Minggu, 20 Juli 2014

Kalah bermartabat bagian adab politik

Jokowi-Prabowo
Jakarta (ANTARA News) - Kalah dengan kepala tegak adalah istilah yang sering digunakan dalam mengomentari tim sepak bola yang kalah berlaga setelah tim pecundang itu memperlihatkan usaha maksimal dengan bermain sportif.

Tim yang menerima kekalahan dengan lapang dada dalam kompetisi sepak bola itu juga sering disebut sebagai tim yang kalah bermartabat karena mengakui kekalahan itu akibat lawan telah bermain lebih bagus.

Dalam konteks politik, semua kalangan saat ini berharap para kontestan dalam kompetisi Pilpres 2014 pun siap untuk kalah secara bermartabat, siapapun yang kalah. Sang pemenang pun dituntut untuk bermetamorposis menjadi pemenang bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menerima kekalahan dengan lapang dada, atau kalah secara bermartabat adalah bagian dari adab politik modern, yang telah diperlihatkan oleh para elit politik yang matang di seluruh dunia.

Di Indonesia pun, sejumlah elit politik memperlihatkan kebesaran jiwa tersebut. Untuk menyebut beberapa di antara mereka adalah Fauzi Bowo ketika dia dikalahkan oleh Joko Widodo dalam kompetisi memperebutkan kursi Gubernur beberapa waktu lalu.

Presiden B.J. Habibie yang diturunkan dalam sidang MPR, meskipun di dalam konteks persaingan individual memperebutkan jabatan politik, juga dicatat dengan tinta emas sebagai figur negarawan yang dengan lapang dada alias legowo menerima keputusan politik untuk melengserkannya dari jabatan politik.

Kali ini, Pilpres 2014 janganlah sampai menjadi kompetisi yang membelah rakyat Indonesia menjadi dua kelompok yang tetap bersaing, apalagi bermusuhan secara politik. Kuncinya ada di tangan presiden terpilih.

Entah Prabowo Subianto dan wakilnya, entah Joko Widodo dan wakilnya, yang menang dalam Pilpres 2014 adalah presiden bagi seluruh rakyat Indonesia.

Situasi politik pasca-Pilpres 2014 diharapkan melahirkan kedamaian sosial tanpa gejolak yang merugikan semua pihak. Prediksi pesimistik bahwa perbedaan angka yang tipis dalam perolehan suara bagi pemenang yang bisa menimbulkan kericuhan di akar rumput diharapkan tidak terjadi.

Untuk mencapai situasi damai itu, para elite politik, terutama kedua capres dan cawapres, menjadi aktor utama yang akan menentukan apakah siatuasi damai itu bisa tercapai atau tidak. Jika salah satu saja tidak siap untuk kalah secara bermartabat, situasi di bawah bisa jauh dari damai.

Namun, melihat kiprah perpolitikan kedua capres selama masa kampanye Pilpres 2014, situasi damai setelah pengumuman pemenang Pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemungkinan besar terwujud.

Baik kubu Prabowo maupun kubu Jokowi telah mengeluarkan komitmen untuk siap menerima kekalahan. Dengarlah pernyataan Fadel Muhammad, salah satu anggota Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta, yang meneduhkan ini: Tim Prabowo-Hatta siap berpolitik secara dewasa. Menang atau kalah, pihak lawan tetap dihargai, tutur Fadel Muhammad.

Sementara kubu Jokowi-Kalla, yang diwakili Ahmad Basarah, anggota Tim Kampanye Nasional Jokowi-Kalla, menyatakan komitmennya untuk siap menang dan siap kalah.

Tentu siap menang dan siap kalah harus dimaknai secara luas dalam arti bahwa masih ada proses-proses hukum yang bisa digunakan untuk melakukan perlawanan politik setelah KPU mengumumkan hasil pencoblosan Pilpres 2014 itu.

Pihak yang kalah, siapapun dia, bisa menggugat keputusan KPU, melalui sidang di Mahkamah Konstitusi (MK). Dan ketika MK sudah memutuskannya, apapun keputusan itu, kedua kubu semestinya menerimanya dengan lapang dada.

Kekalahan dalam berpolitik bukahlah akhir dari segalanya. Masih ada perlawanan politik dengan menjadi partai oposisi dalam rangka memperjuangkan nilai-nilai ideologi yang diusung.

Dan setelah lima tahun, yang kalah bisa tampil kembali untuk berlaga memperebutkan kursi kekuasaan eksekutif tertinggi, yakni kursi kekuasaan kepresidenan.

Perjuangan merebut kekuasaan tertinggi selayaknya dimaknai juga sebagai perjuangan untuk cita-cita politik yang luhur.

Bukan sekadar meraih keistimewaan material dan popularitas tapi meraih kesempatan untuk mewujudkan impian menyejahterakan rakyat yang belum sejahtera.

Jika impian luhur itu yang menjadi niat awal para capres dan cawapres maju dalam Pilpres 2014, kekalahan pastilah dimaknai sebagai kesempatan yang tertunda dan bisa diraih kembali di kesempatan berikutnya.

Yang menarik dalam kehidupan politik di Indonesia saat ini adalah semakin besarnya partisipasi publik untuk ikut menjaga proses berdemokrasi.

Hal itu juga diperkuat oleh kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan setiap warga negara menyampaikan aspirasi mereka lewat media sosial.

Sarana internet juga menjadikan hasil pencoblosan bisa diunggah dan bisa disimak serta diverifikasi secara publik sehingga berbagai kecurangan dalam proses penyelenggaraan Pilpres semakin dapat diminimalkan.

Desakan berbagai kalangan untuk penyelenggaraan Pilpres 2014 yang jujur dan transparan sudah diekspresikan berkali-kali.

Salah satunya adalah pernyataan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammdiyah Din Syamsuddin.

Bersama sejumlah tokoh lintas agama dalam forum jumpa wartawan di Pusat Dakwah Muhammadiyah belum lama ini, Din Syamsuddin menyerukan permintaan tokoh lintas agama bahwa kedua pasang capres dan cawapres beserta tim sukses kedua pasangan untuk mengedepankan sikap kenegarawanan.

Sikap kenegarawanan itu diperlukan, demikian hemat Din Syamsuddin, karena hal itu untuk memelihara dan menjaga kerukunan dan kesatuan serta persatuan bangsa.

"Semua pihak harus mematuhi apapun hasil pemilihan presiden, siap menang dan siap kalah. Semua pihak harus mengendalikan diri," katanya.

Bagi yang menang juga tak kalah pentingnya untuk tidak merayakannya atau eufora secara berlebihan karena hal itu bisa menimbulkan pertentangan antar-kelompok dan berpotensi memecah belah bangsa.

Pengamat politik J Kristiadi juga menyerukan pernyataan serupa. Yang kalah harus legowo dan yang menang tak perlu mengumbar kegembiraan.

Bagi J Kristiadi, yang penting adalah kemenangan bagi rakyat. Artinya, siapapun yang menjadi Presiden, kepentingan rakyat secara keseluruhan harus terwujud dalam kebijakan-kebijakan politik dalam kabinet mendatang.

Dengan kata lain, yang berdaulat adalah rakyat dan yang menang adalah rakyat juga.

Presiden terpilih harus siap menjadi pelayan rakyat karena hakikat berpolitik yang paling asasi adalah berbakti untuk kemaslahatan masyarakat bukan kelompok atau pribadi.

Sudah saatnya rakyat melihat seorang presiden yang asketik, itulah ungkapan yang agak ekstrem dari budayawan Indra Tranggono.

Meski agak ekstrem, namun mengandung seruan profetik yang substansial.