin Covid-19 yang tersedia akan dikecualikan dari kewajiban. 

Sementara, bagi orang yang sudah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 tetapi tidak mengikuti vaksinasi Covid-19, maka orang tersebut akan dikenai sanksi. 

Hal tersebut tercantum dalam pasal 13 Ayat 4 yang berbunyi: Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa: 
  1. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
  2. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
  3. denda. 
Adapun, pengenaan sanksi administratif tersebut dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya. 

Lebih lanjut pasal 13B juga menyebut bahwa Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19, yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID- 19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (a) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular. 

Untuk diketahui, Perpres ini berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 10 Februari 2021. 

Dikabarkan oleh Tim Pengelolaan Informasi Desa Kemlagi

Jumat, 12 Februari 2021

Apel Terakhir, Bupati Mojokerto Kabarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Disetujui Kemendagri

Bupati Mojokerto Pungkasiadi (didampingi Bu Yayuk Kasiadi) saat Apel  

www.kemlagi.desa.id - Pungkasiadi Bupati Mojokerto mengabarkan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PNS Kabupaten Mojokerto, telah mendapat persetujuan Kemendagri. Kabar ini dibagikan dalam apel pagi bersama karyawan karyawati lingkup Kantor Sekretariat Pemkab Mojokerto, Rabu (10/2) pagi. 

“Saya sudah berjanji terkait penganggaran TPP sebelum cuti kampanye. Hari ini surat persetujuan dari Kemendagri sudah datang. Semoga bisa mendukung kinerja panjenengan semua agar jauh lebih baik dan berkualitas,” pesan bupati. 

Bupati Pungkasiadi turut mengucapkan terima kasih pada seluruh pegawai Pemerintah Kabupaten Mojokerto, yang sudah bekerjasama dengan baik. 

Menurutnya, masih ada banyak hal-hal yang harus ditingkatkan meski sudah banyak raihan prestasi yang diraih Kabupaten Mojokerto. Terbaru diantaranya “Kabupaten Sangat Inovatif” pada ajang Innovative Government Award (IGA), Kabupaten Peduli HAM, serta kabupaten dengan kualitas insfrastruktur terbaik (nomor 1 tingkat Jatim dan nomor 3 tingkat nasional). 

“Kita harus terus berangan-angan lebih jauh lagi. Makin kreatif, makin inovatif. Perubahan dan tantangan bisa datang sewaktu-waktu,” tutur bupati didampingi Ketua TP PKK Yayuk Pungkasiadi. 

Terkait upaya keras menanggulangi pandemi Covid-19, Bupati Pungkasiadi tak lupa berpesan untuk selalu menjaga kesehatan diri maupun orang sekitar. Hal ini mengingat program vaksinisasi masih akan berlangsung panjang. 

“Sesuai instruksi pusat, saat ini kita diminta melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro tingkat RT, RW dan desa/kelurahan. Kita tidak tahu kapan pandemi berakhir. Vaksinasi akan jalan terus, tentu dengan semuanya tetap jaga kesehatan dan taat prokes,” tandas bupati. 

Pada apel kali ini juga diumumkan agenda kegiatan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati  Mojokerto, oleh Penjabat (Pj) Sekdakab Didik Chusnul Yakin. 

“Rencana pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, akan dilaksanakan pada 17 Februari 2021, sekaligus menjadi akhir masa jabatan Bupati Mojokerto sebelumnya. 

Mewakili seluruh staf Pemkab Mojokerto, kami ingin menyampaikan maaf kepada Bupati apabila terdapat keselahan selama bekerjasama. Terima kasih telah memimpin Kabupaten Mojokerto dengan baik,” kata Didik. 

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi