Jumat, 15 Juli 2016

MKP Stop Rekrutmen CPNS, Rencana Ajukan 400 Pegawai Batal

http://radarmojokerto.jawapos.com/imgs/2016/07/1698_18516_fan-MKP%20silaturahmi%20SKPD%20dan%20staf%20pemkab%20(12).jpg
EFESIENSI: MKP saat menggelar halalbihalal bersama pegawai dan pejabat di Pemkab Mojokerto.

MOJOKERTO – Rencana pemerintah Kabupaten Mojokerto mengajukan formasi CPNS ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) hingga 400 pegawai, dipastikan urung dilakukan.

Karena, hingga masa kepemimpinan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) habis, rencananya tidak akan menggelar rekrutmen PNS.

Kebijakan itu diungkapkan MKP di sela-sela prosesi halalbihalal dengan seluruh PNS di lingkungan Pemkab Mojokerto. ’’Saya sudah tujuh tahun tidak rekrutmen. Ke depan, juga tidak akan,’’ ujarnya.


Dijelaskannya, kebijakan tidak menggelar rekrutmen CPNS dinilai tak menghambat perjalanan pemerintahan. ’’PNS yang ada saat ini sudah cukup. Dan mereka sudah bisa bekerja dengan baik semua,’’ papar dia.

Bahkan, kata MKP, berkurangnya jumlah pegawai di lingkungan Pemkab Mojokerto hingga hampir seribu pegawai, tak membuat pemerintahannya mengalami krisis pegawai. Nyaris tak ada keluhan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atas kekurangan pegawai.

Ungkapan MKP ini bertolak belakang dengan kondisi jumlah pegawai di sejumlah dinas. Salah satunya di Dinas Kesehatan (Dinkes). Krisis tenaga kesehatan terjadi hampir menyeluruh di seluruh lini. Baik di tingkat puskesmas pembantu, puskesmas, dan puskesmas rawat inap.

Seperti di Puskesmas Jatirejo. Meski sudah masuk dalam kategori Puskesmas rawat inap, namun pelayanan kesehatan di tingkat bawah ini tak memiliki dokter gigi. Padahal, dokter gigi di setiap puskesmas dinilai wajib.

Di puskesmas rawat inap, juga harus tersedia minimal terdapat dua dokter umum, bidan, perawat, ahli gizi, lab medik, hingga ahli farmasi. Sementara, di setiap puskesmas rata-rata hanya satu dokter umum saja.

Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi, juga menyebutkan, untuk membuka rekrutmen CPNS, pemerintah tak bisa melakukan perhitungan kasar. Namun harus dilakukan kajian atas beban kerja pegawai. 

Saat ini, pihaknya mengaku sudah memerintahkan Bagian Organisasi untuk menginventarisir jumlah pegawai dan beban kerjanya di lingkungan Pemda.

Untuk di lingkungan dinas dan perkantoran, jatah rekrutmen CPNS berpeluang sangat kecil. Karena, sampai saat ini beban kerja mereka masih dalam kategori normal. Pung tak ingin, tingginya angka pensiun menjadi tolok ukur dalam  menerapkan penilaian jumlah pegawai.

’’Sekarang jumlah PNS berkurang sebanyak 2000-an sejak tahun 2010. Dan kerja pegawai juga tidak sampai lembur tengah malam. Ini masih normal,’’ jelas dia.

Sumber http://radarmojokerto.jawapos.com/