Rabu, 09 September 2020

Relaksasi Iuran BPJS Ketenagakerjaan Selama Masa Pandemi Covid-19

Ida Fauziah - Menteri Tanaga Kerja

www.kemlagi.desa.id
- Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah RI (PP) Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), pada hari Senin (31/8/2020) lalu. 

PP ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi peserta, kelangsungan usaha dan kesinambungan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan selama wabah corona (Covid-19). "PP tersebut diterbitkan supaya perusahaan dan pekerja bisa terus bertahan hingga ekonomi nasional pulih yang terpuruk akibat pandemi Covid-19," ujar Ibu Ida di Kemnaker, Jakarta, Rabu (8/9/2020). 

Ibu Ida menjelaskan, ada tiga jenis pelonggaran iuran BPJS Ketenagakerjaan yang diterbitkan melalui PP Nomor 49 Tahun 2020 tersebut. 

Pertama, kelonggaran batas waktu iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK), iuran jaminan kematian (JKM), iuran jaminan hari tua (JHT), dan iuran jaminan pensiun (JP) setiap bulan. Semula harus dibayar pada tanggal 15 menjadi tanggal 30 bulan berikutnya. 

Kedua, keringanan iuran JKK dan iuran JKM sebesar 99 persen dari kewajiban iuran setiap bulan. 

Ketiga, penundaan pembayaran sebagian iuran JP sebesar 99 persen dari kewajiban setiap bulan. 

"Ketentuan relaksasi ini dimulai sejak iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan bulan Agustus 2020 sampai bulan Januari 2021," katanya. 

Untuk memperoleh relaksasi, Ibu ida mengatakan berdasarkan pasal 13 ayat (1) mensyaratkan pemberi kerja, peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah yang mendaftar sebelum bulan Agustus 2020 diberikan keringanan iuran JKK dan JKM setelah melunasi iuran tersebut sampai bulan Juli 2020. 

"Dengan adanya penyesuaian iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, hak peserta untuk memperoleh manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya. 

Menurut Ibu Ida, bagi pemberi kerja, peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah yang telah melunasi iuran JKK dan JKM di bulan Agustus 2020 atau bulan berikutnya dan terdapat kelebihan, maka kelebihan iuran JKK dan JKM tersebut diperhitungkan untuk pembayaran iuran JKK dan iuran JKM berikutnya. 

Menaker berharap PP ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan jaminan sosial ketenagakerjaan dan meringankan beban pemberi kerja dan peserta dalam memenuhi kewajiban membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan selama bencana nonalam penyebaran COVID-19. 

"Relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan ruang gerak lebih dalam bagi para pengusaha dalam mengalokasikan dana operasional perusahaan," ujarnya. 

Ibu ida mengungkapkan hasil survei online Lembaga Penelitian Indonesia (LIPI), Badan Litbang Ketenagakerjaan, Kemnaker dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang dilakukan selama periode 24 April 2020 sampai dengan 2 Mei 2020 menginformasikan bahwa pandemi Covid-19 juga sangat mempengaruhi aspek ketenagakerjaan di Indonesia. 

Melemahnya perekonomian dan terjadinya penurunan produktivitas akibat Covid-19 tentunya berdampak terhadap pekerja dan pemberi kerja. Fenomena yang dialami pekerja/buruh dan pemberi kerja ini akan mempengaruhi kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban, yakni iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dalam kondisi tersebut, pemerintah perlu hadir dengan langkah cepat dan tepat agar kehidupan sosial dan ekonomi segera pulih dan berjalan dengan normal. 

Di bidang kesehatan, Pemerintah terus berupaya mengendalikan Covid-19 agar tidak menyebar lebih luas. "Sementara di bidang ekonomi, pemerintah dengan segala daya dan upaya memberikan stimulus untuk meringankan beban ekonomi pemberi kerja dan pekerja/buruh," ujar Ibu Ida.

Sumber : Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Senin, 07 September 2020

Pengajuan Bansos UMKM Rp 2,4 Juta di Mojokerto Diperpanjang Hingga 12 September, Ini Syaratnya

Pungkasiadi, Bupati Mojokerto saat meninjau warga mengajukan Bansos UMKM

www.kemlagi.desa.id - Jumlah warga pemilik usaha kecil mikro menengah (UMKM) di Kabupaten Mojokerto yang mengajukan bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro (BPUM) sebesar Rp 2,4 juta kini sudah mencapai 7,500 pelaku usaha. 

Namun, angka ini masih jauh dari target total sebanyak 64 Ribu UMKM yang bisa mengajukan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto maupun Pihak Perbankan yang ditunjuk pemerintah. 

Susantoso, Plt Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Mojokerto mengatakan, kuota total untuk Kabupaten Mojokerto mencapai 64 ribu. Sedangkan yang sudah mendaftar melalui Dinas Koperasi masih 7.500 umkm. “Kuota total 64 ribu, kita tidak tahu yang sudah mendaftar di perbankan berapa. Namun ini masih kita buka sampai tanggal 12 September 2020,” ungkapnya kepada suaramojokerto.com. 

Susantoso juga mengatakan, syarat untuk mengajukan bansos UMKM sebesar Rp 2,4 juta ini sangat mudah, cukup KTP, Surat keterangan usaha dari kelurahan dan buku rekening. 

“Syaratnya mudah kok, kita hanya bertugas untuk mengentri data, nanti yang memverifikasi pemerintah pusat,” tambahnya. 

Susantoso juga meminta semua warga yang merasa memiliki usaha kecil dan memenuhi persyaratan untuk segera mendaftar ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro agar bisa diajukan ke Kementerian untuk mendapatkan bantuan yang bersifat Hibah ini. 

Adapun syarat-syarat dasar yang wajib dipenuhi antara lain : 
  1. KTP dengan No. NIK daerah setempat 
  2. Kegiatan usahanya mandiri. 
  3. Memiliki rekening tabungan per Juni 2020 kurang dari Rp 2 juta 
  4. Bukan ASN/TNI/Polri/Pegawai BUMN maupun BUMD 
  5. Melampirkan Surat Keterangan Usaha/Domisili Usaha (SKU/SKDU) dari kepala desa 
  6. Memiliki nomor hp aktif yang bisa dihubungi.  
Bagi yang memenuhi persyaratan tersebut, bisa Langsung mendaftar di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto di Jl. Jayanegara No.16, Mojokerto.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Rabu, 02 September 2020

Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan, 773 Perangkat Desa di Mojokerto Diusulkan Dapat BSU

ilustrasi Perangkat Desa
www.kemlagi.desa.id - Dari sebanyak 75 ribu pekerja di Kabupaten Mojokerto yang akan mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 600 ribu dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), 773 diantaranya merupakan perangkat desa.

Informasi yang dihimpun Reporter Maja FM, 773 perangkat desa itu diketahui tercatat aktif sebagai kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJamsostek, sehingga akan menerima BSU senilai Rp 600 ribu selama empat bulan atau sekitar Rp 2,4 juta.

Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini menyasar pekerja di Kabupaten Mojokerto yang bergaji dibawah Rp 5 juta dan terdata di BPJamsostek

Nugroho Budi Sulistyo, Kepala Disnaker Kabupaten Mojokerto menjelaskan, BSU itu secara prinsip ada pemberi kerja dan penerima pekerjaan, termasuk perangkat desa.

Sehingga pekerja yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Permenaker tentang BSU seperti memiliki NIK, gaji dibawah Rp 5 juta dan aktif kepesertaan BPJamsostek minimal Juni 2020, rekening bank dan lainnya, maka yang bersangkutan dapat diusulkan sebagai calon penerima BSU.

"Data pekerja yang memenuhi syarat sesuai Permenaker terkait BSU apapun jenis usaha dan pekerjaannya mereka adalah bekerja, itulah yang kami usulkan sebagai calon penerima BSU," ungkapnya, Rabu (2/9/2020).

Mukhammad Hidayat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Mojokerto mengatakan, perangkat desa yang tercatat memiliki BPJamsostek ada 85 desa dari 299 desa dan 5 Kelurahan di Kabupaten Mojokerto.

"Perangkat desa aktif kepesertaan BPJamsostek yaitu berjumlah 773 orang dari 85 desa," ujarnya.
Kepesertaan BPJamsostek bagi perangkat desa dalam penyelenggaraan itu sifatnya tidak wajib, karena menyesuaikan kemampuan desa setempat.

Sebab tidak semua desa mampu membiayai iuran BPJamsostek untuk perangkat desanya. Biasanya, biaya BPJamsostek bagi perangkat desa ditanggung dari dana Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

"Tidak wajib (BPJamsostek,) karena itu pilihan untuk perangkat desa yang menyesuaikan dengan kemampuan desa," tandasnya.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Kamis, 27 Agustus 2020

Peluncuran Bantuan Subsidi Gaji/Upah untuk Pekerja/Buruh

Pemuncuran Bantuan Subsidi Gaji/Upah
www.kemlagi.desa.id - Presiden Joko Widodo meluncurkan bantuan subsidi upah upah/gaji (BSU) kepada pekerja/buruh bergaji di bawah Rp 5 juta senilai Rp 600.000 per bulan selama empat bulan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/8) pagi.⁣⁣

Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah selama pandemi Covid-19 sudah memberikan berbagai bantuan mulai dari bantuan sosial tunai, BLT desa, sembako, kartu prakerja, subsidi listrik hingga, banpres produktif untuk UMKM.⁣⁣

"Hari ini kita lengkapi lagi yang namanya tambahan subsidi gaji. Totalnya 15,7 juta pekerja diberikan Rp2,4 juta," kata Joko Widodo.⁣⁣

Joko Widodo menyatakan pada peluncuran BSU tahap pertama ini ada 2,5 juta pekerja yang akan menerima transfer bantuan ini. Berikutnya, transfer akan terus dilakukan secara bertahap hingga seluruh pekerja sebanyak 15,7 juta pekerja yang memenuhi syarat menerima bantuan ini.⁣⁣

" Ini diberikan sebagai sebuah penghargaan, reward kepada para pekerja dan perusahaan yang patuh selalu membayar iuran BPJS Ketengakerjaan ," kata Joko Widodo.⁣⁣⁣⁣

@Jokowi berharap setelah BSU diberikan kepada pekerja, konsumsi rumah tangga naik. ⁣⁣ ⁣⁣

“Data tersebut kemudian dicek kelengkapannya sesuai dengan syarat dan kriteria yang diatur dalam Permenaker Nomor 14/2020 untuk meminimalkan risiko administrasi dan agar tepat sasaran,” kata Ibu Ida. ⁣⁣

Menaker Ibu Ida Fauziyah menambahkan hingga 24 Agustus 2020, Kemnaker telah menerima 2,5 juta data calon penerima bantuan subsidi upah/gaji yang telah divalidasi dan diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai batch pertama penerima bantuan subsidi upah/gaji.⁣⁣

Adapun rincian penyaluran bantuan subsidi upah/gaji di masing-masing bank penyalur dari total 2,5 juta penerima batch pertama, yakni: rekening Bank Mandiri sebanyak 752.168 (tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus enam puluh delapan) orang; rekening Bank BNI sebanyak 912.097 (sembilan ratus dua belas ribu sembilan puluh tujuh) orang; rekening Bank BRI sebanyak 622.113 (enam ratus dua puluh dua ribu seratus tiga belas) orang; dan rekening Bank BTN sebanyak 213.622 (dua ratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh dua) orang.

Sumber : Kementerian Ketenagakerjaan RI
Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Selasa, 11 Agustus 2020

Subsidi Gaji Peserta BPJS Ketenagakerjaan Dibawah Rp 5 Juta Dicairkan Agustus, Ini Surat Edarannya

BPJS Ketenagakerjaan
www.kemlagi.desa.id - Guna mempercepat pencairan program subsidi gaji gaji bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah melalui BP Jamsostek mengeluarkan surat Nomor :B/12126/082020 tertanggal 7 Agustus 2020.

Surat edaran tersebut menindaklanjuti surat Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional nomor: S-02/PERPRES82/08/2020.

Adapun surat yang ditandatangani langsung oleh Hadi Purnomo Kepala BPJS Ketenagakerjaan tersebut menjelaskan bahwa pencairan subsidi gaji bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2020.

Sehingga diminta kepada perusahaan agar menyerahkan data pekerja aktif yang bergaji dibawah Rp 5.000.000.

Selain itu juga diperlukan data nomor rekening pekerja yang menerima subsidi paling lama seminggu setelah dikeluarkannya surat edaran ini.

Berikut ini surat edaran yang dikeluarkan BP Jamsostek diterima Sripoku.com, melalui Whatsapp (WA).

Lampiran : 1 set

Yth. Pimpinan Perusahaan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Tempat
Perihal : Pemberian Kelengkapan Data untuk Kebutuhan Program Subsidi Gaji Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan bisnisnya berjalan dengan baik. Menindaklanjuti surat Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional nomor: S-02/PERPRES82/08/2020 terkait dengan Permintaan Kelengkapan Data untuk Kebutuhan Program Subsidi Gaji Peserta BPJS Ketenagakerjaan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
  1. Merujuk Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, terdapat salah satu program utama yang direncanakan oleh Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional;yaitu Program Bantuan Subsidi Gaji. Program Subsidi Gaji ini bertujuan untuk mempertahankan daya beli dari pekerja penerima upah ke bawah dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Pada mekanisme pelaksanaannya, program ini diberikan dengan menggunakan basis data dari BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja, terutama data mengenai tenaga kerja aktif yang menjadi target penerima dengan kriteria upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan dibawah Rp. 5.000.000,-
  2. Dikarenakan Program Subsidi Gaji ini ditargetkan untuk dilaksanakan pada bulan Agustus 2020 ini dan dibutuhkan informasi nomor rekening peserta, diharapkan Bapak/Ibu dapat menyelesaikan pengumpulan data nomor rekening penerima dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) minggu, dan data tersebut dapat disampaikan melalui petugas kami yaitu Account Representative/ Pembina masing-masing Perusahaan.
  3. Proses pengumpulan data nomor rekening dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut : - Bagi Perusahaan yang sudah menggunakan SIPP maka proses pengumpulan data no rekening menggunakan SIPP dengan versi yang sudah ditambahkan elemen data Nama Bank, Nomor Rekening dan Nama Rekening (tata cara pelaporan melalui SIPP terlampir). - Bagi Perusahaan yang belum menggunakan SIPP maka pelaporan bisa melalui format file excel yang akan kami lampirkan pada email ini, dan kemudian dapat dilengkapi Nama Bank, Nomor Rekening dan Nama Rekening.
  4. Apabila terdapat hal – hal yang butuh dikoordinasikan terkait data tersebut, agar dapat segera menghubungi petugas kami di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jakarta Menara Jamsostek
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Surat ini ditandatangani Kepala BPJS Ketenagakerjaan Hadi Purnomo di Jakarta Menara Jamsostek tertanggal 7 Agustus 2020.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Kamis, 06 Agustus 2020

Presiden Tegaskan Pentingnya Kesehatan dan Keselamatan dalam Pelaksanaan Pilkada 2020

Presiden Joko Widodo
www.kemlagi.desa.id - Joko Widodo Presiden mengatakan, pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) tahun 2020, momentum untuk memunculkan inovasi baru dalam proses demokrasi.

Karena, pilkada serentak tahun ini akan diselenggarakan di tengah masa pandemi Covid-19.

Jokowi berharap, pilkada semakin berkualitas, terselenggara sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta ada kenaikan tingkat partisipasi masyarakat.

Di samping itu, Presiden menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan seluruh pihak, baik petugas serta para pemilik suara.

Jokowi Presiden bilang, protokol kesehatan wajib diterapkan supaya daerah-daerah yang menyelenggarakan pilkada tidak jadi cluster baru Covid-19.

Sejumlah harapan itu disampaikan Presiden, siang hari ini, Rabu (5/8/2020), dalam forum rapat kabinet, di Istana Merdeka, Jakarta.

“Yang paling penting, kita bisa meyakinkan pemilih bahwa KPU dan Pemerintah sangat perhatian pada kesehatan dan keselamatan dari Covid-19. Sehingga, penerapan protokol kesehatan yang ketat akan memberikan rasa aman. Kita semua berharap, tingkat partisipasi masyarakat tetap baik,'” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Presiden memerintahkan jajarannya mengantisipasi kerawanan gangguan keamanan selama tahapan pilkada serentak.

Seperti diketahui, Pilkada 2020 akan digelar di 270 daerah, dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Pemungutan suara serentak dijadwalkan hari Rabu, 9 Desember 2020, dan langsung dilanjutkan penghitungan suara berjenjang dari Tempat Pemungutan Suara (TPS), kecamatan, kabupaten/kota, sampai provinsi.

Sebelumnya, KPU sudah menetapkan jadwal pemungutan suara Pilkada 2020 pada tanggal 23 September 2020. Tapi, penyelenggaraannya mundur karena ada pandemi Covid-19.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Menkeu Sebut Pekerja Bergaji di Bawah Rp5 juta Akan Dapat Bansos

ilustrasi
www.kemlagi.desa.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta akan mendapat bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.

“Pemerintah akan memberikan bansos untuk mereka dengan gaji di bawah Rp5 juta,” katanya dalam konferensi pers terkait KSSK di Jakarta, Rabu (5/8/2020) seperti dikutip Antara.

Sri Mulyani menyatakan penerima bansos itu akan mencapai 13 juta pekerja dengan anggaran yang disiapkan mencapai Rp31 triliun.

“Sekarang sedang diidentifikasi targetnya yang diperkirakan bisa mencapai 13 juta. Nanti anggarannya kira-kira sekitar Rp31 triliun,” ujarnya.

Tak hanya itu, ia menyatakan peningkatan belanja pemerintah juga akan dilakukan untuk melindungi masyarakat seperti melalui bantuan sosial produktif hingga Rp30 triliun bagi 12 juta UMKM.

Kemudian, pemerintah turut menambah bansos untuk pemberian beras kepada 10 juta penerima dengan anggaran Rp4,6 triliun.

“Pemerintah juga akan menambah bansos tunai sebesar Rp500.000 per penerima kartu sembako,” ujarnya.

Ia menuturkan berbagai langkah tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu memulihkan daya beli masyarakat sehingga pemulihan ekonomi nasional dapat dipercepat.

“Berbagai bansos yang total anggarannya sebesar Rp203,9 triliun untuk 2020 ini di dalam rangka menghadapi COVID-19 dan kenaikan belanja bansos hingga semester I sudah mencapai 59,9 persen,” katanya.

Sri Mulyani menjelaskan stimulus untuk perlindungan sosial yang memiliki anggaran sebesar Rp203,9 triliun hingga kini telah terealisasi Rp85,3 triliun.

“Presiden telah melakukan langkah-langkah bagi seluruh kementerian untuk mengakselerasi penggunaan anggaran yang sudah ditetapkan dalam Perpres 72/2020,” ujarnya.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Kamis, 30 Juli 2020

KPU MOJOKERTO PASTIKAN KESIAPANNYA BAIK DARI SEGI ANGGARAN DAN TEKNIS PELAKSANAAN


KPU Kabupaten Mojokerto
KPU Kabupaten Mojokerto


www.kemlagi.desa.id - KPU Kabupaten Mojokerto melalui Muslim Bukhori menyampaikan kesiapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto baik dari segi anggaran maupun dari segi teknis pelaksanaan. 

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KPU kabupaten Mojokerto tersebut pada selasa (28/07) siang dalam kunjungan kerja Komisi A DPRD provinsi Jawa Timur. Dari segi anggaran KPU sudah mendapat 100 persen dari pemda, kemudian untuk anggaran APD juga sudah cair sebesar 5,9 Miliar dari APBN. 

Dalam simulasi yang dilakukan oleh KPU RI nantinya, KPU akan menyediakan bilik khusus di luar area TPS yang digunakan untuk melayani pemilih dengan suhu tubuh di atas 37,3 derajat. 

Untuk keselamatan dan kesehatan para pihak yang terlibat, maka pemilih, saksi Paslon, pengawas wajib menggunakan masker. 

Sedangkan untuk KPPS, selain menggunakan masker, KPPS juga dilengkapi dengan face shield dan sarung tangan, serta baju hazmat apabila diperlukan. Jadi, anggaran sekian miliar tersebut digunakan untuk memproteksi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 nanti. 

Sedangkan dalam konteks teknis pelaksanaan, sampai hari ini KPU kabupaten Mojokerto masih menginjak tahapan Coklit. Pada bulan agustus nanti, tahapan persiapan pencalonan melalui partai politik akan mulai bergulir. 

Dalam tahapan nanti, KPU juga memperhatikan protocol Kesehatan covid-19 sebagai komitmen untuk memutus rantai penyebaran virus tersebut. 

Sumber : KPU Kabupaten Mojokerto 
Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Kamis, 25 Juni 2020

Pendaftaran PPDP di Desa Kemlagi Dilakukan Secara Daring

Pendaftaran PPDP di Desa Kemlagi secara daring lewat gawai 
www.kemlagi.desa.id - Rabu, 24 Juni 2020 pada malam hari bertempat di Kantor Desa Kemlagi Kec.Kemlagi Kab.Mojokerto berkumpulah anak-anak muda Desa Kemlagi untuk berpartisipasi mensukseskan Pemilhan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto 2020 untuk mendaftar sebagai petugas PPDP. Mereka berasal dari masing-masing lingkungan yakni Kemlagi Selatan, Kemlagi Barat, Kemlagi Timur dan Kemlagi Utara.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto akan melaksanakan pembentukan Pemuktakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih (PPDP) dalam waktu dekat ini. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 05 Tahun 2020, pembentukan PPDP akan dilaksanakan mulai tanggal 24 Juni 2020 sampai 14 Juli 2020.

Dalam proses pembentukan PPDP nanti, KPU kabupaten Mojokerto akan memperhatikan standar dan prosedur protokol kesehatan Covid-19. Sampai hari ini, persiapan untuk memenuhi kebutuhan tersebut terus dilakukan, seperti memesan beberapa barang pelindung diri yang sesuai dengan standart Covid-19.

Jadwal Kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih
Pembentukan PPDP ini nantinya akan bertugas untuk melakukan Pencocokan dan penelitian data (Coklit) Pemilih. Pembentukan PPDP nanti akan menggunakan pendaftaran online sebagai upaya untuk mengurangi kerumunan massa. Di Kabupaten Mojokerto sendiri, petugas yang diperlukan sejumlah 2027 orang yang bertugas di tiap TPS.

Sedangkan masa kerja dari petugas PPDP adalah selama 1 Bulan dan akan dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli 2020 sampai 13 Agustus 2020.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Senin, 15 Juni 2020

Hari ini Pemerintah Umumkan Nasib Tahun Ajaran Baru dan Belajar di Sekolah

ilustrasi
www.kemlagi.desa.id - Pemeritah akan mengumumkan kebijaan mengenai jadwal tahun ajaran baru 2020-2021 pada hari ini. 

Pemerintah bermaksud mengumumkan kebijakan untuk mempersiapkan masyarakat memasuki era kebiasaan baru di tengah pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) dalam bentuk Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri.

Surat Keputusan Bersama ini akan menjadi Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Covid-19.

Sebab sektor pendidikan ini berbeda dengan sektor umum lainnya, kebiasaan baru di sektor pendidikan dengan karakteristiknya memerlukan pendekatan yang berbeda. 

Rencananya hari ini pemerintah akan mengumumkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendikbud, Menag, Menkes, dan Mendagri terkait Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Covid-19 tersebut.

Pengumuman SKB ini akan dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Efendi, Kepala Badan Nasional Penanggulanggan Bencana dan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda.

Jika tidak ada aral melintang, waktu pengumuman ini akan dilakukan pada Senin, 15 Juni 2020 pukul : 16.30 WIB melalui Virtual Zoom Webinar.

Sebelumnya memasuki masa new normal, memang muncul kekhawatiran yang dirasakan para orangtua terkait kegiatan sekolah. Yakni, bagaimana keamanan terkait kesehatan anak-anak mereka nantinya.

Terkait hal itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan, hanya sekolah di zona hijau yang dapat kembali membuka pengajaran secara tatap muka di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Artinya sekolah tersebut dapat kembali buka untuk menerapkan kegiatan belajar mengajar.

Meski begitu, waktu dimulainya tahun ajaran baru belum diputuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

"Hanya sekolah di zona hijau yang dapat membuka sekolah dengan tatap muka. Tanggal pastinya menunggu pengumuman Mendikbud," ujar Plt Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Hamid Muhammad saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (4/6).

Sebelumnya kegiatan belajar mengajar memang dilakukan di rumah selama pandemi Covid-19. Namun, menjelang normal baru di sejumlah wilayah, opsi membuka kembali sekolah menjadi perhatian.

Hamid menegaskan kembalinya siswa ke sekolah dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Hal itu untuk mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah. "Jaga jarak, pakai masker, jaga kebersihan, maksimal 15 hingga 18 siswa per kelas," terang Hamid.

Sementara untuk daerah yang masih berada pada zona kuning, orange, dan merah tetap akan melakukan kegiatan belajar dari rumah. Asal tahu saja, Kemendikbud bersama Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) menyusun materi pengayaan pendukung kegiatan belajar dari rumah.

Data SPAB per 27 Mei 2020 menunjukkan sebanyak 646.000 satuan pendidikan terdampak Covid-19. Sedangkan jumlah siswa terdampak mencapai 68.801.708 siswa.

Siswa tersebut melaksanakan kegiatan belajar dari rumah. Dari hasil survei singkat Seknas SPAB pada bulan April 2020, sebanyak 30,8% responden mengalami kendala belajar dari rumah dikarenakan koneksi jaringan internet.

Kemendikbud telah menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Belajar dari Rumah Selama Darurat Bencana Covid-19 di Indonesia.

Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikbud Ainun Na'im mengungkapkan bahwa kegiatan belajar dari rumah (BDR) dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik, tanpa terbebani tunturan menuntaskan kurikulum.

Ainun menambahkan, belajar dari rumah tidak harus selalu dijalankan secara online. Bisa pula menggunakan kehiatan offline seperti televisi dengan menonton siaran Belajar dari Rumah di TVRI, radio, serta buku ataupun modul belajar mandiri dan lembar kerja.

Ragam aktivitas dan penugasan selama belajar dari rumah sangat bervariasi. Hal itu disesuaikan dengan daerah, satuan pendidikan, dan juga peserta didik.

"Disesuaikan dengan minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses terhadap fasilitas," jelas Ainun.

Seperti kita tahu kepastian pelaksanaan proses belajar mengajar pada tahun ajaran baru ini masih menjadi tanda tanya bagi orang tua yang memiliki anak-anak di bangku sekolah baik SD, SMP maupun SMA.

Pemerintah baik tingkat pusat maupun pemerintah daerah tidak akan sembrono untuk membuka proses belajar mengajar di sekolah meskipun masuk masa new normal.

Pemerintah akan mengkaji secara detail apa manfaat dan mudarat pelaksanaan belajar mengajar di sekolah di masa pandemi corona Covid-19 sebelum membuat kebijakan.

Nasib new normal yang terus bergulir ternyata memunculkan juga pertanyaan soal nasib sekolah, terutama memasuki tahun ajaran baru 2020/2021 yang akan dimulai Juli nanti.

Dengan melihat kondisi pandemi virus corona (Covid-19) yang terus bertambah dengan jumlah yang stabil dan belum ada tren penurunan signifikan, maka rencana masuk sekolah dalam konteks new normal mungkin tidak akan dilaksanakan.

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pihaknya akan membahas soal kapan masuk sekolah dilakukan bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

Muhadjir bilang Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan arahan kepada jajarannya untuk menggodok rencana new normal di lingkup sekolah ini secara matang. Pasalnya, Presiden disebut Muhadjir tak ingin pembukaan sekolah dilakukan secara terburu-buru.

“Untuk pengurangan pembatasan sektor pendidikan akan digodok sematang mungkin,” ujar Muhadjir, seperti dikutip dalam tayangan Youtube wawancara dengan Kompas TV, Jumat (29/5).

Muhadjir bilang sektor pendidikan memang perlu perhatian khusus dan penerapan new normal akan sangat berisiko bila dilakukan dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengatakan pembukaan sekolah di wilayah DKI Jakarta akan dilakukan apabila pandemi Covid-19 dinyatakan sudah aman.

Untuk itu, meskipun dalam kalender pendidikan tahun ajaran 2020/2021 sekolah akan dimulai pada 13 Juli 2020, tapi bukan berarti sekolah akan langsung dibuka pada hari tersebut.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Sabtu, 13 Juni 2020

Diskusi Bahas Persiapan Pilkada 2020

Suasana Webminar di Kemendagri
www.kemlagi.desa.id - Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR  sepakat, gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tetap berlangsung pada tahun ini. Hanya saja, waktu pelaksanaannya diundur, dari semula 23 September menjadi 9 Desember 2020. Perubahan ini respons atas merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia. Protokol kesehatan dalam pelaksanaannya terus dipersiapkan.

Guna membuka ruang diskusi menyoal persiapan Pilkada di tengah pandemi, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri), menggelar diskusi secara virtual bertajuk “Kesiapan Pelaksanaan Pilkada 2020”, Rabu (10/6/2020). Hadir sebagai pembicara, Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, Bupati Lebong, Rosjonsyah Syahili, Plt. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Ardian Noervianto, Direktur Fasilitasi Kepala Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Budi Santoso, Direktur Eksekutif Persatuan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, serta Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Pramono Ubaid Tanthowi.

Peserta kegiatan ini terdiri dari, kepala daerah, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota; kepala badan litbang daerah/OPD yang menjalankan fungsi litbang provinsi dan kabupaten/kota; kepala bappeda provinsi dan kabupaten/kota; KPUD provinsi dan kabupaten/kota; Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota; kepala BPKAD provinsi dan kabupaten/kota; kepala biro/kepala bagian pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota; para peneliti Badan Litbang Kemendagri dan daerah; P2UPD lingkup Inspektorat Jenderal Kemendagri; ASN Badan Litbang Kemendagri, provinsi dan kabupaten/kota; mahasiswa, akademisi, praktisi dan masyarakat umum.

Plt. Kepala BPP Kemendagri, Agus Fatoni menuturkan, persiapan Pilkada perlu dibahas mengingat pemerintah telah memutuskan penundaan pilkada tetap pada 2020. Alasannya, kata Fatoni, untuk menunjukkan kedewasaan bangsa dalam berdemokrasi. Pemilu yang terjadwal juga menjadi penentu indeks demokrasi sebuah negara. Langkah ini juga sebagai upaya mengurangi praktik kepemimpinan yang dijabat pelaksana tugas, karena kewenangnya terbatas. “Sedangkan kondisi pandemi membutuhkan pemimpin yang kuat dengan legitimasi dari masyarakat,” ujar Fatoni saat membuka rapat tersebut.

Meski begitu, Fatoni menyadari, penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi bukan tanpa tantangan. Ia menyebutkan, sejumlah tantangan yang perlu dihadapi, seperti kesediaan anggaran karena perlu memenuhi standar protokol kesehatan, menjaga keamanan dan ketertiban, serta menjaga keselamatan penyelenggara maupun pemilih. Menurutnya, sosialisasi protokol kesehatan yang masif harus terus disampaikan kepada masyarakat. Selain itu, koordinasi antarpihak yang terlibat perlu diperkuat.

Direktur Fasilitasi Kepala Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Budi Santoso mengungkapkan, penundaan Pilkada sudah mendapat dukungan dari Ketua Gugus Tugas Covid-19. Sikap serupa juga ditunjukkan Komisi II DPR RI yang menyetujui Perubahan Rancangan PKPU tentang No 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan  Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota Tahun 2020.

Tahapan yang sempat terhenti, bakal kembali dilanjutkan pada 15 Juni mendatang dengan menerapkan protokol kesehatan. Menurut Budi, terpilihnya 9 Desember sebagai waktu pelaksanaan Pilkada, merupakan alternatif pertama dengan sejumlah pertimbangan. Salah satunya untuk menghindari banyaknya kekosongan jabatan kepala daerah, yang akan mengganggu roda pemerintahan.

Sementara itu, Pramono mengatakan, KPU terus menyiapkan diri dengan memenuhi sejumlah prasyarat. Merespons perubahan, pihaknya telah melakukan revisi Peraturan KPU (PKPU) tentang Tahapan, Program, dan Jadwal. Revisi ini telah melalui proses penjaringan pendapat, seperti lewat kelompok diskusi terfokus dan uji publik, yang melibatkan partai politik, masyarakat sipil, pakar epidemiologi, Gugus Tugas Covid-19, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kesehatan, dan Kemendagri. “Saat ini tinggal diundangkan Kemenkumham, jadi sudah siap,” ujarnya.

Ihwal aturan pelaksanaan Pilkada dengan menerapkan protokol kesehatan, KPU juga tengah menyusun PKPU tentang Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19. Substansi PKPU ini terus dikonsultasikan ke Gugus Tugas Covid-19 dan Kemenkes. Tujuannya untuk memastikan penerapan protokol kesehatan yang diatur sudah sesuai ketentuan. “Saat ini draf PKPU ini tengah diajukan ke pemerintah dan DPR untuk dilakukan konsultasi,” ujarnya.

Anggaran

Wacana yang mencuat perihal penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi, adalah soal naiknya biaya penyelenggaraan. Sebabnya, dengan penerapan protokol kesehatan, banyak fasilitas yang perlu dipenuhi oleh penyelenggara.

Secara prinsip, biaya pilkada diatur dalam  UU No 10 Tahun 2016. Menurut, Ardian, peraturan ini mengatur biaya pelaksanaan Pilkada yang dibebankan pada  anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Meski begitu, peraturan ini juga memunyai klausul, yang menyebutkan biaya Pilkada dapat dibantu oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Karenanya, Ardian ingin mencermati kondisi keuangan masing-masing daerah dalam menyiapkan Pilkada 2020.

Pemerintah daerah, lanjutnya, perlu menghitung beragam kebutuhan penyelenggara Pilkada. “Bagi teman-teman daerah, pemerintah daerah, KPU daerah, Bawaslu daerah, dan pihak pengamanan untuk saling berkoordinasi mencermati berbagai dinamika, khususnya terkait pandemi Covid-19 yang terjadi di setiap daerah,” tuturnya.

Mendagri, kata Ardian, telah mengarahkan agar kepala daerah yang menggelar Pilkada, dapat mengimbau KPU di daerahnya, untuk mengoptimalisasi anggaran yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Upaya ini guna mendata kembali anggaran yang bisa direalokasi untuk mengongkosi kebutuhan Pilkada yang lebih prioritas.

Ardian berharap, hasil koordinasi penyelenggara di tingkat daerah dapat segera dilaporkan kepada Kemendagri. Hal ini penting, untuk menghitung kapasitas fiskal masing-masing daerah. Supaya, lanjutnya, pemerintah pusat dapat mengambil kebijakan sesuai dengan kondisi tersebut.

Dalam diskusi ini, Titi Anggraini, banyak mengulas tingginya biaya politik terutama yang dikeluarkan oleh peserta Pemilu. Menurutnya, asumsi itu bisa menjadi mitos atau fakta. Berdasarkan dokumen formal seperti Laporan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN), Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), dan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), tidak membuktikan biaya yang tinggi. Pada situasi ini, tingginya ongkos tersebut dapat dikatakan sebuah mitos. Namun, lanjutnya, hal ini bisa menjadi fakta, karena sudah menjadi pengetahuan umum, dan tak bisa dibantah. “Makanya kalau dalam hukum, fakta yang sudah diketahui secara umum oleh masyarakat, tidak perlu dibuktikan lagi,” ujarnya.

Secara regulasi, tambah Anggraini, negara sebenarnya sudah mengantisipasi tingginya biaya Pemilu bagi peserta, seperti memfasilitasi kampanye, melarang adanya mahar politik, dan sebagainya. Namun dalam praktiknya, upaya tersebut dinilai belum banyak memberikan perubahan. “Norma hukum kita masih jauh tertinggal dengan praktik yang terjadi di lapangan,” ujarnya.

Ia menyebutkan, biaya politik tinggi menjadi tantangan di tengah pandemi. Lemahnya kondisi ekonomi mayarakat, rawan dimanfaatkan oleh kandidat. Untuk itu, ia menyarankan agar literasi kepada pemilih ihwal politik bersih harus dilakukan secara terus menerus. Di sisi lain, bakal ada komponen belanja baru yang dikeluarkan kandidat, seperti alat pelindung diri (APD) bagi tim suksesnya saat menggalang suara. Meski bisa diantisipasi oleh kampanye digital, tapi menurut kajiannya, pemilih lebih menyukai model kampanye secara langsung.

Kepala daerah, baik Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany maupun Bupati Lebong, Rosjonsyah Syahili, mendukung pelaksanaan pilkada pada tahun ini. Berbagai persiapan telah dilakukan, seperti menghitung kebutuhan dan mengalokasikan sejumlah anggaran. Mereka mengatakan, akan mengikuti arahan dan kebijakan dari pemerintah pusat.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Jumat, 05 Juni 2020

Kesbangpol Harus Berperan Aktif pada Persiapan Pilkada Serentak 2020

ilustrasi
www.kemlagi.desa.id - Kementerian Dalam Negeri meminta jajaran Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di seluruh Indonesia untuk mampu berperan aktif mempersiapkan pelaksanaan Pilkada Serentak Desember 2020 mendatang.

"Jajaran Kesbangpol harus bisa menjadi motor penggerak. Sebanyak 270 daerah akan turut serta pada pelaksanaan PIlkada 2020 yang akan dilaksanakan dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat pada setiap tahapannya," ujar (Plt) Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar pada rapat koordinasi virtual yang diikuti oleh Kaban Kesbangpol dari 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 mendatang.

Dengan adanya ketentuan tatanan normal baru yang bebas Covid-19 akan ada banyak yang harus dikoordinasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat. Bahtiar mencontoh adanya penyesuaian jumlah TPS yang semula maksimal 800 pemilih menjadi 300 - 500 orang pada satu TPS sehingga otomatis ada penyesuaian jumlah TPS dari Pilkada sebelumnya. Selain itu juga ada tambahan pengadaan alat kesehatan dan Alat Pelindung Diri (APD) yang wajib disediakan pada penyelenggaraan Pilkada Serentak kali ini.

Perubahan ini tentunya harus secara masif disosialisasikan baik kepada perangkat pemerintah di daerah dan terutama kepada masyarakat yang akan terlibat langsung pada pelaksanaan pilkada ini.

"Kami minta Kesbangpol menjadi inisiator dalam membangun koordinasi dan komunikasi di daerah, agar dapat segera diinventarisir seluruh kebutuhan pelaksanaan pilkada mendatang," tegasnya.
Komunikasi aktif melibatkan Kepala Daerah, DPRD dan dinas terkait untuk bersama-sama menyukseskan penyelenggaraan Pilkada meski pada saat yang bersamaan tengah menghadapi Pandemi Covid-19.

Untuk itu Bahtiar mengimbau seluruh daerah yang akan melaksanakan Pilkada untuk mulai melaksanakan rapat koordinasi persiapan termasuk memeriksa anggaran yang tersedia dan apakah masih dimungkinkan adanya perubahan kegiatan guna menyesuaikan protokol kesehatan Covid-19.

Ia memastikan Pilkada serentak akan melibatkan Dinas Kesehatan dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di masing-masing daerah guna memastikan penerapan protokol kesehatan dan memastikan penyelenggaraan pilkada aman bagi masyarakat dan bagi penyelenggara yang terlibat.

"Pelaksanaan Pilkada serentak ini adalah bentuk stimulus dan optimisme dari Pemerintah yang diberikan kepada masyarakat bahwa kita bisa bangkit dan bersama melawan Covid-19," imbuh Bahtiar. 

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Kamis, 04 Juni 2020

Tatanan Normal Baru Butuh Birokrasi Pelayanan yang Sederhana

ilustrasi
www.kemlagi.desa.id - Tatanan normal baru (the new normal) yang segera diterapkan, memaksa seluruh lini beradaptasi, termasuk sistem pelayanan publik. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyiapkan strategi untuk menyongsong pelayanan publik di masa the new normal. Penyederhanaan birokrasi menjadi kunci

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengungkapkan momentum ini sebagai sebuah kesempatan untuk melakukan akselerasi dalam mewujudkan transformasi pelayanan. “Reformasi pelayanan perizinan yang dilakukan melalui penyederhanaan proses bisnis dan pemangkasan prosedur yang kaku dan berbelit-belit,” ungkap Diah saat membuka seminar daring atau web seminar Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Menghadapi Era Tatanan Normal Baru, Rabu (03/06).

Diah mengajak unit pelayanan untuk menggunakan media informasi untuk menyampaikan standar pelayanan baru melalui media publikasi. Di era saat ini, media sosial bisa dibilang sangat efektif untuk mempublikasi seluruh kebijakan pemerintah, termasuk Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai pelayanan publik ditengah pandemi. Strategi berikutnya yang dijelaskan Diah adalah mendorong unit penyelenggara pelayanan untuk membuka media komunikasi online sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan.

Kebutuhan masyarakat akan pelayanan masih cukup tinggi meski terjadi pandemi. Setiap pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) atau kepala daerah wajib memantau kualitas pelayanan publik di wilayahnya agar tetap optimal. “Memastikan kualitas output dari produk layanan online maupun offline tetap sesuai standar yang ditetapkan,” tegas Diah.

Perlu diakui, tidak semua unit pelayanan atau daerah yang bisa menerapkan layanan secara online. Di beberapa wilayah, banyak kendala terkait jaringan internet, listrik, dan sebagainya, sehingga masih dilakukan layanan secara offline. Diah meminta agar setiap layanan memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan.

Bagi Diah, Covid-19 yang melanda Indonesia sejak empat bulan terakhir juga bisa dilihat sebagai blessing in disguise, selalu ada hal baik dari setiap musibah. “Dengan adanya tatanan normal baru ini, mau tidak mau, suka tidak suka, prosedur pelayanan perizinan akan menjadi lebih sederhana dengan penggunaan TIK,” ungkap Guru Besar Universitas Sriwijaya ini dalam webinar yang diikuti oleh semua sekretaris daerah dari seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

Tak hanya oleh sekda, webinar ini juga disiarkan secara langsung melalui akun YouTube Kementerian PANRB. Dalam seminar daring itu, peserta dan masyarakat umum diberikan pemahaman dari berbagai perspektif dalam menghadapi tatanan normal baru.

Narasumber dari sosok yang dianggap ahli dalam beberapa bidang, serta kepala daerah juga diundang untuk mengisi seminar daring tersebut. Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, serta Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Danang Girindrawardana, memaparkan tentang the new normal dari sisi pengetahuan dan pengelolaan bisnis. Sedangkan Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, memaparkan tentang strategi daerah mereka dalam menyambut tatanan normal baru.

Ringkasan dalam bentuk video bisa diakses di akun youtube https://www.youtube.com/watch?v=sOP5LBkF1ms&t=430s

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Minggu, 31 Mei 2020

Seleksi Alam, New Normal dan Dongeng

ilustrasi
www.kemlagi.desa.id - "Seleksi alam sedang terjadi" begitu bunyi status yang menghiasi media sosial kita belakangan ini. Merespon maraknya pandemi Covid-19. Tren terkini peningkatan penyebaran virus SARS-CoV-2 masih menunjukkan kurva terus menanjak. Khususnya di negeri kita tercinta. Belum ada tanda2 penurunan angka paparan. Namun pemerintah kita bersiap membuat skema kebijakan tatanan normal baru produktif dan aman covid-19. Atau lebih dikenal dengan "New Normal".

Ada 2 hal yang perlu mendapat perhatian. Pertama "Seleksi alam". Sebuah proses teori evolusi yang diambil dari tokoh yang dianggap kontroversial yang hidup di abad 19; Charles Darwin. Dalam bukunya The Origin of spesies. (Sudah jadi bacaan anak smp ini colek kak Muhammad Asyam Abyan hehehe).

Buku setebal hampir 600 halaman itu. Secara sederhana bisa di tulis ringkas; fase kehidupan meliputi 4 hal, yaitu Struggle for life (Berjuang untuk hidup), Survival of the fittes (bertahan agar tetap sehat), Natural selection (seleksi alam) dan Progress (kemajuan).

Sejatinya proses seleksi alam tidak hanya berlangsung di era covid-19 saat ini saja. Sejak mahluk hidup ada maka proses seleksi alam terjadi. Di masa apapun, kapanpun. Hanya saja pandemi kali ini tantangan untuk survival of the fittes menjadi titik beratnya. Meski ada juga yang tidak mempercayai keberadaan virus yang ramai di kenal dengan Corona ini. Bener ada apa tidak?. Faktanya proses seleksi alam tetap jalan terus. Kita mau masuk fase Progress apa tidak?. Itu yang kita perjuangkan di masa kekinian, berharap selamat dan mungkin akan menjadi bentuk baru secara fisiologi sampai kultural.

Belajar dari masa lalu. Wabah pernah terjadi di era kerajaan. Kiranya itu jaman Majapahit. Cerita ini pernah saya tulis. Bersumber dari cerita tutur masyarakat dusun Penanggungan desa Penanggungan Kecamatan Trawas Mojokerto. Mau dongeng ta?. Siapa tau kangen tulisan dongeng saya Hehehe..

Begebluk atau pagebluk istilah wabah jaman dahulu itu malah lebih ekstrim. Pagi sakit sore meninggal. Mungkin karena masih minimnya fasilitas kesehatan (faskes) kala itu. Nah, tokoh pahlawan kita satu ini populer dikenal dengan nama mbah Lampet. Karena mampu mencegah marabahaya. Menahan wabah penyakit yang sengaja disebarkan pihak lain yang bikin teror. Membuat keresahan rakyat. Motifnya politik dan ekonomi. Agar pajak tidak di serahkan ke Majapahit. Pihak lain itu ingin menguasai wilayah penanggungan dan sekitarnya. Kira2 apa ada persamaan dengan saat ini hehehe..

Mbah Lampet yang kemudian di kenal dengan Ki Ageng Aryo Penanggungan itu. Konon dengan kesaktian dan ijin sang Kuasa dapat mengalahkan pasukan gajah ghoib hanya dengan tiga tepukan. Ternyata memiliki filosofi yang sangat dalam makna 3 tepukan itu. Semacam peringatan kepada kita semua. Agar tetap menjaga hubungan vertikal dan horisontal. Dalam kontek Islam, Iman dan Ikhsan.

Makam mbah Lampet ada di dusun Penanggungan. Masyarakat setempat begitu menghormati jasa beliau. Meski ratusan tahun berlalu. Makam beliau di bangun dan dirawat dengan baik. Apalagi lokasinya dengan view gunung penanggungan yang indah. Seperti nama beliau Ki Ageng Aryo Penanggungan.

Balik ke kondisi sekarang. Wabah virus corona ini menginfeksi hampir seluruh negara2 di dunia. Kebijakan lockdown terjadi dimana2. Seruan dan himbauan stay at home selalu menghiasi linimasa media sosial kita. Begitulah kebijakan 3 bulan kebelakang ini. Dirumah saja. Sampai kapan harus bersembunyi dalam arti melawan virus ini?. Negara2 besar di dunia mencatatkan pertumbuhan ekonomi minus. Sementara kita bersyukur Indonesia masih turun di kisaran 2.3 persen. (Data kemenkeu).

Ini bukan sekadar masalah ekonomi. Tidak ada rumus hidup itu diam. Karena hakekatnya hidup itu ya bergerak. Dalam sebuah training yang di gelar oleh trainer ternama, saya diajarkan Emotional. Perpaduan Energy + Motion. Untuk hidup sukses dan bahagia perlu energi dan jangan berhenti bergerak. Meski jatuh beribu kali tetap terus bangun dan bergerak. Nah bagaimana bisa sehat kalo hanya diam saja. Malah justru ga sehat. Prinsipnya menjaga kesehatan tetap prioritas di era pandemi ini. Tentu tidak mudah untuk merubah perilaku yang sudah menjadi habit. Barangkali itu hikmah dari keterpaksaan. Jika tidak dipaksa berapa banyak lagi paparan virus yang belum di temukan obat dan vaksinnya ini.

New Normal adalah perhatian kedua kita. Jangan di artikan kita berdamai dengan Corona. Itu tidak akan pernah. Sampai kapan pun. Justru itu perlawanan riil kita yang sebenarnya. Tentu dengan strategi yang tidak sembarangan. Jangan sampai mati konyol. Makanya perlu protokol ketat di lakukan di semua sektor kehidupan agar tidak gampang di kalahkan virus yang penyebaran utamanya melalui droplet ini. Tinggal kita ikuti saja secara sukarela dan kesadaran menjaga diri kita, keluarga dan lingkungan sekitar kita. Se-sederhana itu.

Justru yang sontak bikin keprihatinan adanya perubahan tradisi dan kebiasaan. Baik dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Itu yang patut di pikirkan. Bagaimana esensi yang diajarkan para pendahulu leluhur kita jangan sampai hilang karena dampak covid-19. Seperti saat ini bersalaman dihindarkan karena tidak boleh bersentuhan. Apalagi pake berangkulan dan cipika cipiki. Tradisi bersilaturahmi di hari raya di ganti secara daring. Pun mudik di larang. Dan masih banyak hal lain. Tapi masih saja masyarakat tidak bisa meninggalkan kebiasaan beli baju baru, faktanya mall2 penuh antrian dan pasar2 tradisional masih rame jelang hari raya hehehe..

Memang harus menyesuaikan karena kerumunan massa haram hukumnya memicu cluster persebaran baru. Sehingga berbagai kegiatan tradisi dan ritual yang mengumpulkan banyak orang harus di tunda dulu untuk kondisi saat ini. Bukan berarti acaranya di tiadakan. Seperti tradisi ruwah desa atau sedekah Desa jelang bulan puasa kemarin. Bebarapa desa masih mengagendakan dengan acara tidak lagi terpusat. Tetapi tersebar di masing2 langgar dan musholla. Ini adalah cara kita agar tradisi ini tetap ada dan jangan sampai di tinggalkan.

Kehidupan New Normal akan melahirkan kebiasaan2 baru. Cara2 baru yang tak pernah ada dalam peradaban sebelumnya. Mungkin dahulu saat flu spanyol melanda semua orang pake masker yang menutup mulut dan hidung; Sama. Berjabat tangan pun tidak boleh; Sama. Physical Distancing; Sama. Trus apa yang beda?.

Teknologi informasi dan kesehatan saat ini tentu lebih maju di banding tahun 1918 sampai 1920 kala flu Spanyol terjadi. Mestinya kemudahan akses informasi apapun saat ini bisa lebih cepat dan tepat diterima pengguna gawai (baca HP). Hari gini siapa yang tidak pegang HP?!. Artinya informasi menjadi efektif di terima semakin banyak individu masyarakat. Seterusnya menentukan apa yang terbaik bagi dirinya dan sekitarnya.

Bukan malah menggunakan gawai untuk menebar hoax dan ujaran kebencian. Istimewa bila pemanfaatan TI bisa menjadikan lebih produktif dan mendatangkan profit misalnya digunakan sebagai sarana jual beli di market place. Inilah yang perlu lebih intens dan masif di gerakkan di era New Normal. Sedapat mungkin mengurangi kontak langsung dengan banyak orang.

Seorang teman yang pebisnis online sedikit memberi simulasi. Dia punya 10 toko di beberapa market place populer. Target profit per satu tokonya 100rb/ hari. Bisa di hitung berapa keuntungan per harinya; 1 juta. Per bulannya; 30 juta. Menarik bukan?!!. Gaji saya aja lewat hehehe..

Di balik kesulitan selalu ada kemudahan (baca peluang) bergantung kita bisa membaca dengan cerdas dan bijak. Apapun situasinya justru harusnya menghadirkan kreativitas dan inovasi. Contoh sederhana saja. Saat ini karena belum di temukannya obat dan vaksin covid-19. Sudah mulai banyak produk2 penguat imun, pencegah virus corona dan bahkan obat herbal yang di yakini bisa membunuh corona.

Sebut saja Eucalyptus atau minyak kayu putih yang sebenarnya adalah minyak angin yang biasa kita pake saat masuk angin atau mengurangi rasa sakit flu. Ada lagi yang juga sedang naik daun. Di percaya bisa mengobati dan mencegah virus corona. Penggunaan Probiotik terutama Lactobacillus yang sebenarnya untuk kesehatan saluran cerna. Coba di cek di salah satu market place berapa harga produk2 tersebut saat ini. Fantastis bukan. Peluang bisnis yang menjanjikan.

Ada juga fenomena paradox terjadi saat ini. Seorang kawan pemilik toko mas bilang justru belanja masyakat atas kebutuhan logam mulia ini relatif stabil bila di banding sebelum pandemi. Padahal banyak yang bilang saat ini ekonomi sedang terpuruk tapi sebagian masyarakat kita masih bisa memenuhi kebutuhan tersier mereka. Hmmm...

Maka jangan bilang Terserah. Sebelum ikhtiar sampai mentok di lakukan. Mengharap bantuan pemerintah hanya bagi mereka yang benar2 sangat membutuhkan. Kita yang masih punya semangat dan kekuatan untuk belajar dan berusaha beradaptasi dan keluar dari krisis kesehatan ini.

Bila ingin selamat dari fase Natural selection untuk menuju Progress. Seperti jerapah purba yang dahulu punya leher pendek. Karena adaptasi dan harus bisa tetap hidup, terjadi evolusi pemanjangan tulang leher dari tulang belakang. Untuk survivalitas. Kita pun akan berevolusi menghadapi situasi pandemi ini. Bukan hanya fisiologi juga kultural. Prinsip tetap menjaga warisan pendahulu. Mungkin karena hal itu keberlangsungan alam semesta ini tetap seimbang dan terjaga.

Sekali lagi kata "terserah" sama halnya dengan menyerah. Apakah kita mau kalah begitu saja??. Sesungguhnya pertempuran untuk saat ini belum ada apa2nya.

Wallahu a'lam.

Ditulis oleh Iwan Abdillah, Asisten Sekertariat Daerah Kab. Mojokerto
Dikabarkan ooleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Rabu, 27 Mei 2020

Hadapi New Normal, Pemkab Mojokerto Siapkan Berbagai Aplikasi

ilustrasi 
www.kemlagi.desa.id - Perlahan tapi pasti, Pemerintah Indonesia akan menerapkan the new normal di tengah pandemi corona. Pemerintah Daerah dan masyarakat diharapkan siap menghadapi penerapan tatanan kehidupan baru tersebut.

Menyikapi hal ini, Pemkab Mojokerto kini tengah menyiapkan berbagai upaya untuk menyongsong the new normal, salah satunya, dengan menyiapkan beberapa aplikasi berbasis online untuk menunjang kinerja.

Ardi Sepdianto, Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Mojokerto memastikan jika the new normal bakal diterapkan di Kabupaten Mojokerto.

Kata Ardi, saat ini Bupati Mojokerto Pungkasiadi akan menggodok konsep untuk menghadapi pemerapan the new normal yang akan diterapkan dalam waktu dekat. “Mudah-mudahan dalam minggu ini konsepnya sudah matang,” ungkapnya, Selasa (26/05/2020).

Menurut Ardi, saat ini pihaknya sedang menyiapkan beberapa aplikasi berbasis online untuk menunjang penerapan the new normal. Diantaranya, aplikasi e-meeting sudah diuji coba sejak 9 Mei 2020.

“Aplikasi ini nantinya akan digunakan untuk meeting online di lingkup Pemkab Mojokerto. Saat ini masih tahap percobaan dan ada beberapa hal yang harus dibenahi, diantarnya kualitas audio,” tambahnya.

Selain aplikasi e-meeting, Pemkab Mojokerto juga menyiapkan aplikasi e-office untuk kepentingan untuk surat menyurat antar instansi secara online.

Pemkab Mojokerto juga menyiapkan aplikasi e-melijo yang dirancang menjadi market place khusus kebutuhan pokok. Hal ini untuk menekan kerumunan di pasar-pasar tradisional.

Hanya saja, aplikasi ini masih terkendala kekhawatiran para pedagang yang akan dibohongi oleh pembeli. “Aplikasi e-Melijo ini masih kita sempurnakan dan kita carikan solusinya,” tandasnya

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi 

Sabtu, 23 Mei 2020

Malam Takbiran Jumlah Pasien Positif Covid-19 di Kabupaten Mojokerto Tembus 24 Orang

ilustrasi
www.kemlagi.desa-Jumlah pasien positif Covid-19 di Kabupaten Mojokerto bertambah lima orang. Hal itu diungkapkan juru bicara Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Mojokerto, Ardi Sepdianto, Sabtu (23/5-2020).

“Jumlah pasien positif Covid-19 hari ini bertambah lima orang, jadi jumlah totalnya adalah 24 pasien,” ujar Ardi (23/5-2020) malam.

Pasien laki-laki berinisial G berusia 29 tahun merupakan pasien asal Desa Kebonagung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. “Pasien ini awalnya merasakan demam dengan suhu badan 38 derajat. Ini pada 8 Mei lalu,” tuturnya.

Pada 11 Mei, pasien G masih mengalami demam dan dibawa ke RS Sakinah untuk menjalani rawat jalan. “Pada 12 Mei, pasien kemudian dibawa ke RS Gatoel, saat diperiksa, ada peradangan pada paru-paru pasien,” jelasnya.

Mengetahui hal itu, pasien kemudian menjalani pengambilan sample untuk uji swab pada 16 Mei, kemudian pada 22 Mei, pasien keluar dari rumah sakit dan melakukan isolasi mandiri di rumahnya.

“Hasil uji swab pasien baru keluar pada 23 Mei, hasilnya pasien positif terkonfirmasi Covid-19. Saat ini pasien menjalani perawatan dan isolasi di RS Gatoel,” kata Ardi.

Pasien selanjutnya, adalah perempuan berinisial A dengan usia 39 tahun. Pasien ini berasal dari Desa Tempuran, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. Pasien ini terdeteksi saat hendak melakukan operasi melahirkan pada 14 Mei lalu.

“Sebelum dilakukan operasi, pasien ini lebih dulu dilakukan rapid test, hasilnya reaktif. Kemudian langsung dilakukan pengambilan sample untuk uji swab,” jelasnya.

Pada 15 Mei, pasien menjalani operasi dan melahirkan dengan selamat, selanjutnya pada 18 Mei, pasien pulang dari rumah sakit dan menjalani isolasi mandiri di rumahnya. “Hasil uji swab pasien A baru keluar 23 Mei, pasien dinyatakan positif terkonfirmasi Covid-19,” imbuhnya.

Ardi menjelaskan, pasien selanjutnya adalah seorang tenaga medis di salah satu puskesmas di Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo. Pasien tersebut merupakan perempuan berinisial A dengan usia 50 tahun asal Desa/Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto.

“Pada 14 Mei lalu, seluruh petugas medis di Kecamatan Prambon dilakukan rapid test, pasien A hasilnya reaktif. Pada 15 Mei, pasien menjalani uji swab di RSUD Sidoarjo, dan hasilnya baru keluar pada 23 Mei, pasien dinyatakan positif terkonfirmasi Covid-19,” tambahnya.

Saat ini, pasien A menjalani isolasi mandiri di rumahnya setelah mengetahui hasil uji swabnya keluar dan hasilnya positif terkonfirmasi Covid-19.

Seorang laki-laki berusia 62 tahun berinisial S warga asal Desa Jampirogo, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto juga positif terkonfirmasi Covid-19. “Pasien S awalnya mengeluh mual dan muntah sejak sebulan lalu, kemudian pasien dilakukan swab pada 18 Mei,” imbuhnya.

Mengingat, kondisi kesehatan pasien membaik, pasien diperbolehkan pulang dari rumah sakit pada 19 Mei. “Hasil swab pasien baru keluar pada 23 Mei, hasilnya pasien positif terkonfirmasi Covid-19,” ungkap Ardi.

Selanjutnya, adalah pasien perempuan berinisial R berusia 49 tahun asal Perumahan Canggu Permai, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. “Pada 8 Mei lalu, suami pasien meninggal dunia di RSUD Wahidin Sudiro Husodo, kemudian dimakamkan dengan protokol Covid-19,” terangnya.

Pada 13 Mei, pasien R menjalani rapid test dan hasilnya negatif. Meski demikian, pasien R dilanjutkan menjalani uji swab pada 16 Mei dan melakukan isolasi mandiri di rumahnya. “Pada 23 Mei, hasil uji swab pasien R keluar dan hasilnya adalah positif,” tukasnya.

Dengan adanya tambahan lima pasien positif hari ini, jumlah total pasien positif Covid-19 di Kabupaten Mojokerto 24 orang. Dengan rincian 22 pasien dalam perawatan, dua pasien dinyatakan sembuh dan satu pasien meninggal dunia.

Ardi mengimbau, masyarakat agar mematuhi anjuran-anjuran pemerintah seperti penerapan physical dan social distancing, di rumah saja jika tidak ada hal-hal mendesak untuk keluar rumah.

“Selama pandemi ini, hari ini adalah tambahan pasien positif terkonfirmasi Covid-19 paling banyak per hari. Jangan sampai di kemudian hari jumlahnya semakin meledak. Ayo, kita patuhi surat edaran yang sudah dikeluarkan pemerintah,” imbaunya. (uyo)

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Jumat, 22 Mei 2020

Pemkab Mojokerto Linier Dengan Instruksi Pusat Terkait Salat Idulfitri

Rakor Forkopimda bersama Lembaga Keagamaan Islam 
www.kemlagi.desa.id - Bupati Mojokerto Pungkasiadi didampingi Sekdakab Herry Suwito, memimpin rakor forkopimda bersama Lembaga Keagamaan Islam, guna membahas tata pelaksanaan Hari Raya Idulfitri 1441 hijriyah tahun 2020 di tengah masa pandemi Covid-19, Kamis (21/5) pagi di Ruang Satya Bina Karya. 

Beberapa kesepakatan yang dicapai dalam rapat ini antara lain tidak menggelar salat Idulfitri di masjid ataupun lapangan demi menghindari penyebaran Covid-19. Zona merah Covid-19 di Kabupaten Mojokerto, juga dilarang untuk menggelar salat Idulfitri ini.

Apabila ada masjid yang tetap menggelar (dengan catatan wilayah sebaran Covid-19 kecil), wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara maksimal.

Kegiatan takbir keliling juga tidak diperbolehkan, karena dapat memicu berkumpulnya massa yang besar. Kegiatan tersebut cukup dilakukan di masjid masing-masing. Begitu juga dengan pertemuan atau halalbihalal, dapat dilakukan secara daring (dalam jaringan).

“Pemkab Mojokerto secara tegas linier dengan instruksi Pusat untuk tidak melaksanakan salat Idulfitri di masjid. Namun apabila ada yang melaksanakan, harus menerapkan protokol kesehatan dengan maksimal dengan beberapa catatan. Secara tegas, daerah yang sudah masuk zona merah Covid-19 kita sepakati tidak boleh menggelar salat Idulfitri di masjid atau lapangan. Salat Id kita imbau di rumah masing-masing. Tapi bagi daerah yang tetap melaksanakan (zona hijau atau sebaran Covid-19 kecil), tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Takbir keliling tidak dibolehkan, cukup di masjid saja. Demikian juga dengan halalbihalal yang dapat memicu kerumunan. Itu sangat riskan penularan Covid-19,” jabar bupati. 

Kapolres Mojokerto AKBP Feby D.P. Hutagalung, pada rakor ini menambahkan bahwa jajarannya siap menindak tegas masyarakat yang tidak menaati imbauan pemerintah. Menurutnya, imbauan yang ditetapkan merupakan sebuah aturan penting dimana keselamatan masyarakat menjadi pijakan utama.

Trend angka sebaran Covid-19 juga terus naik di Kabupaten Mojokerto. Maka dari itu Kapolres juga meminta agar daerah-daerah yang masuk zona merah agar melaksanakan salat Idulfitri secara mandiri di rumah masing-masing.

“Dalam Maklumat Kapolri, disebutkan bahwa keselamatan rakyat adalah pijakan dan sebagai tujuan utama menghadapi Covid-19. Semua pihak harus menahan diri, hal ini mengingat riskannya faktor keamanan. Aturan harus tegas. Para elemen masyarakat juga harus bisa merangkul dan menyuarakan imbauan ini. Jika ada yang melanggar, Polres akan memberikan tindakan tegas dan terukur,” kata Kapolres Mojokerto. 

Selain hal tersebut, Kapolres Mojokerto juga mengingatkan kewaspadaan akan terjadinya efek "Teori Balon". Kapolres mengumpamakan hal ini seperti masyarakat yang dilarang di titik A, mereka bisa saja mencari titik B untuk tetap melaksanakan salat Idulfitri.

“Misal balon kita pencet disini, dia bisa saja lari kesana. Lebih bahaya lagi jika hal ini membuat protokol kesehatan Covid-19 tidak diindahkan lagi. Maka dari itu solusi dan formula harus dicari,” tandas Kapolres Mojokerto. 

Dandim 0815 Letkol Inf Dwi Mawan Sutanto yang hadir dalam rapat ini, memaparkan jika saat ini Jawa Timur mengalami kenaikan kasus Covid-19 cukup drastis. Dirinya menyatakan dukungan terhadap imbauan Pemerintah demi mencegah sebaran Covid-19.

“Kodim 0815 siap membantu dan mendukung kebijakan daerah, selama dapat dipertanggungjawabkan bersama. Jawa Timur saat ini menjadi rangking dua kasus confirm Covid-19. Bahkan Covid-19 di Indonesia tercatat paling tinggi di kawasan Asia Tenggara, termasuk tingkat kematiannya,” kata Dandim 0815.

Senada dengan Dandim 0815, Ketua DPRD Ayni Zuroh juga menyampaikan pandangannya agar semua aturan yang disepakati dapat dijalankan secara tegas. Hal ini juga mengingat baru saja didapatkan 6 orang reaktif dari hasil rapid test on the spot di Pasar Kemlagi beberapa waktu lalu.

“Aturan yang sudah ditetapkan harus dijalankan. Apalagi setelah ditemukan 6 orang reaktif di Pasar Kemlagi yang tidak memiliki gejala Covid-19. Lebih ditakutkan saat ini ancamannya bukan dari carrier (pendatang dari daerah lain), tapi mungkin dari daerah sendiri atau transmisi lokal yang menjadi klaster-klaster baru,” kata Ayni. 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mojokerto sendiri pada rapat ini membacakan secara lengkap seruan resmi yang sudah disepakati dari hasil rapat. Dari rapat yang berdasar pada Fatwa MUI Pusat Nomor 14 tahun 2020 dan Fatwa MUI JawaTimur Nomor 28 tahun 2020, dinyatakan bahwa salat Idul Fitri tetap dilaksanakan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara maksimal (mencuci tangan dengan sabun serta air yang mengalir, memakai hand sanitizer, memakai masker, mengukur suhu badan, menjaga jarak shaf minimal 1 meter, tidak berjabat tangan) serta memperpendek bacaan salat dan khotbah.

Selanjutnya rangkaian kegiatan perayaan Idulfitri seperti silaturahmi dalam bentuk kunjungan dibatasi pelaksanaannya dengan dua ketentuan. Antara lain bila tidak sangat mendesak maka tidak perlu dilakukan secara fisik. Namun bila sangat mendesak, dapat dilaksanakan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan.

Untuk kegiatan yang melibatkan hadirnya banyak orang seperti pelaksanaan takbir keliling dan resepsi halalbihalal, agar kiranya ditiadakan. Adapun pelaksanaan takbiran cukup di rumah masing-masing, masjid atau musala.

Sumber : Humas Pemkab Mojokerto
Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi