Minggu, 22 Maret 2020

Mendagri minta Kepala Desa selesaikan APBDes untuk antisipasi COVID-19

Mendagri Tito 
www.kemlagi.desa.idMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala desa di Indonesia segera menyelesaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar dana desa segera dapat dicairkan guna mengantisipasi dampak COVID-19.

"Dari 40 persen dana desa (Rp28,8 triliun) yang seharusnya sudah dicairkan pada tahap awal, baru 40 persennya yang sudah tersalurkan hingga saat ini," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian usai melakukan rapat bersama Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Sumatera Selatan di Palembang, Sabtu.

Tito mengatakan lambannya pencairan dana desa bukan kesalahan pemerintah pusat. Belum tuntasnya Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dibahas oleh kepala desa dengan Badan Musyawarah Desa (Bamusdes) membuat camat belum dapat melakukan review. 

Ia menegaskan bahwa pencairan dana desa sudah lebih cepat dengan cara transfer langsung ke rekening desa, jika laporan telah diterima, karena dana desa dengan total Rp72 triliun yang disiapkan pemerintah memang untuk percepatan ekonomi desa. 

Dana desa merupakan alat pertahanan desa, kata dia, terutama dalam menghadapi dampak-dampak COVID-19 yang tengah menjadi pandemi di dunia dan mendatangkan tekanan ekonomi saat ini.

Menurut dia, salah satu yang akan terdampak dari perlambatan ekonomi akibat COVID-19 ialah pedesaan, sehingga semakin cepat dana desa diterima maka upaya membangkitkan ketahanan ekonomi desa dapat segera direalisasikan.

Selain itu sesuai instruksi presiden bahwa ekonomi desa harus tetap terjaga dengan mendorong semua desa menggunakan dana Padat Karya Tunai di Desa (PKDT) yang menyasar masyarakat prasejahtera, pengangguran dan kaum marjinal di desa.

"Saya minta semua gubernur dan kepala daerah betul-betul memberikan arahan supaya desa-desa segera musyawarah dengan Bamusdes, para camat juga jangan mempersulit review," ujar Tito.

Sementara dalam menghadapi pandemi virus corona tipe baru, Tito meminta perangkat desa proaktif mengantisipasi penularannya  dengan melaksanakan imbauan pemerintah pusat seperti melakukan social distancing, penyediaan fasilitas pencegahan dan rapid test COVID-19 yang segera dilaksanakan gugus tugas masing-masing daerah.

"Rapid test dibagikan melalui Gugus Tugas dengan menggerakan jaringan pemerintah daerah, TNI, Polri sampai ke desa-desa bahkan ke tingkat keluarga," kata Tito.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Menteri Desa minta manfaatkan Dana Desa untuk lawan pandemi COVID-19

Mendes, PDT dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar
www.kemlagi.desa.id-Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan segala daya upaya dilakukan melawan pandemi COVID-19 termasuk pencegahan memanfaatkan Dana Desa.

Seluruh lapisan masyarakat, termasuk perangkat desa maupun pendamping desa harus turun tangan untuk memutus mata rantai virus yang telah makan korban jiwa ini.

Abdul Halim Iskandar yang akrab disapa Gus Menteri dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu, mengatakan, Dana Desa bisa digunakan untuk optimalisasi pencegahan merebaknya COVID-19.

Dana Desa itu bisa dipergunakan untuk memperkuat dana Transfer Daerah sebesar Rp850 triliun untuk melawan wabah pandemi itu.

Alokasi ini, kata Gus Menteri, melengkapi arahan Presiden Joko Widodo sebelumnya agar Dana Desa lebih difokuskan untuk Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD)

"Untuk level pencegahan, Pemerintah desa menggunakan dana untuk mengedukasi masyarakat di wilayahnya seperti kampanyekan pola hidup sehat dan bersih," tutur Gus Menteri.

Pada tahapan selanjutnya, Dana Desa tetap bisa digunakan untuk penanganan penyebaran COVID-19 itu, namun harus disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan dan tingkat kebutuhan penanganan.

Perangkat desa bersama masyarakat bisa mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk pencegahan maupun penanganan virus Corona itu, tapi harus selalu dikordinasikan dengan pihak yang berwenang seperti Gugus Tugas yang diketuai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, agar penggunaan dan kebutuhan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan skala yang dialami oleh masyarakat semua.

"Sesuai koordinasi dengan BNPB, Kemendes PDTT bakal fokus ke sejumlah wilayah yaitu di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten. Kita sudah sosialisasi protokol pencegahan COVID-19," ujarnya.

Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini mengakui jika Kementerian yang dipimpinnya telah melakukan review dan revisi DIPA untuk pengalihan sebagian anggaran menjadi kegiatan yang langsung berhubungan dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengurangi output. Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden pada rapat terbatas pada 16 Maret lalu.

"Kita terus lakukan komunikasi harian dengan desa untuk memantau pencairan dan penggunaan dana desa, terutama terkait dengan kegiatan padat karya tunai. Sekaligus melakukan pemetaan dan pendampingan desa terkait COVID-19,” ujar Gus Menteri.

Kemendes PDTT, kata Gus Menteri, akan segera menginstruksikan Pemerintah Daerah dan Perangkat Desa untuk segera alokasikan dana desa optimalisasi pencegahan COVID-19.

Kemendes PDTT juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga, terutama dengan BNPB terkait perkembangan laporan pencegahan virus Corona tipe baru tersebut.

Gus Menteri kembali menyarankan agar masyarakat desa dan Indonesia menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) menangkal virus Corona tipe baru.

"Jika pola hidup sehat diterapkan, Insya Allah bisa menangkal penyebaran COVID-19," ucapnya.

Salah satu penerapan pola hidup sehat yaitu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Kedua jenis makanan sehat ini bakal meningkatkan imun tubuh untuk menangkal virus.

Perbanyak konsumsi jahe, temulawak dan bahan empon-empon lainnya yang disebut cukup jitu menangkal virus Corona. "Selain itu, istirahat yang cukup dan olahraga yang rutin," kata Gus Menteri.

Gus Menteri menuturkan sejumlah langkah untuk mencegah virus Corona masuk ke desa.

Pertama, Tamu yang menginap 1x24 jam wajib dilaporkan ke kantor desa. Kedua, memeriksa kondisi kesehatan tamu yang akan tinggal dan menginap di desa.

Ketiga, memasang papan informasi sosialisasi pencegahan virus Corona versi Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) di setiap tempat yang mudah di akses masyarakat.

"Mari kita putuskan rantai penularan COVID-19. Bersama Kita Bisa," ucap Gus Menteri menegaskan.

Sumber : https://m.antaranews.com/
Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Jumat, 20 Maret 2020

Mak Warseh Desa Kemlagi, siapa dia ?

Mak Warseh (Manfaatkan Pekarangan Menjadi Warung Sehat)
www.kemlagi.desa.id - Sejenak,mari berkenalan dengan Mak Warseh Desa Kemlagi. Siapakah dia? Tinggal dimanakah dia? Apa yang di lakukan nya sehingga  kita perlu untuk mengenalnya?

Yup, ini lah Mak Warseh, Manfaatkan Pekarangan Menjadi Warung Sehat. Ada 4 titik Mak Warseh sebagai kebun gizi nya warga yang mewakili masing-masing lingkungan RW, serta 1 Mak Warseh di Kemlagi Barat kerjasama dengan Rumah Zakat Indonesia.

Mak Warseh ini merupakan lumbung bibit sekaligus sarana edukasi penghijauan bagi warga untuk memenuhi kebutuhan pangan yang Sehat dari Pekarangan nya sendiri. Mak Warseh ini sekaligus Menjadi pemasok bahan baku PMT, juga melayani kebutuhan warga akan pangan.

Pelayanan kebutuhan warga akan pangan ini salah satunya melalui Warung Sehat Posyandu. Selain menanam, warga juga di edukasi bagaimana membuat pupuk organic cair sendiri dari nasi sisa Dan sampah rumah tangga, memanfaatkan sampah plastik untuk menanam, serta bagaimana membuat kompos sendiri.
Mak Warseh di Kemlagi Selatan
Mak Warseh di Kemlagi Selatan
Foto bereng di Mak Warseh Kemlagi Selatan
Mak Warseh di Kemlagi Barat
Mak Warseh di Kemlagi Barat
Mak Warseh Kemlagi Timur, praktek pembuatan kompos dari sampah rumah tangga Dan Warung Sehat di Posyandu Balita.
Mak Warseh di Kemlagi Timur
Mak Warseh di Kemlagi Timur
Mak Warseh di Kemlagi Timur
Mak Warseh di Kemlagi Utara, penyemaian bersama dan Warung Sehat di Posyandu.
Pembuatan penyemaian
Pembuatan penyemaian
Kegiatan Mak Warseh di Kemlagi Utara
Mak Warseh di Kemlagi Utara
Mak Warseh kerjasama dengan Rumah Zakat Indonesia.
Hasil kerja sama Mak Warseh dengan Rumah Zakat Indonesia
Hasil kerja sama Mak Warseh dengan Rumah Zakat Indonesia
Foto bareng di Mak Warseh Kemlagi Barat
Semoga dengan kegiatan ini, Desa Kemlagi semakin hijau dan berseri.

Ditulis oleh Ketua TP PKK Desa Kemlagi, Ibu Nyta Apriantini
Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Minggu, 08 Maret 2020

Aneka Olahan Kelor di Posyandu Desa Kemlagi

Di Posyandu Rambutan Kemlagi Selatan, kelor diolah menjadi Stik kelor Dan Bolu kukus kelor pelangi
www.kemlagi.desa.id - Siapa yang bisa menyangka jika manfaat daun kelor yang begitu menakjubkan telah membuat badan kesehatan dunia WHO (World Health Organization) tertarik . Bahkan organisasi kesehatan PBB itu menjulukinya sebagai pohon ajaib.

Nama pohon ini di Indonesia lebih populer sebagai pohon penghijauan. Tanaman ini memang sering digunakan untuk  konservasi tanah, penghijauan, maupun dijadikan sebagai penahan longsor.

Meskipun bentuk pohonnya yang tinggi kurus namun akarnya ternyata mempunyai kemampuan menyerap air saat hujan. Air yang terhimpun ini menjadi sumber air bagi tanaman sekitarnya saat kemarau.

Kandungan Nutrisi pada Manfaat Daun Kelor
Selain keunikan di atas, ternyata daun kelor juga menyimpan sejuta manfaat yang sungguh menakjubkan. Daun kelor diketahui mengandung nutrisi yang sangat beragam dan lengkap.

Daun kelor kaya dengan vitamin A, C, B1, B2, B3, dan berbagai mineral penting lainnya. Bahkan kandungan vitamin A dalam daun kelor 4 kali lebih besar ketimbang wortel.

Begitu  juga kandungan vitamin C daun kelor ternyata 7 kali lebih banyak dibandingkan buah jeruk.

Di tangan kader Posyandu Balita Dan Posyandu Lansia Desa Kemlagi, daun kelor diolah menjadi kudapan PMT yang menarik sekaligus menyehatkan. PMT berbahan dasar kelor ini sekaligus merupakan kampanye untuk penanaman pekarangan dengan tanaman pangan yang beragam diantaranya pohon kelor ini. Hal ini sejalan dengan program Kampung Asi Desa Kemlagi.

Di Posyandu Cerme Kemlagi Barat, kelor diolah menjadi Puding sukel(susu,kelor) Dan Bakso tetekel(telur,tempe,kelor,wortel).

Di Posyandu Kelengkeng Kemlagi Timur, kelor diolah menjadi Puding kelor lapis coklat, Puding susu kelor selasih, Dan Bubur sumsum kelor susu.

Di Posyandu Balita Semangka Kemlagi Utara, olahan kelor nya berupa lapis pelangi naga merah Dan tahu fantasi daun kelor

Di Posyandu Lansia Dahlia Kemlagi Barat, dengan olahan cendol kelor berlabu di laut merah
PMT di Posyandu Lansia pun tak Mau kalah. Di Posyandu Lansia Mawar Kemlagi Selatan,
kelor dikemas menjadi korona ice (kelor agar naga)
Posyandu Lansia Anggrek Kemlagi Timur dengan sayur bening kelor
Lapis Tole (Lapis Pentol Kelor) merupakan olahan kelor dari Posyandu Lansia Melati Kemlagi Utara
Harapannya kebutuhan pangan keluarga salah satunya bisa dipenuhi dengan pemanfaatan pekarangan rumah.

Ditulis oleh Ketua TP PKK Desa Kemlagi ibu Drh, Nyta Apriantini
Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Kamis, 05 Maret 2020

KPK dan Kemendes Perkuat Pengawasan Dana Desa

Kemendes Gandeng KPK Tingkatkan Pengawasan Dana Desa
Berita KPK, 05 Maret 2020 

www.kemlagi.desa.id - Sejak 2015, pemerintah mengucurkan dana desa. Dana yang besar, tentu harus diikuti oleh pengawasan terhadap pengelolaan dana desa tersebut. Karena itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Abdul Halim Iskandar mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (3/3), guna memperkuat pengawasan dana desa.

Kunjungannya disambut oleh tiga Pimpinan KPK, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, dan Nawawi Pomolango. Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua KPK Nawawi menyampaikan pendapatnya mengenai pengalaman selama ia menjadi hakim.

“Dulu itu, di Kabupaten Poso, ada satu kejaksaan cabang itu hobinya membawa kepala desa, bahkan yang nilai perkaranya hanya 4,5 juta rupiah. Di sini kita bisa bincangkan agar Kemendes bisa mencari formula seperti apa yang pas, seperti bahasanya pak Tito kemarin selaku Menteri Dalam Negeri, jangan mereka ini dihukum karena ketidakmampuannya,” ujar Nawawi.

Abdul Halim pun merespons baik usulan itu. Menurutnya, jika melihat dari besarnya dana desa maka pemerintah memang sangat membutuhkan penanganan yang sangat serius untuk mengawal pemanfaatan dan pelaporan dana desa.

Alokasi dana desa, APBDes dan pendapatan asli desa itu tiap tahun pasti akan meningkat, dan dana desanya juga meningkat. Misalnya tahun 2019 Rp 70 triliun, kemudian tahun 2020 jadi Rp 72 triliun, maka tahun depan pasti akan meningkat lagi. “Ini sangat strategis. Jika desa mampu mengelola ekonominya, dan masyarakatnya menjadi sejahtera maka ini menurunkan angka kemiskinan secara nasional,” papar Abdul.

Abdul pun menjelaskan, bahwa dana desa tahun 2020 senilai Rp72 triliun, sedangkan APBDes Indonesia sebesar Rp130 triliun. Menurutnya, APBDes itu berasal dari empat sumber. Pertama, dana desa APBN; kedua, alokasi dana desa dari kabupaten; ketiga, bantuan keuangan desa dari provinsi; dan keempat pendapatan asli desa.

Hal-hal tersebut yang lebih lanjut didiskusikan dalam pertemuan itu. Ia berharap dengan adanya pendampingan oleh KPK, maka pemanfaatan dana desa bisa semakin optimal.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh jajaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di antaranya Sekretaris Jenderal Anwar Sanusi, Inspektur Jenderal Anshar Husein, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Taufik Madjid, serta Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, dan Koordinator Sekretariat Bersama Stranas PK Herda Helmijaya.

Sumber https://www.kpk.go.id/

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa

Minggu, 16 Februari 2020

BPS Mau Buka Lowongan Petugas Sensus Penduduk 2020, Cek Syaratnya.

Kepada BPS Suhariyanto
www.kemlagi.desa.id - Badan Pusat Statistik ( BPS) akan membuka lowongan untuk 390 ribu orang petugas di seluruh Indonesia pada awal April mendatang.

Kebutuhan ratusan ribu tenaga lepas itu guna menyukseskan Sensus Penduduk Tahun 2020 yang secara serentak di seluruh daerah.

Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan, Petugas Sensus bertugas mendatangi rumah-rumah penduduk door to door untuk melakukan Sensus Penduduk untuk melakukan wawancara selama penyelenggaraan Sensus Penduduk 2020 pada Juli nanti.

"Kita belum buka pendaftaran sekarang. Pada bulan April nanti setiap daerah akan ada pengumuman lewat online dan masing-masing kota," kata Suhariyanto dikutip dari Antara, Sabtu (15/2/2020).

"Kita perlu teman-teman untuk menjadi petugas Sensus Penduduk. Silakan daftar," katanya lagi.

Lanjut dia, proses rekrutmen petugas sensus akan dilakukan lewat serangkaian proses seleksi yang transparan.

Salah satu syarat pendaftaran petugas Sensus Penduduk 2020 yakni memiliki kualifikasi pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Syarat lainnya, petugas sensus juga harus berdomisili sesuai dengan daerah tempat sensus dilaksanakan.

Nantinya, pelamar yang lolos dan ditetapkan sebagai petugas Sensus Penduduk 2020 akan menerima pelatihan singkat, khususnya terkait pengisian kuesioner dan pengetahuan dasar tentang data-data penduduk.

"Kita training bagaimana mengisi kuesioner. Katakanlah konsep penduduk, apa yang dinamakan pendidikan terakhir," ujar Suhariyanto.

"Ini sepertinya gampang, tapi sering missed. Contoh isi pendidikan terakhir anak SMA pendidikan, diisi SMA, padahal belum tamat," katanya lagi.

Ada pun dalam Sensus Penduduk 2020 ini, BPS menggunakan metode kombinasi (combine method) yang menggunakan data administrasi pendudukan dari Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) sebagai basis data dasar, serta metode wawancara.

Periode Sensus Penduduk Online (SP Online) akan dimulai pada 15 Februari-31 Maret 2020. Penduduk dapat mengakses web sensus. bps.go.id menggunakan perangkat yang terhubung dengan internet.

Bagi penduduk yang belum mengikuti Sensus Penduduk Online, mereka akan didatangi Petugas sensus untuk melakukan Sensus Penduduk Wawancara dengan menggunakan hp/tablet atau kuesioner kertas selama bulan Juli 2020.

Data penduduk yang dihasilkan melalui Sensus Penduduk 2020 merupakan data dasar yang dapat digunakan untuk membuat kebijakan di berbagai bidang seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lain sebagainya.

Sumber https://money.kompas.com/
Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Rabu, 05 Februari 2020

Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kades dan Perangkat Desa

Sosialisasi JKN KIS Bagi Kades dan Perangkat Desa
di Kantor Kec. Kemlagi (20-09-2019)
www.kemlagi.desa.id - Telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai pelaksana ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019.


Dalam ketentuan tersebut bahwa pemberi kerja adalah pemerintah daerah kabupaten dan/atau kota. 

Iuran oleh Pemberi Kerja, bahwa pada Pasal 8 ayat (1) Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah melakukan pemotongan Iuran sebesar 4% (empat persen) dari alokasi anggaran Iuran pada Perangkat Daerah setiap bulan.

Iuran oleh Peserta, bahwa PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) selaku BUD (Bendahara Umum Daerah) melakukan pemotongan Iuran sebasar 1% (satu persen) dari Gaji atau Upah per bulan (penghasilan tetap) yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa.

Pembayaran langsung Iuran kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Rabu, 29 Januari 2020

Bupati Mojokerto Ingatkan Kades Jauhi Korupsi

Bupati Mojokerto Pungkasiadi saat buka kegiatan Pembinaan Kepala Desa
www.kemlagi.desa.id - Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, telah membawa perubahan paradigma dari “Membangun Desa” menjadi “Desa MemRbangun”. Artinya desa dituntut siap untuk menata, mengelola, dan berkembang. Para kepala desa, juga dituntut untuk menjaga integritas dengan menghindari segala bentuk tindak korupsi.

Instruksi ini ditegaskan Bupati Mojokerto Pungkasiadi, dalam acara  pembinaan kepala desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Mojokerto tahun 2020.

“Saya minta perencananaan dan pengelolaan anggaran di pemerintah desa, dilakukan dengan penuh integritas dan tanggung jawab para aparaturnya. Jauhi segala bentuk perilaku korupsi, dan teruslah berinovasi,” tegas Bupati Pungkasiadi, Rabu (29/01) pagi di Pendapa Graha Majatama.

Terkait sistem pemerintahan saat ini yang menuntut transparansi, bupati mengajak semua kades agar tidak takut menjalankan semua aturan dan regulasi yang ada. Sebab semua kesulitan yang dihadapi, bisa diselesaikan dengan koordinasi dan komunikasi yang baik.

“Tidak usah takut untuk menjalankan semua regulasi dan prosedur. Kita memang dituntut profesional dan transaparan. Utamakan komunikasi dan koordinasi, itu sangat penting untuk menghindari kesalahan yang bisa saja terjadi. Ikuti semua arahan di pembinaan hari ini dengan serius,” tandas Bupati Pungkasiadi.

Plt Kepala Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto Ardi Sepdianto, selaku leading sektor penyelanggara acara melaporkan, seluruh peserta pembinaan yang berjumlah 258 orang kades se-Kabupaten Mojokerto telah dibagi menjadi 4 gelombang.

“Dapat saya laporkan bahwa kami telah membagi peserta pembinaan menjadi 4 gelombang. Kegiatan ini dilaksanakan mulai 29 Januari hingga 12 Februari 2020 di Hotel Grandwhiz Trawas. Pembinaan ini kita laksanakan untuk meningkatkan kapasitas kepala desa, sebagai leader di masyarakat yang menjembati pemerintah dengan masyarakat. Kita harap setelah mengikuti pembinaan, para kades dapat meningkatkan pelayanan publik dengan mendukung penataan pemerintahan desa yang baik,” terang Ardi.

Kegiatan yang turut dihadiri Sekdakab Herry Suwito, Assiten, Camat se-Kabupaten Mojokerto dan OPD terkait ini, ditutup dengan penyematan tanda peserta secara simbolis oleh Bupati Pungkasiadi.

Sumber http://www.majamojokerto.com/
Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Senin, 27 Januari 2020

Rokok Sumbang 9,8 Persen Kemiskinan di Jatim

ilustrasi
www.kemlagi.desa.id - Angka kemiskinan di Jawa Timur per September 2019 tercatat sebesar sebesar 10,20 persen atau sebanyak 4.056.000 jiwa dari dari jumlah penduduk. Yang menarik perhatian, rokok menjadi salah satu penyebab yang menyumbang angka kemiskinan sebesar 9,69 persen di perkotaan dan 9,86 persen di pedesaan.

Data berdasar hasil riset Badan Pusat Statistik Jatim. Dalam survei itu, BPS memasukkan rokok kretek filter dalam komoditi jenis makanan.

Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Jatim Asim Saputra mengatakan, rokok menjadi salah satu penyebab kemiskinan karena perilaku masyarakat yang masih aktif menjadi perokok.

“Terutama masyarakat lapis bawah populasi perokoknya cukup tinggi,” kata Asim dalam konferensi pers yang digelar BPS Jatim di Surabaya pada Rabu (15/1/2020).

Asim meyakini, dengan kenaikan cukai rokok akan membawa dampak perubahan perilaku para perokok. Menurutnya, dampak perubahan perilaku tersebut yakni perokok bisa mengurangi konsumsi rokok. Atau bahkan bisa membuat perokok aktif berhenti merokok.

“Karena harga rokok tinggi bisa membuat para perokok tidak mampu lagi menjangkaunya. Itu bisa berimbas pada menurunnya konsumsi rokok,” ujarnya.

Dengan demikian, lanjut Asim, akan terbuka kemungkinan uang yang biasanya dipakai untuk membeli rokok akan dialihkan untuk kebutuhan lain yang lebih primer. Misalnya kualitas dan kuantitas belanja beras meningkat.

“Belanja kebutuhan protein juga bisa meningkat. Jadi anak-anaknya lebih terpenuhi ketika kepala rumah tangganya berhenti merokok,” tutur Asim.

Meski begitu, kenaikan harga rokok juga perlu diwaspadai bisa menjadi lebih kontraproduktif dalam upaya mengentas kemiskinan. Hal ini bisa terjadi apabila perilaku itu sudah tidak terkendali.

“Artinya kenaikan harga rokok tidak membuat konsumsi itu turun, malah bisa mempengaruhi peningkatan garis kemiskinan lebih jauh. Akan ada kenaikan jumlah orang miskin pada penduduk di sekitar garis kemiskinan. Ini menjadi tantangan kedepan,” tandasnya.

Pada survei untuk komoditi makanan yang memberi sumbangan terhadap garis kemiskinan di Jatim, beras masih menduduki posisi teratas. BPS mencatat, beras menyumbang 24,06 persen di perkotaan dan 26,12 persen di pedesaan.

Beberapa komoditi makanan lainnya yang cukup tinggi menyumbang garis kemiskinan adalah telur ayam ras, gula pasir dan daging ayam ras.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Sabtu, 25 Januari 2020

BPS Lakukan Sensus Penduduk 2020 Secara Online

Kepala BPS Suhariyanto (sebelah kiri)
www.kemlagi.desa.id - Badan Pusat Statistik ( BPS) akan menggelar Sensus Penduduk 2020 secara online (dalam jaringan). Masyarakat nantinya dapat memberikan informasi data kependudukan pada bulan Februari-Maret 2020 melalui laman sensus. bps.go.id.

“Basis utama sensus adalah nomor KTP dan kartu keluarga,” kata Kepala BPS Suhariyanto seperti dilansir dari laman Setkab.go.id, Rabu (27/11/2019).

Situs tersebut nantinya dapat diakses baik menggunakan smartphone, tablet maupun komputer.

Sedangkan untuk daerah yang belum terjangkau sinyal telekomunikasi, petugas BPS lah yang nantinya akan terjun ke lokasi dengan menggunakan metode tradisional.

Adapun verifikasi ulang data akan dilaksanakan pada Juli 2020, dengan cara terjun ke lapangan dan pencacahan.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, sensus ini diharapkan mampu menghasilkan data penduduk yang berkualitas

Saat ini, data penduduk yang dimiliki pemerintah masih sangat beragam.

“Misalnya, jumlah penduduk Indonesia apabila didasarkan dari data BPS dan Bappenas sebesar 264,2 (juta), sedangkan jika menggunakan data dari Dukcapil Kemendagri sebesar 263,9 juta,” kata Muhadjir.

Adanya perbedaan data ini menimbulkan persoalan, terutama dalam kurang maksimalknya pelaksanaan kebijakan yang dijalankan pemerintah.

Sementara, untuk membangun satu data kependudukan, menurut dia, diperlukan sinkronisasi antara data Dukcapil Kemendagri yang de jure dan teregistrasi sesuai dokumen kependudukan, dengan BPS yang dilakukan secara de facto melalui sensus.

Muhadjir menambahkan, sensus penduduk dapat menghasilkan data yang kredibel dan valid. Sehingga, dapat menyediakan parameter demografi dan proyeksi penduduk serta karakteristik penduduk lainnya untuk keperluan proyeksi penduduk dan indikator SDG’s.

Sumber https://makassar.kompas.com/
Dikabarkan oleh Tim  Kunjungi Informasi Desa Kemlagi

Kamis, 23 Januari 2020

Pendampingan P2KTD Program Inovasi Desa "Bank Sampah" Desa Kemlagi Tahun 2020

TA P3MD Kabupaten Mojokerto, Bpk Bustomi saat berikan pengarahan
TA P3MD Kabupaten Mojokerto, Bpk Bustomi saat berikan pengarahan
www.kemlagi.desa.id - Kegiatan ini bertempat di Balai Desa Kemlagi, hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 dihadiri oleh Camat Kemlagi (yang diwakili oleh Bpk. H. Wujud, SH-Sekcam Kemlagi), Kepala Desa Kemlagi (yang diwakili oleh Bpk. M. Ainur Rofiq-Kasi Pemerintahan), TA P3MD Kabupaten Mojokerto Bpk. Bustomi, Ketua BPD, Ketua LPM, Tokoh Masyarakat, TP PKK Desa Kemlagi dan pengelola bank sampah yang ada di Desa Kemlagi.

P2KTD merupakan singkatan dari Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa.

Menyempatkan foto bersama
Atas nama pemerintah dan masyarakat Desa Kemlagi mengucapkan terima kasih kepada bapak Camat Kemlagi dan TA P3MD Kabupaten Mojokerto yang telah mempercayakan kepada Desa Kemlagi untuk mengikuti Progam Inovasi Desa Tahun 2020 di bidang pengelolaan sampah khususnya kegiatan bank sampah, demikian dituturkan oleh Bpk. M. Ainur Rofiq-Kasi Pemerintahan mewakili Kepala Desa Kemlagi.
H. Wujud, SH (Sekcam Kemlagi) saat berikan pemantapan
"Sampah merupakan permasalahan serius yang dialami oleh bangsa dan negara-negara yang ada didunia ini", tutur H. Wujud, SH. Lebih lanjut Sekcam Kecamatan Kemlagi ini menyampaikan bahwa ada beberapa desa yang sudah menerapkan sangsi bagi orang atau warga yang membuang sampah sembarangan. "Ini menunjukan betapa pentingnya pengelolaan sampah dalam suatu desa", lanjut H. Wujud, SH ini. 
Pengelola bank sampah antusias dengarkan materi dari Pak Toko
Bapak Bustomi selaku TA P3MD Kabupaten Mojokerto berpesan kepada peserta pendampingan ini agar mengikuti dengan seksama materi yang nantinya akan diberikan oleh pemateri.
Sisyantoko (Direktur Wehasta) saat berikan materi
Sementara itu Bapak Sisyantoko, yang akrab dipanggil Pak Toko dalam pembuka penyampaian materi kegiatan ini, bahwa agar nantinya pengelolaan sampah yang ada di Desa Kemlagi ini menjadi rujukan bagi desa-desa lain.  
Pak Muryanto alias Pak Ambon sedang tunjukan pupuk kompos dari kotoran hewan
Pak Muryanto atau biasa dipanggil Pak Ambon dari BSI (Bank Sampah Induk) Kabupaten Mojokerto, juga berikan materi tentang manfaat kotoran hewan sebagai pupuk bagi tanaman.

Kegiatan pendampingan ini selengkapnya dapat disimak di akun youtube Desa Kemlagi dengan judul Pendampingan P2KTD Program Inovasi Desa (PID) Kabupaten Mojokerto

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Jumat, 17 Januari 2020

Mengenal BDT (Basis Data Terpadu)

ilustrasi
www.kemlagi.desa.id - Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program Pemerintah yang menyasar warga miskin dan rentan miskin saat ini. Masyarakat yang terjaring dalam program ini disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM). KPM mendapat bantuan pendidikan, kesehatan, serta uang tunai yang dapat digunakan untuk menutup kebutuhan sehari-hari.

Membicarakan pembagian PKH, tidak lepas dari yang namanya BDT. BDT kepanjangan dari Basis Data Terpadu adalah data acuan warga miskin yang masuk KPM. BDT diambil pada saat sensus Badan Pusat Statistik (BPS). Selanjutnya data dikelola oleh Kementrian Sosial dan dimanfaatkan oleh berbagai instansi yang membutuhkan data tersebut.

Menurut penuturan pegawai Dinas Sosial ----ketika pertemuan pengelola beasiswa miskin (BSM)--- BDT dirancang menjadi satu-satunya data bagi seluruh instansi pemerintah. Semua instansi pemerintah yang membutuhkan data, tinggal comot tanpa perlu lagi mengambil data dari bawah. Untuk mengecek apakah seorang masuk dalam BDT atau tidak dapat dilakukan di desa atau kelurahan setempat.

Saat ini salah satu instansi yang menggunakan BDT, selain Dinas Sosial adalah Dinas Pendidikan di Kota Semarang. Sekarang ini Kota Semarang sudah mulai menyalurkan bantuan beasiswa bagi siswa miskin yang diperuntukkan bagi siswa yang orang tuanya tercantum di BDT.

Kembali lagi soal BDT, karena semua instansi mengambil data dari BDT, maka warga miskin yang tidak termasuk dalam BDT, tidak akan menerima bantuan dari pemerintah terkait warga miskin. Tidak hanya program dari Kemensos saja, tetapi juga dari instansi-instansi lainnya.

BDT menjadi satu-satunya data tentunya mempunyai keunggulan. Diantara kelebihannya adalah menyamakan persepsi antar lembaga pemerintah. Menghindari tumpang tindih data yang ada di instansi. Serta lebih fokus mengentaskan kemiskinan pada KPM.

Tidak ada gading yang tak retak. Sebagus, serapi, seapik, dan seelok apapun program pasti mempunyai celah dan kelemahan. Kekurangan ini tentu menjadi PR bagi pemegang amanah agar program dapat berjalan lancar dan dapat memberi manfaat yang lebih besar lagi bagi masyarakat.

Saat ini, masih terdengar ada warga yang merasa program tersebut tidak adil, tidak jujur, tidak lurus. Terutama warga yang merasa miskin tetapi tidak masuk KPM. Atau ada keluarga, tetangga, teman yang dianggap tidak mampu tetapi tidak masuk di BDT. Sedangkan tetangga lain yang dianggap lebih mampu, malah mendapatkan bantuan PKH.

Bagi warga miskin yang tidak masuk BDT tentu menjadi kabar yang menyesakkan. Di saat KPM mendapatkan fasilitas beras gratis, pengobatan gratis, dan uang tunai untuk menopang hidup. Mereka tidak mendapatkan secuil pun. Mereka gigit jari atau hanya  dapat mengulum ludah saja. Tidak mendapat apapun dari pemerintah. Namun itulah yang namanya kebijakan, pasti ada yang kecewa. Program apapun pasti tidak dapat membahagiakan semua orang.

Mengapa Warga Layak KPM tetapi tidak masuk DBT?
Keluarga baru yang ketika sensus belum memiliki KK sendiri. Meskipun layak masuk KPM tidak terdapat di BDT, karena data BDT diambil pada saat sensus penduduk. Karena tidak masuk data BDT, mereka pun tidak dapat memperoleh bantuan PKH dari pemerintah.

Selain itu kuota KPM di suatu desa terkadang juga tidak sesuai dengan jumlah riil warga yang layak masuk KPM. Al hasil warga yang harusnya mendapat jatah bantuan tidak dapat tertampung. Warga miskin yang tidak masuk BDT tersebut menunggu antrian jika ada KPM yang meninggal, pindah, atau ada yang dianggap sudah mampu sehingga layak dicoret dari BDT.

Meskipun ada warga miskin yang meninggal atau pindah tempat. Tidak serta merta dapat digantikan oleh warga tidak mampu yang belum masuk BDT. Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten bukan lah pihak yang menetapkan siapa saja yang masuk BDT. Data KPM memuat nama dan alamat yang ditentukan oleh Kementerian Sosial, sehingga tidak bisa diganti begitu saja di tingkat kecamatan apalagi desa atau kelurahan.

Menurut penuturan Pegawai Dinas Sosial, Kementrian Sosial melakukan validasi data 2 kali dalam setahun. Tepatnya pada bulan Mei dan Nopember. Validasi data dilakukan berdasarkan masukan dari Pemerintah Desa atau Kelurahan hasil pantauan pendamping PKH dari masing-masing desa atau kelurahan.

Pemerintah Desa atau Kelurahan dapat melakukan pemutakhiran BDT dengan memasukkan warga yang layak masuk KPM. Selain itu Pemerintah Desa atau Kelurahan juga dapat mencoret warga yang dianggap sudah tidak layak masuk KPM. Ketidaklayakan dikarenakan yang bersangkutan sudah meningkat ekonominya, pindah alamat, atau yang bersangkutan meninggal dunia.

Meskipun tipis, setidaknya masih ada harapan warga miskin yang layak masuk KPM mendapatkan haknya. Namun menurut saya, bagi warga yang merasa miskin tetapi tidak masuk dalam BDT, akan lebih baik untuk fokus meningkatkan ekonomi dengan lebih giat bekerja, membangun relasi, dan berdo'a. Supaya pintu rizki terbuka lebih lebar.

Tidak usah terlalu berharap masuk BDT dan terdaftar di KPM. Karena tujuan utama PKH untuk menaikkan taraf hidup agar lebih layak. Jika tanpa bantuan pemerintah sudah dapat menaikkan kesejahteraan, mengapa harus mengharap mendapat bantuan PKH. Lagian uang hasil kerja dari tangan sendiri akan terasa lebih nikmat dan membanggakan dari sekedar pemberian.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Sumber Informasi

PKK Desa Kemlagi : Gerakan 1 Rumah 1 Ecobrick

ilustrasi
www.kemlagi.desa.id - Permasalahan mengenai sampah plastik tiada pernah ada habisnya. Sampah plastik merupakan sumber utama penumpukan sampah di Indonesia, terlebih plastik adalah sampah yang sulit diuraikan dalam kurun waktu 1000 tahun.

Belum lagi, pemusnahan plastik dengan cara dibakar juga akan menimbulkan permasalahan lain, seperti pencemaran udara.
Kegiatan Ecobrick di Pos PAUD Bhakti Pertiwi Desa Kemlagi
Ecobricks adalah teknik mengolah sampah plastik menjadi sebuah benda yang bermanfaat. Kegiatan ini dapat membantu mengurangi menumpuknya sampah plastik. 
Sosialisasi Gerakan 1 Rumah 1 Ecobrick di Kemlagi Selatan
Caranya cukup mudah dengan cara memasukan plastik atau sachet ke dalam botol plastik , lalu padatkan hingga mengisi semua ruang botol.

Botol plastik yang sudah terisi tersebut bisa dikembangkan menjadi meja, kursi, bahkan bisa di susun menjadi sebuah bangunan.
Mari lakukan hal sederhana ini sekarang, dimulai dari rumah kita sendiri
Dengan ecobrick, sampah-sampah plastik ini akan tersimpan terjaga di dalam botol sehingga tidak perlu dibakar, menggunung, tertimbun dan lain-lain.
Salma-pun siap setor ecobrick
Gerakan 1 Rumah 1 Ecobrick oleh PKK Desa Kemlagi dilakukan sebagai langkah awal dalam upaya bijak mengelola sampah. 
Setor botol ecobrick yang sudah padat
Setiap Rumah akan mengolah sampah plastik nya menjadi Ecobrick dengan berat standar yaitu sekitar 200 gr untuk botol 250 ml dan sekitar 800 gr untuk botol 1,5 lt. Botol yang sudah padat ini akan dikumpulkan dan nantinya akan dijadikan meja kursi Ecobrick.
Pos PAUD Bhakti Pertiwi Desa Kemlagi membuat ecobrick
Gerakan ini merubah kebiasaan kita dalam memperlakukan sampah plastik. Harapannya gerakan ini akan menjadi kebiasaan yang baik bagi seluruh keluarga di Desa Kemlagi dan terus akan dilakukan.

Ditulis oleh Ibu Nyta Apriantini-Ketua TP PKK Desa Kemlagi
Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi


Kamis, 16 Januari 2020

Menuju Kelompok Dasa Wisma Yang Berdaya

Foto bersama TP PKK Desa Kemlagi dan Kader Dasa Wisma se Desa Kemlagi
www.kemlagi.desa.id - Dasa Wisma merupakan kelompok ibu-ibu yang terdiri atas 10-20 keluarga yang bertetangga untuk mempermudah berjalannya suatu program. Dasa wisma ada di setiap RT. Salah satu kegiatan dasa wisma adalah meningkatkan kesehatan keluarga.

Secara umum tujuan dari kegiatan tersebut yang berbasis masyarakat adalah terciptanya sistem kewaspadaan dan kesiapsiagaan dini di masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya penyakit dan masalah-masalah kesehatan yang akan mengancam dan merugikan masyarakat yang bersangkutan.

Dasawisma sebagai kelompok terkecil dari kelompok-kelompok PKK memiliki peran strategis mewujudkan keluarga sejahtera. Untuk itu, di harapkan agar Dasawisma menjadi ujung tombak pelaksanaan 10 program pokok PKK dan program pemerintah karena sebagai mitra.
Kader Dasa Wisma sedang ikuti pelatihan
Sejalan dengan peran strategis tersebut, Pemerintah Desa Kemlagi menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader Dasa Wisma Desa Kemlagi pada hari Rabu, 15 Januari 2020 bertempat di Balai Desa Kemlagi.
Ketua Dasa Wisma RW, Ketua Dasa Wisma RT, Kader Dasa Wisma
dan Pengurus PKK Desa Kemlagi sedang ikuti pelatihan 
Peserta sejumlah 60 orang yang terdiri dari Ketua Dasa Wisma RW, Ketua Dasa Wisma RT, Kader Dasa Wisma, dan Pengurus PKK Desa Kemlagi.
Ibu Nyta Apriantini-Ketua TP PKK Desa Kemlagi membuka kegiatan, memberikan motivasi, juga memandu permainan kelompok untuk kekompakan, kerjasama, dan kepemimpinan. 

Pembukaan dilakukan oleh ibu Nyta Apriantini selaku Ketua TP PKK Desa Kemlagi sekaligus memberikan motivasi, juga memandu permainan Kelompok untuk kekompakan, kerjasama, dan kepemimpinan.
Ibu Siti Lam'ah-Pokja IV PKK Desa Kemlagi sedang berikan materi pelatihan
Acara kedua dipandu oleh ibu Siti Lam'ah dari Pokja IV PKK Desa Kemlagi yang memberikan materi terkait tupoksi Dasa Wisma, struktur, pola kerja, sekaligus administrasi pelaporan.

Semangat yang dibawa pada setiap acara PKK adalah meminimalisir sampah dengan kemasan yang ramah lingkungan berupa kemasan snack yang bisa dipakai kembali, meminimalisir sampah plastik dari kemasan air minum dengan penggunaan gelas, kemasan daun yang ramah lingkungan, juga pembuatan ecobrik sebagai upaya kita mengurangi sampah plastik.
Antusiasme ibu-ibu kader ikuti pelatihan
Harapannya, Dasa Wisma PKK bukan saja menjadi pengumpul data, penyuluh, dan memberi informasi, akan tetapi juga menjadi penggerak di masyarakat.

Dengan begitu Keberadaan dasawisma akan mempermudah koordinasi dan jaringan, sehingga program-program PKK maupun yang melibatkan PKK dapat berjalan tepat sasaran.

Kegiatan pelatihan ini bisa juga diakses di chanel youtube Desa Kemlagi

Ditulis oleh ibu Nyta Apriantini-Ketua TP PKK Desa Kemlagi

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi