Senin, 22 September 2014

Kepala Desa Harus Kreatif Libatkan Swasta dalam Pembangunan

Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla memberikan keterangan pada wartawan terkait porsi kabinetnya, di Rumah Transisi Jokowi-JK, Jakarta, Senin (15/9/2014). Rencananya Kabinet Jokowi-JK akan diperkuat 34 kementerian yang terdiri dari 18 orang profesional dan 16 orang dari partai politik.
JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan infrastruktur desa dinilai tidak akan mampu dilakukan hanya oleh pemerintah. Atas dasar itu keterlibatan pihak swasta juga sangat dibutuhkan.

Menurut Direktur International Center for Applied-Finance an Economics Institut Pertanian Bogor, Nunung Nuryartono, investasi pihak swasta sangat mungkin masuk ke desa-desa apabila para kepala desa mampu kreatif mencari pihak-pihak swasta tersebut.

"Begini, kreativitas dari kepala desa harus tinggi, jadi pihak-pihak swasta masuk desa," ujar Nunung di Jakarta, Kamis (18/9/2014).

Meskipun demikian, kepala daerah juga harus sangat selektif memilih pihak swasta. Pasalnya, jangan sampai keterlibatan pihak swasta justu menyengsarakan masyarakat desa.

Oleh karena itu, dia mengusulkan agar salah satu syarat masuknya pihak swasta untuk pembangunan desa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. "Tapi sektornya produktif, swasta harus menyerap tenaga kerja," kata dia.

Kementerian Infrastruktur Dinilai Jawaban Tepat Selesaikan Masalah Pembangunan Desa

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana presiden terpilih Joko "Jokowi" Widodo membentuk Kementerian Infrastruktur dinilai sebagai bentuk pemecahan masalah pembangunan infrastruktur desa. Selama ini infrastruktur desa terhambat justru karena koordinasi antar Kementerian yang buruk.

"Saya setuju, sangat setuju adanya Kementerian infrastruktur," ujar Direktur Internatiönal Center for Applied-Finance an Economics Institut Pertanian Bogor, Nunung Nuryartono di Jakarta, Kamis (18/9/2014).

Menurut dia, masalah pembangunan di desa saat ini memang terkendala koordinasi lintas sektoral. Dalam sektor pertanian misalnya, selama ini sektor pertanian sangat membutuhkan waduk sebagai penyuplai air, namun terkendala karena pembangunan waduk ada di Kementerian Pekerjaan Umum.

Namun, kata dia, yang harus digarisbawahi dari Kementerian Infrastruktur adalah kerjasama dengan pemerintahan daerah. Pasalnya, pembangunan di desa juga sangat bergantung dari pemerintahan daerah. Bahkan, dalam beberapa kasus, pemerintah daerah sering mengacuhkan kerusakan infrastruktur karena dinilai menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

"Koordinasi dengan pemerintah kabupaten harus jadi perhatian, ada jalan nasional rusak, selalu diserahkan ke pusat padahal pemerintah kabupaten punya dana buat perbaikan jalan," katanya.

Dia berharap, apabila benar Kementerian infrastruktur dibentuk, maka yang harus menjadi fokus pembangunan adalah pembangunan desa yang sudah jauh tertinggal.