Selasa, 13 Mei 2014

Rakernas PPDI di Bondowoso hasilkan beberapa rencana strategis

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/t1.0-9/p118x118/376402_387576441304399_403333474_n.jpg
Ubaedi Rosyidi - Ketua PPDI
RENCANA STRATEGIS

Ada beberapa agenda rencana strategis sebagai bijakan organisasi berdasarkan Rakernas Bondowoso.
1. Meningkatkan pengawalan PP yang hingga kini masih memiliki nilai tafsir sehingga PPDI lebih fokus untuk melakukan audensi atas perkembangan terkini, RPP hasil IRAI untuk lebih di optimalkan agar menyentuh aspek lex generalis dari UU Nomor 6 tahun 2014, hal ini tekad Pemerintah akan segera melakukan pleno Sinkronisasi PP sebelum di tanda tangani Presiden. Namun hal ini sifatnya terbatas hanya akan mengikutkan Ketua Propinsi dan Perwakilan Ketua PPDI Kabupaten.
Catatan : tahun sensitif sehingga harus di simak dengan hati-hati karena penguasa Republik yang memiliki hajat pembuatan PP akan ada euforia politik sehingga kita harus jeli.
Selain itu pihak penguasa juga akan mempertimbangkan dampak harmonisasi politik ke depan, hitungan politik menjadi salah satu argumen apakah akan di syahkan paska pemerintahan SBY ataukah akan di sisakan utk penguasa kedepan.
Sebenarnya bukan saja persoalan gaji yg kurang signifikan saja yang harus di perjuangkan, masih banyak aspek lain yang menjadi tujuan, antara lain bagimana perdes yang memiliki jabatan bersifat periodik, ada yang 6 tahun, 10 tahun dan 15 tahun, bagaimana juga dengan penghasilan purna tugas untuk aparatur pemdes? Semua penting dan semua harus mendapatkan prioritas dalam agenda perjuangan.

2. Atas usulan Ketua Propinsi dan Pengurus Pusat menetapkan Pembina PPDI yang telah bekerja keras dalam lahirnya UU Desa, yang telah memiliki komitmen bertahun - tahun dalam membesarkan organisasi PPDI, Pembina yang di tetapkan adalah Bapak Bahrudin Nasori, Bapak Prio Budisantoso, Bapak jendral H.Joko Santoso, bapak Suryokoco, bapak. Mayjend Purnawirawan H. Kurdi Mustofa, Prop H. Suahrdi dan Ruhut Sitompul.

3. PPDI dan Parade Nusantara akan melakukan bintek untuk pengamanan pengelolaan keuangan desa, PPDI dan Parade Nusantara akan melakukan kerjasama yang sinergi sebagai konsultan bantuan pengelolaan keuangan desa agar aparatur pemerintah desa bisa bekerja secara profesional dan tidak ada penyalagunaan keuangan Negara, hakekatnya induk organisasi PPDI dan Parade Nusantara tidak menhendaki aparatur pemerintah desa terjebak dalam hal penyalagunaan wewenang dan terjerat kasus yang tidak di inginkan.

4. Orientasi politik bagi PPDI tentang Capres hanya memiliki kepentingaan agar penguasa ke depan mendirikan Kementrian Pedesaan, siapapun Presidennya dan siapapun Personil Menterinya. Sehingga arah kebijakan desa kedepan akan fokus.
Mengapa harus ada kementrian pedesaan :
A. Agar pembangunan fokus di bawah satu kementrian.
B. Agar dapat meningkatkan anggaran untuk pembangunan pedesaan dan memberikan kenaikan kesejahteraan bagi aparatur Pemerintah Desa.
C. Dapat membuat peraturan - peraturan seperti Permendes untuk melindungi integritas masyarakat desa dan pemdes.
D. Agar dapat melakukan pembinaan secara konkrit terhadap aparatur Pemdes
E. Dapat melakukan pembuatan peraturan yang bersifat personengbaid ( membuat aturan kuasa orang seperti kejelasan dalam KEHUTANAN, BUMN, DLL.
Hal yang terpokok adalah melakukan yang terbaik untuk masyarakat desa dan aparatur pemerintah desa.
Himbauan lainya untuk pengurus Prop dan Peng Pusat dalam waktu dekat akan berkumpl di jakarta, selamat berjuang!