Rabu, 11 Juni 2014

Debat capres 'hanya' pengaruhi 20% pemilih

http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2014/06/09/140609071213_jokowi_prabowo_624x351_reuters.jpg
Prabowo dan Jokowi
Debat capres cawapres pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dengan Joko Widodo - Jusuf Kalla bertema Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan yang Bersih, dan Kepastian hukum dianggap belum mampu mengubah sikap warga yang belum menentukan pilihan.

Pengamat politik dari Pusat Demokrasi dan HAM Universitas Airlangga, Muhammad Asfar, mengatakan debat capres sebenarnya hanya mempengaruhi pilihan dari 20% pemilih di Indonesia.

"Pemilih rasional itu kurang lebih sekitar 20%, yaitu yang memilih karena program dari kandidat. Hanya saja kalau misalnya calon ini tidak membawa perdebatan yang berkualitas tentang positioning program dan juga sikap maka orang akan kembali memilih dengan berdasarkan variabel lain bukan variabel rasional," jelas Asfar. 

Asfar menambahkan dalam debat pertama yang digelar KPU, dua pasangan capres masih tampak memiliki visi dan program yang sama.

Hal itu disebabkan pertanyaan yang diajukan kepada capres tidak dipertajam.
"Ketika Prabowo menyebutkan pilkada menghabiskan biaya mahal, tetapi tidak ditanya apakah akan pemilihan kepala daerah akan dikembalikan ke DPRD."

"Demikian pula soal hukuman mati bagi koruptor yang sempat disampaikan oleh tim sukses Prabowo-Hatta, padahal itu bisa menjadi perdebatan yang menunjukkan sikap para capres," jelas Asfar.

Diharapkan dalam sesi debat selanjutnya para capres bisa diarahkan memaparkan sikap terhadap suatu masalah sehingga bukan hanya sekedar menyampaikan gagasan.
Sebanyak lima debat akan digelar sebelum pemilihan presiden 9 Juli nanti.

Pemerintahan yang bersih

Prabowo Subianto

"Rekruitmen, saya sependapat dengan Pak Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Kita harus rekrut orang-orang terbaik dengan sistem yang terbuka, transparansi penggunaan teknologi informatika yang terbaru, saya sependapat e-government, sebanyak mungkin kita gunakan teknologi yang modern, kita dapat kurangi kebocoran-kebocoran itu."

Joko Widodo

"Pemerintahan yang bersih bisa dilakukan ada dua hal, pembangunan sistem, seperti apa? Telah kita lakukan dan buktikan jadi walikota dan gubernur, e-budgeting, e-procurement, purchasing, katalog, IMB online. Cara-cara seperti itu yang kita perlukan dan dinasionalkan. Pola rekrutmen yang benar dengan cara seleksi dan promosi terbuka."

Bhineka Tunggal Ika

Joko Widodo

"Keberagaman sudah final, kami tak ingin mengungkit itu lagi, yang paling penting adalah dilaksanakan."

Prabowo Subianto

"Kalau kita bicara, itu sebenarnya piranti hukum yang ada di negara kita sudah cukup, UUD 1945 sudah jelas apalagi dalam versi yang asli."