Sabtu, 21 Juni 2014

Hari Keluarga Nasional: Galakkan Kembali Program Kependudukan

http://wapresri.go.id//berita/detail/140614HarganasFOTO2_web.jpg
Wapres Boediono mencoba seruling bambu yang dijual di pameran PKK Hari Keluarga Nasional XXI Surabaya 2014, Lapangan Makodam Brawijaya

Peringatan Hari Keluarga Nasional XXI Tahun 2014 di Kota Surabaya

Surabaya. Gunakan peringatan Hari Keluarga Nasional tahun 2014 ini untuk memantapkan langkah menggerakkan kembali Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga di tanah air. Program-program itu diarahkan pada pengendalian jumlah penduduk dan pengaturan jarak kelahiran, peningkatan kualitas penduduk, hingga peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kegiatan bina keluarga yang meliputi balita, anak remaja, hingga lansia.

Wakil Presiden (Wapres) Boediono meminta kepada para Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk menyukseskan program di daerah masing-masing dengan menyusun program dan kegiatan di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga yang terpadu. 

“Untuk mencapai sasaran-sasaran itu semua, saya  perlu ingatkan perlunya penggunaan data yang sama dan perlunya koordinasi sasaran oleh semua pihak untuk program-program di ketiga bidang tersebut, baik di tingkat Pusat maupun Daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya,” kata Wakil Presiden Boediono saat menghadiri acara puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional XXI di Lapangan Makodam Brawijaya, Kota Surabaya, 14 Juni 2014.

Hadir dalam peringatan Hari Keluarga Nasional itu Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Fasli Djalal, Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Ketua Dharma Wanita Vita Gamawan Fauzi selaku Ketua Umum Panitia Hari Keluarga Nasional XXV. 

Wapres Boediono mengingatkan, sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak (peringkat ke-4 di dunia), upaya untuk menyejahterakan seluruh penduduk melalui peningkatan kualitas manusia, bukanlah pekerjaan yang mudah. Permukiman penduduk yang tersebar luas di negara kepulauan ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita dalam memberikan pelayanan yang memadai.

Menggunakan momentum peringatan Hari Keluarga Nasional ini, Wapres berharap agar semua komponen bangsa, baik unsur pemerintah, penggiat-penggiat di LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh dunia usaha saling bahu membahu memperhatikan masalah kependudukan.

Semua pihak berpartisipasi, dimulai dari hal yang sederhana, yaitu dengan menggerakkan upaya untuk membatasi jumlah anak cukup dua saja, demi kesehatan dan kesejahteraan keluarga Indonesia. “Kita perlu sadari bersama bahwa generasi yang berkualitas bermula dari kelahiran yang direncanakan,” katanya.

Saat ini banyak program pemerintah yang mengandalkan pada pemberdayaan perempuan sebagai tumpuan bagi pembangunan keluarga. Program-program di bidang kesehatan, pendidikan, dan penanggulangan kemiskinan yang mengambil unit keluarga sebagai sasaran utamanya, sebagian besar memberikan peran perempuan sebagai ujung tombak pelaksana.

Menyadari hal ini, kata Wapres, sudah sepatutnya salut dan apresiasi yang tinggi sepatutnya diberikan pada Hari Keluarga Nasional ini kepada para ibu Indonesia, kepada perempuan Indonesia atas peran sentralnya dalam membina kualitas keluarga Indonesia. “Tanpa mengurangi penghargaan kita kepada peran bapak dalam membina keluarga, pembangunan karakter melalui keluarga, sangat ditentukan oleh peran sentral seorang ibu,” katanya.

Wapres mengingatkan bahwa kualitas keluarga menentukan kualitas manusia. Dan kualitas manusia, terutama kualitas generasi muda, generasi pengganti, menentukan kemajuan bangsa. Kualitas manusia ditentukan oleh keterampilannya, pengetahuannya dan menurut hemat Wapres, terutama ditentukan oleh kemantapan pribadinya, oleh keteguhan karakternya.

“Dalil ini jangan kita lupakan. Berhasil tidaknya kita memajukan bangsa tergantung berhasil tidaknya kita membangun keluarga yang berkualitas, membangun manusia yang berkualitas,” kata Wapres (Selanjutnya baca Pidato Wapres di Ruang Pers).

Menurut Kepala BKKBN Fasli Djalal, Indonesia masih menghadapi empat masalah kependudukan yakni jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan yang tinggi, persebaran tidak merata dan kualitas rendah. Di masa lalu Indonesia bisa menurunkan angka fertilitas dari 5.6 anak/wanita menjadi sekitar 2 anak/wanita. Kini angka fertilitas sulit turun dari angka 1.4 anak/wanita yang berarti setiap tahun setidaknya 4.5 juta bayi lahir di Indonesia.

Indonesia berpeluang memperoleh bonus demografi pada era 2012-2045, ketika jumlah penduduk produktif (15-64 tahun) jauh lebih besar dari yang tidak produktif (<14 tahun dan >65 tahun).  Pada tahun 1970an, 100 orang bekerja membiayai 86 orang yang tidak produktif. Angka itu kini jauh turun dengan 100 orang bekerja membiayai sekitar 50 orang yang tidak produktif.

“Kita bisa mencapai angka ketergantungan paling rendah dimana hanya 46 orang yang menggantungkan diri pada 100 orang yang bekerja kalau kita manfaatkan bonus demografi ini dengan menghasilkan angkatan kerja yang berlimpah harus berkualitas, kesehatan dan kecukupan gizi, lalu profesional dan berkecukupan,” katanya.

Pasca otonomi daerah, kata Kepala BKKBN, banyak daerah yang mengendorkan prioritas program kependudukan dan Keluarga Berencananya sehingga kualitas dan kuantitas sumber daya berkurang. “Jika kelembagaan tidak utuh, sumber daya manusia tidak cukup dan profesional serta alokasi dana berkurang, maka sulit bagi 500 kabupaten/kota untuk menyukseskan program kependudukannya.
Namun Kepala BKKBN memuji 18 pemerintah daerah yang telah mendirikan Badan Kependudukan dan KB daerah sesuai perintah Undang-Undang.