Selasa, 23 September 2014

Kedaulatan Pangan Harus Dimulai dari Pembangunan Desa

Pekerja mengangkat beras di gudang Bulog, Jakarta.
Pekerja mengangkat beras di gudang Bulog
Jakarta - Ketua Dewan Pakar Pusaka Trisakti Adrinof Chaniago menyatakan ide kedaulatan pangan berbasis prinsip Trisakti yang diusung Jokowi-JK merupakan suatu keharusan dan harus dimulai dari pembangunan desa. Semakin mendesak karena di 10 tahun terakhir, sama sekali tak ada gerakan Pemerintah untuk membangunnya.

"10 tahun terakhir tidak ada kebijakan pangan yang bisa membuat bangsa berdaulat. Buktinya, bangsa ini terus menerus melakukan impor pangan," kata Andrinof dalam Sarasehan Kebangsaan II membahas isu kedaualatan pangan, Kamis (4/9), di Jakarta.

Pemerintahan mendatang akan lebih memerhatikan pembangunan di wilayah pedesaan maupun pinggiran, sebagai wujud membangun keseimbangan pembangunan. Sebab selama ini, selalu terkesan situasi tidak berimbang dengan pembangunan di wilayah perkotaan.

Adrinof, yang juga Tim Ahli Jokowi-JK itu, menjelaskan bahwa dunia pangan Indonesia menghadapi berbagai kondisi yang ujung-ujungnya membuat bangsa Indonesia semakin lemah.

Salah satu contohnya, saat ini lebih banyak produk impor. Sementara produksi dalam negeri, lebih banyak dijual ke luar sementara kebutuhan di dalam negeri belum tercukupi.

"Kita harus berdaulat, artinya kita berkuasa pada cara produksi, arah produksi, dan distribusi barang pangan itu, termasuk jasanya," kata Adrinof.

Dia mengatakan, empat atau lima tahun ke belakang, Indonesia kerap dibikin risau oleh kelangkaan bahan pangan. Seperti cabe keriting, bawang merah, gandum, kedelai, daging sapi. Padahal, negeri ini kaya akan sumber daya alam.

"Jangan sampai negeri yang 70 persen terdiri dari lautan ini malah mengimpor ikan. Kalau juga terjadi krisis ikan ini, sudah aneh betul," katanya.