Kamis, 21 Februari 2019

Pakar: Sampah Bukan Prahara tapi Berkah

Ilustrasi. Foto: dok suarasurabaya.net
Dalam Rangka Hari Peduli Sampah Nasional Tahun 2019 Bagian Keempat

www.kemlagi.desa.id - Sampah itu bukan prahara tapi berkah. Sampah bisa jadi prahara karena kita tidak peduli, tapi sampah bisa jadi berkah jika kita mampu mengelolanya. Demikian kata Suparto Wijoyo Pakar Hukum Lingkungan Unair, menurutnya di setiap rumah tangga, kantor dan lainnya harus peduli sampah. 

Kata Suparto, orang yang mengelola sampah harusnya diberi reward, bagaimana sampah-sampah plastik dikelola menjadi barang yang bisa digunakan lagi. "Contoh saat Gubernur Soekarwo sudah punya program sampah plastik jadi bahan bakar," kata Suparto pada Radio Suara Surabaya.

Karena dia juga mengingatkan sesuai Undang-Undang (UU) Pengelolaan Lingkungan, orang yang membuang sampah sembarangan itu termasuk tindakan kriminal. 

Kata Suparto, di satu sisi ada UU pengelolaan sampah dan di sisi lain ada kewajiban bagi pelaku usaha wajib punya pengelolaan sampah sendiri.

"Produsen bertanggungjawab atas barang yang diproduksi," ujarnya.

Suparto mencontohkan, tidak menjadi masalah jika pabrik air minum kemasan menaikkan harga barangnya karena ada biaya pengelolaan sampah. Sekarang faktanya kalau kita minum air minum kemasan, hanya minum isinya tapi kemasannya jadi tanggung jawab pemerintah. 

"Harusnya ini jadi tanggung jawab pabrik atau perusahaan air minum kemasan tersebut," tandasnya.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Selasa, 19 Februari 2019

Bahaya Membuang Sampah Plastik Sembarangan

ilustrasi
Dalam Rangka Hari Peduli Sampah Nasional Tahun 2019 Bagian Ketiga

www.kemlagi.desa.id - Meski terus-menerus dikumandangkan oleh banyak pihak, tapi tampaknya belum semua lapisan memahami benar bahaya dan dampak buruk kebiasaan membuang sampah sembarangan. Terutama jika sampah itu berbahan dasar plastik dan lantas dibuang begitu saja ke sungai atau wilayah perairan lainnya.

Kenapa plastik digemari?
Plastik memang jadi musuh bersama dan terbesar dari banyak upaya untuk menghindarkan lingkungan dari kerusakan. Tapi kehadiran plastik pun di sisi lain mungkin memberikan banyak kemudahan di segala aspek kehidupan masyarakat. Tak hanya di Indonesia tapi juga di dunia.

Setiap tahun, angka konsumsi plastik di banyak industri terus meningkat. Tahun 2014 saja, tercatat bahwa seluruh penghuni bumi ini mengonsumsi lebih dari 300 juta ton plastik per tahunnya!

Bukan tanpa alasan, karena plastik diklaim mempermudah orang untuk menjalani hidup mereka. Tapi karena materialnya yang tahan lama tapi tidak ramah lingkungan dan ditambah manajemen sampah yang tidak baik, maka kehadiran sampah plastik terus akan mengancam lingkungan, termasuk kawasan perairan dunia.

Pernahkah kalian mencari tahu ke mana sampah-sampah plastik yang dibuang begitu saja ke selokan, got dan sungai akan berakhir? Tentu ke laut. Dan ekosistem laut pun akan terancam karenanya. 

Bukan cuma terancam karena material-material berbahan plastik yang mengambang di lautan, tapi juga micro plastic yang sudah terdeteksi di banyak wilayah perairan di dunia.

Bayangkan jika ikan di laut yang kita konsumsi sehari-hari juga sudah sebelumnya mengonsumsi micro plastic di habitat mereka?

Sebesar apa jumlah sampah plastik saat ini?
Dari 20 sungai di dunia dengan kandungan sampah plastik terbesar di dunia, Indonesia diwakili oleh 4 sungai yang semuanya berlokasi di pulau Jawa. Fakta ini menjadikan Indonesia diidentifikasi sebagai salah satu kontributor utama penyebaran sampah plastik di perairan benua Asia.

Sungai tersebut adalah Sungai Brantas di Jawa Timur (jumlah sampah plastik mencapai 38,900 ton per tahun), Sungai Bengawan Solo (32,500 ton), Sungai Serayu (17,100 ton) dan Sungai Progo (12,800 ton). Ketiga sungai terakhir ini berlokasi di Jawa Tengah.

Jika ditotal, maka jumlah sampah plastik yang dibuang ke 4 sungai ini ditambah sungai-sungai kecil dan saluran air di seluruh Indonesia, setiap tahunnya mencapai 200,000 ton! Angka ini sebesar 14,2% dari jumlah total sampah plastik secara global.

Apa yang harus dilakukan?
Mulailah dari diri sendiri. Tidak perlu menunggu orang lain untuk mulai berubah dan peduli dengan lingkungan, terutama untuk urusan konsumsi plastik. Yang paling mudah untuk dilakukan adalah dengan membawa sendiri tas belanja saat bepergian ke mana pun. Ini akan mengurangi jumlah kantung plastik yang kamu konsumsi.

Atau kalaupun belum bisa drastis meninggalkan kebiasaan menggunakan kantung plastik, mulailah memikirkan cara untuk menggunakan ulang kantung-kantung tersebut.

Hal lain, biasakan membawa botol minuman sendiri. Ini akan menghindari kamu dari membeli minuman dalam kemasan. Selain hemat, juga bisa membantu menghentikan konsumsi plastik. Hal serupa berlaku juga untuk tempat bekal makanan tentunya.

Yang sedang jadi tren positif saat ini juga bisa ditiru, dengan tidak lagi menggunakan sedotan plastik saat menikmati minuman. Banyak produk-produk ramah lingkungan yang sudah menjual sedotan dari bahan yang lebih ramah seperti bambu. Selain ramah lingkungan, sedotan macam ini juga bisa dipakai berulang kali. Lagian, tidak ada salahnya juga kalau minum tidak dengan sedotan plastik, kan?

Kalau bukan kita yang mulai menjaga bumi ini, siapa lagi?

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Senin, 18 Februari 2019

Jakstrada Pengelolaan Sampah Masuk Standar Penilaian, Kab Mojokerto kembali Raih Anugerah Adipura

ADIPURA - Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi menerima Adipura dari Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Senin (14/1/2019). 
Dalam Rangka Hari Peduli Sampah Nasional Tahun 2019 Bagian Kedua

www.kemlagi.desa.id - Setelah tertunda beberapa kali, akhirnya penerimaan anugerah Adipura 2017-2018 diumumkan. Kota Mojosari kembali meraih Adipura, mewakili Kabupaten Mojokerto untuk kategori kota kecil.

Acara digelar di Auditorium Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (14/1), dengan tajuk Penganugerahan Adipura dan Green Leadership Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.
Adipura ini diserahkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, kepada Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi.

Turut mendampingi, beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD) antara lain, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Zainul Arifin, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bambang Eko Wahyudi, serta Kepala Bagian Humas Alfiyah Ernawati. Hadir pula 50 bupati/wali kota se Jawa dan seluruh Indonesia.

“Kita harap, semua desa/kelurahan di Kabupaten Mojokerto dapat membuat Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah dengan memanfaatkan pembiayaan yang masuk ke desa. Terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Mojokerto serta seluruh pendukung program Adipura dari dinas/instansi, muspida, kecamatan, desa/kelurahan, pihak perusahaan/swasta yang peduli terhadap pelestarian lingkungan. Penganugrahan Adipura ini sebagai motivasi lingkungan masyarakat bebas dari sampah, dan tidak lagi membuang sampah sembarangan. Tahun 2019 Kabupaten Mojokerto harus bebas sampah,” kata Wakil Bupati Pungkasiadi.

Anugerah Adipura kali ini terasa spesial, sebab diraih di tengah perubahan sistem penilaian Adipura dan penerapan Perpres 97/2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Serta turunannya Perbup Mojokerto No 78/2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Tahun 2018-2025.

Pada kedua aturan itu, dicantumkan target pengelolan sampah sampai tahun 2025, yakni ada 2 penanganan sampah oleh pemerintah dengan target 70%, dan pengurangan sampah oleh masyarakat sebesar 30%.

Pada penerimaan Adipura ini terdapat 1 daerah penerima Adipura Kencana, 42 penerima Anugerah Adipura, 4 penerima Serifikat Adipura, dan 3 penerima Plakat Adipura. Total penerima Adipura tercatat 119 kab/kota dari seluruh Indonesia termasuk 50 dari Pulau Jawa.

Tantangan pengelolaan sampah masih banyak dan selalu membutuhkan inovasi dan perbaikan. Peningkatan penanganan sampah saat ini masih 10%, dan pengurangan sampah baru 17%. Maka diperlukan perjalanan panjang untuk mencapai target Kebijakan dan Strategi Nasional(Jakstranas) dan Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada). Keduanya akan menjadi rencana induk pengelolaan sampah nasional dan daerah yang terukur pencapaiannya secara bertahap sampai tahun 2025.

Biasanya dalam Adipura, penilaian hanya meliputi kondisi eksisting suatu daerah, meliputi kebersihan wilayah serta TPA dan sarana pengelolaan sampah lainnya. Namun, untuk penilaian Adipura 2018, Kementerian LHK meningkatkan standar penilaian. Yakni dengan menyertakan Jakstrada Pengelolaan Sampah dalam perhitungan penilaian Adipura.

Jakstrada meliputi perhitungan neraca pengurangan sampah, yaitu pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan dan pendauran ulang serta neraca penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan sampah serta pemrosesan akhir sampah.

Sejak lama Pemkab Mojokerto, sangat peduli pengelolaan sampah. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai pengadaan sarana prasarana seperti bak sampah, gerobak sampah, fasilitas TPA hingga pembangunan software berupa pendidikan, pelatihan, sosialisasi penanganan, dan pengurangan sampah. Tidak lupa program Sekolah Adiwiyata, yakni sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan.

Peningkatan penanganan sampah terjadi setiap tahun. Saat ini sampah yang masuk TPA lebih dari 30 ton/hari.

Pemkab Mojokerto melalui DLH telah mengembangkan TPA dari 1,5 hektar menjadi 4 hektar pada 2017. Serta membangun beberapa fasilitas seperti zona aktif, jalan operasi, kantor dan gudang bank sampah induk, taman hijau, juga perpustakaan.

Upaya pengurangan sampah di tingkat masyarakat juga cukup tinggi. Salah satu upaya yakni membentuk lembaga pengurangan sampah secara mandiri oleh warga pada 2017. Tercatat pada 2018 terdapat 217 bank sampah yang dioperasikan warga.


Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Minggu, 17 Februari 2019

Mengatasi Sampah Popok Butuh Edukasi dan Sanksi Tegas

Sisyantoko saat berikan pelatihan bank sampah di Desa Kemlagi Kec.Kemlagi Kab,Mojokerto
Dalam Rangka Hari Peduli Sampah Nasional Tahun 2019 Bagian Pertama

www.kemlagi.desa.id - Sisyantoko (45), Direktur Wahana Edukasi Harapan Alam Semesta (Wehasta), punya solusi mengatasi sampah popok bayi. Menurutnya, penanaman edukasi kesadaran lingkungan dan adanya sanksi tegas sangat dibutuhkan.

Sebab, untuk penanganan masalah sampah itu setidaknya bersandar pada 4 orientasi manfaat yang harus ditanamkan pada masyarakat. Utamanya edukasi, sosial, ekonomi, dan lingkungan.


“Masyarakat harus lebih intensif kita edukasi seputar pemanfaatan sampah. Khusus masalah popok bayi dan sampah lainnya, terutama yang dibuang di aliran sungai, harus ada sanksi tegas yang diterapkan. Misalnya dari tingkat desa sudah ada Perdes tentang sampah, maka saya yakin masyarakat lambat laun tapi pasti akan disiplin,” ujar Sisyantoko.

Sampah popok bayi kata Sisyantoko cukup berbahaya bila dibiarkan. Apalagi masyarakat membuangnya ke aliran sungai. Selain mengandung bahan plastik dan jel, popok bayi mengandung berbagai bakteri dari kotoran manusia.

“Bakterinya akan berkembang dan dapat membuat kondisi air berbahaya berbahaya bagi masyarakat. Hal itu harus disadari betul agar popok bayi bekas bisa di-recycle,” tegasnya serius.

Sejauh pengalamannya dalam pengelolaan sampah, popok bayi sejatinya bisa dimanfaatkan sebagai bahan pembuat pot tanaman. Meskipun pemakaiannya masih sebatas popok milik keluarga sendiri.

“Masyarakat tentu jijik kalau popok bayi bekas yang dipakai untuk pot berasal dari orang lain,” ujar Sisyantoko mengungkapkan kendalanya.

Khusus di 240 desa binaan dan 60 desa yang sudah didampingi Wehasta dalam pengelolaan bank sampah dari tahun 2017 – 2019, Sisyantoko memiliki cara sistematis mengatasi menumpuknya popok bayi.

Masyarakat diminta membersihkan popok sebelum dibuang. Setelah itu dikumpulkan di bank sampah. Di bank sampah, popok disendirikan dan baru dibuang ke bank sampah induk untuk mendapatkan penanganan tersendiri.

“Masyarakat harus sadar bahaya popok bayi. Untuk itu, selain kita coba cari berbagai solusi, masyarakat juga sebaiknya memakai popok yang ramah lingkungan. Saya pikir produk itu sekarang sudah ada,” imbuhnya.

Sementara itu, Muryanto (45), Ketua Bank Sampah Induk (BSI) Kabupaten Mojokerto, juga memiliki alternatif dalam penanganan sampah popok bayi. Hal terpenting popok bayi jangan dibakar apalagi dibuang sembarangan di aliran air. Hal itu sangat berbahaya bagi kualitas air.

“Kita butuh alat khusus untuk mengolah sampah popok bayi. Alat itu yang belum kita punyai. Selama ini, ada juga masyarakat yang memakai ulang popok bayi. Caranya, jel yang di dalam popok dibuang dan dibersihkan. Setelah itu, dipakaikan kembali dengan menambahkan kain bersih. Hal itu memang efektif meski merepotkan dan terkesan menjijikan,” ungkap Muryanto yang biasa dipanggil Cak Ambon.

Prinsipnya, Cak Ambon mendukung langkah-langkah pendampingan yang sudah dilakukan Wehasta. Sejauh ini, ada hasil yang sudah diwujudkan dengan memberikan edukasi di masyarakat.

Bahkan menurut Sisyantoko, seluruh kepala desa sangat mendukung program bank sampah dan bahkan mau mengalokasikan dana desa untuk kepentingan pengolahan sampah.


Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Kamis, 14 Februari 2019

Posbindu Linpung (Posbindu Keliling Kampung) di Dusun Kemlagi Utara

Penyuluhan Kesehatan
www.kemlagi.desa.id - Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) merupakan wujud peran serta masyarakat yang bersifat promotif dan preventif dalam kegiatan deteksi dini, monitoring dan tindak lanjut dini faktor risiko PTM secara mandiri dan berkesinambungan. Kegiatan ini dikembangkan sebagai bentuk kewaspadaan dini terhadap PTM mengingat hampir semua faktor risiko PTM tidak memberikan gejala pada yang mengalaminya.

Linpung atau Keliling Kampung adalah upaya Pemerintah Desa Kemlagi dalam mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dengan menempatkan kegiatan di masing-masing RW dan atau dusun.

Tujuan kegiatan Posbindu PTM adalah terlaksananya pencegahan dan pengendalian faktor risiko PTM berbasis peran serta masyarakat secara terpadu, rutin dan periodik. Oleh karena itu sasaran Posbindu PTM cukup luas mencakup semua masyarakat usia 15 tahun ke atas baik itu dengan kondisi sehat, masyarakat berisiko maupun masyarakat dengan kasus PTM.

Bagi sasaran masyarakat dengan kondisi sehat, Posbindu PTM bertujuan untuk memberikan penyuluhan dan upaya agar tidak sampai menjadi masyarakat yang berisiko terkena penyakit PTM.

Bagi masyarakat berisiko, Posbindu PTM bertujuan untuk mengenali faktor risiko PTM yang ada dan upaya mengurangi jumlah maupun intensitas faktor risiko tersebut agar tidak menjadi penyakit PTM.

Dan untuk masyarakat dengan penyakit PTM, Posbindu PTM bertujuan untuk mengontrol dan menjaga kesehatan secara optimal baik dengan upaya preventif seperti penyuluhan dan kuratif melalui sistem rujukan Posbindu PTM ke Puskesmas.

Posbindu PTM Linpung di tahun 2019, pertemuan pertama di laksanakan di Dusun Kemlagi Utara Desa Kemlagi pada tanggal 3 Februari 2019.
Senam Bersama
Acara di mulai dengan senam bersama, pengukuran Berat Badan, Tinggi Badan, Lingkar Perut, Penghitungan Indeks Massa Tubuh (IMT), Tekanan Darah, dan dilanjut dengan pemeriksaan gula darah, kolesterol, dan atau asam urat, penyuluhan, dan pemberian PMT.
Pemeriksaan GDA, Asam Urat, atau Kolesterol
Pemeriksaan Tekanan Darah
Dari hasil Posbindu PTM Linpung Kemlagi Utara, jumlah yang diperiksa sebanyak 36 orang meliputi pemeriksaan GDA sebanyak 30 orang, Asam urat : 0, Kolesterol : 6 orang. Hasil GDA tinggi sebanyak 4 orang, Kolesterol tinggi sebanyak 3 orang, dan pasien dirujuk sebanyak 1 orang.
Kits Posbindu PTM Desa Kemlagi
Kegiatan rujukan ke fasilitas layanan kesehatan dasar di wilayah Kemlagi dengan pemanfaatan sumber daya tersedia termasuk upaya respon cepat sederhana dalam penanganan pra-rujukan. Salam sehat..

Ditulis oleh Ibu drh. Nyta Apriantini, Ketua TP PKK Desa Kemlagi
Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Senin, 11 Februari 2019

Peningkatan Kapasitas Kasi Pemerintahan Desa se Kabupaten Mojokerto

Wakil Bupati Mojokerto Bapak Pung Kasiadi, SH berikan pengarahan
kepada Kasi Pemerintahan Desa se Kabupaten Mojokerto
www.kemlagi.desa.id - Bertempat di salah satu hotel di Trawas  - Mojokerto pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 yang dimulai sejak jam 09.00 sampai jam 15.00 WIB dilaksanakan kegiatan pelatihan atau peningkatan kapasitas bagi Kasi Pemerintahan Desa se Kabupaten Mojokerto.

Kegiatan yang langsung dibuka oleh Wakil Bupati Mojokerto Bapak Pung Kasiadi dihadiri dan diikuti oleh 299 Kasi Pemerintahan Desa yang ada di Kabupaten Mojokerto ini.  Disamping itu pula dihadiri oleh seluruh Camat dan Kasi Pemerintahan Kecamatan di Kabupaten Mojokerto.
Kasi Pemerintahan Desa se Kecamatan Kemlagi foto bersama sebelum berangkat pelatihan
Dalam sambutanya Bapak Pung Kasiadi berpesan agar potensi yang ada di masing-masing desa dianggarkan dan dimasukan dalam APBDesa misalnya untuk potensi wisata desa.

Lebih lanjut Wakil Bupati Mojokerto ini berpesan agar dalam penyusunan produk hukum desa jangan sampai menjerat diri sendiri, buat yang sifatnya luwes dan luas. 

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, desa juga harus memiliki inovasi agar masyarakat yang dilayani  merasa terlayani dengan baik dan cepat, misalnya buka pelayanan di malam hari, lanjut Bapak Pung Kasiadi.
Wabup Bpk. Pung Kasiadi sedang menyalami peserta pelatihan
Kegiatan ini menghadirkan 3 (tiga) orang narasumber dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Mojokerto maupun dari DPMD Kabupaten Mojokerto sendiri selaku penyelenggara kegiatan ini.

Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018

Narasumber yang pertama menyampaikan materi adalah Bapak Junaidi dari DPMD Kabupaten Mojokerto yang menjelaskan dan menyampaikan isi Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 85 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa.

Lebih lanjut Bapak Junaidi menegaskan bahwa seharusnya desa sebelum membuat suatu peraturan desa terlebih dahulu harus sudah memiliki peraturan desa tentang kewenangan desa. Pembuatan peraturan desa tentang kewenangan desa harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Bagian Hukum dan DPMD Kabupaten Mojokerto.

Pembentukan Produk Hukum Desa

Narasumber yang kedua ini berasal dari Kasubag Peraturan Perundang-undangan Bapak Beny Winarno menyampaikan bahwa peraturan yang ada di desa itu meliputi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Sedangkan penetapan yang ada di desa meliputi Keputusan Kepala Desa dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sifat dari keputusan ini adalah konkrit, individual dan final, lanjut Beny Winarno.

Peranan Kasi Pemerintahan Desa dalam membantu Kades Jalankan Kewenangan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Narasumber yang ketiga adalah Bapak Suhartono selaku Sekretaris DPMD Kabupaten Mojokerto yang menyampaikan materi tentang peranan Kasi Pemerintahan Desa dalam bantu Kades untuk bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Suhartono menyampaikan keprihatinannya sesuai hasil dari Badan Pusat Statistik bahwa Dana Desa yang bergulir sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini belum bisa menurunkan angka kemiskinan di pedesaan secara signifikan bahkan penurunan angka kemiskinan yang lumayan justru terjadi di wilayah perkotaan.

Atas dasar tersebut diatas mendorong kepada Kasi Pemerintahan untuk membantu agar kepala desa lebih memberikan alokasi kegiatan pemberdayaan masyarakat lebih besar dari anggaran sebelumnya atau bisa dikatakan adanya rasa keadilan terhadap bidang diluar pembangunan fisik, lanjut Suhartono.

Yang lebih dikawatirkan lagi, lanjut Sekretaris DPMD Kabupaten Mojokerto ini jika kegiatan pemberdayaan masyarakat yang menyentuh langsung pada kesejahteraan masyarakat tidak sesuai harapan pemerintah, bisa-bisa Dana Desa ini dihentikan.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Sabtu, 02 Februari 2019

Pelatihan Pengolahan Sampah 3R (Reuse, Reduce dan Recycle) di Balai Desa Kemlagi

Pelatihan Pengolahan Sampah, Kemlagi 2 Pebruari 2019
www.kemlagi.desa.id - Bertempat di Balai Desa Kemlagi pada hari Sabtu, 2 Pebruari 2019 yang mulai pukul 09.00 sampai dengan 11.30 WIB telah dilaksanakan Pelatihan Pengolahan Sampah 3R (Reuse, Reduce dan Recycle) yang dihadiri oleh Kepala Desa Kemlagi beserta Perangkat Desa, BPD, LPM, TP PKK, Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat.

Kegiatan ini digagas oleh Ketua TP PKK Desa Kemlagi, ibu drh. Nyta Apriantini bekerja sama dengan Bank Sampah Induk "Bintang Semesta Mojopahit" Kabupaten Mojokerto yang dipimpin oleh Bapak Sisyantoko Jl. Tirto Agro No. 79 Trawas Kab. Mojokerto.

Sambutan Kades Kemalgi Abd. Wahab, SE
Kepala Desa Kemlagi Bpk. Abd. Wahab, SE dalam sambutanya menyampaikan bahwa depo yang kita bangun di tanah ganjaran bukan untuk tempat pembuangan sampah, tapi sebagai tempat pengolahan sampah. 
Sedang dibangun tempat pengolahan sampah
Kegiatan pelatihan ini ditujukan agar seluruh warga Desa Kemlagi melalui tokoh-tokoh yang diundang ini dapat menyampaikan kepada masyarakat lainya agar bisa merubah paradigma baru tentang pemanfaatan sampah yang baik, lanjut Bapak Kepala Desa Kemlagi.

Merubah Paradigma
Sisyantoko, selaku narasumber kegiatan ini
Sudah tepat sekali jika sebelum beroperasinya depo pengolahan sampah di tanah ganjaran Desa Kemlagi sudah terbentuk bank Sampah di setiap RW yang ada di Desa Kemlagi, demikian disampaikan Sisyantoko Toko dari Bank Sampah Induk "Bintang Semesta Mojopahit" Kabupaten Mojokerto.
Warga antusias ikuti pelatihan
Merubah paradigma masyarakat perihal sampah tidaklah mudah, maka dengan adanya bank sampah disetiap RW ini dapat membantu merubah pola pikir masyarakat yang sebelumnya sampah hanya di bakar, ditimbun dan bahkan hanya dibuang begitu saja sekarang bisa dimanfaatkan bahkan bisa menghasilkan uang, lanjut Sisyantoko Toko.  

Disamping itu pula tidak kalah pentingnya adanya sosialisasi tentang pengolahan sampah di masyarakat pada setiap kali ada kesempatan atau pertemuan, misalnya di pertemuan RT/RW, tahlilan, muslimatan, yasinan serta pertemuan lainya.
Cak Muryanto Amboon sedang jelaskan jenis-jenis sampah dan harganya
Pada kegiatan pelatihan ini juga disampaikan jenis-jenis sampah yang bisa dimanfaatkan lagi terutama yang bisa di-uangkan kembali serta dijelaskan pula harga setiap jenis sampah yang disampaikan oleh Cak Muryanto Amboon dari Bank Sampah Induk "Bintang Semesta Mojopahit" Kabupaten Mojokerto.
Simulasi bank sampah
Untuk lebih memantabkan tugas dari pengelola bank sampah, maka pada kesempatan ini juga dilakukan simulasi bank sampah yang terdiri dari 3 (tiga) petugas bank sampah yang meliputi meja 1 untuk absensi, meja 2 untuk menimbang barang/sampah dan meja 3 untuk menentukan nilai atau nominal dari sampah yang dikirimkan.
Sisyantoko bagikan buku kepada pengelola bank sampah

Kades Abd. Wahab, SE bagikan timbangan dan sak atau kantong kepada pengelola bank sampah
Pada kesempatan tersebut juga dibagikan perlengkapan bank sampah kepada pengelolanya untuk masing-masing lingkungan RW.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Jumat, 01 Februari 2019

Akhirnya Pemerintah Revisi PP Nomor 47, Perangkat Desa Terima Penghasilan Rp. 2.022.000

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bertemu dengan PP PPDI di Kantor Kemendagri
www.kemlagi.desa.id - Pemerintah Pusat sudah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47. Revisi tersebut pada saat ini berada di tanggan Sekretaris Negara, Jumat (01/02/2019).

Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Mujito mengatakan, revisi PP ini,  perangkat desa diberikan penghasilan serkurang-kurangnya setara dengan Aparatus Sipil Negara (ASN) golongan IIa.

“Bahwa revisi PP saat ini sudah ada di Sekneg dan baru dimintakan paraf para menteri (8 menteri ) di harapkan minggu depan sudah selesai, dan ditandatangi pak Presiden,” ujar Mujito, usai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri dan Dirjend Bina Pemerintahan Desa.

Pengurus Pusat PPDI bertemu Mendagri RI di Jakarta
Ia menyebut, secara garis besar revisi PP ini perangkat desa diberikan penghasilan sekurang-kurangnya setara Aparatur Sipil Negara (ASN) Golongan IIa, yakni terhitung dari O tahun sebesar Rp 2.022.000. hanya saja kata Mujito untuk gaji perangkat desa ini belum dapat mempertimbangkan lama perangkat bekerja di kantor desa.

“Untuk tahun ini belum mempertimbangkan masa jabatan karena dalam APBN  2019 belum ada alokasi anggaran tambahan untuk Penghasilan Tetap (Siltap),” ujar Mujito.

Keberhasilan revisi PP ini sebut Mujito berkat rekan-rekan perangkat desa di seluruh Indonesia yang hadir dalam Silaturahmi Nasional (Silatnas) Jilid II pada 141.

“Ini berkat kekompakan rekan-rekan perangkat desa di seluruh Indonesia, sehingga revisi PP berhasil kita perjuangkan. Tanpa aksi mana mungkin pemerintah merespon. Saya tegaskan lagi, bukan karena ketua PPDI dan Sekjen tapi perjuangan rekan-rekan semua. Saya ucapkan terimakasi kepada rekan-rekan” tegas Mujito melalui sambungan telponya kepada sungaibuluhungarnews.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Mendagri Usul Gaji Mulai Dibayar Terhitung Januari, Bupati Akan Dikumpulkan Merealisasi Gaji Perangkat Desa Golongan IIa.

Ketum PPDI bertemu mendagri bahas Gaji Perangkat Desa Golongan IIa
www.kemlagi.desa.id - Presiden Joko Widodo akan mengumpulkan Bupati-bupati di Seluruh Indoensia. Hal ini setelah pemerintah pusat mengabulkan tututan perangkat desa dibawah bendera PPDI gaji setara golongan IIa.

Ketua Umum PPDI Mujito mengatakan, untuk merealisasi hasil revisi PP, bupati akan dikumpulkan presiden dalam waktu dekat. Bupati akan diminta merealisasikan keputusan presiden ini.

“Pengurus Pusat PPDI juga akan hadir dalam pertemuan ini. Bupati-bupati akan diundang untuk merealisasikan revisi PP,” kata Mujito melalui sambungan telpon. Ia menambahkan, pada Maret ini revisi PP sudah mulai berjalan. Artinya, pemerintah daerah harus menjalankan PP ini.

“Revisi PP sudah final, PP tinggal menunggu tanda tanggan pak Presiden. Minggu depan sudah selesai,” terangnya.

Namun kata Mujito, Kemendagri mengusulkan gaji perangkat di desa ini dibayar bulan Januari.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Rabu, 30 Januari 2019

Musrenbangdesa Desa Kemlagi Tahun 2020

Kepala Desa beserta Perangkat Desa
www.kemlagi.desa.id - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang desa dilaksanakan setiap bulan Januari dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Setiap Desa diamanatkan untuk menyususn dokumen rencana 6 tahunan yaitu RPJMDesa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa.

Musrenbang di tingkat desa secara lebih parsitipatif untuk menghasilkan daftar usulan permasalahan atau kegiatan pembangunan daerah di tingkat desa, dan menghasilkan Rencana Kerja Pembangunan Desa. Rencana Kerja Pembangunan Desa menjadi dasar bagi penyusunan Rancangan APB Desa. Musrenbang tingkat desa merupakan pengejewantahan otonomi desa dalam penyelenggaraan pembangunan diwilayahnya.
Surat Camat Kemlagi
Musrenbangdesa untuk Desa Kemlagi Tahun 2020 dilaksanakan pada hari Selasa, 29 Januari 2019 di Balai Desa Kemlagi di mulai pukul 19.30 sampai 22.30 WIB ini memperhatikan surat Camat Kemlagi Nomor : 050/33/416.306/2019 tanggal 21 Januari 2019 perihal jadwal pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan.
Peserta Musrenbangdesa 
Pada kegiatan tersebut yang juga dihadiri oleh Kepala Desa beserta perangkat, Ketua BPD beserta anggota, Ketua LPM beserta Anggota, Ketua RT/RW se Desa Kemlagi, Ketua TP KKK, PPKBD serta lembaga-lembaga yang ada di Desa Kemlagi, pada kesempatan tersebut Kepala Desa Kemlagi Abd. Wahab, SE berpesan agar peserta musyawarah menyampaikan seluruh permasalahan dan usulan untuk pembangunan di tahun 2020 diwilayahnya masing-masing. 
Peserta Musrenbangdesa antusias dengarkan pengarahan Kepala Desa
Lebih lanjut Kepala Desa Kemlagi Abd. Wahab, SE mengharapkan agar kategori Desa Kemlagi yang oleh Kemendesa, PDT dan Transmigrasi kali ini termasuk desa maju bisa segera menjadi desa yang mandiri, sebagaimana harapan dari Pemkab Mojokerto.  

Usulan yang muncul dari peserta musyawarah kali ini porsinya sudah mengarah pada pemberdayaan masyarakat desa namun masih tetap juga ada yang mengusulkan dibidang infrastruktur dan memang ini masih dibutuhkan dilingkungannya.

Pada kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa perlunya musyawarah atau pertemuan rutin di tingkat lingkungan, misalnya RT maupun RW dengan rentan waktu tertentu setiap bulan atau berapa bulan sekali.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Sabtu, 26 Januari 2019

Kasus DBD Meningkat di Berbagai Daerah, Kapan Akan Turun?

Pasien DBD sedang dirawat
www.kemlagi.desa.id -Di beberapa provinsi melaporkan adanya kasus demam berdarah dengue. Menurut Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, dr Siti Nadia Tarmizi ada 8-10 provinsi di Indonesia yang mengalami tren kenaikan kasus DBD dalam tiga bulan terakhir. Lalu, kapan kasus DBD akan menurun?

"Kalau melihat tren dari tahun-tahun sebelumnya, biasanya sekitar Februari cenderung turun atau sudah bisa dikendalikan," kata Nadia saat dihubungi Health-Liputan6.com ditulis Sabtu (26/1/2019).

Pada Februari, kata Nadia, berbagai pihak sudah melakukan upaya pemberantasan sarang nyamuk sehingga jumlah nyamuk akan berkurang. Itu artinya jumlah kasus DBD pun menurun.

"Sebenarnya kalau kita waspada,cepat melakukan pemberantasan sarang nyamuk, jumlah nyamuk akan berkurang otomatis jumlah kasus menurun," kata Nadia.

Tips Cegah DBD
Demam Berdarah Dengue (DBD)
Tentu Anda pasti tidak ingin terkena DBD. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menekan kemungkinan terkena DBD yakni:

  1. Memastikan rumah bebas nyamuk dan jentik nyamuk. "Harus dimulai dari kita sendiri, penularannya kan di rumah. Jadi harus memastikan rumah bebas nyamuk. Harus dibersihkan dan tidak ada jentik nyamuk di rumah," kata Nadia saat dihubungiHealth-Liputan6.com ditulis Rabu (23/1/2019).
  2. Jaga daya tahan tubuh. "Di tengah-tengah perubahan cuaca seperti ini jagalah daya tahan tubuh. Karena kan di saat seperti ini cenderung sakit, jadi jaga daya tahan tubuh ya," saran Nadia.
  3. Curiga bila demam mendadak.  Kala kasus DBD merebak, bila tubuh demam 1-2 hari segera ke klinik atau puskesmas terdekat."Kan gejala yang khas itu demam tinggi dan ada bintik  merah. Kadang, belum sampai ke bintik merah atau demam hanya sedikit, itu sudah demam berdarah. Maka perlu pemeriksaan darah untuk memastikan apakah DBD atau bukan," kata Nadia
  4. Pola nyamuk menggit pada pagi dan sore. Nyamuk betina Aedes aegypti yang membawa virus dengue menggigit di pagi dan sore hari. Oleh karenanya, orangtua harus memastikan anak-anak terhindar dari gigitan nyamuk. 
Sumber https://www.liputan6.com/
Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Jumat, 25 Januari 2019

Pengisian Keanggotaan BPD Desa Kemlagi Periode 2019-2025

Foto Bersama Kades, Panitia dan Calon Anggota BPD Kemlagi Utara
www.kemlagi.desa.id - Sehubungan akan berakhirnya masa keanggotaan BPD Desa Kemlagi Periode 2013-2019 tepatnya berakhir pada bulan April 2019 berdasarkan Keputusan Bupati Mojokerto No: 188.45/172/HK/416-012/2013 tanggal 26 April 2013. Sebagaimana ketentuan dalam Perda Kabupaten Mojokerto No. 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan BPD,  Kepala Desa Kemlagi mengadakan musyawarah dengan seluruh elemen masyarakat untuk membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan BPD untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Musyawarah pembentukan panitia pengisian keanggotaan BPD
Kepanitiaan ini merupakan unsur masyarakat yang merupakan wakil dari wilayah pemilihan dan juga dari perangkat desa, disepakati bahwa jumlah kepanitian sebanyak 11 (sebelas) orang yang terdiri dari Kemlagi Selatan, Kemlagi Barat, Kemlagi Timur dan Kemlagi Utara masing-masing diwakili oleh 2 (dua) orang, sehingga untuk kepanitiaan dari wilayah sebanyak 8 (delapan) orang sedangkan dari unsur perangkat desa sebanyak 3 (tiga) orang, total jumlah panitia sebanyak 11 (sebelas) orang.

Setelah panitia menerima SK dari Kepala Desa Kemlagi, langkah selanjutnya adalah panitia melaksanakan tugas dan kewenangan (sebagai mana yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No. 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, meliputi :
  • Menyusun tahapan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemilihan;
  • Menyusun dan menetapkan tata tertib pelaksanaan pemilihan;
  • Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan keanggotaan BPD kepada Kepala Desa;
  • Mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan;
  • Melakukan penjaringan bakal calon anggota BPD;
  • Melakukan penyaringan dan penelitian persyaratan bakal calon anggota BPD;
  • Mengumumkan calon anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan;
  • Melaksanakan musyawarah atau pemilihan keanggotaan BPD;
  • Membuat berita acara musyawarah atau pemilihan; dan
  • Menetapkan anggota BPD terpilih dan calon anggota BPD nomor urut pengganti antar waktu.
  • Melaporkan hasil pengisian keanggotaan BPD kepada Kepala Desa.
Susuai ketentuan yang berlaku, maka jumlah anggota BPD untuk Desa Kemlagi adalah sebanyak 7 (tujuh) orang, dan sesuai tata tertib yang telah dibuat panitia untuk keterwakilan wilayah Kemlagi Selatan dibutuhkan 1 (satu) orang, Kemlagi Barat dibutuhkan 2 (dua) orang, Kemlagi Timur dibutuhkan 2 (dua) orang, Kemlagi Utara 1 (satu) orang dan keterwakilan perempuan dibutuhkan 1 (satu) orang.


Penjaringan dan Penyaringan
Pemasangan banner pendaftaran di Kemlagi Barat
Pemasangan banner pendaftaran di Kemlagi Selatan
Panitia berupaya agar masyarakat mengetahui kalau di Desa Kemlagi sedang diadakan pengisian keanggotaan BPD yakni dengan menyebarkan selebaran, pemasangan banner/spanduk di tempat-tempat yang strategis, pemanfaatan media sosial serta memberikan pengumuman di tempat ibadah maupun tempat warga yang sedang melaksankan kegiatan rutinan tahlil/istihgotsah/yasinan maupun shalawatan.
Pemasangan banner pendaftaran di Kemlagi Timur
Pemasangan banner pendaftaran di Balai Desa Kemlagi
Nampaknya upaya yang dilakukan panitia cukup berhasil, hal ini terbukti dengan banyaknya warga Desa Kemlagi yang mendaftar, yakni sebanyak 17 (tujuh belas)  orang padahal yang dibutuhkan hanyalah 7 (tujuh) orang.

Persiapan Musyawarah atau Pemilihan

Kegiatan maupun tahapan yang tidak kalah pentingnya adalah kesiapan dan persiapan panitia sebelum pelaksanaan musyawarah atau pemilihan. Berikut beberapa kegiatan panitia sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut :
Rapat persiapan
Rapat koordinasi dengan para calon BPD
Pak Kades pun ikut benahi bilik suara
Proses cetak surat suara
Meski listrik padam, panitia tetap semangat melipat surat suara
Surat suara siap dipergunakan
Surat pemberitahuan untuk gunakan hak pilih 
Musyawarah atau Pemilihan


Video pengisian keanggotaan BPD Desa Kemlagi 2019-2025

Suasana pengisian BPD di wilayah Kemlagi Selatan
Suasana pengisian BPD di wilayah Kemlagi Barat
Suasana pengisian BPD di wilayah Kemlagi Timur
Suasana pengisian BPD di wilayah Kemlagi Utara
Suasana pengisian BPD Keterwakilan Perempuan
Meskipun menggunakan metode perwakilan yakni yang diundang untuk memilih adalah kepala rumah tangga (somah) sesuai wilayahnya, serta keterwakilan dari lembaga atau organisasi perempuan yang ada di Desa Kemlagi untuk memilih keterwakilan perempuan. Namun proses pemilihannya adalah mirip dengan pemilihan legislatif/presiden/kepala desa. Bahkan untuk menarik para pemilih agar bersemangat menggunakan hak pilihnya untuk mendatangi tempat pemungutan suara, maka panitia menyediakan semacam doorprise. Alhasil pemlih yang gunakan hak pilihnya adalah lebih dari 80 %. 
doorprise untuk pemilih

Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih dan Nomor Urut Pengganti Antarwaktu (PAW)

Setelah kegiatan pemilihan dimasing-masing wilayah dan keterwakilan perempuan selesai dilaksanakan, tahapan berikutnya yang wajib dilaksanakan oleh panitia adalah penetapan calon anggota BPD terpilih dan nomor urut pengganti antarwaktu melalui surat keputusan.

Penyerahan keputusan panitia kepada Bapak Kepala Desa Kemlagi
Pada hari itu juga panitia menyerahkan keputusan  penetapan calon anggota BPD terpilih dan nomor urut pengganti antarwaktu (PAW) kepada Kepala Desa untuk diusulkan peresmiannya kepada Bupati Mojokerto melaui Camat Kemlagi.

Berikut ini daftar calon anggota BPD Desa Kemlagi 2019-2015 terpilih (berdasarkan urutan wilayah), adalah :
  • Mashudan (Keterwakilan Wilayah Kemlagi Selatan);
  • Badrul Awam (Keterwakilan Wilayah Kemlagi Barat);
  • Supriyanto (Keterwakilan Wilayah Kemlagi Barat);
  • Yuda Erwanto (Keterwakilan Wilayah Kemlagi Timur):
  • Ach. Sholeh (Keterwakilan Wilayah Kemlagi Timur):
  • Ronis (Keterwakilan Wilayah Kemlagi Utara); serta 
  • Risa Umami (Keterwakilan Perempuan).
Sedangkan calon anggota BPD Desa Kemlagi 2019-2015 nomor urut pengganti antarwaktu (PAW), adalah :

Nomor Urut 1
  • Muhammad Muhajir (Keterwakilan Wilayah Kemlagi Selatan);
  • Syamsul Arif (Keterwakilan Wilayah Kemlagi Barat);
  • Sudwijo Utomo (Keterwakilan Wilayah Kemlagi Timur);
  • Desi Yuniarti (Keterwakilan Wilayah Kemlagi Utara);dan
  • Endang Kurniati (Keterwakilan Perempuan).
Nomor Urut 2
  • Achmad Syafii (Keterwakilan Wilayah Kemlagi Selatan);
  • Lilis Mai Jayanti (Keterwakilan Wilayah Kemlagi Barat);
  • Tulus Tri Hananto (Keterwakilan Wilayah Kemlagi Timur);dan
  • Siti Masitoh (Keterwakilan Perempuan).
Nomor Urut 3
  • Novi Nur Sholihah (Keterwakilan Wilayah Kemlagi Selatan).
Peresmian Keanggotaan BPD 

Sebagaimana ketentuan Pasal 20 Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 87 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No. 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah/janji anggota BPD.

Pengucapan sumpah/janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Dasar Hukum :
  • Perda Kabupaten Mojokerto No. 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa
  • Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No. 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa
Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Senin, 07 Januari 2019

Warga Tidak Mampu di Kabupaten Mojokerto Yang Belum Dapat KIS PBI-D, Bisa Lapor ke Dinas Sosial

ilustrasi
www.kemlagi.desa.id - Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto resmi menghentikan program Surat Pernyataan Miskin (SPM) mulai tahun 2019 ini. Sebanyak 42 ribu lebih warga tidak mampu dialihkan,  untuk dicover dengan Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran Daerah (KIS-PBI-D).

Didik Chusnul Yakin - Kepala Dinkes Kabupaten Mojokerto ketika di konfirmasi Maja FM, Senin (07/01/2019) mengatakan, seluruh warga tidak mampu tersebut merupakan verifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial di 18 Kecamatan.

“Dinkes akan update tiap bulan, termasuk warga tidak mampu yang merasa belum terdaftar akan di masukkan. Karena tim akan terus update. Misalnya ada warga yang meninggal, pindah alamat atau memang statusnya itu warga mampu", katanya ketika On Air di Maja FM.

Didik juga menghimbau, bagi warga Kabupaten Mojokerto yang memperoleh kartu KIS PBI-D, bisa langsung dipergunakan ke fasilitas kesehatan.

“Sedangkan bagi warga tidak mampu yang belum mendapat KIS PBI-D, bisa melapor ke pihak desa, Kecamatan atau ke Dinas Sosial. Karena kami merujuk data dari Dinsos”, terangnya.

Seperti di informasikan, warga Kabupaten Mojokerto dengan kategori tidak mampu, sebelumnya yang ingin mendapat fasilitas kesehatan gratis, maka harus mengantongi Surat Pernyataan Miskin (SPM). Namun, mulai tahun 2019, SPM tidak lagi berlaku.

Sebagai gantinya, Pemkab Mojokerto mengalihkan warga yang tidak mampu tersebut untuk mendapatkan KIS PBI-D. Mereka mendapatkan BPJS Kesehatan kelas III, untuk bisa dipergunakan ke fasilitas kesehatan.


Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi