Kamis, 17 Maret 2016

GP Ansor Jombang Siapkan Tim Khusus Awasi Pemanfaatan Dana Desa

http://www.nu.or.id/o-images/imageContent.php?cl=nu_or_id&assets=pictures&cnt=post&type=big&files=145817459156e9fa7f948fa.jpg
Suasana Diskusi

Jombang,NU Online

Pengguliran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) memantik reaksi banyak kalangan, termasuk Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Jombang, Jawa Timur. Bentuk reaksi yang ditunjukkan Ansor Jombang meliputi dua hal, yaitu membantu pemerintah dalam pengawasan dan pemanfaatannya.

Ansor Jombang merasa perlu membantu melakukan pengawasan terhadap DD/ADD karena mengingat besarnya alokasi dana tersebut. Hal ini terungkap dalam diskusi tematik sebagai rangkaian kegiatan dzikir dan shalawat Rijalul Ansor yang diselenggarakan Pimpinan Anak Cabang GP Ansor Kecamatan Jombang, Selasa (15/3).

Menurut Maghfuri Ridwan sebagai salah satu narasumber, apabila digabungkan dengan pemasukan yang lain, seperti bagi hasil pajak, pendapatan asli desa, dan bantuan khusus maka jumlahnya mencapai  lebih dari satu miliar, “Di Kecamatan Ngoro keseluruhan dana yang didapatkan sebesar 1,3 miliar per desa,” terang Maghfuri yang juga pendamping di Kecamatan Ngoro Jombang. Jumlah tersebut tidak sama untuk masing-masing desa, disesuaikan dengan kondisi masing-masing.

Dalam menggulirkan DD/ADD ini semuanya harus menggunakan acuan Peraturan Pemerintah yang dibuat untuk kepentingan tersebut. Penggunaan DD di tahun 2016 ini diprioritaskan untuk dua hal, yaitu pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dua hal ini yang kemudian dijabarkan sesuai kondisi masing-masing daerah. Di Jombang penggunaan Dana Desa diatur dalam Perbub nomor 5 tahun 2016.

Selain melakukan pengawasan, GP Ansor sebagai organisasi kepemudaan juga harus bisa memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan mata anggaran yang ada. 

“Karena memang di rekening DD/ADD tidak ada kode yang berbunyi Ansor,” tambah Maghfuri. Mata anggaran di ADD yang bisa dimanfaatkan Ansor antara lain alokasi untuk pemberdayaan masyarakat.

Dalam Perbub nomor 5 tersebut salah satu yang dianggarkan adalah majelis ta’lim. Ulum Sugioto narasumber yang lain mengatakan, “Bupati mempunyai kecenderungan kuat bahwa dana majlis ta’lim itu untuk NU.” Hal ini bisa dimaklumi karena organisasi  yang berpotensi memanfaatkannya, adalah organisasi yang mempunyai ranting sampai ke desa-desa.

Selain anggaran majelis ta’lim, anggaran yang berpotensi untuk bisa dimanfaatkan adalah anggaran untuk seni tradisional. “Yang bisa masuk ke seni tradisional ini di antaranya grup kesenian Banjari, kesenian Ishari (Ikatan Seni Hadrah Indonesia), termasuk seni pencak silat Pagar Nusa,” tambah Maghfuri.

Menurutnya, bisa tidaknya Ansor memanfaatkan DD/ADD ini kuncinya adalah komunikasi dengan kepala desa. Sepanjang komunikasi dengan kepala desa baik, maka peluang untuk ikut memanfaatkannya juga besar.

Ditemui secara terpisah, H. Zulfikar selaku ketua PC GP Ansor Jombang mengaku telah menyiapkan tim khusus untuk melakukan pendampingan terhadap pengurus GP Ansor di ranting-ranting, agar bisa memanfaatkan dana tersebut.

“Kami sudah tunjuk beberapa Pengurus Cabang Ansor Jombang, untuk melakukan pendampingan ke ranting-ranting agar bisa melakukan pengawasan serta bisa memanfaatkan dana desa tersebut, termasuk jadwal dan pembagian wilayahnya.” Jelas pria yang biasa disapa Antok ini.