Kamis, 25 Juni 2020

Pendaftaran PPDP di Desa Kemlagi Dilakukan Secara Daring

Pendaftaran PPDP di Desa Kemlagi secara daring lewat gawai 
www.kemlagi.desa.id - Rabu, 24 Juni 2020 pada malam hari bertempat di Kantor Desa Kemlagi Kec.Kemlagi Kab.Mojokerto berkumpulah anak-anak muda Desa Kemlagi untuk berpartisipasi mensukseskan Pemilhan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto 2020 untuk mendaftar sebagai petugas PPDP. Mereka berasal dari masing-masing lingkungan yakni Kemlagi Selatan, Kemlagi Barat, Kemlagi Timur dan Kemlagi Utara.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto akan melaksanakan pembentukan Pemuktakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih (PPDP) dalam waktu dekat ini. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 05 Tahun 2020, pembentukan PPDP akan dilaksanakan mulai tanggal 24 Juni 2020 sampai 14 Juli 2020.

Dalam proses pembentukan PPDP nanti, KPU kabupaten Mojokerto akan memperhatikan standar dan prosedur protokol kesehatan Covid-19. Sampai hari ini, persiapan untuk memenuhi kebutuhan tersebut terus dilakukan, seperti memesan beberapa barang pelindung diri yang sesuai dengan standart Covid-19.

Jadwal Kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih
Pembentukan PPDP ini nantinya akan bertugas untuk melakukan Pencocokan dan penelitian data (Coklit) Pemilih. Pembentukan PPDP nanti akan menggunakan pendaftaran online sebagai upaya untuk mengurangi kerumunan massa. Di Kabupaten Mojokerto sendiri, petugas yang diperlukan sejumlah 2027 orang yang bertugas di tiap TPS.

Sedangkan masa kerja dari petugas PPDP adalah selama 1 Bulan dan akan dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli 2020 sampai 13 Agustus 2020.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Senin, 15 Juni 2020

Hari ini Pemerintah Umumkan Nasib Tahun Ajaran Baru dan Belajar di Sekolah

ilustrasi
www.kemlagi.desa.id - Pemeritah akan mengumumkan kebijaan mengenai jadwal tahun ajaran baru 2020-2021 pada hari ini. 

Pemerintah bermaksud mengumumkan kebijakan untuk mempersiapkan masyarakat memasuki era kebiasaan baru di tengah pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) dalam bentuk Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri.

Surat Keputusan Bersama ini akan menjadi Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Covid-19.

Sebab sektor pendidikan ini berbeda dengan sektor umum lainnya, kebiasaan baru di sektor pendidikan dengan karakteristiknya memerlukan pendekatan yang berbeda. 

Rencananya hari ini pemerintah akan mengumumkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendikbud, Menag, Menkes, dan Mendagri terkait Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Covid-19 tersebut.

Pengumuman SKB ini akan dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Efendi, Kepala Badan Nasional Penanggulanggan Bencana dan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda.

Jika tidak ada aral melintang, waktu pengumuman ini akan dilakukan pada Senin, 15 Juni 2020 pukul : 16.30 WIB melalui Virtual Zoom Webinar.

Sebelumnya memasuki masa new normal, memang muncul kekhawatiran yang dirasakan para orangtua terkait kegiatan sekolah. Yakni, bagaimana keamanan terkait kesehatan anak-anak mereka nantinya.

Terkait hal itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan, hanya sekolah di zona hijau yang dapat kembali membuka pengajaran secara tatap muka di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Artinya sekolah tersebut dapat kembali buka untuk menerapkan kegiatan belajar mengajar.

Meski begitu, waktu dimulainya tahun ajaran baru belum diputuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

"Hanya sekolah di zona hijau yang dapat membuka sekolah dengan tatap muka. Tanggal pastinya menunggu pengumuman Mendikbud," ujar Plt Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Hamid Muhammad saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (4/6).

Sebelumnya kegiatan belajar mengajar memang dilakukan di rumah selama pandemi Covid-19. Namun, menjelang normal baru di sejumlah wilayah, opsi membuka kembali sekolah menjadi perhatian.

Hamid menegaskan kembalinya siswa ke sekolah dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Hal itu untuk mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah. "Jaga jarak, pakai masker, jaga kebersihan, maksimal 15 hingga 18 siswa per kelas," terang Hamid.

Sementara untuk daerah yang masih berada pada zona kuning, orange, dan merah tetap akan melakukan kegiatan belajar dari rumah. Asal tahu saja, Kemendikbud bersama Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) menyusun materi pengayaan pendukung kegiatan belajar dari rumah.

Data SPAB per 27 Mei 2020 menunjukkan sebanyak 646.000 satuan pendidikan terdampak Covid-19. Sedangkan jumlah siswa terdampak mencapai 68.801.708 siswa.

Siswa tersebut melaksanakan kegiatan belajar dari rumah. Dari hasil survei singkat Seknas SPAB pada bulan April 2020, sebanyak 30,8% responden mengalami kendala belajar dari rumah dikarenakan koneksi jaringan internet.

Kemendikbud telah menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Belajar dari Rumah Selama Darurat Bencana Covid-19 di Indonesia.

Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikbud Ainun Na'im mengungkapkan bahwa kegiatan belajar dari rumah (BDR) dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik, tanpa terbebani tunturan menuntaskan kurikulum.

Ainun menambahkan, belajar dari rumah tidak harus selalu dijalankan secara online. Bisa pula menggunakan kehiatan offline seperti televisi dengan menonton siaran Belajar dari Rumah di TVRI, radio, serta buku ataupun modul belajar mandiri dan lembar kerja.

Ragam aktivitas dan penugasan selama belajar dari rumah sangat bervariasi. Hal itu disesuaikan dengan daerah, satuan pendidikan, dan juga peserta didik.

"Disesuaikan dengan minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses terhadap fasilitas," jelas Ainun.

Seperti kita tahu kepastian pelaksanaan proses belajar mengajar pada tahun ajaran baru ini masih menjadi tanda tanya bagi orang tua yang memiliki anak-anak di bangku sekolah baik SD, SMP maupun SMA.

Pemerintah baik tingkat pusat maupun pemerintah daerah tidak akan sembrono untuk membuka proses belajar mengajar di sekolah meskipun masuk masa new normal.

Pemerintah akan mengkaji secara detail apa manfaat dan mudarat pelaksanaan belajar mengajar di sekolah di masa pandemi corona Covid-19 sebelum membuat kebijakan.

Nasib new normal yang terus bergulir ternyata memunculkan juga pertanyaan soal nasib sekolah, terutama memasuki tahun ajaran baru 2020/2021 yang akan dimulai Juli nanti.

Dengan melihat kondisi pandemi virus corona (Covid-19) yang terus bertambah dengan jumlah yang stabil dan belum ada tren penurunan signifikan, maka rencana masuk sekolah dalam konteks new normal mungkin tidak akan dilaksanakan.

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pihaknya akan membahas soal kapan masuk sekolah dilakukan bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

Muhadjir bilang Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan arahan kepada jajarannya untuk menggodok rencana new normal di lingkup sekolah ini secara matang. Pasalnya, Presiden disebut Muhadjir tak ingin pembukaan sekolah dilakukan secara terburu-buru.

“Untuk pengurangan pembatasan sektor pendidikan akan digodok sematang mungkin,” ujar Muhadjir, seperti dikutip dalam tayangan Youtube wawancara dengan Kompas TV, Jumat (29/5).

Muhadjir bilang sektor pendidikan memang perlu perhatian khusus dan penerapan new normal akan sangat berisiko bila dilakukan dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengatakan pembukaan sekolah di wilayah DKI Jakarta akan dilakukan apabila pandemi Covid-19 dinyatakan sudah aman.

Untuk itu, meskipun dalam kalender pendidikan tahun ajaran 2020/2021 sekolah akan dimulai pada 13 Juli 2020, tapi bukan berarti sekolah akan langsung dibuka pada hari tersebut.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Sabtu, 13 Juni 2020

Diskusi Bahas Persiapan Pilkada 2020

Suasana Webminar di Kemendagri
www.kemlagi.desa.id - Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR  sepakat, gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tetap berlangsung pada tahun ini. Hanya saja, waktu pelaksanaannya diundur, dari semula 23 September menjadi 9 Desember 2020. Perubahan ini respons atas merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia. Protokol kesehatan dalam pelaksanaannya terus dipersiapkan.

Guna membuka ruang diskusi menyoal persiapan Pilkada di tengah pandemi, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri), menggelar diskusi secara virtual bertajuk “Kesiapan Pelaksanaan Pilkada 2020”, Rabu (10/6/2020). Hadir sebagai pembicara, Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, Bupati Lebong, Rosjonsyah Syahili, Plt. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Ardian Noervianto, Direktur Fasilitasi Kepala Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Budi Santoso, Direktur Eksekutif Persatuan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, serta Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Pramono Ubaid Tanthowi.

Peserta kegiatan ini terdiri dari, kepala daerah, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota; kepala badan litbang daerah/OPD yang menjalankan fungsi litbang provinsi dan kabupaten/kota; kepala bappeda provinsi dan kabupaten/kota; KPUD provinsi dan kabupaten/kota; Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota; kepala BPKAD provinsi dan kabupaten/kota; kepala biro/kepala bagian pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota; para peneliti Badan Litbang Kemendagri dan daerah; P2UPD lingkup Inspektorat Jenderal Kemendagri; ASN Badan Litbang Kemendagri, provinsi dan kabupaten/kota; mahasiswa, akademisi, praktisi dan masyarakat umum.

Plt. Kepala BPP Kemendagri, Agus Fatoni menuturkan, persiapan Pilkada perlu dibahas mengingat pemerintah telah memutuskan penundaan pilkada tetap pada 2020. Alasannya, kata Fatoni, untuk menunjukkan kedewasaan bangsa dalam berdemokrasi. Pemilu yang terjadwal juga menjadi penentu indeks demokrasi sebuah negara. Langkah ini juga sebagai upaya mengurangi praktik kepemimpinan yang dijabat pelaksana tugas, karena kewenangnya terbatas. “Sedangkan kondisi pandemi membutuhkan pemimpin yang kuat dengan legitimasi dari masyarakat,” ujar Fatoni saat membuka rapat tersebut.

Meski begitu, Fatoni menyadari, penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi bukan tanpa tantangan. Ia menyebutkan, sejumlah tantangan yang perlu dihadapi, seperti kesediaan anggaran karena perlu memenuhi standar protokol kesehatan, menjaga keamanan dan ketertiban, serta menjaga keselamatan penyelenggara maupun pemilih. Menurutnya, sosialisasi protokol kesehatan yang masif harus terus disampaikan kepada masyarakat. Selain itu, koordinasi antarpihak yang terlibat perlu diperkuat.

Direktur Fasilitasi Kepala Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Budi Santoso mengungkapkan, penundaan Pilkada sudah mendapat dukungan dari Ketua Gugus Tugas Covid-19. Sikap serupa juga ditunjukkan Komisi II DPR RI yang menyetujui Perubahan Rancangan PKPU tentang No 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan  Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota Tahun 2020.

Tahapan yang sempat terhenti, bakal kembali dilanjutkan pada 15 Juni mendatang dengan menerapkan protokol kesehatan. Menurut Budi, terpilihnya 9 Desember sebagai waktu pelaksanaan Pilkada, merupakan alternatif pertama dengan sejumlah pertimbangan. Salah satunya untuk menghindari banyaknya kekosongan jabatan kepala daerah, yang akan mengganggu roda pemerintahan.

Sementara itu, Pramono mengatakan, KPU terus menyiapkan diri dengan memenuhi sejumlah prasyarat. Merespons perubahan, pihaknya telah melakukan revisi Peraturan KPU (PKPU) tentang Tahapan, Program, dan Jadwal. Revisi ini telah melalui proses penjaringan pendapat, seperti lewat kelompok diskusi terfokus dan uji publik, yang melibatkan partai politik, masyarakat sipil, pakar epidemiologi, Gugus Tugas Covid-19, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kesehatan, dan Kemendagri. “Saat ini tinggal diundangkan Kemenkumham, jadi sudah siap,” ujarnya.

Ihwal aturan pelaksanaan Pilkada dengan menerapkan protokol kesehatan, KPU juga tengah menyusun PKPU tentang Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19. Substansi PKPU ini terus dikonsultasikan ke Gugus Tugas Covid-19 dan Kemenkes. Tujuannya untuk memastikan penerapan protokol kesehatan yang diatur sudah sesuai ketentuan. “Saat ini draf PKPU ini tengah diajukan ke pemerintah dan DPR untuk dilakukan konsultasi,” ujarnya.

Anggaran

Wacana yang mencuat perihal penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi, adalah soal naiknya biaya penyelenggaraan. Sebabnya, dengan penerapan protokol kesehatan, banyak fasilitas yang perlu dipenuhi oleh penyelenggara.

Secara prinsip, biaya pilkada diatur dalam  UU No 10 Tahun 2016. Menurut, Ardian, peraturan ini mengatur biaya pelaksanaan Pilkada yang dibebankan pada  anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Meski begitu, peraturan ini juga memunyai klausul, yang menyebutkan biaya Pilkada dapat dibantu oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Karenanya, Ardian ingin mencermati kondisi keuangan masing-masing daerah dalam menyiapkan Pilkada 2020.

Pemerintah daerah, lanjutnya, perlu menghitung beragam kebutuhan penyelenggara Pilkada. “Bagi teman-teman daerah, pemerintah daerah, KPU daerah, Bawaslu daerah, dan pihak pengamanan untuk saling berkoordinasi mencermati berbagai dinamika, khususnya terkait pandemi Covid-19 yang terjadi di setiap daerah,” tuturnya.

Mendagri, kata Ardian, telah mengarahkan agar kepala daerah yang menggelar Pilkada, dapat mengimbau KPU di daerahnya, untuk mengoptimalisasi anggaran yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Upaya ini guna mendata kembali anggaran yang bisa direalokasi untuk mengongkosi kebutuhan Pilkada yang lebih prioritas.

Ardian berharap, hasil koordinasi penyelenggara di tingkat daerah dapat segera dilaporkan kepada Kemendagri. Hal ini penting, untuk menghitung kapasitas fiskal masing-masing daerah. Supaya, lanjutnya, pemerintah pusat dapat mengambil kebijakan sesuai dengan kondisi tersebut.

Dalam diskusi ini, Titi Anggraini, banyak mengulas tingginya biaya politik terutama yang dikeluarkan oleh peserta Pemilu. Menurutnya, asumsi itu bisa menjadi mitos atau fakta. Berdasarkan dokumen formal seperti Laporan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN), Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), dan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), tidak membuktikan biaya yang tinggi. Pada situasi ini, tingginya ongkos tersebut dapat dikatakan sebuah mitos. Namun, lanjutnya, hal ini bisa menjadi fakta, karena sudah menjadi pengetahuan umum, dan tak bisa dibantah. “Makanya kalau dalam hukum, fakta yang sudah diketahui secara umum oleh masyarakat, tidak perlu dibuktikan lagi,” ujarnya.

Secara regulasi, tambah Anggraini, negara sebenarnya sudah mengantisipasi tingginya biaya Pemilu bagi peserta, seperti memfasilitasi kampanye, melarang adanya mahar politik, dan sebagainya. Namun dalam praktiknya, upaya tersebut dinilai belum banyak memberikan perubahan. “Norma hukum kita masih jauh tertinggal dengan praktik yang terjadi di lapangan,” ujarnya.

Ia menyebutkan, biaya politik tinggi menjadi tantangan di tengah pandemi. Lemahnya kondisi ekonomi mayarakat, rawan dimanfaatkan oleh kandidat. Untuk itu, ia menyarankan agar literasi kepada pemilih ihwal politik bersih harus dilakukan secara terus menerus. Di sisi lain, bakal ada komponen belanja baru yang dikeluarkan kandidat, seperti alat pelindung diri (APD) bagi tim suksesnya saat menggalang suara. Meski bisa diantisipasi oleh kampanye digital, tapi menurut kajiannya, pemilih lebih menyukai model kampanye secara langsung.

Kepala daerah, baik Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany maupun Bupati Lebong, Rosjonsyah Syahili, mendukung pelaksanaan pilkada pada tahun ini. Berbagai persiapan telah dilakukan, seperti menghitung kebutuhan dan mengalokasikan sejumlah anggaran. Mereka mengatakan, akan mengikuti arahan dan kebijakan dari pemerintah pusat.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Jumat, 05 Juni 2020

Kesbangpol Harus Berperan Aktif pada Persiapan Pilkada Serentak 2020

ilustrasi
www.kemlagi.desa.id - Kementerian Dalam Negeri meminta jajaran Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di seluruh Indonesia untuk mampu berperan aktif mempersiapkan pelaksanaan Pilkada Serentak Desember 2020 mendatang.

"Jajaran Kesbangpol harus bisa menjadi motor penggerak. Sebanyak 270 daerah akan turut serta pada pelaksanaan PIlkada 2020 yang akan dilaksanakan dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat pada setiap tahapannya," ujar (Plt) Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar pada rapat koordinasi virtual yang diikuti oleh Kaban Kesbangpol dari 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 mendatang.

Dengan adanya ketentuan tatanan normal baru yang bebas Covid-19 akan ada banyak yang harus dikoordinasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat. Bahtiar mencontoh adanya penyesuaian jumlah TPS yang semula maksimal 800 pemilih menjadi 300 - 500 orang pada satu TPS sehingga otomatis ada penyesuaian jumlah TPS dari Pilkada sebelumnya. Selain itu juga ada tambahan pengadaan alat kesehatan dan Alat Pelindung Diri (APD) yang wajib disediakan pada penyelenggaraan Pilkada Serentak kali ini.

Perubahan ini tentunya harus secara masif disosialisasikan baik kepada perangkat pemerintah di daerah dan terutama kepada masyarakat yang akan terlibat langsung pada pelaksanaan pilkada ini.

"Kami minta Kesbangpol menjadi inisiator dalam membangun koordinasi dan komunikasi di daerah, agar dapat segera diinventarisir seluruh kebutuhan pelaksanaan pilkada mendatang," tegasnya.
Komunikasi aktif melibatkan Kepala Daerah, DPRD dan dinas terkait untuk bersama-sama menyukseskan penyelenggaraan Pilkada meski pada saat yang bersamaan tengah menghadapi Pandemi Covid-19.

Untuk itu Bahtiar mengimbau seluruh daerah yang akan melaksanakan Pilkada untuk mulai melaksanakan rapat koordinasi persiapan termasuk memeriksa anggaran yang tersedia dan apakah masih dimungkinkan adanya perubahan kegiatan guna menyesuaikan protokol kesehatan Covid-19.

Ia memastikan Pilkada serentak akan melibatkan Dinas Kesehatan dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di masing-masing daerah guna memastikan penerapan protokol kesehatan dan memastikan penyelenggaraan pilkada aman bagi masyarakat dan bagi penyelenggara yang terlibat.

"Pelaksanaan Pilkada serentak ini adalah bentuk stimulus dan optimisme dari Pemerintah yang diberikan kepada masyarakat bahwa kita bisa bangkit dan bersama melawan Covid-19," imbuh Bahtiar. 

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Kamis, 04 Juni 2020

Tatanan Normal Baru Butuh Birokrasi Pelayanan yang Sederhana

ilustrasi
www.kemlagi.desa.id - Tatanan normal baru (the new normal) yang segera diterapkan, memaksa seluruh lini beradaptasi, termasuk sistem pelayanan publik. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyiapkan strategi untuk menyongsong pelayanan publik di masa the new normal. Penyederhanaan birokrasi menjadi kunci

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengungkapkan momentum ini sebagai sebuah kesempatan untuk melakukan akselerasi dalam mewujudkan transformasi pelayanan. “Reformasi pelayanan perizinan yang dilakukan melalui penyederhanaan proses bisnis dan pemangkasan prosedur yang kaku dan berbelit-belit,” ungkap Diah saat membuka seminar daring atau web seminar Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Menghadapi Era Tatanan Normal Baru, Rabu (03/06).

Diah mengajak unit pelayanan untuk menggunakan media informasi untuk menyampaikan standar pelayanan baru melalui media publikasi. Di era saat ini, media sosial bisa dibilang sangat efektif untuk mempublikasi seluruh kebijakan pemerintah, termasuk Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai pelayanan publik ditengah pandemi. Strategi berikutnya yang dijelaskan Diah adalah mendorong unit penyelenggara pelayanan untuk membuka media komunikasi online sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan.

Kebutuhan masyarakat akan pelayanan masih cukup tinggi meski terjadi pandemi. Setiap pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) atau kepala daerah wajib memantau kualitas pelayanan publik di wilayahnya agar tetap optimal. “Memastikan kualitas output dari produk layanan online maupun offline tetap sesuai standar yang ditetapkan,” tegas Diah.

Perlu diakui, tidak semua unit pelayanan atau daerah yang bisa menerapkan layanan secara online. Di beberapa wilayah, banyak kendala terkait jaringan internet, listrik, dan sebagainya, sehingga masih dilakukan layanan secara offline. Diah meminta agar setiap layanan memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan.

Bagi Diah, Covid-19 yang melanda Indonesia sejak empat bulan terakhir juga bisa dilihat sebagai blessing in disguise, selalu ada hal baik dari setiap musibah. “Dengan adanya tatanan normal baru ini, mau tidak mau, suka tidak suka, prosedur pelayanan perizinan akan menjadi lebih sederhana dengan penggunaan TIK,” ungkap Guru Besar Universitas Sriwijaya ini dalam webinar yang diikuti oleh semua sekretaris daerah dari seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

Tak hanya oleh sekda, webinar ini juga disiarkan secara langsung melalui akun YouTube Kementerian PANRB. Dalam seminar daring itu, peserta dan masyarakat umum diberikan pemahaman dari berbagai perspektif dalam menghadapi tatanan normal baru.

Narasumber dari sosok yang dianggap ahli dalam beberapa bidang, serta kepala daerah juga diundang untuk mengisi seminar daring tersebut. Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, serta Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Danang Girindrawardana, memaparkan tentang the new normal dari sisi pengetahuan dan pengelolaan bisnis. Sedangkan Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, memaparkan tentang strategi daerah mereka dalam menyambut tatanan normal baru.

Ringkasan dalam bentuk video bisa diakses di akun youtube https://www.youtube.com/watch?v=sOP5LBkF1ms&t=430s

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Minggu, 31 Mei 2020

Seleksi Alam, New Normal dan Dongeng

ilustrasi
www.kemlagi.desa.id - "Seleksi alam sedang terjadi" begitu bunyi status yang menghiasi media sosial kita belakangan ini. Merespon maraknya pandemi Covid-19. Tren terkini peningkatan penyebaran virus SARS-CoV-2 masih menunjukkan kurva terus menanjak. Khususnya di negeri kita tercinta. Belum ada tanda2 penurunan angka paparan. Namun pemerintah kita bersiap membuat skema kebijakan tatanan normal baru produktif dan aman covid-19. Atau lebih dikenal dengan "New Normal".

Ada 2 hal yang perlu mendapat perhatian. Pertama "Seleksi alam". Sebuah proses teori evolusi yang diambil dari tokoh yang dianggap kontroversial yang hidup di abad 19; Charles Darwin. Dalam bukunya The Origin of spesies. (Sudah jadi bacaan anak smp ini colek kak Muhammad Asyam Abyan hehehe).

Buku setebal hampir 600 halaman itu. Secara sederhana bisa di tulis ringkas; fase kehidupan meliputi 4 hal, yaitu Struggle for life (Berjuang untuk hidup), Survival of the fittes (bertahan agar tetap sehat), Natural selection (seleksi alam) dan Progress (kemajuan).

Sejatinya proses seleksi alam tidak hanya berlangsung di era covid-19 saat ini saja. Sejak mahluk hidup ada maka proses seleksi alam terjadi. Di masa apapun, kapanpun. Hanya saja pandemi kali ini tantangan untuk survival of the fittes menjadi titik beratnya. Meski ada juga yang tidak mempercayai keberadaan virus yang ramai di kenal dengan Corona ini. Bener ada apa tidak?. Faktanya proses seleksi alam tetap jalan terus. Kita mau masuk fase Progress apa tidak?. Itu yang kita perjuangkan di masa kekinian, berharap selamat dan mungkin akan menjadi bentuk baru secara fisiologi sampai kultural.

Belajar dari masa lalu. Wabah pernah terjadi di era kerajaan. Kiranya itu jaman Majapahit. Cerita ini pernah saya tulis. Bersumber dari cerita tutur masyarakat dusun Penanggungan desa Penanggungan Kecamatan Trawas Mojokerto. Mau dongeng ta?. Siapa tau kangen tulisan dongeng saya Hehehe..

Begebluk atau pagebluk istilah wabah jaman dahulu itu malah lebih ekstrim. Pagi sakit sore meninggal. Mungkin karena masih minimnya fasilitas kesehatan (faskes) kala itu. Nah, tokoh pahlawan kita satu ini populer dikenal dengan nama mbah Lampet. Karena mampu mencegah marabahaya. Menahan wabah penyakit yang sengaja disebarkan pihak lain yang bikin teror. Membuat keresahan rakyat. Motifnya politik dan ekonomi. Agar pajak tidak di serahkan ke Majapahit. Pihak lain itu ingin menguasai wilayah penanggungan dan sekitarnya. Kira2 apa ada persamaan dengan saat ini hehehe..

Mbah Lampet yang kemudian di kenal dengan Ki Ageng Aryo Penanggungan itu. Konon dengan kesaktian dan ijin sang Kuasa dapat mengalahkan pasukan gajah ghoib hanya dengan tiga tepukan. Ternyata memiliki filosofi yang sangat dalam makna 3 tepukan itu. Semacam peringatan kepada kita semua. Agar tetap menjaga hubungan vertikal dan horisontal. Dalam kontek Islam, Iman dan Ikhsan.

Makam mbah Lampet ada di dusun Penanggungan. Masyarakat setempat begitu menghormati jasa beliau. Meski ratusan tahun berlalu. Makam beliau di bangun dan dirawat dengan baik. Apalagi lokasinya dengan view gunung penanggungan yang indah. Seperti nama beliau Ki Ageng Aryo Penanggungan.

Balik ke kondisi sekarang. Wabah virus corona ini menginfeksi hampir seluruh negara2 di dunia. Kebijakan lockdown terjadi dimana2. Seruan dan himbauan stay at home selalu menghiasi linimasa media sosial kita. Begitulah kebijakan 3 bulan kebelakang ini. Dirumah saja. Sampai kapan harus bersembunyi dalam arti melawan virus ini?. Negara2 besar di dunia mencatatkan pertumbuhan ekonomi minus. Sementara kita bersyukur Indonesia masih turun di kisaran 2.3 persen. (Data kemenkeu).

Ini bukan sekadar masalah ekonomi. Tidak ada rumus hidup itu diam. Karena hakekatnya hidup itu ya bergerak. Dalam sebuah training yang di gelar oleh trainer ternama, saya diajarkan Emotional. Perpaduan Energy + Motion. Untuk hidup sukses dan bahagia perlu energi dan jangan berhenti bergerak. Meski jatuh beribu kali tetap terus bangun dan bergerak. Nah bagaimana bisa sehat kalo hanya diam saja. Malah justru ga sehat. Prinsipnya menjaga kesehatan tetap prioritas di era pandemi ini. Tentu tidak mudah untuk merubah perilaku yang sudah menjadi habit. Barangkali itu hikmah dari keterpaksaan. Jika tidak dipaksa berapa banyak lagi paparan virus yang belum di temukan obat dan vaksinnya ini.

New Normal adalah perhatian kedua kita. Jangan di artikan kita berdamai dengan Corona. Itu tidak akan pernah. Sampai kapan pun. Justru itu perlawanan riil kita yang sebenarnya. Tentu dengan strategi yang tidak sembarangan. Jangan sampai mati konyol. Makanya perlu protokol ketat di lakukan di semua sektor kehidupan agar tidak gampang di kalahkan virus yang penyebaran utamanya melalui droplet ini. Tinggal kita ikuti saja secara sukarela dan kesadaran menjaga diri kita, keluarga dan lingkungan sekitar kita. Se-sederhana itu.

Justru yang sontak bikin keprihatinan adanya perubahan tradisi dan kebiasaan. Baik dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Itu yang patut di pikirkan. Bagaimana esensi yang diajarkan para pendahulu leluhur kita jangan sampai hilang karena dampak covid-19. Seperti saat ini bersalaman dihindarkan karena tidak boleh bersentuhan. Apalagi pake berangkulan dan cipika cipiki. Tradisi bersilaturahmi di hari raya di ganti secara daring. Pun mudik di larang. Dan masih banyak hal lain. Tapi masih saja masyarakat tidak bisa meninggalkan kebiasaan beli baju baru, faktanya mall2 penuh antrian dan pasar2 tradisional masih rame jelang hari raya hehehe..

Memang harus menyesuaikan karena kerumunan massa haram hukumnya memicu cluster persebaran baru. Sehingga berbagai kegiatan tradisi dan ritual yang mengumpulkan banyak orang harus di tunda dulu untuk kondisi saat ini. Bukan berarti acaranya di tiadakan. Seperti tradisi ruwah desa atau sedekah Desa jelang bulan puasa kemarin. Bebarapa desa masih mengagendakan dengan acara tidak lagi terpusat. Tetapi tersebar di masing2 langgar dan musholla. Ini adalah cara kita agar tradisi ini tetap ada dan jangan sampai di tinggalkan.

Kehidupan New Normal akan melahirkan kebiasaan2 baru. Cara2 baru yang tak pernah ada dalam peradaban sebelumnya. Mungkin dahulu saat flu spanyol melanda semua orang pake masker yang menutup mulut dan hidung; Sama. Berjabat tangan pun tidak boleh; Sama. Physical Distancing; Sama. Trus apa yang beda?.

Teknologi informasi dan kesehatan saat ini tentu lebih maju di banding tahun 1918 sampai 1920 kala flu Spanyol terjadi. Mestinya kemudahan akses informasi apapun saat ini bisa lebih cepat dan tepat diterima pengguna gawai (baca HP). Hari gini siapa yang tidak pegang HP?!. Artinya informasi menjadi efektif di terima semakin banyak individu masyarakat. Seterusnya menentukan apa yang terbaik bagi dirinya dan sekitarnya.

Bukan malah menggunakan gawai untuk menebar hoax dan ujaran kebencian. Istimewa bila pemanfaatan TI bisa menjadikan lebih produktif dan mendatangkan profit misalnya digunakan sebagai sarana jual beli di market place. Inilah yang perlu lebih intens dan masif di gerakkan di era New Normal. Sedapat mungkin mengurangi kontak langsung dengan banyak orang.

Seorang teman yang pebisnis online sedikit memberi simulasi. Dia punya 10 toko di beberapa market place populer. Target profit per satu tokonya 100rb/ hari. Bisa di hitung berapa keuntungan per harinya; 1 juta. Per bulannya; 30 juta. Menarik bukan?!!. Gaji saya aja lewat hehehe..

Di balik kesulitan selalu ada kemudahan (baca peluang) bergantung kita bisa membaca dengan cerdas dan bijak. Apapun situasinya justru harusnya menghadirkan kreativitas dan inovasi. Contoh sederhana saja. Saat ini karena belum di temukannya obat dan vaksin covid-19. Sudah mulai banyak produk2 penguat imun, pencegah virus corona dan bahkan obat herbal yang di yakini bisa membunuh corona.

Sebut saja Eucalyptus atau minyak kayu putih yang sebenarnya adalah minyak angin yang biasa kita pake saat masuk angin atau mengurangi rasa sakit flu. Ada lagi yang juga sedang naik daun. Di percaya bisa mengobati dan mencegah virus corona. Penggunaan Probiotik terutama Lactobacillus yang sebenarnya untuk kesehatan saluran cerna. Coba di cek di salah satu market place berapa harga produk2 tersebut saat ini. Fantastis bukan. Peluang bisnis yang menjanjikan.

Ada juga fenomena paradox terjadi saat ini. Seorang kawan pemilik toko mas bilang justru belanja masyakat atas kebutuhan logam mulia ini relatif stabil bila di banding sebelum pandemi. Padahal banyak yang bilang saat ini ekonomi sedang terpuruk tapi sebagian masyarakat kita masih bisa memenuhi kebutuhan tersier mereka. Hmmm...

Maka jangan bilang Terserah. Sebelum ikhtiar sampai mentok di lakukan. Mengharap bantuan pemerintah hanya bagi mereka yang benar2 sangat membutuhkan. Kita yang masih punya semangat dan kekuatan untuk belajar dan berusaha beradaptasi dan keluar dari krisis kesehatan ini.

Bila ingin selamat dari fase Natural selection untuk menuju Progress. Seperti jerapah purba yang dahulu punya leher pendek. Karena adaptasi dan harus bisa tetap hidup, terjadi evolusi pemanjangan tulang leher dari tulang belakang. Untuk survivalitas. Kita pun akan berevolusi menghadapi situasi pandemi ini. Bukan hanya fisiologi juga kultural. Prinsip tetap menjaga warisan pendahulu. Mungkin karena hal itu keberlangsungan alam semesta ini tetap seimbang dan terjaga.

Sekali lagi kata "terserah" sama halnya dengan menyerah. Apakah kita mau kalah begitu saja??. Sesungguhnya pertempuran untuk saat ini belum ada apa2nya.

Wallahu a'lam.

Ditulis oleh Iwan Abdillah, Asisten Sekertariat Daerah Kab. Mojokerto
Dikabarkan ooleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Rabu, 27 Mei 2020

Hadapi New Normal, Pemkab Mojokerto Siapkan Berbagai Aplikasi

ilustrasi 
www.kemlagi.desa.id - Perlahan tapi pasti, Pemerintah Indonesia akan menerapkan the new normal di tengah pandemi corona. Pemerintah Daerah dan masyarakat diharapkan siap menghadapi penerapan tatanan kehidupan baru tersebut.

Menyikapi hal ini, Pemkab Mojokerto kini tengah menyiapkan berbagai upaya untuk menyongsong the new normal, salah satunya, dengan menyiapkan beberapa aplikasi berbasis online untuk menunjang kinerja.

Ardi Sepdianto, Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Mojokerto memastikan jika the new normal bakal diterapkan di Kabupaten Mojokerto.

Kata Ardi, saat ini Bupati Mojokerto Pungkasiadi akan menggodok konsep untuk menghadapi pemerapan the new normal yang akan diterapkan dalam waktu dekat. “Mudah-mudahan dalam minggu ini konsepnya sudah matang,” ungkapnya, Selasa (26/05/2020).

Menurut Ardi, saat ini pihaknya sedang menyiapkan beberapa aplikasi berbasis online untuk menunjang penerapan the new normal. Diantaranya, aplikasi e-meeting sudah diuji coba sejak 9 Mei 2020.

“Aplikasi ini nantinya akan digunakan untuk meeting online di lingkup Pemkab Mojokerto. Saat ini masih tahap percobaan dan ada beberapa hal yang harus dibenahi, diantarnya kualitas audio,” tambahnya.

Selain aplikasi e-meeting, Pemkab Mojokerto juga menyiapkan aplikasi e-office untuk kepentingan untuk surat menyurat antar instansi secara online.

Pemkab Mojokerto juga menyiapkan aplikasi e-melijo yang dirancang menjadi market place khusus kebutuhan pokok. Hal ini untuk menekan kerumunan di pasar-pasar tradisional.

Hanya saja, aplikasi ini masih terkendala kekhawatiran para pedagang yang akan dibohongi oleh pembeli. “Aplikasi e-Melijo ini masih kita sempurnakan dan kita carikan solusinya,” tandasnya

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi 

Sabtu, 23 Mei 2020

Malam Takbiran Jumlah Pasien Positif Covid-19 di Kabupaten Mojokerto Tembus 24 Orang

ilustrasi
www.kemlagi.desa-Jumlah pasien positif Covid-19 di Kabupaten Mojokerto bertambah lima orang. Hal itu diungkapkan juru bicara Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Mojokerto, Ardi Sepdianto, Sabtu (23/5-2020).

“Jumlah pasien positif Covid-19 hari ini bertambah lima orang, jadi jumlah totalnya adalah 24 pasien,” ujar Ardi (23/5-2020) malam.

Pasien laki-laki berinisial G berusia 29 tahun merupakan pasien asal Desa Kebonagung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. “Pasien ini awalnya merasakan demam dengan suhu badan 38 derajat. Ini pada 8 Mei lalu,” tuturnya.

Pada 11 Mei, pasien G masih mengalami demam dan dibawa ke RS Sakinah untuk menjalani rawat jalan. “Pada 12 Mei, pasien kemudian dibawa ke RS Gatoel, saat diperiksa, ada peradangan pada paru-paru pasien,” jelasnya.

Mengetahui hal itu, pasien kemudian menjalani pengambilan sample untuk uji swab pada 16 Mei, kemudian pada 22 Mei, pasien keluar dari rumah sakit dan melakukan isolasi mandiri di rumahnya.

“Hasil uji swab pasien baru keluar pada 23 Mei, hasilnya pasien positif terkonfirmasi Covid-19. Saat ini pasien menjalani perawatan dan isolasi di RS Gatoel,” kata Ardi.

Pasien selanjutnya, adalah perempuan berinisial A dengan usia 39 tahun. Pasien ini berasal dari Desa Tempuran, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. Pasien ini terdeteksi saat hendak melakukan operasi melahirkan pada 14 Mei lalu.

“Sebelum dilakukan operasi, pasien ini lebih dulu dilakukan rapid test, hasilnya reaktif. Kemudian langsung dilakukan pengambilan sample untuk uji swab,” jelasnya.

Pada 15 Mei, pasien menjalani operasi dan melahirkan dengan selamat, selanjutnya pada 18 Mei, pasien pulang dari rumah sakit dan menjalani isolasi mandiri di rumahnya. “Hasil uji swab pasien A baru keluar 23 Mei, pasien dinyatakan positif terkonfirmasi Covid-19,” imbuhnya.

Ardi menjelaskan, pasien selanjutnya adalah seorang tenaga medis di salah satu puskesmas di Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo. Pasien tersebut merupakan perempuan berinisial A dengan usia 50 tahun asal Desa/Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto.

“Pada 14 Mei lalu, seluruh petugas medis di Kecamatan Prambon dilakukan rapid test, pasien A hasilnya reaktif. Pada 15 Mei, pasien menjalani uji swab di RSUD Sidoarjo, dan hasilnya baru keluar pada 23 Mei, pasien dinyatakan positif terkonfirmasi Covid-19,” tambahnya.

Saat ini, pasien A menjalani isolasi mandiri di rumahnya setelah mengetahui hasil uji swabnya keluar dan hasilnya positif terkonfirmasi Covid-19.

Seorang laki-laki berusia 62 tahun berinisial S warga asal Desa Jampirogo, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto juga positif terkonfirmasi Covid-19. “Pasien S awalnya mengeluh mual dan muntah sejak sebulan lalu, kemudian pasien dilakukan swab pada 18 Mei,” imbuhnya.

Mengingat, kondisi kesehatan pasien membaik, pasien diperbolehkan pulang dari rumah sakit pada 19 Mei. “Hasil swab pasien baru keluar pada 23 Mei, hasilnya pasien positif terkonfirmasi Covid-19,” ungkap Ardi.

Selanjutnya, adalah pasien perempuan berinisial R berusia 49 tahun asal Perumahan Canggu Permai, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. “Pada 8 Mei lalu, suami pasien meninggal dunia di RSUD Wahidin Sudiro Husodo, kemudian dimakamkan dengan protokol Covid-19,” terangnya.

Pada 13 Mei, pasien R menjalani rapid test dan hasilnya negatif. Meski demikian, pasien R dilanjutkan menjalani uji swab pada 16 Mei dan melakukan isolasi mandiri di rumahnya. “Pada 23 Mei, hasil uji swab pasien R keluar dan hasilnya adalah positif,” tukasnya.

Dengan adanya tambahan lima pasien positif hari ini, jumlah total pasien positif Covid-19 di Kabupaten Mojokerto 24 orang. Dengan rincian 22 pasien dalam perawatan, dua pasien dinyatakan sembuh dan satu pasien meninggal dunia.

Ardi mengimbau, masyarakat agar mematuhi anjuran-anjuran pemerintah seperti penerapan physical dan social distancing, di rumah saja jika tidak ada hal-hal mendesak untuk keluar rumah.

“Selama pandemi ini, hari ini adalah tambahan pasien positif terkonfirmasi Covid-19 paling banyak per hari. Jangan sampai di kemudian hari jumlahnya semakin meledak. Ayo, kita patuhi surat edaran yang sudah dikeluarkan pemerintah,” imbaunya. (uyo)

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Jumat, 22 Mei 2020

Pemkab Mojokerto Linier Dengan Instruksi Pusat Terkait Salat Idulfitri

Rakor Forkopimda bersama Lembaga Keagamaan Islam 
www.kemlagi.desa.id - Bupati Mojokerto Pungkasiadi didampingi Sekdakab Herry Suwito, memimpin rakor forkopimda bersama Lembaga Keagamaan Islam, guna membahas tata pelaksanaan Hari Raya Idulfitri 1441 hijriyah tahun 2020 di tengah masa pandemi Covid-19, Kamis (21/5) pagi di Ruang Satya Bina Karya. 

Beberapa kesepakatan yang dicapai dalam rapat ini antara lain tidak menggelar salat Idulfitri di masjid ataupun lapangan demi menghindari penyebaran Covid-19. Zona merah Covid-19 di Kabupaten Mojokerto, juga dilarang untuk menggelar salat Idulfitri ini.

Apabila ada masjid yang tetap menggelar (dengan catatan wilayah sebaran Covid-19 kecil), wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara maksimal.

Kegiatan takbir keliling juga tidak diperbolehkan, karena dapat memicu berkumpulnya massa yang besar. Kegiatan tersebut cukup dilakukan di masjid masing-masing. Begitu juga dengan pertemuan atau halalbihalal, dapat dilakukan secara daring (dalam jaringan).

“Pemkab Mojokerto secara tegas linier dengan instruksi Pusat untuk tidak melaksanakan salat Idulfitri di masjid. Namun apabila ada yang melaksanakan, harus menerapkan protokol kesehatan dengan maksimal dengan beberapa catatan. Secara tegas, daerah yang sudah masuk zona merah Covid-19 kita sepakati tidak boleh menggelar salat Idulfitri di masjid atau lapangan. Salat Id kita imbau di rumah masing-masing. Tapi bagi daerah yang tetap melaksanakan (zona hijau atau sebaran Covid-19 kecil), tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Takbir keliling tidak dibolehkan, cukup di masjid saja. Demikian juga dengan halalbihalal yang dapat memicu kerumunan. Itu sangat riskan penularan Covid-19,” jabar bupati. 

Kapolres Mojokerto AKBP Feby D.P. Hutagalung, pada rakor ini menambahkan bahwa jajarannya siap menindak tegas masyarakat yang tidak menaati imbauan pemerintah. Menurutnya, imbauan yang ditetapkan merupakan sebuah aturan penting dimana keselamatan masyarakat menjadi pijakan utama.

Trend angka sebaran Covid-19 juga terus naik di Kabupaten Mojokerto. Maka dari itu Kapolres juga meminta agar daerah-daerah yang masuk zona merah agar melaksanakan salat Idulfitri secara mandiri di rumah masing-masing.

“Dalam Maklumat Kapolri, disebutkan bahwa keselamatan rakyat adalah pijakan dan sebagai tujuan utama menghadapi Covid-19. Semua pihak harus menahan diri, hal ini mengingat riskannya faktor keamanan. Aturan harus tegas. Para elemen masyarakat juga harus bisa merangkul dan menyuarakan imbauan ini. Jika ada yang melanggar, Polres akan memberikan tindakan tegas dan terukur,” kata Kapolres Mojokerto. 

Selain hal tersebut, Kapolres Mojokerto juga mengingatkan kewaspadaan akan terjadinya efek "Teori Balon". Kapolres mengumpamakan hal ini seperti masyarakat yang dilarang di titik A, mereka bisa saja mencari titik B untuk tetap melaksanakan salat Idulfitri.

“Misal balon kita pencet disini, dia bisa saja lari kesana. Lebih bahaya lagi jika hal ini membuat protokol kesehatan Covid-19 tidak diindahkan lagi. Maka dari itu solusi dan formula harus dicari,” tandas Kapolres Mojokerto. 

Dandim 0815 Letkol Inf Dwi Mawan Sutanto yang hadir dalam rapat ini, memaparkan jika saat ini Jawa Timur mengalami kenaikan kasus Covid-19 cukup drastis. Dirinya menyatakan dukungan terhadap imbauan Pemerintah demi mencegah sebaran Covid-19.

“Kodim 0815 siap membantu dan mendukung kebijakan daerah, selama dapat dipertanggungjawabkan bersama. Jawa Timur saat ini menjadi rangking dua kasus confirm Covid-19. Bahkan Covid-19 di Indonesia tercatat paling tinggi di kawasan Asia Tenggara, termasuk tingkat kematiannya,” kata Dandim 0815.

Senada dengan Dandim 0815, Ketua DPRD Ayni Zuroh juga menyampaikan pandangannya agar semua aturan yang disepakati dapat dijalankan secara tegas. Hal ini juga mengingat baru saja didapatkan 6 orang reaktif dari hasil rapid test on the spot di Pasar Kemlagi beberapa waktu lalu.

“Aturan yang sudah ditetapkan harus dijalankan. Apalagi setelah ditemukan 6 orang reaktif di Pasar Kemlagi yang tidak memiliki gejala Covid-19. Lebih ditakutkan saat ini ancamannya bukan dari carrier (pendatang dari daerah lain), tapi mungkin dari daerah sendiri atau transmisi lokal yang menjadi klaster-klaster baru,” kata Ayni. 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mojokerto sendiri pada rapat ini membacakan secara lengkap seruan resmi yang sudah disepakati dari hasil rapat. Dari rapat yang berdasar pada Fatwa MUI Pusat Nomor 14 tahun 2020 dan Fatwa MUI JawaTimur Nomor 28 tahun 2020, dinyatakan bahwa salat Idul Fitri tetap dilaksanakan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara maksimal (mencuci tangan dengan sabun serta air yang mengalir, memakai hand sanitizer, memakai masker, mengukur suhu badan, menjaga jarak shaf minimal 1 meter, tidak berjabat tangan) serta memperpendek bacaan salat dan khotbah.

Selanjutnya rangkaian kegiatan perayaan Idulfitri seperti silaturahmi dalam bentuk kunjungan dibatasi pelaksanaannya dengan dua ketentuan. Antara lain bila tidak sangat mendesak maka tidak perlu dilakukan secara fisik. Namun bila sangat mendesak, dapat dilaksanakan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan.

Untuk kegiatan yang melibatkan hadirnya banyak orang seperti pelaksanaan takbir keliling dan resepsi halalbihalal, agar kiranya ditiadakan. Adapun pelaksanaan takbiran cukup di rumah masing-masing, masjid atau musala.

Sumber : Humas Pemkab Mojokerto
Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Selasa, 19 Mei 2020

Rapid Test Massal di Pasar Raya Kemlagi

Bupati Mojokerto H. Pung Kasiadi, SH saat tinjau rapid tes massal di Pasar Raya Kemlagi (19-05-2020)
www.kemlagi.desa.id - Selasa tanggal 19 Mei 2020 dilaksanakan rapid test massal di Pasar Raya Kemlagi yang diselenggarakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Mojokerto yang bekerja sama dengan instansi terkait termasuk instansi tingkat Kecamatan Kemlagi dan Pemerintah Desa Kemlagi.

Kegiatan ini juga ditinjau langsung oleh Bupati Mojokerto H. Pung Kasiadi, SH yang datang sekitar pukul 09.30 WIB beserta Forpimda Kabupaten Mojokerto.

Rapid test massal menyasar pedagang dan pengunjung dua pasar tradisional di Kabupaten Mojokerto. Hasilnya, 6 pengunjung Pasar Kemlagi dinyatakan reaktif. Sayangnya, mereka tidak langsung menjalani tes swab.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Mojokerto Ardi Sepdianto mengatakan, rapid test massal digelar di Pasar Kedungmaling di Kecamatan Sooko dan Pasar Kemlagi di Kecamatan Kemlagi pagi tadi.

Di Pasar Kedungmaling saja, rapid test menyasar 373 pedagang dan pengunjung. Semuanya menunjukkan hasil nonreaktif. Sedangkan di Pasar Kemlagi, rapid test menyasar 500 pedagang dan pengunjung. Di pasar tradisional ini petugas menemukan 6 orang reaktif.

"Enam orang yang hasil rapid testnya reaktif semuanya pengunjung Pasar Kemlagi," kata Ardi dalam rilis yang diterima detikcom, Selasa (19/5/2020).

Dari 6 pengunjung Pasar Kemlagi yang hasil rapid test-nya reaktif, 3 orang warga Kecamatan Kemlagi. Yaitu perempuan 44 tahun, pria 60 tahun dan perempuan 47 tahun.

Sedangkan tiga pengunjung lainnya yakni perempuan 28 tahun asal Dawarblandong-Kabupaten Mojokerto, perempuan 48 tahun asal Sumberpucung-Malang, serta perempuan 33 tahun warga Blauran-Surabaya yang tinggal di Kemlagi.

Pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto dr Ulum Rokhmawan menjelaskan, enam pengunjung pasar itu langsung dikumpulkan di Puskesmas Kemlagi. Selanjutnya mereka dievakuasi ke RSUD Prof Dr Soekandar di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto untuk diperiksa secara medis.

Sayangnya, keenam orang yang hasil rapid test-nya reaktif itu tidak langsung menjalani tes swab. "Tes swab dalam penjadwalan. Mereka kami minta isolasi mandiri dalam pengawasan tim medis puskesmas, relawan desa dan Satgas Kecamatan," jelasnya.

Sumber https://news.detik.com/
Dikabarkan Oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Selasa, 05 Mei 2020

Pemkab Mojokerto Akhirnya Terapkan Jam Malam Antisipasi Persebaran Covid-19

ilustrasi
www.kemlagi.desa.id - Pemkab Mojokerto akhirnya menerapkan kebijakan jam malam untuk mengantipasi penyebaran Virus Corona (Covid-19).

Kebijakan penerapan jam malam tersebut sesuai Surat Edaran (SE) Bupati Mojokerto, diberlakukan pada pukul 21.00 WIB sampai pukul 05.00 WIB selama satu bulan, atau terhitung pada tanggal 05 Mei sampai 5 Juni 2020 mendatang.

Noerhono, Kepala Satpol PP Kabupaten Mojokerto mengatakan, sesuai SE Bupati Mojokerto penerapan jam malam ini untuk menghindari kerumunan di tempat umum, yang sekaligus memutus mata rantai penyebaran virus Corona.

"Untuk jam malam akan diterapkan mulai pukul pukul 21.00 WIB sampai pukul 05.00 WIB, itu dimulai hari ini 05 Mei sampai 5 Juni 2020 mendatang," ujarnya, saat dikonfirmasi Selasa (05/5/2020).

Dia mengatakan, penerapan jam malam ini berlaku untuk cafe, warung kopi, toko modern atau usaha yang wajib tutup pada pukul 21.00 WIB. Sedangkan apotek diperbolehkan tetap buka normal seperti biasanya.

Menurutnya, penerapan jam malam ini akan disosialisasikan di 18 Kecamatan, 299 Desa dan 55 kelurahan di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto.

Dalam poin terkait penerapan jam malam itu, Satpol PP bersama POLRI/TNI akan menindak tegas pemilik cafe atau warung kopi yang masih buka diatas pukul 21.00 WIB.

"Untuk sanksinya yakni pencabutan izin tempat usaha dan Tipiring bagi yang melanggar ketentuan penerapan jam malam, namun sebelumnya kita akan himbau selama tiga kali," jelasnya.

Dia menyarankan, pedagang makanan agar melayani pembeli secara take away (Dibawa pulang) supaya tidak terjadi kerumunan orang di tempat tersebut. Mereka dianjurkan mematuhi penerapan jam malam buka sampai 21.00 WIB.

"Kegiatan ini juga demi kebaikan masyarakat. Lebih baik mengantipasi dan memutus mata rantai penyebaran virus Corona," tandasnya.

Sedangkan pembatasan jalan atau Wilayah Physical Distancing terdapat 2 lokasi yang berlaku setiap Jumat sampai Minggu. Pertama di pertigaan Banjartanggul dan pertigaan Pondok Teratai Kecamatan Sooko.

Physical Distancing yang diterapkan di lokasi tersebut, yakni untuk Jumat dan Sabtu pada malam hari serta Minggu pada pagi hari.

"Terpenting roda perekonomian tetap berjalan, suplai sembako lancar dan masyarakat bisa mencari nafkah dan tidak melarang, tapi kita membatasi jam operasional," tegasnya.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Satu Pasien Covid-19 di Kab.Mojokerto Dinyatakan Sembuh

Kadinkes Kab.Mojokerto, dr. Sujatmiko
www.kemlagi.desa.id - Satu pasien Positif Corona (Covid-19) di Kabupaten Mojokerto dinyatakan sembuh. Hal itu karena hasil tes swab kedua dinyatakan negatif.

Informasi yang dihimpun Reporter Maja FM, pasien yang sembuh itu yakni Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto dr Sujatmiko.

Sebelumnya dia dinyatakan positif Corona berdasarkan hasil tes swab pertama yang keluar pada Jumat lalu (24/04/2020). Namun hari ini, Selasa (05/05/2020), dia mengaku sembuh dari wabah virus corona (Covid-19), setelah menjalani tes swab kedua di RSUD Prof Dr Soekandar, Mojosari, Kabupaten Mojokerto untuk memastikan masih terinfeksi Covid-19 atau tidak.

"Hasil tes swab kedua keluar tadi sekitar pukul 13.00 WIB, negatif. Alhamdulillah dianggap sembuh," kata dr Sujatmiko saat dikonfirmasi, Selasa (5/5/2020).

Selain hasil tes swab, dr Sujatmiko mengklaim dirinya sembuh dari Corona juga berdasarkan hasil dua kali rapid test. Yaitu pada Selasa (21/4) dan Senin (4/5). Kedua rapid test menunjukkan hasil nonreaktif.

"Kalau saya tanpa gejala, rapid berkali-kali negatif, secara klinis tidak ada gejala, hasil tes swab juga negatif berarti sembuh. Dan saya sendiri tidak merasakan apa-apa," terangnya.

Menurutnya, dirinya bisa terpapar virus corona (Covid-19) tanpa gejala, lantaran lebih dulu terinfeksi pada bulan Januari di saat dirinya mengikuti rapat di Jakarta.

"Waktu ke Jakarta Januari lalu, di saat masih ada rapat-rapat, kemungkinan dari situ. Terinfeksi kemudian sembuh kemudian infeksi lagi. Memang pada saat itu badan sedikit kurang enak. Kemudian saya minta swab dan hasilnya positif, kemudian saya isolasi mandiri," jelasnya.

Dia juga memastikan, istrinya juga dipastikan negatif Corona. Selama ini dia tinggal serumah dengan istrinya di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Sehingga istrinya menjadi salah satu kontak erat.

"Nyonya saya dites juga negatif, rapid juga negatif. Padahal kontak erat dari awal-awal," tegas dr Sujatmiko.

Meski dinyatakan sembuh, dirinya masih harus menunggu waktu selama dua Minggu atau 14 hari untuk bisa kembali beraktifitas.

"Sesuai dengan protokol, setelah dinyatakan negatif maka akan melakukan massa pemulihan selama dua Minggu. Ini dilakukan jangan sampai di massa ini tertular lagi,"tandasnya.

Dr Sujatmiko ketahuan positif COVID-19 berawal saat dirinya iseng melakukan rapid test pada Selasa lalu (14/4/2020). Karena sehari sebelumnya dia merasa tubuhnya sedang tidak fit. Dia mengaku terkejut setelah tahu hasil rapid test ternyata reaktif.

Sejak saat itu dia melakukan isolasi mandiri. Dr Sujatmiko juga menjalani tes swab pertama. Hasilnya baru keluar 10 hari setelahnya, yakni Jumat (24/4). Dia dinyatakan positif Corona.

Sementara update sebaran virus corona (Covid-19) di Kabupaten Mojokerto jumlah pasien Positif berjumlah 7 orang. Orang Dalam Pengawasan (ODP) 508. Sedangkan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) berjumlah 66 orang.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Layanan Admindukcapil Lewat Tatap Muka Sementara Diganti Layanan WhatsAppp

Kantor Dispendukcapil Kab.Mojokerto
www.kemlagi.desa.id - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Mojokerto akhirnya resmi menutup sementara seluruh jenis layanan admindukcapil yang berbasis tatap muka.

Hal tersebut setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Mojokerto me ngeluarkan Surat Edaran (SE) terkait pencegahan persebaran virus corona (Covid-19).

Bambang Wahyuadi, Kepala Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto mengatakan, penutupan sementara Admindukcapil secara tatap muka dimulai pada Senin 4 Maret 2020 hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Meski seluruh layanan tatap muka mulai ditiadakan sementara, namun proses layanan tetap berjalan. Yakni dengan cara pelayanan berbasis online alias hotline dukcapil melalui WhatsApp (WA).

“Jadi tidak melayani pengambil dokumen Adminduk secara langsung. Tapi layanan tetap dilakukan melalui online via Whatsapp, nanti untuk pengambilan dokumennya akan dikirim oleh petugas melalui Jasa Kantor Pos dan Giro,” ungkapnya, Senin (04/5/2020)

Bambang juga mengatakan, bagi masyarakat yang sudah mendaftar via online dan sudah melengkapi semua persyaratan tidak perlu datang mengambil ke Kantor Duspendukcapil. Tapi, akan diantar ke rumah sesuai alamat.

Kata Bambang, pihaknya sudah kerjasama dengan Kantor Pos untuk pengiriman adminduk tersebut. “Jadi biaya pengiriman yang akan dibebankan pada pemohon yang langsung diberikan ke petugas Pos sebesar Rp 20.000,” tegasnya.

Dalam melayani masyarakat Dispenduk menyiapkan beberapa nomor WhatsApp, diantaranya :
  1. WA 0821-4101-1466 untuk pelayanan Adminduk seperti permohonan Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), Perekaman e-KTP
  2. WA 0821-4101-1465 untuk pelayanan Surat Pindah atau Datang
  3. WA 0821-4101-1464 untuk pelayanan Akte Kelahiran/ Akte Kematian/ Kawin atau Cerai
  4. WA 0821-1320-2060 untuk pelayanan informasi, legalisir, pengaduan dan validasi NIK.
Sumber http://www.majamojokerto.com/
Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Jumat, 01 Mei 2020

Per 1 Mei 2020, Iuran Peserta Segmen PBPU dan BP Telah Disesuaikan

ilustrasi
www.kemlagi.desa.id – Mulai 1 Mei 2020, iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), kembali mengacu pada Peraturan Presiden 82 tahun 2018, yaitu sebesar Rp 80.000 untuk kelas 1, Rp 51.000 untuk kelas 2 dan Rp 25.500 untuk kelas 3. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7P/HUM/2020 yang menyatakan membatalkan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’ruf menjelaskan, perhitungan pemberlakuan penyesuaian iuran sesuai dengan Putusan MA adalah per 1 April 2020. Untuk iuran bulan Januari sampai Maret 2020 tetap mengacu pada Perpres 75 tahun 2019 yaitu sebesar Rp 160.000 untuk kelas 1, Rp 110.000 untuk kelas 2 dan Rp 42.000 untuk kelas 3.

“Jadi untuk iuran Januari sampai Maret 2020 tidak ada pengembalian atau dikompensasi di bulan berikutnya. Namun, terhadap kelebihan iuran peserta JKN-KIS yang telah dibayarkan pada bulan April 2020 akan dikompensasikan ke iuran pada bulan berikutnya,” kata Iqbal.

BPJS Kesehatan sudah melakukan penyesuaian sistem teknologi informasi (TI) serta penghitungan kelebihan iuran peserta. Iqbal berharap per 1 Mei 2020, peserta sudah mendapatkan tagihan yang telah disesuaikan.

“Pada prinsipnya kami ingin pelayanan kesehatan kepada peserta JKN-KIS tidak terhambat. Terutama memperhatikan kondisi sosial ekonomi saat ini di tengah pandemi Covid-19. Dengan dikembalikannya nominal iuran segmen PBPU sesuai Putusan MA per 1 Mei 2020 ini, kami harapkan dapat membantu dan tidak membebani masyarakat. Peserta dapat terus berkontribusi, menjaga status kepesertaannya tetap aktif dengan rajin membayar iuran rutin setiap bulannya. Ini merupakan salah satu wujud gotong royong khususnya di saat bangsa sedang bersama melawan Covid 19,” tambah Iqbal.

Iqbal menambahkan, apabila pada 1 Mei 2020 peserta mendapat kendala terkait status kepesertaan, tagihan serta membutuhkan informasi lainnya dapat menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 1500 400. Iqbal juga mengingatkan peserta untuk tetap memprioritaskan jaminan kesehatan sebagai kebutuhan dasar terlebih di masa pandemi Covid-19. Risiko sakit akan semakin memperlebar keterpurukan ekonomi apabila tidak memiliki jaminan kesehatan.

Iqbal juga menekankan, bahwa penyesuaian iuran ini hanya berlaku bagi segmen peserta PBPU dan BP. Untuk segmen peserta lain seperti peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Penerima Upah (PPU) masih mengacu pada Perpres 75 tahun 2019.

Pemerintah saat ini sudah menyiapkan rencana penerbitan Peraturan Presiden yang substansinya antara lain mengatur keseimbangan dan keadilan besaran iuran antar segmen peserta, dampak terhadap kesinambungan program dan pola pendanaan JKN, konstruksi ekosistem jaminan kesehatan yang sehat, termasuk peran Pemerintah (pusat dan daerah). Rancangan Peraturan Presiden tersebut telah melalui proses harmonisasi dan selanjutnya akan berproses paraf para menteri dan diajukan penandatanganan kepada Presiden.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi 

Selasa, 28 April 2020

Platform Bantuan Sosial untuk menjangkau masyarakat Jawa Timur yang Terdampak Covid-19

ilustasi
www.kemlagi.desa.id - Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini telah membuat program yang diberi nama Radar Bansos Jatim. Platform bantuan sosial ini adalah untuk menjangkau masyarakat Jawa Timur yang terdampak Covid-19.

Lalu apa saja prasyarat untuk menerima Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur ?
  1. Domisili Jawa Timur, merupakan Warga Negara Indonesia dengan KTP luar Jawa Timur namun menetap diwilayah Jawa Timur, atau warga Jawa Timur di Jabodetabek yang terdampak oleh Covid-19 dan belum memperoleh bantuan dari Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota;
  2. Bukan keluarga dengan bantuan PKH, BPNT, BLT. Bantuan ini bukan diperuntukan untuk keluarga yang telah mendapat bantuan PKH dan atau BPNT dan atau BLT dari Kementerian Sosial;
  3. Bukan keluarga yang telah mendapatkan bantuan dati Kabupaten/Kota. Bantuan Sosial Pemprov Jawa Timur untuk keluarga yang belum mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten atau Kota Domisili Tinggal; dan
  4. Bukan keluarga yang mendapatkan bantuan dari Dana Desa. Bantuan Sosial Pemprov Jawa Timur untuk keluarga yang tidak mendapatkan atau belum mendapatkan bantuan Dana Desa.
Dokumen Pendukung. Untuk proses pencairan dana, dibutuhkan beberapa dokumen pendukung guna memverifikasi apakah anda layak untuk mendapatkan bantuan sosial dari Pemprov Jawa Timur.
  1. Kartu Keluarga;
  2. Kartu Tanda Penduduk;
  3. Rekening atau upload tagihan listrik;
  4. Kartu domisili RT/RW
Media Platform. Tersedia 3 (tiga) paltform untuk mengakses radar Bansos, yaitu :
  1. Telegram, di @Radarbansosjatim1bot
  2. WhatsApp, di +62 851-5689-5762
  3. Website, di https://radarbansos.jatimprov.go.id/#daftar
Pertanyaan Sering Diajukan 
  1. Diperuntukkan untuk siapa saja bantuan (bansos) Jawa Timur ini ? Bantuan sosial Jawa Timur, atau biasa disebut sebagai Radar Bansos Jatim ini diperuntukan untuk warga negara Indonesia yang berdomsili di Jawa Timur dan belum mendapatkan bantuan sosial lainnya dari pemerintah.
  2. Berapa lama proses pencairan dana bantuan ? Bantuan Provinsi Jawa Timur akan dicairkan setelah data dari penerima PKH, BNPT, BLT, Prakerja, bantuan kabupaten/kota dan dana desa sudah final dan dicairkan sehingga bantuan sosial Provinsi Jawa Timur lebih tepat sasaran kepada masyarakat terdampak dan belum tercover oleh bantuan sosial manapun.
  3. Saya baru saja di PHK karena Covid-19, apakah saya bisa mendaftar sebagai penerima bantuan ini ? Anda masukdalam kategori masyarakat yang berhak untuk mendaftarkan diri dalam program Prakerja. Anda akan mendapatkan pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja ter-PHK atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Silahkan anda mendaftarkan diri di prakerja.go.id
Pendaftaran

Pendaftaran hanya bisa dilakukan sekali saja, oleh karena itu pasikan anda mengisi data dengan jujur dan benar. Data entry anda akan menjadi pertimbangan untuk pendistribusian bantuan dengan memperhatikan koordinasi lintas instansi, dan bukan merupakan konfirmasi telah menjadi sasaran penerima bantuan.

Informasi selengkapnya silahkan kunjungi : https://radarbansos.jatimprov.go.id/

Bentuk entry data

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Jumat, 24 April 2020

Ibadah Ramadhan, Masyarakat Diminta Tetap Patuh Protokol

ilistrasi
www.kemlagi.desa.id - Bupati Mojokerto Pungkasiadi bersama jajaran Forkopimda,  melaksanakan rapat koordinasi pembinaan wilayah (binwil) Kabupaten Mojokerto tahun 2020, dengan tema "Sinergitas 3 Pilar Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Mojokerto", Kamis (23/4) pagi di Hotel Sun Palace Trowulan.

Rapat bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait penanganan Covid-19 di tengah bulan suci Ramadhan, terlebih lagi setelah terbitnya aturan larangan mudik oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beberapa hari sebelumnya.

Pemerintah Kabupaten Mojokerto sendiri bersama elemen terkait, telah menerbitkan Keputusan Bersama mengenai aturan serta imbauan menjalankan ibadah di bulan suci Ramadhan. Imbauan yang berdasar pada aturan pusat tersebut, telah disepakati dan ditandatangani oleh jajaran Forkopimda, Organisasi Masyarakat Islam Kabupaten Mojokerto, dilengkapi dengan beberapa masukkan dari masyarakat.

Mengenai penanganan Covid-19 di desa-desa, Bupati Pungkasiadi tak henti menyampaikan bahwa Pemda telah bersinegri dengan pemerintah desa untuk membentuk Gugus Tugas atau relawan Covid-19. Gugus ini terus berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 semaksimal mungkin. Termasuk intens melalukan penyemprotan disinfektan secara berkala, serta menyiagakan posko-posko Covid-19 sebagai unit pelayanan kepada masyarakat.

"Kita sudah siapkan 22 ruang isolasi, lalu kita tambah lagi 32 ruang. Untuk kecamatan, kita sediakan ruang karantina di puskesmas-puskesmas yang punya fasilitas rawat inap. Sedangkan untuk di desa, kita siapkan posko-posko darurat covid-19 dan ruang karantina, bagi warga setempat yang memiliki indikasi-indikasi Covid-19," kata Bupati Pungkasiadi.

Terkait tradisi mudik masyarakat yang dikhawatirkan mempermudah sebaran Covid-19, bupati menjelaskan bahwa hal tersebut semaksimal mungkin akan diakomodir dengan disiplin pada acuan dan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

"Kita tidak melarang (pemudik), namun kita batasi. Usaha-usaha pencegahan terus kami terapkan secara serius dan disiplin. Posko-posko skrining di titik-titik perbatasan terus siaga. Kita juga atur agar warga pendatang, supaya isolasi diri selama 14 hari di rumah atau di posko-posko yang sudah disediakan di desa," imbuh Bupati Pungkasiadi.

Tak lupa bupati berpesan agar masyarakat ikut kooperatif, untuk turut serta melawan Covid-29 dengan disiplin melaksanakan protokol kesehatan yan sudah ditetapkan.

"Kita sudah melakukan segala upaya. Namun, kita juga harus kerjasama. Harus disiplin (protokol kesehatan). Ini butuh komitmen bersama, harus disuarakan. Masker yang akan dibagi ke masyarakat sudah selesai.  Dinkes akan mendistribusikannya nanti," tandas Bupati Pungkasiadi.

Wakapolresta Mojokerto Kompol Hanis Subiyono pada rapat ini mengatakan, aturan terkait ibadah di bulan suci Ramadhan perlu disinergikan dengan seluruh komponen. Dibutuhkan juga koordinasi dengan tokoh agama, ataupun tokoh masyarakat setempat. Begitu juga dengan aturan mudik, yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

"Semuanya harus kita sinergikan. Termasuk mengenai mudik, kami terus memonitor bahkan sejak jauh-jauh hari. Kami memperhatikan dinamika arus mudik dari daerah Jabodetabek, bahkan seluruh indonesia," katanya.

Ia juga menambahkan pihaknya akan terus melakukan pendataan dan menerapkan protokol kesehatan untuk pemudik. Sebab pemudik posisinya juga sebagai ODP.

Terkait kedisiplinan masyarakat menaati protokol kesehatan, Wakapolres Mojokerto Kompol David Triyo Prasojo yang juga hadir pada rapat ini, menilai hal tersebut akan lebih efektif lagi jika disertai dengan slogan-slogan bersifat physics pressure atau tekanan psikis. Ini bertujuan agar masyarakat yang nekat melanggar protokol, tergugah rasa kewaspadaannya.

"Efektifitas sosialisasi kita masih harus ditingkatkan. Terbukti masih banyak masyarakat melakukan kegiatan tidak penting di luar dan melanggar protokol. Masih ada saja yang nekat melakukan perkumpulan. Kita perlu kampanye untuk menyosialisasikan itu. Kita pun dapat melakukan revitalisasi peran siskamling, Karang Taruna, RT, maupun di masyarakat. Polri juga akan memulai Operasi Ketupat mulai malam ini pukul 24.00 WIB selama 37 hari. Salah satu sasarannya adalah untuk melarang mudik selama lebaran," pungkasnya.

Secara lengkap, berikut beberapa imbauan serta panduan ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 hijriyah tahun 2020, yang sudah disepakati bersama Pemerintah Kabupaten Mojokerto bersama dengan segenap elemen terkait dan masyarakat.
  1. Sahur dan buka puasa dilakukan secara individu atau keluarga inti. Tidak perlu sahur on the road atau Ifthar Jama'i (buka puasa bersama).
  2. Salat tarawih dilakukan secara individu atau jamaah dengan keluarga inti di rumah.
  3. Tilawah atau tadarus Al-Quran dilakukan di rumah masing-masing.
  4. Buka puasa bersama baik di lembaga pemerintahan, swasta, masjid atau musala ditiadakan.
  5. Peringatan Nuzulul Quran dalam bentuk tabligh yang menghadirkan penceramah dan massa dalam jumlah besar ditiadakan.
  6. Tidak melakukan I'tikaf di 10 malam terakhir Ramadhan baik di masjid maupun musala.
  7. Pelaksanaan salat Idul Fitri yang lazim dilaksanakan berjamaah di masjid, musala atau lapangan ditiadakan (menunggu fatwa MUI).
  8. Tidak melalukan salat tarawih keliling, takbir keliling (cukup di masjid atau musala dengan memakai pengeras suara), pesantren kilat kecuali melalui media elektronik.
  9. Silaturahmi atau halalbihalal hari raya, dapat dilakukan melalui media sosial atau video conference.
  10. Dalam pengumpulan dan penyaluran Zakat Fitrah dan/atau Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS) dilaksanakan dengan beberapa ketentuan, antara lain:
  • Dibayarkan sebelum puasa Ramadhan, sehingga terdistribusi kepada Mustahik lebih cepat.
  • Bagi organisasi pengelola zakat sebisa mungkin meminimalkan pengumpulan zakat melalui kontak fisik, tatap muka langsung, dan membuka gerai di tempat keramaian. Sebagai gantinya, dilakukan pembayaran melalui layanan jemput zakat atau transfer.
  • Organisasi pengelola zakat untuk menghindari penyaluran zakat pada Mustahik melalui tukar kupon dan mengumpulkan orang.
  • Petugas yang melakukan penyaluran zakat, agar memakai APD seperti masker, sarung tangan dan alat pembersih sekali pakai seperti tissue, sering cuci tangan menggunakan sabun atau dengan memakai hand sanitizer.
Selain imbauan di atas, diinformasikan juga bahwa masyarakat yang berada di suatu kawasan yang potensi penularan Covid-19 rendah (berdasarkan ketetapan yang berwenang), maka ibadah bisa tetap diselenggarakan dengan wajib melaksanakan protokol kesehatan. Antara lain :
  1. menjaga kebersihan masjid, 
  2. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS), mencuci tangan sebelum masuk masjid dan sesudahnya, 
  3. menjaga jarak minimal 1 meter (physical distancing) dan tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan atau cium tangan), 
  4. membawa alas/sajadah sendiri, 
  5. menggunakan masker, 
  6. setiap masjid membuat banner bertuliskan (Jamaah salat Jumat, tarawih dan salat Idul Fitri khusus bagi warga setempat. 
  7. Serta, tadarus Al-Quran dibatasi sampai dengan pukul 22.00 WIB), 
  8. jamaah yang kurang fit termasuk ODP agar salat masing-masing di rumah, jamaah yang ragu disilahkan salat di rumah masing-masing, setelah beribadah dilarang berkerumun, jika masjid tidak menjalankan protokol yang dimaksud maka ibadah di rumah masing-masing, 
  9. setiap masjid yang melaksanakan rangkaian ibadah agar dilaksanakan secara singkat dan tepat tanpa mengurangi syarat dan rukun, memperbanyak dzikir dan berdoa, serta menjaga ukhuwwah dan toleransi.

Sumber : http://www.majamojokerto.com/
Sumber : Humas Pemkab Mojokerto
Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi