Minggu, 07 Desember 2014

Menteri Desa Harapkan Dua Pekan Sistem Desa Online Rampung

http://www.skanaa.com/assets/images/news/20141207/54844abda81bb78f378b456a.jpg
ilustrasi
REPUBLIKA.CO.ID, BANYUWANGI -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Ja'far berharap dalam tempo dua pekan ke depan, penyusunan formulasi dan mekanisme sistem desa online telah rampung. Kementerian Desa telah membentuk tim monitoring yang bertugas memilah desa sasaran berdasarkan kesiapan infrastruktur.

"Sekarang menuju proses pemetaan desanya. Mungkin setiap kabupaten diambil tujuh desa sebagai 'pilot project', sehingga akan ditiru oleh semua desa. Sekarang sudah kami siapkan sistem onlinenya," paparnya di Banyuwangi, Ahad (7/12).

Strategi penganggaran berbasis online dilakukan seiring rencana pemerintah mengucurkan APBN ke desa, yang setiap desa mendapatkan anggaran sekitar Rp 1,4 miliar per tahun sesuai amanat UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. (Menteri Desa Resmikan E-Village Budgeting di Banyuwangi)
 
Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas menjelaskan e-Village Budgeting merupakan salah satu contoh inovasi menuju transparansi penganggaran dan monitoring pembangunan di pelosok desa. Sistem ini juga menyinergikan keuangan dan pembangunan di tingkat desa dengan kabupaten, sehingga tercipta keselarasan. (Semua desa di Banyuwangi direncanakan gunakan program ini)

"Desa adalah beranda depan pelayanan masyarakat, sehingga harus terus meningkatkan kualitas tata kelolanya menjadi lebih transparan, akuntabel dan partisipatif," katanya.

Program e-Village Budgeting di Banyuwangi terdiri atas tiga bagian, yaitu perencanaan, tata kelola dan evaluasi. Sistem ini memangkas mata rantai penyusunan anggaran secara manual di tingkat desa, sehingga pencairan anggaran juga mudah terpantau.

Menurut bupati, sistem ini rencananya efektif diterapkan mulai awal 2015 dengan menyasar 189 desa di Kabupaten Banyuwangi. "Pencairan anggaran bisa setiap semester atau triwulan, kalau program belum tuntas tidak bisa dicairkan. Ini bisa mengantisipasi penyimpangan anggaran. Kami targetkan setidaknya 40 persen desa sudah menerapkan sistem ini pada awal 2015 dan secara bertahap semua desa hingga akhir 2015," tambah Anas.