Selasa, 27 Mei 2014

Visi dan Misi Jokowi-JK di Sektor Pertanian

http://images.detik.com/content/2014/05/26/4/berasjabardalam.jpg
Beras
Jakarta - Pasangan calon presiden-wakil presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengusung program kemandirian pangan dan menghilangkan ketergantungan impor. Apa alasan pasangan ini mengusung program tersebut?

"Bangsa atau negara dengan penduduk di atas 100 juta tidak mungkin menjadi berdaulat kalau pangannya bergantung dari impor," tegas Rokhmin Dahuri, penyusun visi misi Jokowi-JK, dalam diskusi publik di JKW Center, Menteng, Jakarta.

Mengutip dari pernyataan mantan presiden Soekarno, lanjut Rokhmin, pertanian dan pangan adalah hidup matinya sebuah bangsa. Ini berhubungan dengan kemampuan negara menyediakan pangan untuk 240 juta penduduknya. "Pertanian dan pangan adalah hidup matinya sebuah bangsa," ujarnya.

Menyerap Banyak Tenaga Kerja

Ide kemandirian ini juga akan menghapuskan subsidi pangan berupa beras untuk masyarakat miskin (raskin) dan subsidi pupuk.

Program raskin sejauh ini dinilai tidak memiliki dampak signifikan untuk mendorong sektor pertanian. Program tersebut juga dinilai tidak mendidik para petani dan masyarakat kelas bawah.

Sementara subsidi pupuk dinilai tidak akan membantu kekurangan petani karena itu hanya bersifat di awal, bukan di akhir. Sementara masalah dari petani sebenarnya akan terakumulasi di akhir.

Subsidi yang paling tepat adalah di akhir seperti subsidi harga. Ini akan memberikan kepastian bagi petani soal hasil produksinya. Jika ada target produksi baik dari kuantitas dan kualitas petani yang kurang, bisa ditutupi oleh kepastian harga dari pemerintah.

Penghapusan subsidi ini selanjutnya bisa dialihkan untuk program di sektor pertanian seperti pemberian pelatihan kepada petani, pemberian bibit unggul, dan penyediaan teknologi penopang produksi.

Raskin dan Subsidi Pupuk Dihapus

Ide kemandirian ini juga akan menghapuskan subsidi pangan berupa beras untuk masyarakat miskin (raskin) dan subsidi pupuk.

Program raskin sejauh ini dinilai tidak memiliki dampak signifikan untuk mendorong sektor pertanian. Program tersebut juga dinilai tidak mendidik para petani dan masyarakat kelas bawah.

Sementara subsidi pupuk dinilai tidak akan membantu kekurangan petani karena itu hanya bersifat di awal, bukan di akhir. Sementara masalah dari petani sebenarnya akan terakumulasi di akhir.

Subsidi yang paling tepat adalah di akhir seperti subsidi harga. Ini akan memberikan kepastian bagi petani soal hasil produksinya. Jika ada target produksi baik dari kuantitas dan kualitas petani yang kurang, bisa ditutupi oleh kepastian harga dari pemerintah.

Penghapusan subsidi ini selanjutnya bisa dialihkan untuk program di sektor pertanian seperti pemberian pelatihan kepada petani, pemberian bibit unggul, dan penyediaan teknologi penopang produksi.

Sektor Pertanian Hadapi 3 Masalah Utama

Persoalan pangan selalu didengungkan dalam setiap kampanye politik. Tidak hanya saat ini, tapi juga pada tahun-tahun sebelumnya tiap menjelang pesta demokrasi.

Dalam 10 tahun terakhir tidak ada perubahan yang signifikan untuk sektor ini. Meskipun berbagai program telah dilaksanakan dengan anggaran yang cukup besar.

Ada tiga hal yang harus dibenahi pemerintahan mendatang di sektor pangan. Pertama adalah birokrasi, yang saat ini masih terkotak-kotak. Perlu koordinasi antar sektor agar kebijakan bisa berjalan efektif.

Kedua adalah dari sisi lahan yang saat ini sudah terkonversi ke perumahan dan industri lainnya. Tanpa lahan yang cukup, maka produksi pertanian tidak akan meningkat.

Ketiga adalah akses perbankan untuk para petani. Bunga kredit yang tinggi sangat tidak bersahabat untuk petani. Bila dibandingkan dengan negara lain, tentunya Indonesia dengan kisaran 14% masih terlalu tinggi.

Visi misi selengkapnya DISINI