Minggu, 09 Juni 2019

Keutamaan dan Tanggung Jawab Dzurriyah Nabi Muhammad SAW

Makam Pangeran Bulu/Mbah Suwahyu Jati (Cucu Sunan Giri)
lokasi Desa Jolotundo Kec.Jetis Kab.Mojokerto
Foto by Iwan Abdillah - Camat Jetis
 
www.kemlagi.desa.id - Beberapa waktu yang lalu, salah satu koran di Jawa Timur mempublikasikan tentang keturunan Sunan Giri yang ada didaerah Mojokerto.  Tentunnya keturunannya kalau kita tarik garis keatas, maka sampailah pada baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk menambah pengetahuan kita  tentang hal tersebut, maka tidak ada salahnya jika mempelajari tentang dzurriyah Nabi Muhammad SAW.


Apa Itu Dzurriyah ?
Kata dzurriyah berasal dari kata kerja dzara artinya mencipta dan berarti juga membanyakan. Atau bisa jadi di ambil dari kata kerja dzara artinya terbang dan mencecer. Atau boleh bisa di ambil dari kata dzarara artinya anak-anak kecil.
Kata dzurriyah di pergunakan untuk arti anak-anak dan keturunan hingga hari kiamat,tidak terbatas hanya pada anak langsung.

Kekhususan Para Dzurriyah Nabi SAW

  1. KEKHUSUSAN YANG PERTAMA : Diharamkan menerima zakat atas mereka
  2. KEKHUSUSAN YANG KEDUA : Mereka adalah manusia termulia dari sisi nasab dan garis keturunannya
  3. KEKHUSUSAN YANG KETIGA : Bahwa garis keturunan, nasab mereka dengan rasulullah saw akan tetap bersambung dan bermanfaat di dunia dan di akhirat
  4. KEKHUSUSAN YANG KEEMPAT : Mereka sah di sebut putra-putri rasulullah saw
  5. KEKHUSUSAN YANG KELIMA : Bahwa memandang wajah dzurriyah nabi saw adalah ibadah
  6. KEKHUSUSAN YANG KEENAM : Bahwa mencintai dan menghormati mereka demi rasulullah saw adalah kewajiban setiap muslim
  7. KEKHUSUSAN YANG KETUJUH : Berbuat baik kepada mereka akan langsung di balas rasullah saw kelak di hari kiamat
  8. KEKHUSUSAN YANG KEDELAPAN: Bahwa mncintai mereka dapat memanjangkan umur dan memutihkan wajah kelak di hari kiamat
Dan mereka menyamai dengan rasullah dalam beberapa hal :

  1. dalam shalawat dalam tasyahud
  2. dalam salam
  3. dalam penyucian
  4. di haramkannya menerima zakat
  5. dalam kewajiban untuk di cintai
Salah Satu Keutamaan Rasul Berupa Keturunanya

Dengan kewafatannya Nabi Muhammad SAW maka kita beriman dengan ketetapan Allah SWT bahawa tiada lagi Nabi dan Rasul selepas baginda. Dalam lain perkataan, tiada lagi kesinambungan pembawa obor kemuliaan keluarga nubuwwah bertaraf Nabi dan Rasul selepas Rasulullah SAW. Justru timbul beberapa persoalan. Antaranya, adakah lagi rangkaian salasilah dari keturunan atau zuriat Nabi Muhammad SAW di kalangan umat manusia pada hari ini? Dan kalaupun ada, apakah masih ada lagi bibit-bibit kemuliaan pada keturunan baginda ?

Tidak ada alasan sama sekali untuk meragukan bahawa masih adanya zuriat atau apa yang Rasulullah SAW sebut sebagai ‘itrati’ (keturunanku) dizaman ini. Zuriat ini turut mewarisi kemuliaan dan keutamaan yang tersendiri pula. Bahkan ciri-ciri ini akan sentiasa kekal pada cucu-cicit baginda, Insya Allah sehingga datangnya Hari Kiamat. Fakta ini berdasarkan dalil Al-Quran dan Al-Hadist yang sahih.

Semasa baru bermulanya kedatangan Islam di bumi Mekah, Rasulullah SAW serta para sahabat baginda menghadapi berbagai ujian dalam bentuk cemoohan, siksaan dan boikot dari puak-puak musyrikin yang mahu mereka meninggalkan Agama Islam. Sedang baginda menghadapi tekanan yang begitu hebat dari semua arah, Abdullah, putera Nabi SAW wafat dalam usia yang masih kecil, dan ini begitu menghibakan hati Nabi.

Mendengar berita kewafatan putera Rasulullah SAW itu, puak-puak Quraysh berasa begitu gembira dan melaung-laungkan “Muhammad adalah orang abtar (lelaki yang bakal tidak berketurunan), Muhammad tidak mempunyai putera, lantaran itu dia tidak akan memperolehi anak cucunya lagi. Ini akan melenyapkan nama beliau setelah wafat nanti.” Berikutan dengan peristiwa itu, Allah SWT telah mewahyukan Surah Al-Kautsar: “ Sesungguhnya Kami telah anugerahkan kepadamu nikmat yang amat banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu, dan sembelihlah (ternak kurban). Sungguhlah, orang yang membencimu itulah orang yang abtar (terputus keturunan).”

Ayat ini diwahyukan bagi menenangkan hati dan memantapkan tekad Rasulullah SAW dengan menegaskan bahawa anugerah rahmat Allah SWT yang tertinggi, adalah darjat nubuwwah (kerasulan) dan Rahmatun-Lil-‘Alameen (pembawa rahmat bagi sekelian alam). Firman Allah SWT dalam ayat di atas akhirnya terbukti dengan hakikat bahawa setelah lebih daripada 1,400 tahun, bukan sahaja terdapat berjuta-juta umat Islam yang kasih serta bangga menjadi umat Nabi Muhammad SAW, tetapi juga membuktikan keturunan Rasulullah SAW masih tetap berkembang biak di mana-mana pun di muka bumi ini.

Melalui cucu-cucu Rasulullah SAW, iaitu Al-Hassan dan Al-Hussein, zuriat baginda tetap diberi kesinambungan dan keutamaan oleh Allah SWT sehinggalah di penghujung zaman kelak dengan kemunculan Imamul Al- Mahdi yang juga bernasab dan berzuriat dari baginda sendiri. Sebuah Hadits Sahih riwayat Imam Ahmad bin Hambal menyebut : “Kutinggalkan di tengah kalian dua pusaka (peninggalan): Kitabullah sebagai tali terentang antara langit dan bumi, dan keturunanku…Ahli-Baitku. Sungguhlah keduaduanya itu tidak akan terpisah hingga kembali kepadaku di Haudh (Telaga Nabi di Syurga).”

Sabda Rasulullah SAW “ Jika dunia ini hanya tinggal sehari sahaja nescaya Allah akan bangkitkan seorang lelaki dari keluargaku yang akan memenuhinya dengan keadilan sebagaimana ia telah dipenuhi dengan kekejaman.” (HR Abu Dawud & At-Tarmidzi) Dari Ali bin Abi Thalib, sabda Rasulullah SAW : “Mahdi ialah dari kami ahlul-bait, Allah membawakan kebaikan dengannya pada satu malam.”

Wallahu A'lam

Sumber:

  1. https://banihasyim.wordpress.com/
  2. https://radarmojokerto.jawapos.com/
Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Kamis, 30 Mei 2019

Tahapan Pilkades Serentak Tahun 2019

ilustrasi
www.kemlagi.desa.id - Kalau beberapa hari yang lalu kita memaparkan tentang persyaratan bakal calon kepala desa maka pada kesempatan kali ini Panitia Pemilihan Kepala Desa Kemlagi akan membahas Tahapan Pilkades Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Mojokerto yang merupakan pijakan bagi desa-desa di Kabupaten Mojokerto yang akan selenggarakan Pemilihan Kepala Desa.

Dasar Pelaksanaan

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
  3. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 83 Tahun 2018.
Tahap Persiapan

  1. Rapat Koordinasi Persiapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 Tingkat Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kades Tingkat Kabupaten Mojokerto dan Penyampaian Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Mojokerto Tahun 2019, bulan Maret/April 2019;
  2. Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pilkades melalui SK Bupati, bulan Maret/April 2019;
  3. Penyampaian informasi hari dan tanggal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (bulan April/Mei 2019);
  4. Sosialisasi dan penyampaian informasi hari dan tanggal pelaksanaan Pilkades (pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan per eks Pembantu Bupati), tanggal 29,30 April - 2,3 Mei 2019;
  5. Pembentukan Panitia Pemilihan Desa oleh BPD, tanggal 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 31 Mei 2019 (15 hari kerja);
  6. Penyusunan perencanaan biaya Pilkades oleh Panitia diajukan ke Bupati melalui Camat, tanggal 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 ,28 Juni - 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 Juli 2019 ( 30 hari kerja);
  7. Penyusunan dan penetapan Tata Tertib Pilkades oleh Penitia dan dikonsultasikan ke BPD dan Kecamatan, tanggal 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 Juni - 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 Juli 2019 (30 hari kerja);
  8. Panitia mengirimkan SK Panitia Pemilihan Desa ke Camat, tanggal 19 Juli 2019;
  9. Camat mengirimkan SK Panitia Pemilihan Desa ke Bupati dan DPMD, tanggal 22 Juli 2019.
 Tahap Pencalonan

  1. Pengumuman, pendaftaran dan persyaratan Bakal Calon Kades, tanggal 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 Juli - 1 Agustus 2019 (9 hari kerja);
  2. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan serta pemgumuman calon yang berhak dipilih, tanggal 2 s/d 29 Agustus 2019 (20 hari kerja);
  3. Panitia pemilihan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, tanggal 2, 5, 6, Agustus 2019 (3 hari kerja);
  4. Penitia pemilihan melakukan klarifikasi penelitian kelengkapan dan administrasi Bakal Calon Kades, tanggal 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 Agustus 2019 (16 hari kerja);
  5. Seleksi tambahan apabilan Bakal Calon Kades yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 lima) orang, meliputi : pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia, taanggal 28 Agustus 2019 (1 hari kerja);
  6. Penetapan Bakal Calon Kades menjadi Calon Kades yang berhak dipilih oleh Panitia Pemilihan, tanggal 29 Agustus 2019 (1 hari kerja);
  7. Pengumuman Calon Kades yang berhak dipilih, tanggal 29 Agustus 2019 (1 hari kerja).
Perpanjangan Tahap Pencalonan

  1. Pada pendaftaran pertama ternyata belum ada Bakal Calon Kades atau hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon Kades, Panitia memperpanjang waktu penjaringan selama 7 (tujuh) hari, tanggal 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12 Agustus 2019 (7 hari kerja);
  2. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan serta pengumuman calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja, tanggal 13 Agustus s/d 9 September 2019 (20 hari kerja), terbagi beberapa tahapan sebagai berikut :
  3. Panitia pemilihan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, tanggal 13, 14, 15 Agustus 2019 (3 hari kerja);
  4. Panitia pemilihan melakukan klarifikasi pemelitian kelengkapan dan keabsahan adminsitrasi Bakal Calon Kades, tanggal 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 Agustus - 2, 3, 4, 5, 6 September 2019 (16 hari kerja);
  5. Seleksi tambahan apabila Bakal Calon Kades yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, meliputi : pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, tingkat usia, tanggal 6 Serptember 2019;
  6. Penetapan Bakal Calon Kades menjadi Calon Kades yang berhak dipilih oleh Panitia pemilihan, tanggal 9 September 2019 (1 hari kerja);
  7. Pengumuman Calon Kades yang berhak dipilih, tanggal 9 September 2019.
Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon Kades Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Kurang Dari 2 (Dua) Orang

  1. Perpanjangan waktu pendaftaran Bakal Calon Kades yang tidak memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang waktu 20 hari kerja, tanggal 30 Agustus - 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 September 2019 (20 hari kerja);
  2. Panitia pemilihan melakukan klarifikasi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Bakal Calon Kades oleh Panitia waktu 7 hari kerja, tanggal 27, 30 September - 1, 2, 3, 4, 7 Oktober 2019 (7 hari kerja);
  3. Panitia pemilihan melakukan klarifikasi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Bakal Calon Kades, tanggal 27, 30 September - 1, 2, 3, 4, 7 Oktober 2019 (7 hari kerja);
  4. Seleksi tambahan apabila Bakal Calon Kades yang memnuhi persyaratan lebih dari 5 lima) orang, tanggal 27, 30 September - 1, 2, 3, 4, 7 Oktober 2019 (7 hari kerja);
  5. Penetapan Calon Kades yang berhak dipilih disertai dengan penentuan Nomor Urut melalui undian secara terbua oleh Panitia Pemilihan, tanggal 7 Oktober 2019;
  6. Pengumuman Calon Kades yang berhak dipilih, tanggal 7 Oktober 2019.
Tahapan Pendaftaran dan penetapan Pemilih Pilkades

  1. Pendaftaran Pemilih 20 (dua puluh) hari kerja sejak dibukanya pendaftaran, tanggal 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 Juli - 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 Agustus 2019;
  2. Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) paling lama 7 hari kerja, tanggal 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 Agustu 2019;
  3. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) selama 3 (tiga hari) kerja, tanggal 28, 29, 30 Agustus 2019;
  4. Pemutakhiran DPS sekaligus pencatatan Data Pemilih Tambahan selama 3 (tiga) hari kerja, tanggal 2, 3, 4, September 2019; 
  5. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan selama 3 (tiga) hari kerja, tanggal 5, 6, 7 September 2019;
  6. Penetapan Daftar Pemilih Tetap selama 3 (tiga) hari kerja, tanggal 10, 11, 12 September 2019;
  7. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap selama 3 (tiga) hari kerja, tanggal 13, 16, 17 September 2019.
Ikrar, Kampanye dan Masa Tenang

  1. Melakukan ikrar bersama sebelum kampanye, tanggal 14 Oktober 2019 (1 hari kerja);
  2. Kampanye penyampaian Visi dan Misi Calon Kades 3 (tiga) hari kerja, tanggal 15, 16, 17 Oktober 2019;
  3. Masa Tenang 3 (tiga) hari kerja, 18, 21, 22 Oktober 2019;
  4. Pelepasan atribut kampanye, tanggal 18 Oktober 2019.
Tahapan Pemungutan Suara

  1. Pemungutan Suara, tanggal 23 Oktober 2019.
Tahapan Penetapan

  1. Panitia menyampaikan hasil pemilihan kepada BPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja, tanggal 24, 25, 28, 29, 30, 31 Oktober - 1 Nopember 2019;
  2. BPD menyampaikan hasil pemilihan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja, tanggal 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 Nopember 2019;
  3. Penerbitan Pengesahan Keputusan Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja, tanggal 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 Nopember - 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26 Desember 2019;
  4. Pelantikan Kepala Desa Terpilih selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterbitkan Keputusan Bupati, tanggal 27, 30, 31 Desember - 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 Januari 2020 - 3, 4, 5, 6, 7 Pebruari 2020.
Dikabarkan atas kerja sama Panitia Pemilihan Kepala Desa Kemlagi dengan Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Rabu, 29 Mei 2019

Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa

ilustrasi
www.kemlagi.desa.id - Seperti kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2019 ini sebanyak 253 desa yang ada di Kabupaten Mojokerto akan menggelar pemilihan kepala desa serentak. Hal tersebut sebagai mana tertuang dalam Keputusan Bupati Mojokerto No. 188.45/256/416-012/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Kades Serentak Tahun 2019, bahwa pemungutan suaranya akan dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2019.

Sementara itu untuk kepanitiaan Pilkades di Desa Kemlagi sudah di dilantik dan ditetapkan dengan Keputusan BPD Desa Kemlagi Nomor 5/BPD/2019 tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Kemlagi yang ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2019.

Baca juga Panitia Pilkades Desa Kemlagi dilantik

Lalu apa saja persyaratannya jika ingin mendaftar sebagai calon kepala desa ? Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 83 Tahun 2018, khususnya pasal 12 ayat (7) adalah sebagai berikut :
  1. surat permohonan pencalonan Kepala Desa yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan dengan bermaterei cukup;
  2. surat pernyataan bermaterai cukup dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Desa yang meliputi:
    • bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    • memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
    • bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
    • tidak sedang menjadi Pengurus Partai Politik atau bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Politik apabila yang bersangkutan menjadi Kepala Desa;
    • dalam hal Bakal Calon Kepala Desa pernah dijatuhi pidana penjara dan setelah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara, harus membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan pelaku kejahatan berulang-ulang.
  3. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon Kepala Desa;
  4. surat keterangan dari Pengadilan Negeri tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon Kepala Desa;
  5. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;
  6. surat keterangan dari camat dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  7. surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian setempat;
  8. salinan ijazah pendidikan format dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
  9. salinan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
  10. salinan kartu tanda penduduk;
  11. daftar riwayat hidup yang ditulis tangan oleh yang bersangkutan;
  12. pas photo hitam putih ukur 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar;
  13. pas photo berwarna ukur 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar;
  14. surat keterangan bebas narkoba dari Badan Narkotika Nasional (BNN) terdekat;
  15. surat pernyataan sanggup berdomisili di desa setempat apabila terpilih sebagai Kepala Desa sampai dengan habis masa jabatannya dengan bermaterai;
  16. surat ijin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari PNS atau anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia;
  17. bagi Kepala Desa yang mencalonkan kembali selain memenuhi persyaratan angka 1 s/d 15 juga melampirkan :
    • Surat permohonan cuti kepada Bupati; dan
    • Surat cuti dari Bupati.
  18. Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa selain memenuhi persyaratan angka 1 s/d 15 juga melampirkan :
    • Surat permohonan cuti kepada Kepala Desa.
    • Surat cuti dari Kepala Desa (dalam hal Kepala Desa tidak memberikan cuti dalam jangka waktu 3 hari setelah permintaan cuti dari Perangkat Desa disampaikan kepada Kepala Desa, maka dianggap yang bersangkutan sudah mendapat ijin dari Kepala Desa).
    • Surat pernyataan akan mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa apabila terpilih sebagai Kepala Desa.
    • Surat pernyataan siap mendukung dan melaksanakan tugas dibawah kepimpinan Kepala Desa Terpilih apabila tidak menjadi Kepala Desa Terpilih.
  19. bagi BPD mencalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa selain memenuhi persyaratan angka 1 s/d 15 juga melampirkan surat pengunduran diri sebagai anggota BPD.
Sumber: Perbup Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Mojokerto Nomor 83 Tahun 2018.
    Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

    Senin, 27 Mei 2019

    Selamat Menjalankan Tugas Panitia Pilkades Desa Kemlagi 2019

    Panitia Pilkades Desa Kemlagi Tahun 2019 sedang dilantik oleh Ketua BPD Desa Kemlagi, H. Mashudan, SH
    www.kemlagi.desa.id - Pada hari Kamis, 23 Mei 2019 bertempat di Balai Desa Kemlagi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kemlagi telah menyelenggarakan Musyawarah BPD guna melaksanakan sosialisasi dan pembentukan Panitia Pilkades Tahun 2019.
    Sambutan Kepala Desa Kemlagi, Abd. Wahab, SE
    Musyawarah ini merupakan amanat dari Pasal 4 Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2018, bahwa (dalam pasal 4 tersebut): 
    1. BPD membentuk Panitia Pemilihan ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan atau setelah adanya penyampaian informasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
    2. Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seksi pelaksanaan dan seksi pengawasan.
    3. Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah BPD yang ditetapkan dengan Keputusan BPD sebagaimana bentuk contoh tercantum dalam Lampiran angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
    4. Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan elemen masyarakat serta Camat atau pejabat yang ditunjuk sebagai fasilitator.
    Sambutan Camat Kemlagi yang diwakili oleh Sekcam Kemlagi, H. Wujud, SH
    Sebagaimana ketentuan dalam peraturan diatas, dalam musyawarah tersebut BPD Desa Kemlagi mengundang Camat Kemlagi, Danramil Kemlagi, Kapolsek Kemlagi, Kepala Desa beserta perangkat, Tokoh Masyarakat, Ketua RT/RW, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda yang kesemuanya tetap memperhatikan keterwakilan masing-masing wilayah.
    Sambutan Ketua BPD Desa Kemlagi, H. Mashudan, SH
    Pada kesempatan tersebut Camat Kemlagi yang diwakili oleh Sekretaris Kecamatan Kemlagi, H. Wujud, SH menyampaikan bahwa sesuai aturan yang ada maka untuk Daftar Pemilih nantinya akan dibagi per masing-masing lingkungan atau RW, Desa Kemlagi ada 4 (empat) RW. Demikian juga nantinya pada waktu pemungutan suara, juga terdiri dari 4 (empat) kotak suara dan minimal ada 4 (empat) bilik suara, lanjut H. Wujud, SH.
    Pelantikan dan pengambilan sumpah panitia oleh Ketua BPD Desa Kemlagi, H. Mashudan, SH
    Pada musyawarah tersebut setelah disepakati terbentuknya panitia, yang untuk Desa Kemlagi sebanyak 16 (enam belas) orang,  maka langsung pada malam itu juga panitia dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua BPD Desa Kemlagi, H. Mashudan, SH.

    Susunan Panitia Pilkades Desa Kemlagi Tahun 2019
    Sumber data : Keputusan BPD Desa Kemlagi Nomor 5/BPD/2019
    Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas :
    • merencanakan anggaran Pemilihan Kepala Desa;
    • merencanakan jadwal pemilihan kepala desa;
    • merencanakan jumlah dan lokasi TPS;
    • merencanakan pembuatan tata tertib Pemilihan Kepala Desa;
    • merencanakan kegiatan penjaringan penelitian kelengkapan persyaratan adminsitrasi dan klarifikasi;
    • menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
    • merencanakan pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
    • menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya; 
    • merencanakan mekanisme pengawasan terhadap pelanggaran jalannya pemilihan, meliputi memberikan teguran sampai dengan peringatan;
    • memberi batasan kewenangan dalam hal menjadi mediator penyelesaian perselisihan yang timbul selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yaitu dengan tetap mengedepankan penyelesaian musyawarah dalam penyelesaian masalah; dan
    • merencanakan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan tugas Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
    Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

    Senin, 20 Mei 2019

    Pisah dan Sambut BPD Desa Kemlagi

    Ketua Panitia, Bpk Sumaryono, SH saat sampaikan laporan
    www.kemlagi.desa.id - Bertempat di Balai Desa Kemlagi telah dilangsungkan acara pisah dan sambut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kemlagi Periode 2013-2019 yg sudah berakhir masa bhaktinya dan Periode 2019-2025 yang sudah mulai melaksanakan bhaktinya.
    Penyerahan SK Pemberhentian BPD Periode 2013-2019
    Acara ini digelar pada malam hari setelah shalat tarawih pada hari Sabtu, 18 Mei 2019 yang dihadiri oleh Kepala Desa Kemlagi beserta perangkatnya, Panitia Pengisian Keanggotaan BPD, Ketua dan Anggota BPD Periode 2013-2019 dan Ketua dan Anggota BPD Periode 2019-2025.
    Penyerahan Stempel BPD dari Ketua BPD yang lama Bpk Syamsul Arif kepada Ketua BPD yang baru H. Mashudan, SH



    Disamping acara pisah dan sambut BPD, pada kesempatan tersebut juga disampaikan Laporan Pertanggungjawaban Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Periode 2019-2025 yang disampaikan oleh ketuanya, Bapak Sumaryono, SH.

    Pengisian Keanggotaan BPD Desa Kemlagi bisa juga dilihat di akun https://youtu.be/LE4RegEjqlw
     
    Kepala Desa Kemlagi, Bpk Abd. Wahab, SE menyampaikan terima kasih kepada panitia yg telah melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga gelaran pengisian keanggotaan BPD berjalan lancar dan sampai mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak.
    Undangan yg menyaksikan pisah sambut BPD
    Lebih lanjut Kades Kemlagi ini juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada BPD Periode 2013-2019 dan selamat datang, selamat mengemban tugas kepada BPD Periode 2019-2025.

    Sementara itu Ketua BPD Periode 2013-2019 Bpk Syamsul Arif mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang terjalin baik selama ini dengan Pemerintah Desa. Juga Ketua BPD Periode 2019-2025 H. Mashudan SH menyampaikan semoga kerja sama yg baik ini tetap berlanjut meskipun tugas BPD yang baru ini sudah dihadapkan dengan pembentukan panitia Pilkades dan di lanjut dengan Pilkades secara serentak di tahun 2019 ini.

    Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi.


    Minggu, 12 Mei 2019

    Enam Poin Penting Tahapan Pilkades Serentak Tahun 2019


    Suhartono (Sekretaris DPMD Kab.Mojokerto) berikan sosialisasi tupoksi BPD di Kec.Kemlagi
    www.kemlagi.desa.id - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2019 di Kabupaten Mojokerto, bakal digelar serentak. Sebanyak 253 desa dipastikan menggelar Pilkades.

    Seluruh tahapan Pilkades sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 tahun 2018 tentang perubahan atas Perda Kab Mojokerto No. 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.

    Kepala DPMD Kabupaten Mojokerto, Drs. Ardi Sepdianto, M.M.menjelaskan tahapan Pilkades serentak tahun ini semestinya sudah dimulai Maret lalu hingga Desember 2019 nanti. Bulan April merupakan tahapan sosialisasi pada seluruh jajaran Muspika, Kepala Desa, dan Ketua BPD. “Sedikitnya ada enam  tahap utama,” ujarnya.

    Pertama, tahap persiapan. BPD harus membentuk panitia Pilkades selambat-lambatnya pada 31 Mei 2019. Selain itu, harus menyusun rencana pembiayaan, penerbitan SK Panitia Pilkades hingga penetapan tata tertib Pilkades.

    Seluruh berkas itu harus dikirimkan ke Bupati melalui Camat. Pada tahap persiapan ini harus sudah terlaksana paling lambat tanggal 19 Juli 2019. Karena Camat juga harus mengirimkan berkas itu ke Bupati dan DPMD Kabupaten Mojokerto.

    Kedua, tahap pencalonan. Panitia Pilkades harus mengumumkan, melaksanakan pendaftaran, dan melakukan verifikasi dan klarifikasi atas berkas bakal calon kepala desa. Pada tahap ini diperkenankan melakukan perpanjangan waktu apabila belum terdapat bakal calon kepala desa atau hanya ada 1 (satu) pendaftar saja.

    Ketiga, yaitu tahap pendaftaran dan penetapan pemilih pada pemungutan suara Pilkades. Tahapan ini harus dilaksanakan sejak Agustus hingga paling lambat tanggal 17 September 2019.

    Keempat, adalah tahap ikrar, kampanye, dan masa tenang. Alokasi waktunya antara tanggal 14 – 18 Oktober 2019. Pencopotan seluruh atribut kampanye dan masa tenang, menjadi bagian dari tahapan keempat ini.

    Kelima, merupakan tahap Pemungutan Suara. Dalam Pilkades serentak, pemungutan suara akan dilakukan secara bersama-sama dari 253 desa, yaitu pada Rabu Legi, 23 Oktober 2019.

    Panitia Pilkades dapat membuat TPS lebih dari 1. Hal itu disesuaikan dengan wilayah desa yang terdiri dari dukuhan-dukuhan atau beberapa dusun. Ini sebagai solusi efisiensi dan efektifitas pemungutan suara pada Pilkades.

    Keenam tahapan penetapan. Panitia Pilkades menyampaikan hasil pemilihan kepada BPD paling lambat 7 hari setelah pemungutan suara. BPD akan menyampaikan hasil Pilkades kepada Bupati melalui Camat setempat. Penetapan, penerbitan SK dan Pelantikan Kades terpilih oleh Bupati, paling lambat terjadi pada kisaran Januari – Februari 2020.

    Sumber: https://inilahmojokerto.com/
    Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

    Kamis, 09 Mei 2019

    Menkominfo Prediksi Pemilu 2024 Bisa Dilakukan Secara Elektronik

    Menkominfo - Rudiyantara
    www.kemlagi.desa.id - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memprediksi penerapan teknologi pemungutan suara elektronik (e-voting) bisa mulai diterapkan pada Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) 2024.

    Namun ada sejumlah hal yang harus dipersiapkan agar e-voting benar-benar bisa dilakukan.

    1. Perlu ada kepastian akses dan sistem

    Menurutnya e-voting diterapkan, perlu ada kepastian dari sisi akses dan sistem, salah satunya registrasi kartu prabayar yang sudah menyeluruh.

    Untuk itu, Kominfo saat ini fokus menyelesaikan registrasi prabayar. Sementara pengembangan sistem ada di tangan BPPT.

    "Akses dulu kemudian sistemnya, registrasi prabayar. Sekarang registrasi prabayar masih terus kami benahi, belum 100 persen selesai registrasi prabayar," ujarnya.

    2. Bergantung pada KPU

    Rudiantara mengatakan, mungkin e-voting belum bisa langsung dilakukan di seluruh Indonesia. Sebab, hal tersebut bergantung pada KPU.

    "Kalau kita mau e-voting, kita harus memastikan aksesnya sudah bisa di ponsel. Mungkin 2024 ada beberapa, tergantung KPU yang mengatur Pilkada dulu," ujar dia di Jakarta, Rabu malam.

    3. Ide pemilu berbasis elektronik sudah ada sejak 2009

    Sebelumnya, ide melaksanakan pemilu berbasis elektronik telah ada sejak 2009. Saat itu, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi Bupati Jembrana, I Gede Winasa, terhadap pasal 88 UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintah Daerah.

    Kementerian Dalam Negeri menilai teknologi bisa menjadi salah satu solusi meminimalkan kerumitan pemilihan umum serentak di Indonesia.

    E-voting sebenarnya sudah diterapkan di sejumlah negara di antaranya Brasilia, Meksiko, India, Filipina, Korea Selatan, Australia, dan Belanda.

    Sumber : https://www.idntimes.com/
    Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

    Rabu, 08 Mei 2019

    Kabar Dari Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang

    Cafe Sawah Desa Pujon Kidul
    www.kemlagi.desa.id - Keberhasilan Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang dalam mengelola dana desa mendapat acungan jempol dari berbagai kalangan.

    Dana desa yang digunakan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), telah berhasil menyulap desa ini menjadi lokasi wisata yang menyedot ribuan pengunjung setiap harinya.

    Dimulai dengan program inovasi desa yang awalnya bertujuan untuk mensejahterakan para petani, namun ternyata  berdampak positif serta menghasilkan multiflyer effect atau efek domino yang kemudian merambah ke sektor lainnya, sehingga kesejahteraan seluruh warga desa di Pujon Kidul meningkat tajam.

    Kepala Desa Pujon Kidul, Udi Hartoko mengatakan, BUMDes yang ia kelola tersebut telah berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) hingga lebih dari Rp1,3 Miliar pada tahun 2018. Padahal sebelumnya, PADes pujon kidul hanya berkisar Rp30-40 juta per tahun. Tahun ini, iya meyakini mampu meraih PADes hingga Rp2,5 Miliar.

    “Tahun 2011 saat saya baru menjadi Kepala Desa, PADes kita hanya berkisar antara Rp20-30 juta per tahun. Ada peningkatan signifikan ketika kita mulai mengelola dana desa. Kita mendirikan BUMDes, kita manfaatkan potensi, kita gerakkan seluruh masyarakat. Tahun 2017 PADes kita meningkat menjadi Rp162 juta, tahun 2018 Rp 1 Miliar lebih, langsung melonjak drastis,” ujarnya.

    Desa Wisata Pujon Kidul memiliki ragam wahana menarik dengan nuansa asri perdesaan, seperti cafe sawah, panen hasil pertanian, memerah susu sapi, kolam renang untuk anak-anak, off road, hingga wisata berkuda.

    Tak hanya itu, Desa Wisata ini juga memiliki banyak spot selfie yang sangat menarik. Wisatawan yang berkunjung pun tak sedikit jumlahnya, rata-rata 3.000 pengunjung saat hari kerja dan 5.000 pengunjung saat hari libur.

    “Luas Desa Pujon Kidul 330 Hektare. Tanaman masyarakat kita jadikan wisata petik apel, wisata petik sayur, sehingga hasil pertanian warga juga menjadi mahal harganya. Di desa ini juga banyak yang berprofesi sebagai peternak (sapi perah). Kita ingin ada nilai tambah untuk peternak ini. Kemudian kita ingin meningkatkan derajat petani dan peternak. Ketika orang kota datang ke peternak untuk memerah sapi, masyarakat desa bangga karena anak kota belajar dengan masyarakat desa,” ujarnya.

    Udi mengatakan, prinsipnya dalam mengembangkan BUMDes tak hanya bagaimana BUMDes dapat meningkatkan omzet dan PADes. Menurutnya, prinsip utamanya adalah bagaimana BUMDes dapat memberikan dampak kepada aktifitas ekonomi masyarakat.

    Sejak berdirinya Desa Wisata ini, masyarakat memiliki ragam usaha tambahan seperti homestay, sewa kuda, wisata pertanian, wisata ternak, dan sebagainya.

    “Jangan sampai BUMDes besar, masyarakat tidak bergerak. Jangan sampai jalan lurus, bagus, tetapi urbanisasi masif, kemiskinan tidak menurun, pengangguran juga demikian. Tapi bagaimana BUMDes ini berjalan bersama masyarakat menata ekonomi yang memberikan dampak lebih luas kepada masyarakat,” ujarnya.

    Ia mengatakan, keputusan mendirikan BUMDes berawal dari hasil pemetaan desa terkait kebutuhan pembangunan desa yang mencapai Rp21 Miliar. Kebutuhan tersebut menuntut desa untuk memiliki PADes yang tinggi, sehingga tak hanya mengandalkan dana desa.

    Berangkat dari permasalahan tersebut dalam forum musyawarah desa, perangkat desa bersama masyarakat sepakat untuk mendirikan BUMDes.

    “Dampak dana desa sangat signifikan. Tahun 2014 kita mapping, kita lakukan pemetaan untuk mengetahui apa sih yang dibutuhkan masyarakat, sehingga kita hitung kebutuhannya. Untuk pembangunan fisik saja kebutuhanya Rp21 Miliar. Proses itu kita sampaikan kepada masyarakat, kita ajak masyarakat berpikir, kalau hanya hanya mengandalkan dana desa, kita butuh waktu lama, 21 tahun. Akhirnya kita sampaikan bahwa kita perlu meningkatkan PADes, caranya ya hanya melalui BUMDes,” ungkapnya.

    Sumber : http://m.tribunnews.com/
    Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

    Evaluasi Pascapemilu, Mendagri Wacanakan e-Voting

    Mendagri - Tjahyo Kumolo
    www.kemlagi.desa.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memaparkan sejumlah evaluasi pascapemilu dalam rapat kerja bersama DPD RI. Tjahjo dalam kesempatan itu mengutarakan wacana sistem pemungutan suara dengan memanfaatkan teknologi atau e-voting.

    "Mungkin salah satu yang perlu dicermati dalam 5 tahun ke depan adalah apakah sudah saatnya kita menggunakan e-voting," kata Tjahjo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/5).

    Eks Sekjen PDI Perjuangan itu menyampaikan bahwa setelah Pemilu 2019, sejatinya pemerintah bisa mencermati tata cara pemungutan suara yang efektif. Tjahjo membandingkan dengan India yang jumlah penduduknya lebih banyak dari Indonesia namun bisa menerapkan sistem pemilu secara e-voting.

    "Kita kirim tim untuk meninjau ke India dan Korea Selatan juga. Kenapa India yang hampir 1 miliar penduduknya bisa e-voting," tuturnya.

    Tjahjo mengatakan sempat mengajukan sistem pemilu secara e-voting diterapkan pada Pemilu 2019. Akan tetapi, dikarenakan beberapa kendala salah satunya rumusan di undang-undang, akhirnya batal.

    "Tapi karena faktor geografis dan sambungan telekomunikasi membuat KPU menunda pembahasan UU untuk bisa e-voting," tandasnya.

    Dalam rapat itu hadir Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Jaksa Agung Prasetyo,  Wakil Kepala BIN Letjen Teddy Laksamana dan Asisten Khusus Jaksa Agung Asep Nana Mulyana.

    Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

    Selasa, 30 April 2019

    Warga Jawa Timur Makin Gampang Bayar Pajak Kendaraan, Cukup Datang ke Indomaret

    ilustrasi
    www.kemlagi.desa.id - Kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor masih menjadi momok bagi sebagian masyarakat Indonesia. Tak dipungkiri, proses yang harus dilalui di Samsat memang terkadang memakan banyak waktu.

    Namun sekarang jangan khawatir, kini bayar pajak kendaraan bermotor bisa dilakukan di toko swalayan Indomaret lho.

    Tapi ini hanya baru bisa dilakukan untuk para wajib pajak kendaraan yang terdaftar di Samsat Jawa Timur.

    Yang berarti para wajib pajak yang terdaftar di daerah lain belum bisa melakukan hal serupa.

    Dikutip dari Humas Bapenda Jatim, Samsat Jatim menjadi yang pertama buka Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui sistem online dan cetak bukti bayar sendiri yang sah secara aturan Kepolisian.

    Dengan layanan ini, pemilik kendaraan bermotor yang terdaftar di Jawa Timur dapat membayar pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK tahunan secara online di lebih dari 16 ribu Indomaret di seluruh Indonesia.

    Para wajib pajak pun tidak perlu balik ke Samsat lagi untuk mencetak Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran.

    Setelah membayar secara online, para wajib pajak akan mendapatkan e-TBPKP yang bisa disimpan di ponsel dan kemudian dicetak sendiri serta sah dikepolisian.

    Sumber : http://m.tribunnews.com/otomotif/

    Dikabarkan oleh Tim Pengelola Info asi Desa Kemlagi

    Desa Kemlagi dan 252 Desa di Kabupaten Mojokerto Bakal Menggelar Pilkades Serentak 2019

    Drs. Ardi Sepdianto, M.Si, Kepala DPMD Kabupaten Mojokerto
    www.kemlagi.desa.id – Sebanyak 253 desa dari 299 desa di Kabupaten Mojokerto, bakal melaksanakan pemilihan kepala desa (Pilkades) Serentak di tahun 2019.  Pilkades serentak itu rencananya bakal dilaksanakan Rabu 23 Oktober 2019.

    Hal tersebut disampaikan Kepala DPMD Kabupaten Mojokerto, Drs. Ardi Sepdianto, M.Si., di hadapan ratusan peserta Sosialisasi Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Mojokerto 2019 di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Senin (29/04-2019.

    Selain Kepala DPMD, pemateri sosialisasi juga diberikan Assisten I, Kasatreskrim Polres Mojokerto, dan Inspektur Kabupaten Mojokerto.

    “Jumlah desa yang bakal melakukan Pilkades serentak itu, juga termasuk desa yang jabatan kepala desanya belum habis. Berdasar amanat aturan perundang-undangan yang ada, maka penyelenggaraan Pilkades serentak tetap harus diikuti Kades yang masa jabatannya belum habis,” ujarnya menegaskan adanya sedikit perubahan pada Pilkades serentak tahun 2019.

    Kegiatan yang diikuti jajaran Muspika (Kapolsek, Koramil, Camat), Kepala Desa, dan Ketua BPD dari wilayah Ngoro, Pungging, Mojosari, Dlanggu, dan Kutorejo itu, merupakan tahap pertama sosialisasi. Rencananya DPMD melanjutkan sosialisasi hingga 3 Mei 2019.

    “Hal terpenting dalam Pilkades serentak ini, biaya penyelengaraan pemungutan suara sudah dialokasikan Pemkab Mojokerto. Oleh karenanya, BPD harus segera melakukan sosialisai dan  membentuk Panitia Pilkades. Bahkan dalam Pilkades dapat mendirikan TPS lebih dari satu, sesuai dengan kondisi masyarakatnya,” tegasnya dalam paparan materinya seputar teknis pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Mojokerto.

    Sementara itu, Assisten I Pemkab Mojokerto, Agus M. Anas E.S., SH., MM., menyatakan bila Pilkades merupakan embrio demokrasi. Pilkades bagian dari pendidikan politik di desa. Oleh karenanya, Pilkades harus bisa dilaksanakan secara LUBER (langsung, umum, bebas, dan rahasia).

    “Panitia Pilkades harus diambil dari masyarakat yang memiliki dedikasi dan integritas tinggi. Agar panitia Pilkades dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. Mengingat selama ini, pelaksanaan Pilkades justru memiliki tingkat kerawanan tinggi,” ucap Pak Agus, sapaan akrab hariannya dengan nada serius.

    Hal senada juga dijelaskan dalam materi bertajuk Tingkat Kerawanan Pilkades. Materi yang disampaikan Kasatreskrim Polres Mojokerto, diwakili Iptu Nurudin, cukup mendapat perhatian peserta.

    Pasalnya, Polres Mojokerto membagi indikator kerawanan pada Pra Pemungutan Suara dan saat Pemungutan Suara. Satu diantara indikator itu adalah adanya money politik.

    “Money politik sepertinya sering terjadi saat Pilkades. Fakta itu bukannya tak ada sanksi hukum. Money politik di Pilkades tetap ada rana hukum yang dilanggar. Oleh karenanya, hal itu harus bisa diminimalisir atau bahkan dihilangkan dari pesta demokrasi Pilkades,” ungkap Iptu Nurudin..

    “Kalo masyarakat tidak diberi uang ganti kerja pada saat Pilkades, mereka tentu akan enggan datang ke TPS. Hal seperti itu nampaknya sudah menjadi “adat” sejak nenek moyang kita dulu,” ujar Yuswanto Ketua BPD dari Desa Kembangsri, Kecamatan Ngoro.

    Kalau memang dinilai melanggar hukum, lanjut Yuwanto tentu konsekuensinya harus tegas dipraktikkan, Sebab, masyarakat tidak memandangnya sebagai money politik, melainkan sebagai ganti uang kerja saat pelaksanaan Pilkades.

    Sumber: inilahmojokerto.com
    Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

    Minggu, 28 April 2019

    Pelantikan 2083 Anggota BPD Kabupaten Mojokerto Periode 2019-2025 Wabup Minta BPD Jaga Harmonisasi Masyarakat

    Wabup Mojokerto Pungkasiadi sedang tandatangani berita acara pelantikan BPD Periode 2019-2025
    www.kemlagi.desa.id - Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi melantik 2083 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode 2019-2025, di Pendopo Graha Majatama, Kamis (25/4) pagi.

    Anggota BPD berasal dari 299 di 18 Kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Mereka dilantik dan disumpah untuk melaksanakan tugas sesuai menjaga harmonisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya di masyarakat. Anggota BPD dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah, dan keterwakilan perempuan secara demokratis, terbuka, jujur, dan adil.

    “Anggota BPD harus menjalankan tugas sesuai dengan fungsi kerja masing-masing. Serta bersinergi dengan baik sebagai mitra kerja kepala desa, sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat,” pesan wabup.

    BPD sendiri merupakan lembaga strategis di desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Fungsi dan tugas BPD juga sebagai wadah aspirasi masyarakat, menampung dan mengawasi kinerja Kepala Desa sebagai Pengawas. BPD harus bekerja dengan jujur dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, sebagai unsur peneyelenggara Pemerintah Desa.

    Wakil Bupati Mojokerto juga memberikan himbauan terkait Pemilihan Kepala Desa serentak  di 235 Desa. Dalam hajat ini kata wabup, peran BPD sangat diperlukan. Sebab BPD nantinya akan membentuk panita pemilihan kepala desa dan memberikan hasil laporan pemilihan kepala desa kepada Bupati.

    “BPD hendaknya harus proporsianal, bertanggung jawab, dan jauh dari konflik kepentingan dalam koridor peraturan Undang-undang berlaku. Pada Pilkades nanti, BPD punya andil dan tanggungjawab besar,” tambah wabup.

    Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto Ardi Sepdianto,  dalam laporanya mengungkapkan  BPD di bentuk sebagai Mitra Pemerintah Desa sekaligus salah satu unsur penyelenggara pemerintah desa. BPD memiliki peran strategis dalam mewujudkan terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    “BPD dan Kepala Desa adalah mitra kerja. Peran BPD juga harus menggalakan partisipasi dan menjadi penampung aspirasi masyarakat yang baik sehingga terwujudnya desa yang maju mandiri dan sejahtera,” kata Ardi.

    Pelantikan ini dihadiri Forkopimda Kabupaten Mojokerto, Sekdakab Herry Suwito, OPD terkait, Camat se-Kabupaten Mojokerto, Ketua dan jajaran AKD.

    BPD Desa Kemlagi Periode 2019-2025
    BPD Desa Kemlagi foto bersama didepan Pendopo Graha Majatama setelah dilantik
    Pada kegiatan tersebut seluruh BPD Desa Kemlagi Periode 2019-2025 yang berjumlah 7 (tujuh) orang juga turut dilantik bersama dengan BPD se Kabupaten Mojokerto.

    Berdasarkan pasal 28 Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang BPD, maka seluruh anggota BPD Desa Kemlagi yang baru saja dilantik langsung bersepakat untuk melakukan rapat paripurna yang mengambil tempat di salah satu rumah makan di kota Mojokerto untuk memilih pimpinan dan ketua bidang.
    BPD Desa Kemlagi sedang rapat untuk memilih pimpinan dan ketua bidang
    Dalam rapat tersebut disepakati bahwa susunan pimpinan dan ketua bidang, sebagai berikut :
    • Ketua dijabat oleh H. Mashudan, SH
    • Wakil Ketua dijabat oleh H. Ach. Sholeh, S.PdI
    • Sekretaris dijabat oleh Hj. Risa Umami, S.PdI
    • Ketua bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan dan seorang anggota
    • Ketua bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan seorang anggota.
    Sumber : https://mojokertokab.go.id/
    Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

    Senin, 25 Maret 2019

    Jadikan Peluang Pasar Tradisional Desa Sebagai Destinasi Wisata

    Pasar Raya Kemlagi
    www.kemlagi.desa.id - Pasar Tradisional Desa ternyata bisa dijadikan sebagai obyek wisata yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan asli desa

    Bahkan hampir mayoritas Peluang Bisnis Yang Menjanjikan Di Pedesaan bisa anda analisa dari situasi dan kondisi yang ada di pasar desa ini.

    Mungkin selama ini Anda berpikir bahwasanya pasar tradisional hanya sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

    Pasar tradisional menjadi tujuan utama bagi mereka yang mau membeli segala keperluan maupun keinginan dengan harga lebih terjangkau alias murah.

    Wajar saja di pasar tradisional, harga barang yang dijajakan lebih ekonomis daripada pasar modern, swalayan, maupun mall karena memang sistem distribusi barang di pasar tradisional lebih simpel ketimbang tempat berjualan lainnya.

    Meskipun pasar tradisional menjadi destinasi utama untuk belanja masyarakat desa, namun tak jarang orang menyepelekan tempat perbelanjaan yang satu ini.

    Salah satu penyebab orang enggan belanja di pasar tradisional desa antara lain disebabkan tempatnya tidak bersih dan seringkali berlumpur alias becek.

    Alhasil, calon pembeli banyak beralih untuk berbelanja ke tempat lebih modern, seperti mall atau swalayan dan mini market.

    Selain itu jarang sekali kita jumpai pasar tradisional di perdesaan dijadikan sebagai alternatif destinasi wisata. Padahal, hal tersebut jadi peluang tambahan yang menjanjikan bagi perputaran roda perekonomian selain penghasilan yang didapat dari hasil berjualan.

    Hanya pasar tertentu di Indonesia yang dikunjungi untuk berwisata. Sementara sisanya ? Kalau tidak butuh sekali, konsumen kerap malas untuk pergi ke pasar tradisional.

    Sementara kalau di luar negeri, pasar tradisional bisa menjadi salah satu pilihan tempat utama untuk dikunjungi wisatawan.

    Selain memang tujuannya berbelanja dan beli oleh-oleh yang kelak dibawa saat kembali ke Tanah Air, wisatawan mengunjungi pasar tradisional karena biasanya disana bisa dijumpai ornamen maupun bentuk tradisi lain yang khas sesuai daerah setempat.

    Ditambah lagi harga barang-barang yang dijual juga jauh lebih murah serta banyak sekali jajanan khas yang dijajakan disana.

    Pasar tradisional di luar negeri, meskipun di kampung alias daerah pedesaan, juga umumnya bersih dan tertata rapih.

    Alhasil, para wisatawan sekaligus calon pembeli betah berlama-lama untuk berkeliling sekaligus berbelanja di pasar tradisional ketika berada di luar negeri.

    Kalau begitu, mengapa pasar tradisional di desa tempat asal Anda tidak dibuat menarik, cantik, dan seunik mungkin ?

    Dengan begitu, kehidupan perekonomian masyarakat desa menjadi semakin maju. Segala kebutuhan pembeli maupun penjualnya bisa terpenuhi karena roda perekonomian bergulir dengan dinamis.

    Mewujudkan pasar tradisional desa sebagai destinasi wisata sebenarnya tidak terlalu sulit.

    Hanya ada 3 kunci utama dalam hal tersebut, yaitu :

    1. Menjaga kebersihan pasar tradisional

    Sesederhana apapun kondisi pasar tradisional, asalkan bersih, terstruktur, dan tertata rapih, maka siapapun yang berada disana tentu akan betah untuk berlama-lama.

    Seperti telah sedikit disinggung sebelumnya, kebanyakan pasar tradisional didesa maupun berbagai daerah lain di pelosok Indonesia, banyak tidak berkembang dan tidak layak dijadikan tempat wisata karena tempatnya jorok, kumuh, dan becek.

    Padahal kunci mengatasinya sederhana, yaitu jadikan pasar tradisional itu bersih. Bentuklah koordinasi dengan berbagai pihak terkait, misal dinas serta petugas kebersihan serta para pengembang maupun pengurus yang berada di dalam pasar tradisional.

    Penjual maupun pembeli yang ada disana pun juga harus terlibat dalam menjaga kebersihan. Begitu juga dinas kebersihan dan pihak internal pasar, menyediakan tempat sampah yang mumpuni dari segi jumlah dan kualitas.

    Setelah itu, petugas kebersihan bekerja secara optimal supaya pasar bisa selalu bersih. Terakhir tak luput juga penjual dan pembeli berperan aktif untuk membuang sampah pada tempatnya dan tidak melakukan berbagai hal yang menimbulkan kotor di pasar.

    Selepas pasar bersih dan penataannya rapih, tentu wisatawan apalagi warga setempat, pasti menjadikan pasar tradisional desa sebagai pilihan utama.

    2. Menunjukkan ciri khas dari desa atau daerah setempat

    Selepas pasar bersih dengan penataan yang rapih, hal selanjutnya adalah membuat pasar menarik, cantik, dan juga unik.

    Gimana caranya ? Ya, mudah saja yaitu tunjukkan berbagai bentuk tradisi yang menjadi ciri khas dari desa setempat.

    Tak perlu menghabiskan banyak uang alias menggunakan hiasan mahal untuk menghias pasar tradisional.

    Cukup manfaatkan bahan yang tersedia di desa maupun daerah setempat. Tak lupa juga minta dukungan dana dari pemerintah supaya pasar tradisional tak hanya bersih dan rapih, namun juga cantik dan menarik hingga akhirnya pasar tradisional bisa menjadi suatu destinasi wisata di desa maupun daerah setempat.

    3. Memiliki sikap keramah-tamahan pada siapapun

    Para wisatawan yang berkunjung ke suatu desa maupun daerah lain senang mendatangi pasar tradisional karena bisa berinteraksi dengan warga setempat.

    Maka, keramah-tamahan warga desa juga diperlukan dalam hal ini supaya wisatawan senang dan bisa jadi mereka suatu waktu berkunjung kembali ke desa atau daerah itu lagi.

    Interaksi wisatawan dengan warga setempat, khususnya dalam hal ini penjual di pasar tradisional, bisa membuat kedua belah pihak memiliki pemikiran atau wawasan lebih terbuka.

    Istilahnya disebut juga open minded. Sebuah open minded bisa didapatkan sebagai buah dari interaksi seseorang dengan kelompok sosial.

    Kalau hanya berinteraksi dengan warga desa yang itu-itu saja dalam lingkup pasar, maka pikiran terbuka tentu sulit didapat.

    Hal ini dikarenakan para warga yang tergabung dalam kelompok atau komunitas cenderung memiliki pengetahuan, karakter, nilai budaya, dan sikap yang serupa.

    Jadi, kalau hanya bertemu orang yang itu-itu saja, tak banyak perubahan dan perkembangan yang bisa didapatkan.

    Beda halnya kalau kita berinteraksi dengan berbagai orang yang memiliki asal dan suku yang berbeda-beda. Atau yang punya usaha dan bisnis yang ber variasi.

    Tentu dalam interaksi tersebut bisa menimbulkan ada saja hal baru yang menambah wawasan kita. Itulah mengapa kita bisa memiliki open minded karena memang kita banyak belajar hal baru dari interaksi kita dengan banyak orang.

    Pikiran terbuka dan banyak pengetahuan akan berbagai hal lain di luar sana sangat dibutuhkan oleh seseorang untuk bisa maju dan berkembang.

    Dari interaksi itulah, bisa saja seseorang mendapatkan ilmu maupun inspirasi. Entah itu untuk memulai suatu bisnis maupun menciptakan inovasi.

    Oleh karena itu, menjadikan pasar tradisional desa sebagai destinasi wisata sebenarnya begitu potensial dan dapat memberikan dampak positif bagi banyak pihak. Masalah penanganan kebersihannya mungkin Cara Pengolahan Sampah Desa Di Luar Negeri Ini Bisa Jadi Inspirasi.

    Baiklah sekian dulu ulasan dalam artikel kali ini. Semoga bisa menginspirasi Anda maupun masyarakat desa lainnya untuk bahu membahu supaya menjadikan pasar tradisional di desa sebagai destinasi wisata.

    Tentunya dengan begitu, pasar tradisional akan mencipatakan kehidupan perekoniman lebih baik serta dinamis sekaigus jadi tempat hiburan yang positif bagi warga setempat dan para wisatawan.

    Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

    Rabu, 20 Maret 2019

    Desa Kemlagi Ikuti Pembinaan Pasar Desa

    Suhartono, SH, MM-Sekretaris Dinas PMD Kab. Mojokerto sedang membuka acara Pembinaan Pasar Desa 
    www.kemlagi.desa.id - Bertempat di aula SMKN I Dlanggu Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto, tepatnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 telah dilaksanakan Pembinaan Pasar Desa bagi 3 (tiga) pasar desa yang ada di Kabupaten Mojokerto, meliputi Pasar Desa Sedati, Pasar Desa Gempolkrep dan Pasar Desa Kemlagi.

    Perwakilan Pasar Desa Kemlagi sendiri dihadiri oleh Kepala Desa beserta perangkat, pengelola pasar, Ketua LPM, Pengurus BUMDes, Pendamping Lokal Desa serta Pendamping Desa.

    Suhartono, SH, MM-Sekretaris Dinas PMD Kab. Mojokerto yang mewakili Kepala Dinas PMD Kab. Mojokerto dalam kata sambutannya menuturkan bahwa tujuan diadakannya kegiatan ini yang paling utama adalah agar pengelolaan pasar desa ini kedepannya menjadi lebih baik.

    Ada beberapa materi bahasan yang disampaikan oleh narasumber yang berasal dari beberapa dinas yang terkait dengan pengelolaan pasar desa, meliputi :
    • Penataan Pasar Desa dan Peluang BUMDesa oleh Suhartono, SH, MM (Sekretaris DPMD Kab.Mojokerto);
    • Optimalisasi Peran Satpol PP dalam Mendukung Pengelolaan Keamanan dan Ketertiban Pasar Desa oleh Drs. H.M. Karel, MM (Kabid Linmas Satpol PP Kab. Mojokerto);
    • Pengelolaan Parkir Khusus oleh Kabid Sarana Prasarana Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Kab. Mojokerto; dan
    • Inovasi Pengelolaan Pasar Desa oleh Gatot Sugianto (Praktisi Dunia Usaha)
    Ada sesi kegiatan atau bahasan unik yang disampaikan oleh Gatot Sugianto, namanya saja narasumber dari praktisi dunia usaha, tentunya banyak sekali ide-ide atau inovasi yang dimiliki.  

    Gatot Sugianto menyampaikan materi bahwa saat ini pasar desa (pasar tradisional) memiliki pesaing yakni pasar modern dan pasar online.

    Lebih lanjut Gatot Sugianto menuturkan bahwa untuk mengejar ketertinggalan pasar desa terhadap keberadaan pasar modern dan pasar online adalah para pihak atau stakeholder yang berwenang terhadap pasar desa harus memiliki inovasi terhadap pengelolaannya.

    Gatot menggambarkan bagaimana kita harus bisa menciptakan pasar instan serta permodalan yang instan juga.

    Pasar instan artinya bagaimana kita bisa menata pasar desa ini menjadi lebih menarik lagi bagi para pembeli, misalnya sayuran sudah dikemas dalam bentuk paket (sayur lodeh, asem dan lain lain).

    Sedangkan modal instan sebetulnya didapat dari pedagang itu sendiri, misalnya dalam bentuk arisan maupun tabungan trend.

    Kegiatan ini akan ditindaklanjuti dengan pendampingan di lapangan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto terhadap pasar desa serta kemudian akan diikutsertakan dalam lomba pasar desa.

    Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

    Senin, 11 Maret 2019

    Inilah Syarat Pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA) di Mojokerto

    Ilustrasi Kartu Identitas Anak (KIA)
    www.kemlagi.desa.id - Jumlah warga Kabupaten Mojokerto yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) kini mencapai sekitar 30 ribuan. Saat ini stok keping KIA menipis sehingga Dispendukcapil memberlakukan skala prioritas bagi anak yang akan masuk ke jenjang sekolah lebih tinggi.

    Bambang Eko Wahyudi, Kepala Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto mengatakan, masyarakat yang ingin mengurus KIA, untuk sementara masih dibatasi bagi anak usia 5 tahun ke atas dan diprioritaskan bagi anak yang akan masuk sekolah.

    “Karena memang blanko menipis dan menunggu proses pengadaan, maka yang mengurus KIA kita utamakan dulu bagi anak usia sekolah, seperti anak TK B mau ke SD, SD kelas 6 mau ke SMP atau SMP mau ke SMA”, terangnya.

    Bambang menjelaskan, masyarakat yang ingin mengurus KIA bisa langsung ke Dispendukcapil tanpa biaya alias gratis. Sedangkan untuk syaratnya yakni harus membawa foto copy Akte anak, KK, KTP orang tua dan surat keterangan dari sekolah serta foto ukuran 3×4 sebanyak 1 lembar. “Bagi anak yang tahun kelahirannya ganjil maka background fotonya berwarna merah. Sedangkan anak yang tahun kelahirnnya genap, maka background fotonya berwarna biru,” terangnya.

    Bambang juga mengatakan, stok blanko KIA sekarang tinggal sekitar 6000 keping. Diperkirakan dua bulan lagi proses pengadaan tambahan 15 ribu keping akan selesai. “Untuk sementara memang kita khususkan dulu pencetakan KIA bagi anak yang masuk sekolah atau 5 tahun ke atas. bagi yang bayi usia 0 sampai kurang dari 5 tahun, mohon menunggu dulu adanya blanko,”jelasnya.

    Sekedar informasi, ada dua jenis KIA yakni bagi anak berusia antara 5 tahun sampai 17 tahun kurang satu hari, maka wajib dilengkapi foto. Sedangkan bayi dan anak berusia antara 0 sampai sebelum 5 tahun tanpa disertai foto.

    Tidak hanya sebagai kartu identitas anak saja, penerapan KIA beragam juga sebagai syarat-syarat administrasi lainnya seperti pembuatan tabungan, syarat masuk sekolah dan lain-lain.

    Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

    Minggu, 10 Maret 2019

    Penjelasan Lengkap PP Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Siltap Perangkat Desa

    Presiden Joko Widodo dihadapan puluhan ribu perangkat desa
    www.kemlagi.desa.id - PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua terhadap PP No. 43/2014 yang berkaitan dengan Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Desa telah diterbitkan pemerintah.

    Peraturan pemerintah tersebut ditetapkan pada tanggal 28 Februari 2019 yang lalu dimana file atau dokumennya sudah beredar di publik sehingga sudah bisa di download.

    Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa Perangkat Desa seluruh Indonesia yang tergabung dalam Organisasi PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) telah bertemu dengan Presiden Jokowi menuntut kenaikan gaji perangkat desa setara dengan ASN golongan IIA.

    Lebih kurang satu bulan lebih setelah pertemuan dengan Presiden di Istora Senayan Jakarta itu, akhirnya Pemerintah mewujudkan apa yang menjadi harapan perangkat desa dengan diterbitkannya PP Nomor 11 Tahun 2019.

    Jadi Peratutan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2019 tersebut adalah Tentang Perubahan Kedua terhadap PP No 43/2014. Karena sebelumnya juga sudah ada Perubahan Pertama, yakni PP No 47 Tahun 2015.

    Perubahan yang ada didalam PP baru nomor 11 ini intinya hanya ada sekitar 3 poin saja. Yaitu :
    • Perubahan kalimat dan substansi pasal 81.
    • Antara pasal 81 dan 82 ditambah dengan Pasal 81A dan Pasal 81B.
    • Perubahan kalimat pada pasal 100.
    Walaupun hanya merubah 2 pasal saja, namun ini sangat lengkap dan sudah bisa mengakomodir keinginan dan harapan para perangkat desa seluruh Indonesia.

    Dimana Penghasilan Tetap atau gaji Perangkat Desa saat ini sudah bisa disejajarkan dengan PNS golongan 2a.

    Namun demikian, masih banyak para perangkat desa atau bahkan Kepala Desa yang belum memahami isi daripada Perubahan PP tersebut.

    Sehingga mereka beranggapan bahwa PP yang baru ini belum bisa mengakomodir keinginannya yang setara dengan gaji ASN golongan IIA.

    Oleh karena itu disini kita akan mencoba mengulas lebih lengkap tentang penjabaran dari PP No 11 tahun 2019 yang pada dasarnya sudah boleh diberlakukan dari sekarang dan paling lambat awal Januari tahun 2020.

    Bisa diterapkan dari sekarang, tentunya dengan syarat jika Peraturan Bupati (Perbup) di daerahnya yang berkaitan dengan Siltap perangkat setara 2a belum di tetapkan.

    Sehingga masih ada kesempatan untuk memasukkan poin-poin penyetaraan siltap 2a ke Perbup tersebut.

    Namun, sepertinya rata-rata Perbup tentang Siltap perangkat itu sudah terbit di masing-masing Kabupaten. Mengingat saat ini sudah bulan Maret.

    Jika sudah di tetapkan dan besarannya tidak sesuai dengan PP yang baru ini, maka otomatis awal tahun depan baru bisa direalisasikan penyetaraan gaji sejajar pegawai negeri Sipil gol. IIA.

    Baiklah, mari kita ulas penjelasan lengkap tentang perubahan PP 43 yang kedua ini  khususnya poin-poin pada pasal 81 dan pasal 100.

    1. Sumber Dana ( Pasal 81 ayat 1 PP Nomor 11/2019 )
    Anggaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa bersumber dari APBDesa yang diambil dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan sumber lainnya, selain dari Dana Desa (DD).

    2. Besaran Siltap ( Pasal 81 ayat 2 PP no. 11/2019 )
    Besaran Siltap Perangkat Desa ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

    Rincian besaran siltap perades didalam Perbup tersebut harus mengacu kepada PP no 11/2019, dengan rincian sebagai berikut :
    • Kepala Desa paling sedikit Rp 2.426.640,- (setara 120% Gaji Pokok PNS golongan 2A)
    • Sekretaris Desa paling sedikit Rp 2.224.420,- (setara 110% gaji pokok PNS golongan 2A)
    • Perangkat Desa lainnya yaitu Kaur, Kasi dan Kadus paling sedikit Rp 2.022.200,- (setara 100% gaji ASN golongan ruang 2A).
    3. Jika ADD tidak mencukupi (pasal 81 ayat 3)
    Jika dana ADD dari Kabupaten tidak mencukupi untuk menggaji perangkat desa, maka boleh mengambil dari sumber lain. Asal bukan dari Dana Desa.

    Misalnya dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana bagi hasil pajak dan retribusi, bantuan keuangan Kabupaten, bantuan keuangan propinsi dan lainnya.

    4. Ketentuan Lain (pasal 81 ayat 4)
    Ketentuan lain-lain yang berkaitan dengan Penghasilan Tetap Perangkat Desa ditetapkan melalui Perbup.

    Misalnya tentang Tunjangan Kepala Desa, Tunjangan Sekdes, Tunjangan Kasi dan Kadus, Tunjangan anggota Badan Permusayawaratan Desa (BPD) dan operasionalnya, jaminan kesehatan perangkat serta ketentuan-ketentuan lainnya.

    5. Mulai berlaku siltap setara ASN golongan 2A (Pasal 81A PP no 11/2019)
    Gaji perangkat desa setara ASN golongan 2A mulai berlaku bersamaan dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2019. Yaitu mulai tanggal 28 Februari 2019.

    Jadi sekarang sudah bisa diterapkan oleh desa masing-masing yang mana harus sesuai dan mengacu kepada Peraturan Bupati di daerahnya.

    Jika besaran siltap perades yang telah ditetapkan dalam Perbup sudah setara atau melebihi gaji PNS gol 2A, maka tinggal direalisasikan saja.

    6. Batasan waktu penyetaraan gaji setara PNS golongan 2A (pasal 81B ayat 1 dan 2)
    Batas waktu untuk menerapkan gaji perangkat desa menjadi setara golongan II/a paling lambat sampai akhir tahun 2019.

    Jadi awal tahun 2020 terhitung mulai Januari, semua Perangkat Desa Siltapnya sudah harus setara dengan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/A.

    7. Pembagian Porsi Belanja Desa dalam APBDes ( pasal 100 ayat 1 PP no. 11/2019 )
    Pembagian porsi belanja desa didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) masih tetap menggunakan pola 70% : 30%.

    Dimana rinciannya adalah sebagai berikut :

    1. Minimal 70% dari APBDes digunakan untuk membiayai 4 Bidang pembangunan desa yang terdiri dari :
    • Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, termasuk Insentif RT dan RW serta Operasional pemerintah Desa.
    • Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa
    • Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
    • Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
    2. Maksimal 30% dari APBDes digunakan untuk membiayai :
    • Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya.
    • Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat desa lainnya.
    • Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
    • Operasional BPD.
    8. Tanah Bengkok atau sebutan lain ( PP No. 11 Tahun 2019 pasal 100 ayat 2)
    Hasil pengelolaan Tanah Bengkok atau sebutan lainnya tidak termasuk kedalam pembagian porsi 70% : 30%  APBDesa.

    Ini artinya hasil dari tanah bengkok tidak dapat digunakan untuk :
    • Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
    • Pembangunan Infrastruktur Desa
    • Pembinaan Kemasayarakatan Desa
    • Pemberdayaan Masyarakat Desa
    • Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
    • Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
    • Tunjangan BPD
    • Operasional BPD
    9. Peruntukan Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok ( PP No 11/2019 pasal 100 ayat 3 )
    Hasil dari pengelolaan Tanah Bengkok Desa dapat dipergunakan untuk Tunjangan Tambahan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

    Yang dimaksud Tunjangan Tambahan disini bukan Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana yang ada dalam porsi 30% APBDes.

    10. Ketentuan Lain Tanah Bengkok Desa ( PP No. 11 pasal 100 ayat 4 )
    Ketentuan dan penggunaan lainnya dari Hasil pengelolaan Tanah Bengkok Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati di Kabupaten masing-masing.

    Itulah penjabaran mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 yang sudah ditetapkan pada tanggal 28 Februari yang lalu.

    Kesimpulan :
    Dari penjelasan tentang PP perubahan yang sedikit lengkap diatas, bisa diambil kesimpulan-kesimpulan seperti dibawah ini :
    • Operasional Pemerintahan Desa tidak lagi masuk dalam porsi 30% APBDesa.
    • Insentif RT dan RW tidak lagi masuk dalam porsi 30%, tetapi masuk porsi 70% APBDesa. Sehingga insentif RT dan RW juga memiliki peluang untuk naik karena porsi sumber dana nya lebih besar.
    • Penggunaan anggaran untuk pembiayaan Siltap Perangkat dan BPD tidak lagi di klasifikasikan menurut besarnya ADD. ( PP 43/ 2014 Pasal 81 ayat 2 poin a,b,c dan d )
    • Bagi Desa yang Siltapnya dalam Perbup sudah melebihi dari gaji pokok PNS gol. 2A, maka tidak perlu diturunkan. Karena setara 2a tersebut adalah angka minimal.
    Itulah beberapa poin perubahan yang bisa disimpulkan dari terbitnya PP No. 11 tahun 2019.

    Namun begitu penjelasan lengkap PP Nomor 11 Tahun 2019 tersebut masih memunculkan beberapa permasalahan yang mungkin timbul di lapangan.

    Permasalahan #1
    Ada beberapa permasalahan yang terjadi di Desa maupun Kabupaten dalam upaya merealisasikan ketentuan-ketentuan baru yang ada dalam PP nomor 11 tersebut.

    Sehingga banyak Kepala Desa dan perangkat desa yang bertanya-tanya bagaimana solusi dan cara mengatasinya.

    Permasalahan itu antara lain :

    1. Bagaimana jika porsi 30% APBDes tidak mencukupi untuk pembiayaan Siltap dan Tunjangan Kades, perangkat dan BPD, meskipun sudah ditambah dengan sumber lainnya?
    Dalam kasus seperti ini, perlu kita fahami bahwa ada beberapa hal yang bisa digaris bawahi :
    • Bisa dipastikan bahwa kasus seperti itu terjadi karena Perbup tentang Siltap perangkat sudah diterbitkan Pemda dan belum menyesuaikan dengan PP No. 11/2019.
    • Tugas penyetaraan 2A sebenarnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah atau Kabupaten. Karena Penghasilan Tetap Perades harus diatur melalui Peraturan Bupati.
    Ada beberapa alternatif yang bisa dipertimbangkan untuk solusi cara mengatasi masalah tersebut :
    • Desa atau Kabupaten terpaksa harus menunda realisasi penyetaraan siltap gol 2A sampai Desember tahun 2019.
    • PPDI, APDESI, Ikatan Kepala Desa atau organisasi lainnya bisa hearing dan sharing dengan wakil rakyat di DPRD guna membicarakan masalah tersebut, agar bisa segera direalisasikan.
    • Bupati harus merubah Perbup yang sudah terbit (Perbup perubahan) dan menyesuaikan dengan aturan baru dalam PP 11/2019.
    • Pemda atau Bupati harus memberikan dana tambahan atau Bantuan Keuangan kepada Desa untuk mencukupi besaran Siltap seperti yang sudah diatur PP No 11.
    2. Ketika gaji pokok ASN golongan 2A naik, apakah siltap perangkat desa juga ikut naik?
    Sebab sebagaimana kita ketahui bahwa gaji pokok PNS selalu mengalami kenaikan walaupun hanya sebesar 5% meskipun tidak terjadi setiap tahun.

    Jika siltap ikut dinaikkan otomatis Pemda harus mencari tambahan dana lagi untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Dan ini tentunya menjadi beban lagi buat Pemda.

    Demikianlah info penjelasan lengkap tentang penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 mengenai penyetaraan Penghasilan Tetap Perangkat Desa setara dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan ruang II/A.

    Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi