Minggu, 16 Februari 2020

BPS Mau Buka Lowongan Petugas Sensus Penduduk 2020, Cek Syaratnya.

Kepada BPS Suhariyanto
www.kemlagi.desa.id - Badan Pusat Statistik ( BPS) akan membuka lowongan untuk 390 ribu orang petugas di seluruh Indonesia pada awal April mendatang.

Kebutuhan ratusan ribu tenaga lepas itu guna menyukseskan Sensus Penduduk Tahun 2020 yang secara serentak di seluruh daerah.

Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan, Petugas Sensus bertugas mendatangi rumah-rumah penduduk door to door untuk melakukan Sensus Penduduk untuk melakukan wawancara selama penyelenggaraan Sensus Penduduk 2020 pada Juli nanti.

"Kita belum buka pendaftaran sekarang. Pada bulan April nanti setiap daerah akan ada pengumuman lewat online dan masing-masing kota," kata Suhariyanto dikutip dari Antara, Sabtu (15/2/2020).

"Kita perlu teman-teman untuk menjadi petugas Sensus Penduduk. Silakan daftar," katanya lagi.

Lanjut dia, proses rekrutmen petugas sensus akan dilakukan lewat serangkaian proses seleksi yang transparan.

Salah satu syarat pendaftaran petugas Sensus Penduduk 2020 yakni memiliki kualifikasi pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Syarat lainnya, petugas sensus juga harus berdomisili sesuai dengan daerah tempat sensus dilaksanakan.

Nantinya, pelamar yang lolos dan ditetapkan sebagai petugas Sensus Penduduk 2020 akan menerima pelatihan singkat, khususnya terkait pengisian kuesioner dan pengetahuan dasar tentang data-data penduduk.

"Kita training bagaimana mengisi kuesioner. Katakanlah konsep penduduk, apa yang dinamakan pendidikan terakhir," ujar Suhariyanto.

"Ini sepertinya gampang, tapi sering missed. Contoh isi pendidikan terakhir anak SMA pendidikan, diisi SMA, padahal belum tamat," katanya lagi.

Ada pun dalam Sensus Penduduk 2020 ini, BPS menggunakan metode kombinasi (combine method) yang menggunakan data administrasi pendudukan dari Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) sebagai basis data dasar, serta metode wawancara.

Periode Sensus Penduduk Online (SP Online) akan dimulai pada 15 Februari-31 Maret 2020. Penduduk dapat mengakses web sensus. bps.go.id menggunakan perangkat yang terhubung dengan internet.

Bagi penduduk yang belum mengikuti Sensus Penduduk Online, mereka akan didatangi Petugas sensus untuk melakukan Sensus Penduduk Wawancara dengan menggunakan hp/tablet atau kuesioner kertas selama bulan Juli 2020.

Data penduduk yang dihasilkan melalui Sensus Penduduk 2020 merupakan data dasar yang dapat digunakan untuk membuat kebijakan di berbagai bidang seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lain sebagainya.

Sumber https://money.kompas.com/
Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Rabu, 05 Februari 2020

Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kades dan Perangkat Desa

Sosialisasi JKN KIS Bagi Kades dan Perangkat Desa
di Kantor Kec. Kemlagi (20-09-2019)
www.kemlagi.desa.id - Telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai pelaksana ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019.


Dalam ketentuan tersebut bahwa pemberi kerja adalah pemerintah daerah kabupaten dan/atau kota. 

Iuran oleh Pemberi Kerja, bahwa pada Pasal 8 ayat (1) Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah melakukan pemotongan Iuran sebesar 4% (empat persen) dari alokasi anggaran Iuran pada Perangkat Daerah setiap bulan.

Iuran oleh Peserta, bahwa PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) selaku BUD (Bendahara Umum Daerah) melakukan pemotongan Iuran sebasar 1% (satu persen) dari Gaji atau Upah per bulan (penghasilan tetap) yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa.

Pembayaran langsung Iuran kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Rabu, 29 Januari 2020

Bupati Mojokerto Ingatkan Kades Jauhi Korupsi

Bupati Mojokerto Pungkasiadi saat buka kegiatan Pembinaan Kepala Desa
www.kemlagi.desa.id - Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, telah membawa perubahan paradigma dari “Membangun Desa” menjadi “Desa MemRbangun”. Artinya desa dituntut siap untuk menata, mengelola, dan berkembang. Para kepala desa, juga dituntut untuk menjaga integritas dengan menghindari segala bentuk tindak korupsi.

Instruksi ini ditegaskan Bupati Mojokerto Pungkasiadi, dalam acara  pembinaan kepala desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Mojokerto tahun 2020.

“Saya minta perencananaan dan pengelolaan anggaran di pemerintah desa, dilakukan dengan penuh integritas dan tanggung jawab para aparaturnya. Jauhi segala bentuk perilaku korupsi, dan teruslah berinovasi,” tegas Bupati Pungkasiadi, Rabu (29/01) pagi di Pendapa Graha Majatama.

Terkait sistem pemerintahan saat ini yang menuntut transparansi, bupati mengajak semua kades agar tidak takut menjalankan semua aturan dan regulasi yang ada. Sebab semua kesulitan yang dihadapi, bisa diselesaikan dengan koordinasi dan komunikasi yang baik.

“Tidak usah takut untuk menjalankan semua regulasi dan prosedur. Kita memang dituntut profesional dan transaparan. Utamakan komunikasi dan koordinasi, itu sangat penting untuk menghindari kesalahan yang bisa saja terjadi. Ikuti semua arahan di pembinaan hari ini dengan serius,” tandas Bupati Pungkasiadi.

Plt Kepala Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto Ardi Sepdianto, selaku leading sektor penyelanggara acara melaporkan, seluruh peserta pembinaan yang berjumlah 258 orang kades se-Kabupaten Mojokerto telah dibagi menjadi 4 gelombang.

“Dapat saya laporkan bahwa kami telah membagi peserta pembinaan menjadi 4 gelombang. Kegiatan ini dilaksanakan mulai 29 Januari hingga 12 Februari 2020 di Hotel Grandwhiz Trawas. Pembinaan ini kita laksanakan untuk meningkatkan kapasitas kepala desa, sebagai leader di masyarakat yang menjembati pemerintah dengan masyarakat. Kita harap setelah mengikuti pembinaan, para kades dapat meningkatkan pelayanan publik dengan mendukung penataan pemerintahan desa yang baik,” terang Ardi.

Kegiatan yang turut dihadiri Sekdakab Herry Suwito, Assiten, Camat se-Kabupaten Mojokerto dan OPD terkait ini, ditutup dengan penyematan tanda peserta secara simbolis oleh Bupati Pungkasiadi.

Sumber http://www.majamojokerto.com/
Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Senin, 27 Januari 2020

Rokok Sumbang 9,8 Persen Kemiskinan di Jatim

ilustrasi
www.kemlagi.desa.id - Angka kemiskinan di Jawa Timur per September 2019 tercatat sebesar sebesar 10,20 persen atau sebanyak 4.056.000 jiwa dari dari jumlah penduduk. Yang menarik perhatian, rokok menjadi salah satu penyebab yang menyumbang angka kemiskinan sebesar 9,69 persen di perkotaan dan 9,86 persen di pedesaan.

Data berdasar hasil riset Badan Pusat Statistik Jatim. Dalam survei itu, BPS memasukkan rokok kretek filter dalam komoditi jenis makanan.

Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Jatim Asim Saputra mengatakan, rokok menjadi salah satu penyebab kemiskinan karena perilaku masyarakat yang masih aktif menjadi perokok.

“Terutama masyarakat lapis bawah populasi perokoknya cukup tinggi,” kata Asim dalam konferensi pers yang digelar BPS Jatim di Surabaya pada Rabu (15/1/2020).

Asim meyakini, dengan kenaikan cukai rokok akan membawa dampak perubahan perilaku para perokok. Menurutnya, dampak perubahan perilaku tersebut yakni perokok bisa mengurangi konsumsi rokok. Atau bahkan bisa membuat perokok aktif berhenti merokok.

“Karena harga rokok tinggi bisa membuat para perokok tidak mampu lagi menjangkaunya. Itu bisa berimbas pada menurunnya konsumsi rokok,” ujarnya.

Dengan demikian, lanjut Asim, akan terbuka kemungkinan uang yang biasanya dipakai untuk membeli rokok akan dialihkan untuk kebutuhan lain yang lebih primer. Misalnya kualitas dan kuantitas belanja beras meningkat.

“Belanja kebutuhan protein juga bisa meningkat. Jadi anak-anaknya lebih terpenuhi ketika kepala rumah tangganya berhenti merokok,” tutur Asim.

Meski begitu, kenaikan harga rokok juga perlu diwaspadai bisa menjadi lebih kontraproduktif dalam upaya mengentas kemiskinan. Hal ini bisa terjadi apabila perilaku itu sudah tidak terkendali.

“Artinya kenaikan harga rokok tidak membuat konsumsi itu turun, malah bisa mempengaruhi peningkatan garis kemiskinan lebih jauh. Akan ada kenaikan jumlah orang miskin pada penduduk di sekitar garis kemiskinan. Ini menjadi tantangan kedepan,” tandasnya.

Pada survei untuk komoditi makanan yang memberi sumbangan terhadap garis kemiskinan di Jatim, beras masih menduduki posisi teratas. BPS mencatat, beras menyumbang 24,06 persen di perkotaan dan 26,12 persen di pedesaan.

Beberapa komoditi makanan lainnya yang cukup tinggi menyumbang garis kemiskinan adalah telur ayam ras, gula pasir dan daging ayam ras.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Sabtu, 25 Januari 2020

BPS Lakukan Sensus Penduduk 2020 Secara Online

Kepala BPS Suhariyanto (sebelah kiri)
www.kemlagi.desa.id - Badan Pusat Statistik ( BPS) akan menggelar Sensus Penduduk 2020 secara online (dalam jaringan). Masyarakat nantinya dapat memberikan informasi data kependudukan pada bulan Februari-Maret 2020 melalui laman sensus. bps.go.id.

“Basis utama sensus adalah nomor KTP dan kartu keluarga,” kata Kepala BPS Suhariyanto seperti dilansir dari laman Setkab.go.id, Rabu (27/11/2019).

Situs tersebut nantinya dapat diakses baik menggunakan smartphone, tablet maupun komputer.

Sedangkan untuk daerah yang belum terjangkau sinyal telekomunikasi, petugas BPS lah yang nantinya akan terjun ke lokasi dengan menggunakan metode tradisional.

Adapun verifikasi ulang data akan dilaksanakan pada Juli 2020, dengan cara terjun ke lapangan dan pencacahan.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, sensus ini diharapkan mampu menghasilkan data penduduk yang berkualitas

Saat ini, data penduduk yang dimiliki pemerintah masih sangat beragam.

“Misalnya, jumlah penduduk Indonesia apabila didasarkan dari data BPS dan Bappenas sebesar 264,2 (juta), sedangkan jika menggunakan data dari Dukcapil Kemendagri sebesar 263,9 juta,” kata Muhadjir.

Adanya perbedaan data ini menimbulkan persoalan, terutama dalam kurang maksimalknya pelaksanaan kebijakan yang dijalankan pemerintah.

Sementara, untuk membangun satu data kependudukan, menurut dia, diperlukan sinkronisasi antara data Dukcapil Kemendagri yang de jure dan teregistrasi sesuai dokumen kependudukan, dengan BPS yang dilakukan secara de facto melalui sensus.

Muhadjir menambahkan, sensus penduduk dapat menghasilkan data yang kredibel dan valid. Sehingga, dapat menyediakan parameter demografi dan proyeksi penduduk serta karakteristik penduduk lainnya untuk keperluan proyeksi penduduk dan indikator SDG’s.

Sumber https://makassar.kompas.com/
Dikabarkan oleh Tim  Kunjungi Informasi Desa Kemlagi

Kamis, 23 Januari 2020

Pendampingan P2KTD Program Inovasi Desa "Bank Sampah" Desa Kemlagi Tahun 2020

TA P3MD Kabupaten Mojokerto, Bpk Bustomi saat berikan pengarahan
TA P3MD Kabupaten Mojokerto, Bpk Bustomi saat berikan pengarahan
www.kemlagi.desa.id - Kegiatan ini bertempat di Balai Desa Kemlagi, hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 dihadiri oleh Camat Kemlagi (yang diwakili oleh Bpk. H. Wujud, SH-Sekcam Kemlagi), Kepala Desa Kemlagi (yang diwakili oleh Bpk. M. Ainur Rofiq-Kasi Pemerintahan), TA P3MD Kabupaten Mojokerto Bpk. Bustomi, Ketua BPD, Ketua LPM, Tokoh Masyarakat, TP PKK Desa Kemlagi dan pengelola bank sampah yang ada di Desa Kemlagi.

P2KTD merupakan singkatan dari Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa.

Menyempatkan foto bersama
Atas nama pemerintah dan masyarakat Desa Kemlagi mengucapkan terima kasih kepada bapak Camat Kemlagi dan TA P3MD Kabupaten Mojokerto yang telah mempercayakan kepada Desa Kemlagi untuk mengikuti Progam Inovasi Desa Tahun 2020 di bidang pengelolaan sampah khususnya kegiatan bank sampah, demikian dituturkan oleh Bpk. M. Ainur Rofiq-Kasi Pemerintahan mewakili Kepala Desa Kemlagi.
H. Wujud, SH (Sekcam Kemlagi) saat berikan pemantapan
"Sampah merupakan permasalahan serius yang dialami oleh bangsa dan negara-negara yang ada didunia ini", tutur H. Wujud, SH. Lebih lanjut Sekcam Kecamatan Kemlagi ini menyampaikan bahwa ada beberapa desa yang sudah menerapkan sangsi bagi orang atau warga yang membuang sampah sembarangan. "Ini menunjukan betapa pentingnya pengelolaan sampah dalam suatu desa", lanjut H. Wujud, SH ini. 
Pengelola bank sampah antusias dengarkan materi dari Pak Toko
Bapak Bustomi selaku TA P3MD Kabupaten Mojokerto berpesan kepada peserta pendampingan ini agar mengikuti dengan seksama materi yang nantinya akan diberikan oleh pemateri.
Sisyantoko (Direktur Wehasta) saat berikan materi
Sementara itu Bapak Sisyantoko, yang akrab dipanggil Pak Toko dalam pembuka penyampaian materi kegiatan ini, bahwa agar nantinya pengelolaan sampah yang ada di Desa Kemlagi ini menjadi rujukan bagi desa-desa lain.  
Pak Muryanto alias Pak Ambon sedang tunjukan pupuk kompos dari kotoran hewan
Pak Muryanto atau biasa dipanggil Pak Ambon dari BSI (Bank Sampah Induk) Kabupaten Mojokerto, juga berikan materi tentang manfaat kotoran hewan sebagai pupuk bagi tanaman.

Kegiatan pendampingan ini selengkapnya dapat disimak di akun youtube Desa Kemlagi dengan judul Pendampingan P2KTD Program Inovasi Desa (PID) Kabupaten Mojokerto

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi