Kamis, 25 Juni 2020

Pendaftaran PPDP di Desa Kemlagi Dilakukan Secara Daring

Pendaftaran PPDP di Desa Kemlagi secara daring lewat gawai 
www.kemlagi.desa.id - Rabu, 24 Juni 2020 pada malam hari bertempat di Kantor Desa Kemlagi Kec.Kemlagi Kab.Mojokerto berkumpulah anak-anak muda Desa Kemlagi untuk berpartisipasi mensukseskan Pemilhan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto 2020 untuk mendaftar sebagai petugas PPDP. Mereka berasal dari masing-masing lingkungan yakni Kemlagi Selatan, Kemlagi Barat, Kemlagi Timur dan Kemlagi Utara.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto akan melaksanakan pembentukan Pemuktakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih (PPDP) dalam waktu dekat ini. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 05 Tahun 2020, pembentukan PPDP akan dilaksanakan mulai tanggal 24 Juni 2020 sampai 14 Juli 2020.

Dalam proses pembentukan PPDP nanti, KPU kabupaten Mojokerto akan memperhatikan standar dan prosedur protokol kesehatan Covid-19. Sampai hari ini, persiapan untuk memenuhi kebutuhan tersebut terus dilakukan, seperti memesan beberapa barang pelindung diri yang sesuai dengan standart Covid-19.

Jadwal Kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih
Pembentukan PPDP ini nantinya akan bertugas untuk melakukan Pencocokan dan penelitian data (Coklit) Pemilih. Pembentukan PPDP nanti akan menggunakan pendaftaran online sebagai upaya untuk mengurangi kerumunan massa. Di Kabupaten Mojokerto sendiri, petugas yang diperlukan sejumlah 2027 orang yang bertugas di tiap TPS.

Sedangkan masa kerja dari petugas PPDP adalah selama 1 Bulan dan akan dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli 2020 sampai 13 Agustus 2020.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Senin, 15 Juni 2020

Hari ini Pemerintah Umumkan Nasib Tahun Ajaran Baru dan Belajar di Sekolah

ilustrasi
www.kemlagi.desa.id - Pemeritah akan mengumumkan kebijaan mengenai jadwal tahun ajaran baru 2020-2021 pada hari ini. 

Pemerintah bermaksud mengumumkan kebijakan untuk mempersiapkan masyarakat memasuki era kebiasaan baru di tengah pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) dalam bentuk Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri.

Surat Keputusan Bersama ini akan menjadi Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Covid-19.

Sebab sektor pendidikan ini berbeda dengan sektor umum lainnya, kebiasaan baru di sektor pendidikan dengan karakteristiknya memerlukan pendekatan yang berbeda. 

Rencananya hari ini pemerintah akan mengumumkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendikbud, Menag, Menkes, dan Mendagri terkait Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Covid-19 tersebut.

Pengumuman SKB ini akan dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Efendi, Kepala Badan Nasional Penanggulanggan Bencana dan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda.

Jika tidak ada aral melintang, waktu pengumuman ini akan dilakukan pada Senin, 15 Juni 2020 pukul : 16.30 WIB melalui Virtual Zoom Webinar.

Sebelumnya memasuki masa new normal, memang muncul kekhawatiran yang dirasakan para orangtua terkait kegiatan sekolah. Yakni, bagaimana keamanan terkait kesehatan anak-anak mereka nantinya.

Terkait hal itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan, hanya sekolah di zona hijau yang dapat kembali membuka pengajaran secara tatap muka di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Artinya sekolah tersebut dapat kembali buka untuk menerapkan kegiatan belajar mengajar.

Meski begitu, waktu dimulainya tahun ajaran baru belum diputuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

"Hanya sekolah di zona hijau yang dapat membuka sekolah dengan tatap muka. Tanggal pastinya menunggu pengumuman Mendikbud," ujar Plt Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Hamid Muhammad saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (4/6).

Sebelumnya kegiatan belajar mengajar memang dilakukan di rumah selama pandemi Covid-19. Namun, menjelang normal baru di sejumlah wilayah, opsi membuka kembali sekolah menjadi perhatian.

Hamid menegaskan kembalinya siswa ke sekolah dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Hal itu untuk mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah. "Jaga jarak, pakai masker, jaga kebersihan, maksimal 15 hingga 18 siswa per kelas," terang Hamid.

Sementara untuk daerah yang masih berada pada zona kuning, orange, dan merah tetap akan melakukan kegiatan belajar dari rumah. Asal tahu saja, Kemendikbud bersama Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) menyusun materi pengayaan pendukung kegiatan belajar dari rumah.

Data SPAB per 27 Mei 2020 menunjukkan sebanyak 646.000 satuan pendidikan terdampak Covid-19. Sedangkan jumlah siswa terdampak mencapai 68.801.708 siswa.

Siswa tersebut melaksanakan kegiatan belajar dari rumah. Dari hasil survei singkat Seknas SPAB pada bulan April 2020, sebanyak 30,8% responden mengalami kendala belajar dari rumah dikarenakan koneksi jaringan internet.

Kemendikbud telah menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Belajar dari Rumah Selama Darurat Bencana Covid-19 di Indonesia.

Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikbud Ainun Na'im mengungkapkan bahwa kegiatan belajar dari rumah (BDR) dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik, tanpa terbebani tunturan menuntaskan kurikulum.

Ainun menambahkan, belajar dari rumah tidak harus selalu dijalankan secara online. Bisa pula menggunakan kehiatan offline seperti televisi dengan menonton siaran Belajar dari Rumah di TVRI, radio, serta buku ataupun modul belajar mandiri dan lembar kerja.

Ragam aktivitas dan penugasan selama belajar dari rumah sangat bervariasi. Hal itu disesuaikan dengan daerah, satuan pendidikan, dan juga peserta didik.

"Disesuaikan dengan minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses terhadap fasilitas," jelas Ainun.

Seperti kita tahu kepastian pelaksanaan proses belajar mengajar pada tahun ajaran baru ini masih menjadi tanda tanya bagi orang tua yang memiliki anak-anak di bangku sekolah baik SD, SMP maupun SMA.

Pemerintah baik tingkat pusat maupun pemerintah daerah tidak akan sembrono untuk membuka proses belajar mengajar di sekolah meskipun masuk masa new normal.

Pemerintah akan mengkaji secara detail apa manfaat dan mudarat pelaksanaan belajar mengajar di sekolah di masa pandemi corona Covid-19 sebelum membuat kebijakan.

Nasib new normal yang terus bergulir ternyata memunculkan juga pertanyaan soal nasib sekolah, terutama memasuki tahun ajaran baru 2020/2021 yang akan dimulai Juli nanti.

Dengan melihat kondisi pandemi virus corona (Covid-19) yang terus bertambah dengan jumlah yang stabil dan belum ada tren penurunan signifikan, maka rencana masuk sekolah dalam konteks new normal mungkin tidak akan dilaksanakan.

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pihaknya akan membahas soal kapan masuk sekolah dilakukan bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

Muhadjir bilang Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan arahan kepada jajarannya untuk menggodok rencana new normal di lingkup sekolah ini secara matang. Pasalnya, Presiden disebut Muhadjir tak ingin pembukaan sekolah dilakukan secara terburu-buru.

“Untuk pengurangan pembatasan sektor pendidikan akan digodok sematang mungkin,” ujar Muhadjir, seperti dikutip dalam tayangan Youtube wawancara dengan Kompas TV, Jumat (29/5).

Muhadjir bilang sektor pendidikan memang perlu perhatian khusus dan penerapan new normal akan sangat berisiko bila dilakukan dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengatakan pembukaan sekolah di wilayah DKI Jakarta akan dilakukan apabila pandemi Covid-19 dinyatakan sudah aman.

Untuk itu, meskipun dalam kalender pendidikan tahun ajaran 2020/2021 sekolah akan dimulai pada 13 Juli 2020, tapi bukan berarti sekolah akan langsung dibuka pada hari tersebut.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Sabtu, 13 Juni 2020

Diskusi Bahas Persiapan Pilkada 2020

Suasana Webminar di Kemendagri
www.kemlagi.desa.id - Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR  sepakat, gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tetap berlangsung pada tahun ini. Hanya saja, waktu pelaksanaannya diundur, dari semula 23 September menjadi 9 Desember 2020. Perubahan ini respons atas merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia. Protokol kesehatan dalam pelaksanaannya terus dipersiapkan.

Guna membuka ruang diskusi menyoal persiapan Pilkada di tengah pandemi, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri), menggelar diskusi secara virtual bertajuk “Kesiapan Pelaksanaan Pilkada 2020”, Rabu (10/6/2020). Hadir sebagai pembicara, Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, Bupati Lebong, Rosjonsyah Syahili, Plt. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Ardian Noervianto, Direktur Fasilitasi Kepala Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Budi Santoso, Direktur Eksekutif Persatuan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, serta Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Pramono Ubaid Tanthowi.

Peserta kegiatan ini terdiri dari, kepala daerah, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota; kepala badan litbang daerah/OPD yang menjalankan fungsi litbang provinsi dan kabupaten/kota; kepala bappeda provinsi dan kabupaten/kota; KPUD provinsi dan kabupaten/kota; Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota; kepala BPKAD provinsi dan kabupaten/kota; kepala biro/kepala bagian pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota; para peneliti Badan Litbang Kemendagri dan daerah; P2UPD lingkup Inspektorat Jenderal Kemendagri; ASN Badan Litbang Kemendagri, provinsi dan kabupaten/kota; mahasiswa, akademisi, praktisi dan masyarakat umum.

Plt. Kepala BPP Kemendagri, Agus Fatoni menuturkan, persiapan Pilkada perlu dibahas mengingat pemerintah telah memutuskan penundaan pilkada tetap pada 2020. Alasannya, kata Fatoni, untuk menunjukkan kedewasaan bangsa dalam berdemokrasi. Pemilu yang terjadwal juga menjadi penentu indeks demokrasi sebuah negara. Langkah ini juga sebagai upaya mengurangi praktik kepemimpinan yang dijabat pelaksana tugas, karena kewenangnya terbatas. “Sedangkan kondisi pandemi membutuhkan pemimpin yang kuat dengan legitimasi dari masyarakat,” ujar Fatoni saat membuka rapat tersebut.

Meski begitu, Fatoni menyadari, penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi bukan tanpa tantangan. Ia menyebutkan, sejumlah tantangan yang perlu dihadapi, seperti kesediaan anggaran karena perlu memenuhi standar protokol kesehatan, menjaga keamanan dan ketertiban, serta menjaga keselamatan penyelenggara maupun pemilih. Menurutnya, sosialisasi protokol kesehatan yang masif harus terus disampaikan kepada masyarakat. Selain itu, koordinasi antarpihak yang terlibat perlu diperkuat.

Direktur Fasilitasi Kepala Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Budi Santoso mengungkapkan, penundaan Pilkada sudah mendapat dukungan dari Ketua Gugus Tugas Covid-19. Sikap serupa juga ditunjukkan Komisi II DPR RI yang menyetujui Perubahan Rancangan PKPU tentang No 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan  Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota Tahun 2020.

Tahapan yang sempat terhenti, bakal kembali dilanjutkan pada 15 Juni mendatang dengan menerapkan protokol kesehatan. Menurut Budi, terpilihnya 9 Desember sebagai waktu pelaksanaan Pilkada, merupakan alternatif pertama dengan sejumlah pertimbangan. Salah satunya untuk menghindari banyaknya kekosongan jabatan kepala daerah, yang akan mengganggu roda pemerintahan.

Sementara itu, Pramono mengatakan, KPU terus menyiapkan diri dengan memenuhi sejumlah prasyarat. Merespons perubahan, pihaknya telah melakukan revisi Peraturan KPU (PKPU) tentang Tahapan, Program, dan Jadwal. Revisi ini telah melalui proses penjaringan pendapat, seperti lewat kelompok diskusi terfokus dan uji publik, yang melibatkan partai politik, masyarakat sipil, pakar epidemiologi, Gugus Tugas Covid-19, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kesehatan, dan Kemendagri. “Saat ini tinggal diundangkan Kemenkumham, jadi sudah siap,” ujarnya.

Ihwal aturan pelaksanaan Pilkada dengan menerapkan protokol kesehatan, KPU juga tengah menyusun PKPU tentang Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19. Substansi PKPU ini terus dikonsultasikan ke Gugus Tugas Covid-19 dan Kemenkes. Tujuannya untuk memastikan penerapan protokol kesehatan yang diatur sudah sesuai ketentuan. “Saat ini draf PKPU ini tengah diajukan ke pemerintah dan DPR untuk dilakukan konsultasi,” ujarnya.

Anggaran

Wacana yang mencuat perihal penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi, adalah soal naiknya biaya penyelenggaraan. Sebabnya, dengan penerapan protokol kesehatan, banyak fasilitas yang perlu dipenuhi oleh penyelenggara.

Secara prinsip, biaya pilkada diatur dalam  UU No 10 Tahun 2016. Menurut, Ardian, peraturan ini mengatur biaya pelaksanaan Pilkada yang dibebankan pada  anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Meski begitu, peraturan ini juga memunyai klausul, yang menyebutkan biaya Pilkada dapat dibantu oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Karenanya, Ardian ingin mencermati kondisi keuangan masing-masing daerah dalam menyiapkan Pilkada 2020.

Pemerintah daerah, lanjutnya, perlu menghitung beragam kebutuhan penyelenggara Pilkada. “Bagi teman-teman daerah, pemerintah daerah, KPU daerah, Bawaslu daerah, dan pihak pengamanan untuk saling berkoordinasi mencermati berbagai dinamika, khususnya terkait pandemi Covid-19 yang terjadi di setiap daerah,” tuturnya.

Mendagri, kata Ardian, telah mengarahkan agar kepala daerah yang menggelar Pilkada, dapat mengimbau KPU di daerahnya, untuk mengoptimalisasi anggaran yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Upaya ini guna mendata kembali anggaran yang bisa direalokasi untuk mengongkosi kebutuhan Pilkada yang lebih prioritas.

Ardian berharap, hasil koordinasi penyelenggara di tingkat daerah dapat segera dilaporkan kepada Kemendagri. Hal ini penting, untuk menghitung kapasitas fiskal masing-masing daerah. Supaya, lanjutnya, pemerintah pusat dapat mengambil kebijakan sesuai dengan kondisi tersebut.

Dalam diskusi ini, Titi Anggraini, banyak mengulas tingginya biaya politik terutama yang dikeluarkan oleh peserta Pemilu. Menurutnya, asumsi itu bisa menjadi mitos atau fakta. Berdasarkan dokumen formal seperti Laporan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN), Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), dan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), tidak membuktikan biaya yang tinggi. Pada situasi ini, tingginya ongkos tersebut dapat dikatakan sebuah mitos. Namun, lanjutnya, hal ini bisa menjadi fakta, karena sudah menjadi pengetahuan umum, dan tak bisa dibantah. “Makanya kalau dalam hukum, fakta yang sudah diketahui secara umum oleh masyarakat, tidak perlu dibuktikan lagi,” ujarnya.

Secara regulasi, tambah Anggraini, negara sebenarnya sudah mengantisipasi tingginya biaya Pemilu bagi peserta, seperti memfasilitasi kampanye, melarang adanya mahar politik, dan sebagainya. Namun dalam praktiknya, upaya tersebut dinilai belum banyak memberikan perubahan. “Norma hukum kita masih jauh tertinggal dengan praktik yang terjadi di lapangan,” ujarnya.

Ia menyebutkan, biaya politik tinggi menjadi tantangan di tengah pandemi. Lemahnya kondisi ekonomi mayarakat, rawan dimanfaatkan oleh kandidat. Untuk itu, ia menyarankan agar literasi kepada pemilih ihwal politik bersih harus dilakukan secara terus menerus. Di sisi lain, bakal ada komponen belanja baru yang dikeluarkan kandidat, seperti alat pelindung diri (APD) bagi tim suksesnya saat menggalang suara. Meski bisa diantisipasi oleh kampanye digital, tapi menurut kajiannya, pemilih lebih menyukai model kampanye secara langsung.

Kepala daerah, baik Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany maupun Bupati Lebong, Rosjonsyah Syahili, mendukung pelaksanaan pilkada pada tahun ini. Berbagai persiapan telah dilakukan, seperti menghitung kebutuhan dan mengalokasikan sejumlah anggaran. Mereka mengatakan, akan mengikuti arahan dan kebijakan dari pemerintah pusat.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Jumat, 05 Juni 2020

Kesbangpol Harus Berperan Aktif pada Persiapan Pilkada Serentak 2020

ilustrasi
www.kemlagi.desa.id - Kementerian Dalam Negeri meminta jajaran Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di seluruh Indonesia untuk mampu berperan aktif mempersiapkan pelaksanaan Pilkada Serentak Desember 2020 mendatang.

"Jajaran Kesbangpol harus bisa menjadi motor penggerak. Sebanyak 270 daerah akan turut serta pada pelaksanaan PIlkada 2020 yang akan dilaksanakan dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat pada setiap tahapannya," ujar (Plt) Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar pada rapat koordinasi virtual yang diikuti oleh Kaban Kesbangpol dari 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 mendatang.

Dengan adanya ketentuan tatanan normal baru yang bebas Covid-19 akan ada banyak yang harus dikoordinasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat. Bahtiar mencontoh adanya penyesuaian jumlah TPS yang semula maksimal 800 pemilih menjadi 300 - 500 orang pada satu TPS sehingga otomatis ada penyesuaian jumlah TPS dari Pilkada sebelumnya. Selain itu juga ada tambahan pengadaan alat kesehatan dan Alat Pelindung Diri (APD) yang wajib disediakan pada penyelenggaraan Pilkada Serentak kali ini.

Perubahan ini tentunya harus secara masif disosialisasikan baik kepada perangkat pemerintah di daerah dan terutama kepada masyarakat yang akan terlibat langsung pada pelaksanaan pilkada ini.

"Kami minta Kesbangpol menjadi inisiator dalam membangun koordinasi dan komunikasi di daerah, agar dapat segera diinventarisir seluruh kebutuhan pelaksanaan pilkada mendatang," tegasnya.
Komunikasi aktif melibatkan Kepala Daerah, DPRD dan dinas terkait untuk bersama-sama menyukseskan penyelenggaraan Pilkada meski pada saat yang bersamaan tengah menghadapi Pandemi Covid-19.

Untuk itu Bahtiar mengimbau seluruh daerah yang akan melaksanakan Pilkada untuk mulai melaksanakan rapat koordinasi persiapan termasuk memeriksa anggaran yang tersedia dan apakah masih dimungkinkan adanya perubahan kegiatan guna menyesuaikan protokol kesehatan Covid-19.

Ia memastikan Pilkada serentak akan melibatkan Dinas Kesehatan dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di masing-masing daerah guna memastikan penerapan protokol kesehatan dan memastikan penyelenggaraan pilkada aman bagi masyarakat dan bagi penyelenggara yang terlibat.

"Pelaksanaan Pilkada serentak ini adalah bentuk stimulus dan optimisme dari Pemerintah yang diberikan kepada masyarakat bahwa kita bisa bangkit dan bersama melawan Covid-19," imbuh Bahtiar. 

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Kamis, 04 Juni 2020

Tatanan Normal Baru Butuh Birokrasi Pelayanan yang Sederhana

ilustrasi
www.kemlagi.desa.id - Tatanan normal baru (the new normal) yang segera diterapkan, memaksa seluruh lini beradaptasi, termasuk sistem pelayanan publik. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyiapkan strategi untuk menyongsong pelayanan publik di masa the new normal. Penyederhanaan birokrasi menjadi kunci

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengungkapkan momentum ini sebagai sebuah kesempatan untuk melakukan akselerasi dalam mewujudkan transformasi pelayanan. “Reformasi pelayanan perizinan yang dilakukan melalui penyederhanaan proses bisnis dan pemangkasan prosedur yang kaku dan berbelit-belit,” ungkap Diah saat membuka seminar daring atau web seminar Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Menghadapi Era Tatanan Normal Baru, Rabu (03/06).

Diah mengajak unit pelayanan untuk menggunakan media informasi untuk menyampaikan standar pelayanan baru melalui media publikasi. Di era saat ini, media sosial bisa dibilang sangat efektif untuk mempublikasi seluruh kebijakan pemerintah, termasuk Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai pelayanan publik ditengah pandemi. Strategi berikutnya yang dijelaskan Diah adalah mendorong unit penyelenggara pelayanan untuk membuka media komunikasi online sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan.

Kebutuhan masyarakat akan pelayanan masih cukup tinggi meski terjadi pandemi. Setiap pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) atau kepala daerah wajib memantau kualitas pelayanan publik di wilayahnya agar tetap optimal. “Memastikan kualitas output dari produk layanan online maupun offline tetap sesuai standar yang ditetapkan,” tegas Diah.

Perlu diakui, tidak semua unit pelayanan atau daerah yang bisa menerapkan layanan secara online. Di beberapa wilayah, banyak kendala terkait jaringan internet, listrik, dan sebagainya, sehingga masih dilakukan layanan secara offline. Diah meminta agar setiap layanan memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan.

Bagi Diah, Covid-19 yang melanda Indonesia sejak empat bulan terakhir juga bisa dilihat sebagai blessing in disguise, selalu ada hal baik dari setiap musibah. “Dengan adanya tatanan normal baru ini, mau tidak mau, suka tidak suka, prosedur pelayanan perizinan akan menjadi lebih sederhana dengan penggunaan TIK,” ungkap Guru Besar Universitas Sriwijaya ini dalam webinar yang diikuti oleh semua sekretaris daerah dari seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

Tak hanya oleh sekda, webinar ini juga disiarkan secara langsung melalui akun YouTube Kementerian PANRB. Dalam seminar daring itu, peserta dan masyarakat umum diberikan pemahaman dari berbagai perspektif dalam menghadapi tatanan normal baru.

Narasumber dari sosok yang dianggap ahli dalam beberapa bidang, serta kepala daerah juga diundang untuk mengisi seminar daring tersebut. Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, serta Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Danang Girindrawardana, memaparkan tentang the new normal dari sisi pengetahuan dan pengelolaan bisnis. Sedangkan Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, memaparkan tentang strategi daerah mereka dalam menyambut tatanan normal baru.

Ringkasan dalam bentuk video bisa diakses di akun youtube https://www.youtube.com/watch?v=sOP5LBkF1ms&t=430s

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Minggu, 31 Mei 2020

Seleksi Alam, New Normal dan Dongeng

ilustrasi
www.kemlagi.desa.id - "Seleksi alam sedang terjadi" begitu bunyi status yang menghiasi media sosial kita belakangan ini. Merespon maraknya pandemi Covid-19. Tren terkini peningkatan penyebaran virus SARS-CoV-2 masih menunjukkan kurva terus menanjak. Khususnya di negeri kita tercinta. Belum ada tanda2 penurunan angka paparan. Namun pemerintah kita bersiap membuat skema kebijakan tatanan normal baru produktif dan aman covid-19. Atau lebih dikenal dengan "New Normal".

Ada 2 hal yang perlu mendapat perhatian. Pertama "Seleksi alam". Sebuah proses teori evolusi yang diambil dari tokoh yang dianggap kontroversial yang hidup di abad 19; Charles Darwin. Dalam bukunya The Origin of spesies. (Sudah jadi bacaan anak smp ini colek kak Muhammad Asyam Abyan hehehe).

Buku setebal hampir 600 halaman itu. Secara sederhana bisa di tulis ringkas; fase kehidupan meliputi 4 hal, yaitu Struggle for life (Berjuang untuk hidup), Survival of the fittes (bertahan agar tetap sehat), Natural selection (seleksi alam) dan Progress (kemajuan).

Sejatinya proses seleksi alam tidak hanya berlangsung di era covid-19 saat ini saja. Sejak mahluk hidup ada maka proses seleksi alam terjadi. Di masa apapun, kapanpun. Hanya saja pandemi kali ini tantangan untuk survival of the fittes menjadi titik beratnya. Meski ada juga yang tidak mempercayai keberadaan virus yang ramai di kenal dengan Corona ini. Bener ada apa tidak?. Faktanya proses seleksi alam tetap jalan terus. Kita mau masuk fase Progress apa tidak?. Itu yang kita perjuangkan di masa kekinian, berharap selamat dan mungkin akan menjadi bentuk baru secara fisiologi sampai kultural.

Belajar dari masa lalu. Wabah pernah terjadi di era kerajaan. Kiranya itu jaman Majapahit. Cerita ini pernah saya tulis. Bersumber dari cerita tutur masyarakat dusun Penanggungan desa Penanggungan Kecamatan Trawas Mojokerto. Mau dongeng ta?. Siapa tau kangen tulisan dongeng saya Hehehe..

Begebluk atau pagebluk istilah wabah jaman dahulu itu malah lebih ekstrim. Pagi sakit sore meninggal. Mungkin karena masih minimnya fasilitas kesehatan (faskes) kala itu. Nah, tokoh pahlawan kita satu ini populer dikenal dengan nama mbah Lampet. Karena mampu mencegah marabahaya. Menahan wabah penyakit yang sengaja disebarkan pihak lain yang bikin teror. Membuat keresahan rakyat. Motifnya politik dan ekonomi. Agar pajak tidak di serahkan ke Majapahit. Pihak lain itu ingin menguasai wilayah penanggungan dan sekitarnya. Kira2 apa ada persamaan dengan saat ini hehehe..

Mbah Lampet yang kemudian di kenal dengan Ki Ageng Aryo Penanggungan itu. Konon dengan kesaktian dan ijin sang Kuasa dapat mengalahkan pasukan gajah ghoib hanya dengan tiga tepukan. Ternyata memiliki filosofi yang sangat dalam makna 3 tepukan itu. Semacam peringatan kepada kita semua. Agar tetap menjaga hubungan vertikal dan horisontal. Dalam kontek Islam, Iman dan Ikhsan.

Makam mbah Lampet ada di dusun Penanggungan. Masyarakat setempat begitu menghormati jasa beliau. Meski ratusan tahun berlalu. Makam beliau di bangun dan dirawat dengan baik. Apalagi lokasinya dengan view gunung penanggungan yang indah. Seperti nama beliau Ki Ageng Aryo Penanggungan.

Balik ke kondisi sekarang. Wabah virus corona ini menginfeksi hampir seluruh negara2 di dunia. Kebijakan lockdown terjadi dimana2. Seruan dan himbauan stay at home selalu menghiasi linimasa media sosial kita. Begitulah kebijakan 3 bulan kebelakang ini. Dirumah saja. Sampai kapan harus bersembunyi dalam arti melawan virus ini?. Negara2 besar di dunia mencatatkan pertumbuhan ekonomi minus. Sementara kita bersyukur Indonesia masih turun di kisaran 2.3 persen. (Data kemenkeu).

Ini bukan sekadar masalah ekonomi. Tidak ada rumus hidup itu diam. Karena hakekatnya hidup itu ya bergerak. Dalam sebuah training yang di gelar oleh trainer ternama, saya diajarkan Emotional. Perpaduan Energy + Motion. Untuk hidup sukses dan bahagia perlu energi dan jangan berhenti bergerak. Meski jatuh beribu kali tetap terus bangun dan bergerak. Nah bagaimana bisa sehat kalo hanya diam saja. Malah justru ga sehat. Prinsipnya menjaga kesehatan tetap prioritas di era pandemi ini. Tentu tidak mudah untuk merubah perilaku yang sudah menjadi habit. Barangkali itu hikmah dari keterpaksaan. Jika tidak dipaksa berapa banyak lagi paparan virus yang belum di temukan obat dan vaksinnya ini.

New Normal adalah perhatian kedua kita. Jangan di artikan kita berdamai dengan Corona. Itu tidak akan pernah. Sampai kapan pun. Justru itu perlawanan riil kita yang sebenarnya. Tentu dengan strategi yang tidak sembarangan. Jangan sampai mati konyol. Makanya perlu protokol ketat di lakukan di semua sektor kehidupan agar tidak gampang di kalahkan virus yang penyebaran utamanya melalui droplet ini. Tinggal kita ikuti saja secara sukarela dan kesadaran menjaga diri kita, keluarga dan lingkungan sekitar kita. Se-sederhana itu.

Justru yang sontak bikin keprihatinan adanya perubahan tradisi dan kebiasaan. Baik dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Itu yang patut di pikirkan. Bagaimana esensi yang diajarkan para pendahulu leluhur kita jangan sampai hilang karena dampak covid-19. Seperti saat ini bersalaman dihindarkan karena tidak boleh bersentuhan. Apalagi pake berangkulan dan cipika cipiki. Tradisi bersilaturahmi di hari raya di ganti secara daring. Pun mudik di larang. Dan masih banyak hal lain. Tapi masih saja masyarakat tidak bisa meninggalkan kebiasaan beli baju baru, faktanya mall2 penuh antrian dan pasar2 tradisional masih rame jelang hari raya hehehe..

Memang harus menyesuaikan karena kerumunan massa haram hukumnya memicu cluster persebaran baru. Sehingga berbagai kegiatan tradisi dan ritual yang mengumpulkan banyak orang harus di tunda dulu untuk kondisi saat ini. Bukan berarti acaranya di tiadakan. Seperti tradisi ruwah desa atau sedekah Desa jelang bulan puasa kemarin. Bebarapa desa masih mengagendakan dengan acara tidak lagi terpusat. Tetapi tersebar di masing2 langgar dan musholla. Ini adalah cara kita agar tradisi ini tetap ada dan jangan sampai di tinggalkan.

Kehidupan New Normal akan melahirkan kebiasaan2 baru. Cara2 baru yang tak pernah ada dalam peradaban sebelumnya. Mungkin dahulu saat flu spanyol melanda semua orang pake masker yang menutup mulut dan hidung; Sama. Berjabat tangan pun tidak boleh; Sama. Physical Distancing; Sama. Trus apa yang beda?.

Teknologi informasi dan kesehatan saat ini tentu lebih maju di banding tahun 1918 sampai 1920 kala flu Spanyol terjadi. Mestinya kemudahan akses informasi apapun saat ini bisa lebih cepat dan tepat diterima pengguna gawai (baca HP). Hari gini siapa yang tidak pegang HP?!. Artinya informasi menjadi efektif di terima semakin banyak individu masyarakat. Seterusnya menentukan apa yang terbaik bagi dirinya dan sekitarnya.

Bukan malah menggunakan gawai untuk menebar hoax dan ujaran kebencian. Istimewa bila pemanfaatan TI bisa menjadikan lebih produktif dan mendatangkan profit misalnya digunakan sebagai sarana jual beli di market place. Inilah yang perlu lebih intens dan masif di gerakkan di era New Normal. Sedapat mungkin mengurangi kontak langsung dengan banyak orang.

Seorang teman yang pebisnis online sedikit memberi simulasi. Dia punya 10 toko di beberapa market place populer. Target profit per satu tokonya 100rb/ hari. Bisa di hitung berapa keuntungan per harinya; 1 juta. Per bulannya; 30 juta. Menarik bukan?!!. Gaji saya aja lewat hehehe..

Di balik kesulitan selalu ada kemudahan (baca peluang) bergantung kita bisa membaca dengan cerdas dan bijak. Apapun situasinya justru harusnya menghadirkan kreativitas dan inovasi. Contoh sederhana saja. Saat ini karena belum di temukannya obat dan vaksin covid-19. Sudah mulai banyak produk2 penguat imun, pencegah virus corona dan bahkan obat herbal yang di yakini bisa membunuh corona.

Sebut saja Eucalyptus atau minyak kayu putih yang sebenarnya adalah minyak angin yang biasa kita pake saat masuk angin atau mengurangi rasa sakit flu. Ada lagi yang juga sedang naik daun. Di percaya bisa mengobati dan mencegah virus corona. Penggunaan Probiotik terutama Lactobacillus yang sebenarnya untuk kesehatan saluran cerna. Coba di cek di salah satu market place berapa harga produk2 tersebut saat ini. Fantastis bukan. Peluang bisnis yang menjanjikan.

Ada juga fenomena paradox terjadi saat ini. Seorang kawan pemilik toko mas bilang justru belanja masyakat atas kebutuhan logam mulia ini relatif stabil bila di banding sebelum pandemi. Padahal banyak yang bilang saat ini ekonomi sedang terpuruk tapi sebagian masyarakat kita masih bisa memenuhi kebutuhan tersier mereka. Hmmm...

Maka jangan bilang Terserah. Sebelum ikhtiar sampai mentok di lakukan. Mengharap bantuan pemerintah hanya bagi mereka yang benar2 sangat membutuhkan. Kita yang masih punya semangat dan kekuatan untuk belajar dan berusaha beradaptasi dan keluar dari krisis kesehatan ini.

Bila ingin selamat dari fase Natural selection untuk menuju Progress. Seperti jerapah purba yang dahulu punya leher pendek. Karena adaptasi dan harus bisa tetap hidup, terjadi evolusi pemanjangan tulang leher dari tulang belakang. Untuk survivalitas. Kita pun akan berevolusi menghadapi situasi pandemi ini. Bukan hanya fisiologi juga kultural. Prinsip tetap menjaga warisan pendahulu. Mungkin karena hal itu keberlangsungan alam semesta ini tetap seimbang dan terjaga.

Sekali lagi kata "terserah" sama halnya dengan menyerah. Apakah kita mau kalah begitu saja??. Sesungguhnya pertempuran untuk saat ini belum ada apa2nya.

Wallahu a'lam.

Ditulis oleh Iwan Abdillah, Asisten Sekertariat Daerah Kab. Mojokerto
Dikabarkan ooleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi