Rabu, 09 September 2020

Relaksasi Iuran BPJS Ketenagakerjaan Selama Masa Pandemi Covid-19

Ida Fauziah - Menteri Tanaga Kerja

www.kemlagi.desa.id
- Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah RI (PP) Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), pada hari Senin (31/8/2020) lalu. 

PP ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi peserta, kelangsungan usaha dan kesinambungan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan selama wabah corona (Covid-19). "PP tersebut diterbitkan supaya perusahaan dan pekerja bisa terus bertahan hingga ekonomi nasional pulih yang terpuruk akibat pandemi Covid-19," ujar Ibu Ida di Kemnaker, Jakarta, Rabu (8/9/2020). 

Ibu Ida menjelaskan, ada tiga jenis pelonggaran iuran BPJS Ketenagakerjaan yang diterbitkan melalui PP Nomor 49 Tahun 2020 tersebut. 

Pertama, kelonggaran batas waktu iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK), iuran jaminan kematian (JKM), iuran jaminan hari tua (JHT), dan iuran jaminan pensiun (JP) setiap bulan. Semula harus dibayar pada tanggal 15 menjadi tanggal 30 bulan berikutnya. 

Kedua, keringanan iuran JKK dan iuran JKM sebesar 99 persen dari kewajiban iuran setiap bulan. 

Ketiga, penundaan pembayaran sebagian iuran JP sebesar 99 persen dari kewajiban setiap bulan. 

"Ketentuan relaksasi ini dimulai sejak iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan bulan Agustus 2020 sampai bulan Januari 2021," katanya. 

Untuk memperoleh relaksasi, Ibu ida mengatakan berdasarkan pasal 13 ayat (1) mensyaratkan pemberi kerja, peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah yang mendaftar sebelum bulan Agustus 2020 diberikan keringanan iuran JKK dan JKM setelah melunasi iuran tersebut sampai bulan Juli 2020. 

"Dengan adanya penyesuaian iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, hak peserta untuk memperoleh manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya. 

Menurut Ibu Ida, bagi pemberi kerja, peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah yang telah melunasi iuran JKK dan JKM di bulan Agustus 2020 atau bulan berikutnya dan terdapat kelebihan, maka kelebihan iuran JKK dan JKM tersebut diperhitungkan untuk pembayaran iuran JKK dan iuran JKM berikutnya. 

Menaker berharap PP ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan jaminan sosial ketenagakerjaan dan meringankan beban pemberi kerja dan peserta dalam memenuhi kewajiban membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan selama bencana nonalam penyebaran COVID-19. 

"Relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan ruang gerak lebih dalam bagi para pengusaha dalam mengalokasikan dana operasional perusahaan," ujarnya. 

Ibu ida mengungkapkan hasil survei online Lembaga Penelitian Indonesia (LIPI), Badan Litbang Ketenagakerjaan, Kemnaker dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang dilakukan selama periode 24 April 2020 sampai dengan 2 Mei 2020 menginformasikan bahwa pandemi Covid-19 juga sangat mempengaruhi aspek ketenagakerjaan di Indonesia. 

Melemahnya perekonomian dan terjadinya penurunan produktivitas akibat Covid-19 tentunya berdampak terhadap pekerja dan pemberi kerja. Fenomena yang dialami pekerja/buruh dan pemberi kerja ini akan mempengaruhi kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban, yakni iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dalam kondisi tersebut, pemerintah perlu hadir dengan langkah cepat dan tepat agar kehidupan sosial dan ekonomi segera pulih dan berjalan dengan normal. 

Di bidang kesehatan, Pemerintah terus berupaya mengendalikan Covid-19 agar tidak menyebar lebih luas. "Sementara di bidang ekonomi, pemerintah dengan segala daya dan upaya memberikan stimulus untuk meringankan beban ekonomi pemberi kerja dan pekerja/buruh," ujar Ibu Ida.

Sumber : Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Senin, 07 September 2020

Pengajuan Bansos UMKM Rp 2,4 Juta di Mojokerto Diperpanjang Hingga 12 September, Ini Syaratnya

Pungkasiadi, Bupati Mojokerto saat meninjau warga mengajukan Bansos UMKM

www.kemlagi.desa.id - Jumlah warga pemilik usaha kecil mikro menengah (UMKM) di Kabupaten Mojokerto yang mengajukan bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro (BPUM) sebesar Rp 2,4 juta kini sudah mencapai 7,500 pelaku usaha. 

Namun, angka ini masih jauh dari target total sebanyak 64 Ribu UMKM yang bisa mengajukan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto maupun Pihak Perbankan yang ditunjuk pemerintah. 

Susantoso, Plt Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Mojokerto mengatakan, kuota total untuk Kabupaten Mojokerto mencapai 64 ribu. Sedangkan yang sudah mendaftar melalui Dinas Koperasi masih 7.500 umkm. “Kuota total 64 ribu, kita tidak tahu yang sudah mendaftar di perbankan berapa. Namun ini masih kita buka sampai tanggal 12 September 2020,” ungkapnya kepada suaramojokerto.com. 

Susantoso juga mengatakan, syarat untuk mengajukan bansos UMKM sebesar Rp 2,4 juta ini sangat mudah, cukup KTP, Surat keterangan usaha dari kelurahan dan buku rekening. 

“Syaratnya mudah kok, kita hanya bertugas untuk mengentri data, nanti yang memverifikasi pemerintah pusat,” tambahnya. 

Susantoso juga meminta semua warga yang merasa memiliki usaha kecil dan memenuhi persyaratan untuk segera mendaftar ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro agar bisa diajukan ke Kementerian untuk mendapatkan bantuan yang bersifat Hibah ini. 

Adapun syarat-syarat dasar yang wajib dipenuhi antara lain : 
  1. KTP dengan No. NIK daerah setempat 
  2. Kegiatan usahanya mandiri. 
  3. Memiliki rekening tabungan per Juni 2020 kurang dari Rp 2 juta 
  4. Bukan ASN/TNI/Polri/Pegawai BUMN maupun BUMD 
  5. Melampirkan Surat Keterangan Usaha/Domisili Usaha (SKU/SKDU) dari kepala desa 
  6. Memiliki nomor hp aktif yang bisa dihubungi.  
Bagi yang memenuhi persyaratan tersebut, bisa Langsung mendaftar di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto di Jl. Jayanegara No.16, Mojokerto.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Rabu, 02 September 2020

Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan, 773 Perangkat Desa di Mojokerto Diusulkan Dapat BSU

ilustrasi Perangkat Desa
www.kemlagi.desa.id - Dari sebanyak 75 ribu pekerja di Kabupaten Mojokerto yang akan mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 600 ribu dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), 773 diantaranya merupakan perangkat desa.

Informasi yang dihimpun Reporter Maja FM, 773 perangkat desa itu diketahui tercatat aktif sebagai kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJamsostek, sehingga akan menerima BSU senilai Rp 600 ribu selama empat bulan atau sekitar Rp 2,4 juta.

Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini menyasar pekerja di Kabupaten Mojokerto yang bergaji dibawah Rp 5 juta dan terdata di BPJamsostek

Nugroho Budi Sulistyo, Kepala Disnaker Kabupaten Mojokerto menjelaskan, BSU itu secara prinsip ada pemberi kerja dan penerima pekerjaan, termasuk perangkat desa.

Sehingga pekerja yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Permenaker tentang BSU seperti memiliki NIK, gaji dibawah Rp 5 juta dan aktif kepesertaan BPJamsostek minimal Juni 2020, rekening bank dan lainnya, maka yang bersangkutan dapat diusulkan sebagai calon penerima BSU.

"Data pekerja yang memenuhi syarat sesuai Permenaker terkait BSU apapun jenis usaha dan pekerjaannya mereka adalah bekerja, itulah yang kami usulkan sebagai calon penerima BSU," ungkapnya, Rabu (2/9/2020).

Mukhammad Hidayat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Mojokerto mengatakan, perangkat desa yang tercatat memiliki BPJamsostek ada 85 desa dari 299 desa dan 5 Kelurahan di Kabupaten Mojokerto.

"Perangkat desa aktif kepesertaan BPJamsostek yaitu berjumlah 773 orang dari 85 desa," ujarnya.
Kepesertaan BPJamsostek bagi perangkat desa dalam penyelenggaraan itu sifatnya tidak wajib, karena menyesuaikan kemampuan desa setempat.

Sebab tidak semua desa mampu membiayai iuran BPJamsostek untuk perangkat desanya. Biasanya, biaya BPJamsostek bagi perangkat desa ditanggung dari dana Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

"Tidak wajib (BPJamsostek,) karena itu pilihan untuk perangkat desa yang menyesuaikan dengan kemampuan desa," tandasnya.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Kamis, 27 Agustus 2020

Peluncuran Bantuan Subsidi Gaji/Upah untuk Pekerja/Buruh

Pemuncuran Bantuan Subsidi Gaji/Upah
www.kemlagi.desa.id - Presiden Joko Widodo meluncurkan bantuan subsidi upah upah/gaji (BSU) kepada pekerja/buruh bergaji di bawah Rp 5 juta senilai Rp 600.000 per bulan selama empat bulan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/8) pagi.⁣⁣

Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah selama pandemi Covid-19 sudah memberikan berbagai bantuan mulai dari bantuan sosial tunai, BLT desa, sembako, kartu prakerja, subsidi listrik hingga, banpres produktif untuk UMKM.⁣⁣

"Hari ini kita lengkapi lagi yang namanya tambahan subsidi gaji. Totalnya 15,7 juta pekerja diberikan Rp2,4 juta," kata Joko Widodo.⁣⁣

Joko Widodo menyatakan pada peluncuran BSU tahap pertama ini ada 2,5 juta pekerja yang akan menerima transfer bantuan ini. Berikutnya, transfer akan terus dilakukan secara bertahap hingga seluruh pekerja sebanyak 15,7 juta pekerja yang memenuhi syarat menerima bantuan ini.⁣⁣

" Ini diberikan sebagai sebuah penghargaan, reward kepada para pekerja dan perusahaan yang patuh selalu membayar iuran BPJS Ketengakerjaan ," kata Joko Widodo.⁣⁣⁣⁣

@Jokowi berharap setelah BSU diberikan kepada pekerja, konsumsi rumah tangga naik. ⁣⁣ ⁣⁣

“Data tersebut kemudian dicek kelengkapannya sesuai dengan syarat dan kriteria yang diatur dalam Permenaker Nomor 14/2020 untuk meminimalkan risiko administrasi dan agar tepat sasaran,” kata Ibu Ida. ⁣⁣

Menaker Ibu Ida Fauziyah menambahkan hingga 24 Agustus 2020, Kemnaker telah menerima 2,5 juta data calon penerima bantuan subsidi upah/gaji yang telah divalidasi dan diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai batch pertama penerima bantuan subsidi upah/gaji.⁣⁣

Adapun rincian penyaluran bantuan subsidi upah/gaji di masing-masing bank penyalur dari total 2,5 juta penerima batch pertama, yakni: rekening Bank Mandiri sebanyak 752.168 (tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus enam puluh delapan) orang; rekening Bank BNI sebanyak 912.097 (sembilan ratus dua belas ribu sembilan puluh tujuh) orang; rekening Bank BRI sebanyak 622.113 (enam ratus dua puluh dua ribu seratus tiga belas) orang; dan rekening Bank BTN sebanyak 213.622 (dua ratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh dua) orang.

Sumber : Kementerian Ketenagakerjaan RI
Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Selasa, 11 Agustus 2020

Subsidi Gaji Peserta BPJS Ketenagakerjaan Dibawah Rp 5 Juta Dicairkan Agustus, Ini Surat Edarannya

BPJS Ketenagakerjaan
www.kemlagi.desa.id - Guna mempercepat pencairan program subsidi gaji gaji bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah melalui BP Jamsostek mengeluarkan surat Nomor :B/12126/082020 tertanggal 7 Agustus 2020.

Surat edaran tersebut menindaklanjuti surat Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional nomor: S-02/PERPRES82/08/2020.

Adapun surat yang ditandatangani langsung oleh Hadi Purnomo Kepala BPJS Ketenagakerjaan tersebut menjelaskan bahwa pencairan subsidi gaji bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2020.

Sehingga diminta kepada perusahaan agar menyerahkan data pekerja aktif yang bergaji dibawah Rp 5.000.000.

Selain itu juga diperlukan data nomor rekening pekerja yang menerima subsidi paling lama seminggu setelah dikeluarkannya surat edaran ini.

Berikut ini surat edaran yang dikeluarkan BP Jamsostek diterima Sripoku.com, melalui Whatsapp (WA).

Lampiran : 1 set

Yth. Pimpinan Perusahaan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Tempat
Perihal : Pemberian Kelengkapan Data untuk Kebutuhan Program Subsidi Gaji Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan bisnisnya berjalan dengan baik. Menindaklanjuti surat Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional nomor: S-02/PERPRES82/08/2020 terkait dengan Permintaan Kelengkapan Data untuk Kebutuhan Program Subsidi Gaji Peserta BPJS Ketenagakerjaan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
  1. Merujuk Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, terdapat salah satu program utama yang direncanakan oleh Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional;yaitu Program Bantuan Subsidi Gaji. Program Subsidi Gaji ini bertujuan untuk mempertahankan daya beli dari pekerja penerima upah ke bawah dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Pada mekanisme pelaksanaannya, program ini diberikan dengan menggunakan basis data dari BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja, terutama data mengenai tenaga kerja aktif yang menjadi target penerima dengan kriteria upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan dibawah Rp. 5.000.000,-
  2. Dikarenakan Program Subsidi Gaji ini ditargetkan untuk dilaksanakan pada bulan Agustus 2020 ini dan dibutuhkan informasi nomor rekening peserta, diharapkan Bapak/Ibu dapat menyelesaikan pengumpulan data nomor rekening penerima dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) minggu, dan data tersebut dapat disampaikan melalui petugas kami yaitu Account Representative/ Pembina masing-masing Perusahaan.
  3. Proses pengumpulan data nomor rekening dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut : - Bagi Perusahaan yang sudah menggunakan SIPP maka proses pengumpulan data no rekening menggunakan SIPP dengan versi yang sudah ditambahkan elemen data Nama Bank, Nomor Rekening dan Nama Rekening (tata cara pelaporan melalui SIPP terlampir). - Bagi Perusahaan yang belum menggunakan SIPP maka pelaporan bisa melalui format file excel yang akan kami lampirkan pada email ini, dan kemudian dapat dilengkapi Nama Bank, Nomor Rekening dan Nama Rekening.
  4. Apabila terdapat hal – hal yang butuh dikoordinasikan terkait data tersebut, agar dapat segera menghubungi petugas kami di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jakarta Menara Jamsostek
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Surat ini ditandatangani Kepala BPJS Ketenagakerjaan Hadi Purnomo di Jakarta Menara Jamsostek tertanggal 7 Agustus 2020.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Kamis, 06 Agustus 2020

Presiden Tegaskan Pentingnya Kesehatan dan Keselamatan dalam Pelaksanaan Pilkada 2020

Presiden Joko Widodo
www.kemlagi.desa.id - Joko Widodo Presiden mengatakan, pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) tahun 2020, momentum untuk memunculkan inovasi baru dalam proses demokrasi.

Karena, pilkada serentak tahun ini akan diselenggarakan di tengah masa pandemi Covid-19.

Jokowi berharap, pilkada semakin berkualitas, terselenggara sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta ada kenaikan tingkat partisipasi masyarakat.

Di samping itu, Presiden menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan seluruh pihak, baik petugas serta para pemilik suara.

Jokowi Presiden bilang, protokol kesehatan wajib diterapkan supaya daerah-daerah yang menyelenggarakan pilkada tidak jadi cluster baru Covid-19.

Sejumlah harapan itu disampaikan Presiden, siang hari ini, Rabu (5/8/2020), dalam forum rapat kabinet, di Istana Merdeka, Jakarta.

“Yang paling penting, kita bisa meyakinkan pemilih bahwa KPU dan Pemerintah sangat perhatian pada kesehatan dan keselamatan dari Covid-19. Sehingga, penerapan protokol kesehatan yang ketat akan memberikan rasa aman. Kita semua berharap, tingkat partisipasi masyarakat tetap baik,'” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Presiden memerintahkan jajarannya mengantisipasi kerawanan gangguan keamanan selama tahapan pilkada serentak.

Seperti diketahui, Pilkada 2020 akan digelar di 270 daerah, dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Pemungutan suara serentak dijadwalkan hari Rabu, 9 Desember 2020, dan langsung dilanjutkan penghitungan suara berjenjang dari Tempat Pemungutan Suara (TPS), kecamatan, kabupaten/kota, sampai provinsi.

Sebelumnya, KPU sudah menetapkan jadwal pemungutan suara Pilkada 2020 pada tanggal 23 September 2020. Tapi, penyelenggaraannya mundur karena ada pandemi Covid-19.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi