Jumat, 04 Maret 2016

Dari Babinsa hingga Universitas Dilibatkan dalam Pengawasan Dana Desa


http://assets.kompas.com/data/photo/2016/02/18/1248386012-fot01227780x390.JPG
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut B Panjaitan
Pekanbaru- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa pemerintah daerah harus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan dalam rangka mengantisipasi gangguan anarkisme, radikalisme dan terorisme. 

Peningkatan kesejahteraan, menurut Luhut, bisa ditempuh dengan memaksimalkan dana desa. "Kalau perekonomian di desa itu jalan akan menuntaskan masalah kesenjangan," kata Luhut, saat bertatap muka dengan Plt Gubernur Provinsi Riau Arsyadjuliandi beserta seluruh jajaran Pemda Riau dan aparat TNI Polri, di Pekanbaru, Rabu (2/3/2016). 

"Seperti kita tahu kemiskinan bisa menjadi akar radikalisme dan terorisme," ujarnya.Untuk memaksimalkan penggunaan dana desa tersebut, Luhut meminta Babinsa bisa bekerja sama dengan kepala desa dalam melakukan pengawasan. Misalnya, ketika dana desa digunakan untuk membangun sistem irigasi dan pembuatan sawah.

"Kenapa kami sangat getol saat ini, hasil temuan pemerintah di pulau Jawa, peran dari Babinsa dan kepala desa itu sangat efektif," ujar Luhut. Luhut juga mengungkapkan, pemerintah telah menjalin kerja sama dengan 43 universitas di Indonesia untuk membantu mengawasi penggunaan dana desa. 

Peran univesitas sangat penting untuk ikut membantu membangun infrastruktur. "Nanti melalui program KKN (kuliah kerja nyata) mereka akan membantu mengawasi pelaksanaan program dana desa di pedesaan," ujar Luhut.Selain itu, Luhut juga mengungkapkan bahwa dana desa akan dibagi 2 kali, pada bulan April dan Agustus. 

Menurut Luhut, pembagian dana desa yang sebelumnya dilakukan sebanyak 3 kali sangat tidak efektif. Sementara itu, Plt Gubernur Provinsi Riau Arsyadjuliandi mengatakan bahwa pemerintah daerah bersama-sama dengan BPKP dan BPK akan mengawasi penggunaan dana desa hingga di tingkat kabupaten kota.Menurut penuturannya, 

Pemerintah Provinsi Riau akan membuat website sebagai media untuk mempublikasikan laporan penggunaan dana desa. "Desa punya website, seperti di Kabupaten Bengkalis. Jadi laporan dan transparansi ada di sana. Web tersebut akan dibuat menggunakan dana dari APBD. Kalau soal membentuk satgas KPK, masih kami pikirkan," ujar Arsyadjuliandi saat ditemui di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru.