Selasa, 06 April 2021

Khofifah Minta Musala dan Masjid Bentuk Satgas Covid-19


www.kemlagi.desa.id - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meminta setiap musala dan masjid di Jatim membentuk Tim Satga Covid-19.

Tujuannya agar salat terawih pada bulan Ramadan tetap mentaati protokol kesehatan (prokes). 

"Harus ada tim satgas covid-19 di musala dan masjid. Sehingga ketika menjalankan salat tarawih, termasuk salat Ied terjaga prokesnya dengan baik," kata Khofifah di Surabaya, Selasa, 6 April 2021. 

Khofifah menegaskan hal itu berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2021, terkait pemberlakukan PPKM skala mikro.

Satgas Covid-19 bertujuan mencegah penyebaran covid-19. Khofifah menyebut seiring berjalannya waktu, situasi dan kondisi pandemi covid-19 perlahan-lahan mulai melandai. 

Hal itu tidak bisa dilepaskan dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dengan membuat beberapa kebijakan seperti penerapan Pemberlakuan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro hingga proses vaksinasi dan tentu peran aktif masyarakat menjaga protokol kesehatan. 

"Kita bersyukur dan berterima kasih seluruh elemen melakukan berbagai ikhtiar. Meski saat ini proses penyebaran Covid-19 belum berhenti tapi sudah melandai. Vaksinasi juga terus dimaksimalkan namun tetap waspada dengan menerapkan prokes yang ketat," ujar Khofifah.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Selasa, 30 Maret 2021

Mendagri: Data Desa Presisi Dukung Pembangunan


www.kemlagi.desa.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan keberadaan data desa yang presisi sangat penting, karena akan menjadi dasar berbagai kebijakan yang akhirnya dapat memberi manfaat untuk pembangunan desa. 

Demikian ia tegaskan saat menandatangani nota kesepahaman antara kementerian yang ia pimpin, Kementerian Sosial (Kemensos), dan Forum Rektor Indonesia (FRI) di Gedung C Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, Senin, 29 Maret 2021. 

Nota Kesepahaman tersebut terkait dukungan data dan informasi yang presisi menyangkut tata kelola pemerintah desa/kelurahan dan penyelenggaraan sosial desa/kelurahan. Tito berharap sinergitas dan kolaborasi yang terjalin menjadi dasar kebijakan dalam pembangunan maupun bidang sosial yang tepat. 

“Kita harap pemerintah bisa menyelesaikan data sekaligus membuat dasar-dasar kebijakan untuk pembangunan atau bidang sosial yang tepat sehingga menjadi legacy untuk pemerintah yang akan datang," ujar Mendagri. 

Menurut Mendagri, keberadaan data desa yang presisi bakal memberi manfaat untuk pembangunan desa, antara lain mendatangkan sumber lapangan pekerjaan baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan desa tersebut. 

Desa memiliki peran sentral sebagai sistem administasi pemerintahan terkecil di Indonesia. Sejumlah upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung pembangunan desa, baik secara regulasi, organisasi, maupun anggaran. 

Adapun regulasi yang dimaksud yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di bidang organisasi, pemerintah telah membentuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Setiap tahunnya pemerintah juga telah mengucurkan dana desa. 

“Kalau kita melihat keseriusan untuk pengelolaan desa ini, di masa pemerintahan Presiden Jokowi itu, menurut saya sangat luar biasa,” ujarnya. 

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaparesiasi ide untuk membuat data presisi di seluruh desa. Keberadaan data ini akan memudahkan pemerintah dalam menyusun kebijakan. Apalagi persoalan selama ini, kata Mensos, saat penyusunan kebijakan seringkali disulitkan dengan pencarian data secara lengkap. 

Dengan adanya data desa presisi, dapat dilakukan pemantauan tak hanya berdasarkan data numerik, tetapi juga data spasial. Mensos mencontohkan bagaimana kerja data spasial dapat melihat perkembangan kondisi rumah masyarakat. 

"Bagi kami data ini sangat penting untuk mengevaluasi. Tidak &(berdasarkan) katanya siapa, tetapi bahwa secara fisik kami bisa mengetahui dengan pasti," kata Mensos. 

Sementara itu, Ketua FRI Arif Satria menjelaskan, data desa presisi merupakan salah satu inovasi yang sudah berkembang di masyarakat dan akan terus ditingkatkan keakuratannya. Tujuannya, agar pengambilan keputusan dalam perencanaan dan proses pembangunan desa berjalan dengan baik. 

“Apapun juga data yang saat ini ada harus terus kita sempurnakan dengan berbagai metodologi yang terus kita sempurnakan,” katanya. 

Arif menyebutkan, saat ini data desa presisi sudah dimanfaatkan oleh 16 kabupaten di Indonesia dan bakal terus berkembang di berbagai daerah. Upaya ini, kata Arif, akan dilakukan tentunya dengan bekerja sama dengan Kemendagri dan Kemensos.

Dibakarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Sabtu, 27 Maret 2021

Mudik Lebaran 2021 Resmi Dilarang! Ternyata Begini Alasannya

Menko PMK Muhadjir Effendy
www.kemlagi.desa.id - Pemerintah resmi melarang mudik lebaran 2021 pada 6-17 Mei mendatang dengan mempertimbangkan risiko penularan Covid-19. Kebijakan melarang mudik lebaran ini diambil sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 Maret 2021. 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mwngatakan angka Penukaran dan kematian Covid-19 masih tinggi terutama pasca libur panjang. 

 "Cuti bersama Idul Fitri satu hari ada, tapi enggak boleh ada aktivitas mudik. Pemberian bansos akan diberikan," kata Muhadjir di Jakarta, Jumat (26/3). 

 "Mekanisme pergerakan orang dan barang akan diatur kementerian dan lembaga terkait. Untuk kegiatan keagamaan dalam rangka menyambut Ramadan akan diatur Kemenag [Kementerian Agama], dan berkonsultasi dengan organisasi keagamaan," kata Muhadjir. 

Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN/TNI-Polri karyawan swasta maupun pekerja mandiri dan seluruh masyarakat. 

Berdasarkan data Satgas Covid-19, libur Idul Fitri tahun lalu telah mengakibatkan kenaikan rata-rata jumlah kasus harian 68-93% dengan penambahan kasus harian 413-559 serta jumlah kasus mingguan berkisar 2.889-3.917.

Sedangkan, persentase kematian mingguan antara 28-66% atau sebanyak 61-143 kasus kematian. Muhadjir menyatakan bahwa perlu langkah-langkah tegas dalam menanggulangi masalah peningkatan kasus Covid-19. 

Khusus kali ini, yaitu menjelang masa libur dan cuti bersama Idul Fitri 1442 Hijriah. 

"Tingginya angka penularan dan kematian masyarakat maupun tenaga kesehatan akibat wabah Covid-19 setelah beberapa kali libur panjang, khususnya setelah libur Natal dan tahun baru kemarin juga perlu menjadi perhatian. Kita harus lakukan langkah tegas agar hal itu tidak terulang kembali," ujarnya saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Persiapan Idul Fitri 1442 Hijriah di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, dilansir situs resmi Kemenko PMK. 

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin saat rapat mengutarakan bahwa setiap kali liburan selalu ada peningkatan kasus antara 30-50% baik dari kasus terkonfirmasi positif maupun kasus aktif Covid-19. 

Bahkan dampak dari kenaikan kasus pada masa libur Natal dan tahun baru lalu, jumlah kasus aktif Covid-19 sampai saat ini masih terus meningkat. 

Disebutkan total kasus aktif Covid-19 kini berjumlah 130 ribu dengan 80% di antaranya tidak ke rumah sakit (RS) sedangkan 20% ke RS, 5% masuk ruang ICU (Intensive Care Unit) dan sekitar 2% meninggal. 

Persoalan lain, menurut Menkes, kebutuhan RS dari 130.000 kasus aktif itu mencapai 26.000 atau sekitar 20% dan apabila jumlah kasus aktif meningkat lagi maka dipastikan kebutuhan RS juga akan semakin banyak. 

"Di seluruh dunia kita tahu dalam minggu-minggu terakhir (kasus aktif) naik kembali. Banyak teori mengenai ini tapi saya belum berani bilang yang pasti, tapi ini karena adanya varian terbaru yang dari London.

Indonesia baru masuk di bulan Januari dan sampai saat ini kita belum tahu berapa persen, tapi baiknya kita antisipasi jangan sampai kejadian di kita (jumlah kasus naik lagi),"kata mantan Wamen BUMN ini. 

Menkes menyebut, guna mengantisipasi terjadinya kebocoran terhadap penerapan larangan mudik, Kemenkes akan menyiapkan posko layanan kesehatan di jalur mudik. 

Selain memastikan ketersediaan obat-obatan dan APD di RS, Puskesmas, dan fasilitas layanan kesehatan juga bekerja sama TNI/Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Pemerintah Daerah untuk memperkuat pengamanan hingga tingkat RT/ RW. 

Kepala BNPB Doni Monardo meyakinkan apabila seandainya pemerintah membiarkan kesempatan liburan atau memberikan izin mudik maka akan berdampak pada semakin meningkatnya angka kematian akibat Covid-19. 

 "Jadi keputusan Bapak Presiden melarang mudik atau pulang kampung atau apapun sebutannya itu harus kita perkuat dengan sistem manajemen dimulai dari sekarang," tegas Doni yang juga Ketua Satgas Penanganan Covid-19. 

Ia pun menilai tepat keputusan pemerintah untuk lebih awal mengumumkan larangan mudik lebaran tahun 2021. Pasalnya, hal itu akan membuat masyarakat lebih siap untuk tidak mudik atau bepergian ke luar kota untuk mencegah terjadinya penyebaran Covid-19.

Dikabarkan oleh Tim Pengelolaan Informasi Desa Kemlagi

Senin, 22 Maret 2021

Khofifah Sebut PPKM Terbukti Efektif Tekan Penyebaran Covid-19

ilustrasi

www.kemlagi.desa.id - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Jawa Timur kembali akan diperpanjang mulai pada tanggal 23 Maret sampai dengan tanggal 5 April 2021. 
Perpanjangan masa PPKM Mikro ini sendiri sudah memasuki periode keempat sejak pertama kali dicanangkan pada 9 Februari lalu. 

Perpanjangan pemberlakuan PPKM Mikro ini sendiri, berdasar kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2021 tanggal 19 Maret 2021, Tentang Perpanjangan Pemberlakuan PPKM Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid 2019. 

Terkait hal ini, Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur menyampaikan, berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, intervensi PPKM Mikro terbukti sangat efektif untuk menurunkan penyebaran Covid-19 di Jawa Timur. 

Karenanya, perpanjangan PPKM Mikro diharapkan dapat semakin menekan angka penyebaran Covid-19 di Jatim. 

Alhamdulillah, PPKM Mikro ketiga ini secara konsisten bersama PPKM Mikro sebelumnya, terbukti bisa memberi dampak pada penurunan kasus penyebaran Covid-19 di Jatim. 

Kita harap perpanjangan PPKM Mikro akan makin menekan penyebaran Covid-19 di Jatim,” ungkapnya saat ditemui di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (21/3/2021). 

Bukan tanpa alasan, berdasarkan data yang dihimpun oleh Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim, jelang akhir periode PPKM Mikro ketiga tercatat konfirmasi kasus harian Jawa Timur mencapai angka 300-an kasus per harinya. 

Hal ini turun drastis jika dibandingkan sebelumnya yang mencapai 1.100-an kasus per harinya. Selain itu, Khofifah menambahkan, hasil signifikan juga tampak pada penurunan jumlah pasien COVID-19 yang harus dirawat di Ruang Isolasi Biasa maupun ICU. 

Selama PPKM tahap 1 dan 2, dan PPKM Mikro tahap 1 dan 2, BOR Isolasi biasa di Jatim telah berhasil turun dari 79% menjadi 29%. BOR ICU juga telah berhasil turun dari 72% menjadi 49%. 

Artinya, keterisian rumah sakit di Jawa Timur sudah sesuai syarat dari WHO yakni dibawah 60%. Walaupun demikian, Khofifah Gubernur tetap mewanti-wanti kepada masyarakat untuk tidak lengah atau menurunkan kewaspadaan. 

Bersama dengan berbagai elemen, masyarakat harus tetap waspada dan ketat menerapkan protokol kesehatan dimanapun, dengan harapan wilayahnya bisa terus membaik dan menjadi zona hijau. 

“Tentunya PPKM Mikro ini akan menunjukkan hasil yang konsisten bila kita bisa mempertahankan kolaborasi yang baik dari Pemerintah, TNI/Polri, Tomas, Toga juga seluruh masyarakat,” pesan orang nomor satu di Jatim ini. 

Di sisi lain, berdasarkan data nasional per tanggal 20 Maret 2021 kasus Covid-19 terdapat 289 konfirmasi kasus positif baru dan 296 kasus konfirmasi sembuh. 

Dengan jumlah pasien dirawat 2.114 orang dari total kumulatif 136.397 orang atau 1,55%. Sementara angka kumulatif kesembuhan di Jatim sebesar 91,38% dan angka kematian sebesar 7,07%. 

Sedangkan, jumlah pelaksanaan Rapid Test di Jatim hingga 20 Maret 2021 lalu tercatat tertinggi di Indonesia, mencapai 1.883.794 test. Dan untuk pelaksanaan pemeriksaan PCR di Jatim mencapai 1.419.941 dengan positivity rate 6 persen.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Sabtu, 20 Maret 2021

PPKM Mikro di Jawa Timur Diperpanjang Hingga 5 April 2021

ilustrasi

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di Provinsi Jawa Timur kembali diperpanjang dengan harapan semakin mengendalikan penyebaran kasus Covid-19 di wilayah setempat. 

“Kebijakan ada di pemerintah pusat, dan di Jatim juga termasuk provinsi yang PPKM Mikro-nya diperpanjang,” kata dr Makhyan Jibril Al Farabi juru bicara Satgas Kuratif Covid-19 Jatim seperti dilansir Antara, Jumat (19/3/2021). 

PPKM Mikro diberlakukan di Jatim telah dimulai sejak 9 Februari 2021 dan berakhir pada 22 Februari 2021, lalu diperpanjang 23 Februari 2021 sampai 8 Maret 2021, kemudian diperpanjang lagi pada 9 Maret 2021 hingga 22 Maret 2021. 

Saat ini, pemerintah pusat melalui Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri  juga telah mengirimkan edaran berupa Instruksi Mendagri Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM mikro, yakni mulai 23 Maret 2021 hingga 5 April 2021.

Ia menjelaskan di Jatim program PPKM I dan II, dilanjutkan PPKM mikro I, II dan saat ini III menunjukkan hasil signifikan atau semakin baik. 

Anggota Satgas Kuratif Covid-19 Pemprov Jatim tersebut menjelaskan, selama pelaksanaan PPKM mikro, hasil signifikan tampak pada penurunan jumlah pasien Covid-19 yang harus dirawat di ruang isolasi biasa maupun unit perawatan intensif (ICU). 

Selama PPKM tahap I dan II serta PPKM mikro I dan II, Bed Occupancy Ratio (BOR) isolasi biasa di Jatim telah berhasil turun dari 79 persen menjadi 29 persen. 

Menurut dia BOR ICU juga telah berhasil turun dari 72 persen menjadi 49 persen atau artinya keterisian rumah sakit di Jatim sudah sesuai syarat dari WHO, yakni di bawah 60 persen. 

Ia menambahkan bahwa terlihat saat awal tahun sempat delapan daerah memasuki zona merah atau risiko tinggi, lalu sekarang terdapat 16 daerah zona kuning (risiko rendah) dan 22 daerah lainnya zona oranye (risiko sedang). 

Sementara itu, dari rapat evaluasi PPKM Mikro bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Jatim, terpantau progres signifikan atau mampu dipertahankan, bahkan semakin turun angka kasusnya. 

Di awal PPKM, di Jatim lebih dari 1.000 kasus positif per harinya, namun sejak PPKM Mikro angkanya menurun, dan tercatat dalam sepekan terakhir ini stabil di angka 300-400 kasus setiap hari.

“Di sisi lain, testing atau pengujian naik yaitu mencapai lebih dari 45 ribu per pekan dan positivity rate-nya mencapai 6 persen,” kata dia. 

Dokter muda lulusan University College London, Inggris itu juga mengingatkan bahwa PPKM Mikro juga harus didukung penerapan protokol kesehatan yang ketat, serta vaksinasi yang agresif. 

“Tetap disiplin protokol kesehatan. Meski sudah vaksin, tapi jangan sampai lengah,” demikian Makhyan Jibril Al Farabi. 

Jumat, 19 Maret 2021

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduqi dalam sebuah acara

www.kemlagi.desa.id - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khususnya pembiayaan bagi koperasi usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) tahun ini masih akan dilanjutkan oleh pemerintah. 

Penegasan itu disampaikan Teten Masduki saat menjadi keynote speaker dalam acara Graduation Banking Editors Masterclass dengan tema “Peran Perbankan dalam adaptasi UMKM di Masa Pandemi” yang digelar secara virtual, Rabu (17/3/2021). 

Teten mengatakan program PEN KUMKM terdiri dari dua klaster. 

Pertama, bagi usaha mikro yang unbankable, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM). “Insya Allah segera akan digulirkan oleh Presiden,” kata MenkopUKM Teten Masduki. 

Kedua, PEN bagi kelompok usaha yang sudah bankable dan telah mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR) berupa fasilitas subsidi bunga KUR dan pembiayaan modal kerja koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM). 

“Pemerintah terus mematangkan alternatif pembiayaan untuk UMKM dan Koperasi yang murah, mudah, dan cepat agar UMKM cepat naik kelas,” papar Teten. 

Ia mengakui pandemi memberikan dampak sangat besar bagi UMKM. Menurut data Siap Bersama UKM, dampak pandemi terhadap UMKM yaitu Kesulitan Pemasaran 22,9%,Distribusi Terhambat 20,01%, Kesulitan Permodalan 19,39%, dan Bahan Baku 18,87%. “Sebesar 98% UMKM mengalami penurunan penjualan serta 50,5% UMKM mengurangi karyawannya,” ujar Teten mengutip data SMRC tahun 2020. 

Meskipun demikian, menurut Teten, kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit lebih baik dibandingkan banyak negara di ASEAN maupun negara-negara anggota G20, seperti Amerika Serikat (-3,5%), Jerman (-5,0%), Rusia (-3,1%), Singapura (-5,8%), dan Filipina (-9,5%. 

Kondisi ekonomi RI berangsur pulih tersebut ditandai angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) triwulan IV-2020 sebesar minus 2,19% (yoy) atau jauh lebih baik dari triwulan II (minus 5,32%), maupun triwulan III (minus 3,49%). 

“Melihat perkembangan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk lebih optimis,” imbuh Teten Masduki. 

Untuk mengurangi resiko usaha dari UMKM agar lebih feasible untuk mendapatkan akses pembiayaan, pihaknya menyiapkan 4 transformasi besar. 

Dengan begitu UMKM diharapkan terdata dengan baik, berusaha dalam skala ekonomi dan efisien, serta proses pembinaan menjadi lebih fokus dan terarah.

Teten menjelaskan 4 transformasi besar yang dimaksud yaitu transformasi dari informal ke formal, transformasi ke digital dan pemanfaatan teknologi, transformasi ke dalam rantai nilai (value chain), dan modernisasi koperasi. 

Sumber : Humas Kementerian Koperasi dan UKM 
Medsos Resmi: @KemenkopUKM
Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi