Kamis, 06 Agustus 2020

Presiden Tegaskan Pentingnya Kesehatan dan Keselamatan dalam Pelaksanaan Pilkada 2020

Presiden Joko Widodo
www.kemlagi.desa.id - Joko Widodo Presiden mengatakan, pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) tahun 2020, momentum untuk memunculkan inovasi baru dalam proses demokrasi.

Karena, pilkada serentak tahun ini akan diselenggarakan di tengah masa pandemi Covid-19.

Jokowi berharap, pilkada semakin berkualitas, terselenggara sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta ada kenaikan tingkat partisipasi masyarakat.

Di samping itu, Presiden menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan seluruh pihak, baik petugas serta para pemilik suara.

Jokowi Presiden bilang, protokol kesehatan wajib diterapkan supaya daerah-daerah yang menyelenggarakan pilkada tidak jadi cluster baru Covid-19.

Sejumlah harapan itu disampaikan Presiden, siang hari ini, Rabu (5/8/2020), dalam forum rapat kabinet, di Istana Merdeka, Jakarta.

“Yang paling penting, kita bisa meyakinkan pemilih bahwa KPU dan Pemerintah sangat perhatian pada kesehatan dan keselamatan dari Covid-19. Sehingga, penerapan protokol kesehatan yang ketat akan memberikan rasa aman. Kita semua berharap, tingkat partisipasi masyarakat tetap baik,'” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Presiden memerintahkan jajarannya mengantisipasi kerawanan gangguan keamanan selama tahapan pilkada serentak.

Seperti diketahui, Pilkada 2020 akan digelar di 270 daerah, dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Pemungutan suara serentak dijadwalkan hari Rabu, 9 Desember 2020, dan langsung dilanjutkan penghitungan suara berjenjang dari Tempat Pemungutan Suara (TPS), kecamatan, kabupaten/kota, sampai provinsi.

Sebelumnya, KPU sudah menetapkan jadwal pemungutan suara Pilkada 2020 pada tanggal 23 September 2020. Tapi, penyelenggaraannya mundur karena ada pandemi Covid-19.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Menkeu Sebut Pekerja Bergaji di Bawah Rp5 juta Akan Dapat Bansos

ilustrasi
www.kemlagi.desa.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta akan mendapat bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.

“Pemerintah akan memberikan bansos untuk mereka dengan gaji di bawah Rp5 juta,” katanya dalam konferensi pers terkait KSSK di Jakarta, Rabu (5/8/2020) seperti dikutip Antara.

Sri Mulyani menyatakan penerima bansos itu akan mencapai 13 juta pekerja dengan anggaran yang disiapkan mencapai Rp31 triliun.

“Sekarang sedang diidentifikasi targetnya yang diperkirakan bisa mencapai 13 juta. Nanti anggarannya kira-kira sekitar Rp31 triliun,” ujarnya.

Tak hanya itu, ia menyatakan peningkatan belanja pemerintah juga akan dilakukan untuk melindungi masyarakat seperti melalui bantuan sosial produktif hingga Rp30 triliun bagi 12 juta UMKM.

Kemudian, pemerintah turut menambah bansos untuk pemberian beras kepada 10 juta penerima dengan anggaran Rp4,6 triliun.

“Pemerintah juga akan menambah bansos tunai sebesar Rp500.000 per penerima kartu sembako,” ujarnya.

Ia menuturkan berbagai langkah tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu memulihkan daya beli masyarakat sehingga pemulihan ekonomi nasional dapat dipercepat.

“Berbagai bansos yang total anggarannya sebesar Rp203,9 triliun untuk 2020 ini di dalam rangka menghadapi COVID-19 dan kenaikan belanja bansos hingga semester I sudah mencapai 59,9 persen,” katanya.

Sri Mulyani menjelaskan stimulus untuk perlindungan sosial yang memiliki anggaran sebesar Rp203,9 triliun hingga kini telah terealisasi Rp85,3 triliun.

“Presiden telah melakukan langkah-langkah bagi seluruh kementerian untuk mengakselerasi penggunaan anggaran yang sudah ditetapkan dalam Perpres 72/2020,” ujarnya.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Kamis, 30 Juli 2020

KPU MOJOKERTO PASTIKAN KESIAPANNYA BAIK DARI SEGI ANGGARAN DAN TEKNIS PELAKSANAAN


KPU Kabupaten Mojokerto
KPU Kabupaten Mojokerto


www.kemlagi.desa.id - KPU Kabupaten Mojokerto melalui Muslim Bukhori menyampaikan kesiapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto baik dari segi anggaran maupun dari segi teknis pelaksanaan. 

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KPU kabupaten Mojokerto tersebut pada selasa (28/07) siang dalam kunjungan kerja Komisi A DPRD provinsi Jawa Timur. Dari segi anggaran KPU sudah mendapat 100 persen dari pemda, kemudian untuk anggaran APD juga sudah cair sebesar 5,9 Miliar dari APBN. 

Dalam simulasi yang dilakukan oleh KPU RI nantinya, KPU akan menyediakan bilik khusus di luar area TPS yang digunakan untuk melayani pemilih dengan suhu tubuh di atas 37,3 derajat. 

Untuk keselamatan dan kesehatan para pihak yang terlibat, maka pemilih, saksi Paslon, pengawas wajib menggunakan masker. 

Sedangkan untuk KPPS, selain menggunakan masker, KPPS juga dilengkapi dengan face shield dan sarung tangan, serta baju hazmat apabila diperlukan. Jadi, anggaran sekian miliar tersebut digunakan untuk memproteksi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 nanti. 

Sedangkan dalam konteks teknis pelaksanaan, sampai hari ini KPU kabupaten Mojokerto masih menginjak tahapan Coklit. Pada bulan agustus nanti, tahapan persiapan pencalonan melalui partai politik akan mulai bergulir. 

Dalam tahapan nanti, KPU juga memperhatikan protocol Kesehatan covid-19 sebagai komitmen untuk memutus rantai penyebaran virus tersebut. 

Sumber : KPU Kabupaten Mojokerto 
Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Kamis, 25 Juni 2020

Pendaftaran PPDP di Desa Kemlagi Dilakukan Secara Daring

Pendaftaran PPDP di Desa Kemlagi secara daring lewat gawai 
www.kemlagi.desa.id - Rabu, 24 Juni 2020 pada malam hari bertempat di Kantor Desa Kemlagi Kec.Kemlagi Kab.Mojokerto berkumpulah anak-anak muda Desa Kemlagi untuk berpartisipasi mensukseskan Pemilhan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto 2020 untuk mendaftar sebagai petugas PPDP. Mereka berasal dari masing-masing lingkungan yakni Kemlagi Selatan, Kemlagi Barat, Kemlagi Timur dan Kemlagi Utara.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto akan melaksanakan pembentukan Pemuktakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih (PPDP) dalam waktu dekat ini. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 05 Tahun 2020, pembentukan PPDP akan dilaksanakan mulai tanggal 24 Juni 2020 sampai 14 Juli 2020.

Dalam proses pembentukan PPDP nanti, KPU kabupaten Mojokerto akan memperhatikan standar dan prosedur protokol kesehatan Covid-19. Sampai hari ini, persiapan untuk memenuhi kebutuhan tersebut terus dilakukan, seperti memesan beberapa barang pelindung diri yang sesuai dengan standart Covid-19.

Jadwal Kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih
Pembentukan PPDP ini nantinya akan bertugas untuk melakukan Pencocokan dan penelitian data (Coklit) Pemilih. Pembentukan PPDP nanti akan menggunakan pendaftaran online sebagai upaya untuk mengurangi kerumunan massa. Di Kabupaten Mojokerto sendiri, petugas yang diperlukan sejumlah 2027 orang yang bertugas di tiap TPS.

Sedangkan masa kerja dari petugas PPDP adalah selama 1 Bulan dan akan dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli 2020 sampai 13 Agustus 2020.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Senin, 15 Juni 2020

Hari ini Pemerintah Umumkan Nasib Tahun Ajaran Baru dan Belajar di Sekolah

ilustrasi
www.kemlagi.desa.id - Pemeritah akan mengumumkan kebijaan mengenai jadwal tahun ajaran baru 2020-2021 pada hari ini. 

Pemerintah bermaksud mengumumkan kebijakan untuk mempersiapkan masyarakat memasuki era kebiasaan baru di tengah pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) dalam bentuk Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri.

Surat Keputusan Bersama ini akan menjadi Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Covid-19.

Sebab sektor pendidikan ini berbeda dengan sektor umum lainnya, kebiasaan baru di sektor pendidikan dengan karakteristiknya memerlukan pendekatan yang berbeda. 

Rencananya hari ini pemerintah akan mengumumkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendikbud, Menag, Menkes, dan Mendagri terkait Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Covid-19 tersebut.

Pengumuman SKB ini akan dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Efendi, Kepala Badan Nasional Penanggulanggan Bencana dan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda.

Jika tidak ada aral melintang, waktu pengumuman ini akan dilakukan pada Senin, 15 Juni 2020 pukul : 16.30 WIB melalui Virtual Zoom Webinar.

Sebelumnya memasuki masa new normal, memang muncul kekhawatiran yang dirasakan para orangtua terkait kegiatan sekolah. Yakni, bagaimana keamanan terkait kesehatan anak-anak mereka nantinya.

Terkait hal itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan, hanya sekolah di zona hijau yang dapat kembali membuka pengajaran secara tatap muka di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Artinya sekolah tersebut dapat kembali buka untuk menerapkan kegiatan belajar mengajar.

Meski begitu, waktu dimulainya tahun ajaran baru belum diputuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

"Hanya sekolah di zona hijau yang dapat membuka sekolah dengan tatap muka. Tanggal pastinya menunggu pengumuman Mendikbud," ujar Plt Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Hamid Muhammad saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (4/6).

Sebelumnya kegiatan belajar mengajar memang dilakukan di rumah selama pandemi Covid-19. Namun, menjelang normal baru di sejumlah wilayah, opsi membuka kembali sekolah menjadi perhatian.

Hamid menegaskan kembalinya siswa ke sekolah dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Hal itu untuk mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah. "Jaga jarak, pakai masker, jaga kebersihan, maksimal 15 hingga 18 siswa per kelas," terang Hamid.

Sementara untuk daerah yang masih berada pada zona kuning, orange, dan merah tetap akan melakukan kegiatan belajar dari rumah. Asal tahu saja, Kemendikbud bersama Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) menyusun materi pengayaan pendukung kegiatan belajar dari rumah.

Data SPAB per 27 Mei 2020 menunjukkan sebanyak 646.000 satuan pendidikan terdampak Covid-19. Sedangkan jumlah siswa terdampak mencapai 68.801.708 siswa.

Siswa tersebut melaksanakan kegiatan belajar dari rumah. Dari hasil survei singkat Seknas SPAB pada bulan April 2020, sebanyak 30,8% responden mengalami kendala belajar dari rumah dikarenakan koneksi jaringan internet.

Kemendikbud telah menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Belajar dari Rumah Selama Darurat Bencana Covid-19 di Indonesia.

Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikbud Ainun Na'im mengungkapkan bahwa kegiatan belajar dari rumah (BDR) dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik, tanpa terbebani tunturan menuntaskan kurikulum.

Ainun menambahkan, belajar dari rumah tidak harus selalu dijalankan secara online. Bisa pula menggunakan kehiatan offline seperti televisi dengan menonton siaran Belajar dari Rumah di TVRI, radio, serta buku ataupun modul belajar mandiri dan lembar kerja.

Ragam aktivitas dan penugasan selama belajar dari rumah sangat bervariasi. Hal itu disesuaikan dengan daerah, satuan pendidikan, dan juga peserta didik.

"Disesuaikan dengan minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses terhadap fasilitas," jelas Ainun.

Seperti kita tahu kepastian pelaksanaan proses belajar mengajar pada tahun ajaran baru ini masih menjadi tanda tanya bagi orang tua yang memiliki anak-anak di bangku sekolah baik SD, SMP maupun SMA.

Pemerintah baik tingkat pusat maupun pemerintah daerah tidak akan sembrono untuk membuka proses belajar mengajar di sekolah meskipun masuk masa new normal.

Pemerintah akan mengkaji secara detail apa manfaat dan mudarat pelaksanaan belajar mengajar di sekolah di masa pandemi corona Covid-19 sebelum membuat kebijakan.

Nasib new normal yang terus bergulir ternyata memunculkan juga pertanyaan soal nasib sekolah, terutama memasuki tahun ajaran baru 2020/2021 yang akan dimulai Juli nanti.

Dengan melihat kondisi pandemi virus corona (Covid-19) yang terus bertambah dengan jumlah yang stabil dan belum ada tren penurunan signifikan, maka rencana masuk sekolah dalam konteks new normal mungkin tidak akan dilaksanakan.

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pihaknya akan membahas soal kapan masuk sekolah dilakukan bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

Muhadjir bilang Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan arahan kepada jajarannya untuk menggodok rencana new normal di lingkup sekolah ini secara matang. Pasalnya, Presiden disebut Muhadjir tak ingin pembukaan sekolah dilakukan secara terburu-buru.

“Untuk pengurangan pembatasan sektor pendidikan akan digodok sematang mungkin,” ujar Muhadjir, seperti dikutip dalam tayangan Youtube wawancara dengan Kompas TV, Jumat (29/5).

Muhadjir bilang sektor pendidikan memang perlu perhatian khusus dan penerapan new normal akan sangat berisiko bila dilakukan dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengatakan pembukaan sekolah di wilayah DKI Jakarta akan dilakukan apabila pandemi Covid-19 dinyatakan sudah aman.

Untuk itu, meskipun dalam kalender pendidikan tahun ajaran 2020/2021 sekolah akan dimulai pada 13 Juli 2020, tapi bukan berarti sekolah akan langsung dibuka pada hari tersebut.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Sabtu, 13 Juni 2020

Diskusi Bahas Persiapan Pilkada 2020

Suasana Webminar di Kemendagri
www.kemlagi.desa.id - Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR  sepakat, gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tetap berlangsung pada tahun ini. Hanya saja, waktu pelaksanaannya diundur, dari semula 23 September menjadi 9 Desember 2020. Perubahan ini respons atas merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia. Protokol kesehatan dalam pelaksanaannya terus dipersiapkan.

Guna membuka ruang diskusi menyoal persiapan Pilkada di tengah pandemi, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri), menggelar diskusi secara virtual bertajuk “Kesiapan Pelaksanaan Pilkada 2020”, Rabu (10/6/2020). Hadir sebagai pembicara, Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, Bupati Lebong, Rosjonsyah Syahili, Plt. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Ardian Noervianto, Direktur Fasilitasi Kepala Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Budi Santoso, Direktur Eksekutif Persatuan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, serta Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Pramono Ubaid Tanthowi.

Peserta kegiatan ini terdiri dari, kepala daerah, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota; kepala badan litbang daerah/OPD yang menjalankan fungsi litbang provinsi dan kabupaten/kota; kepala bappeda provinsi dan kabupaten/kota; KPUD provinsi dan kabupaten/kota; Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota; kepala BPKAD provinsi dan kabupaten/kota; kepala biro/kepala bagian pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota; para peneliti Badan Litbang Kemendagri dan daerah; P2UPD lingkup Inspektorat Jenderal Kemendagri; ASN Badan Litbang Kemendagri, provinsi dan kabupaten/kota; mahasiswa, akademisi, praktisi dan masyarakat umum.

Plt. Kepala BPP Kemendagri, Agus Fatoni menuturkan, persiapan Pilkada perlu dibahas mengingat pemerintah telah memutuskan penundaan pilkada tetap pada 2020. Alasannya, kata Fatoni, untuk menunjukkan kedewasaan bangsa dalam berdemokrasi. Pemilu yang terjadwal juga menjadi penentu indeks demokrasi sebuah negara. Langkah ini juga sebagai upaya mengurangi praktik kepemimpinan yang dijabat pelaksana tugas, karena kewenangnya terbatas. “Sedangkan kondisi pandemi membutuhkan pemimpin yang kuat dengan legitimasi dari masyarakat,” ujar Fatoni saat membuka rapat tersebut.

Meski begitu, Fatoni menyadari, penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi bukan tanpa tantangan. Ia menyebutkan, sejumlah tantangan yang perlu dihadapi, seperti kesediaan anggaran karena perlu memenuhi standar protokol kesehatan, menjaga keamanan dan ketertiban, serta menjaga keselamatan penyelenggara maupun pemilih. Menurutnya, sosialisasi protokol kesehatan yang masif harus terus disampaikan kepada masyarakat. Selain itu, koordinasi antarpihak yang terlibat perlu diperkuat.

Direktur Fasilitasi Kepala Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Budi Santoso mengungkapkan, penundaan Pilkada sudah mendapat dukungan dari Ketua Gugus Tugas Covid-19. Sikap serupa juga ditunjukkan Komisi II DPR RI yang menyetujui Perubahan Rancangan PKPU tentang No 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan  Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota Tahun 2020.

Tahapan yang sempat terhenti, bakal kembali dilanjutkan pada 15 Juni mendatang dengan menerapkan protokol kesehatan. Menurut Budi, terpilihnya 9 Desember sebagai waktu pelaksanaan Pilkada, merupakan alternatif pertama dengan sejumlah pertimbangan. Salah satunya untuk menghindari banyaknya kekosongan jabatan kepala daerah, yang akan mengganggu roda pemerintahan.

Sementara itu, Pramono mengatakan, KPU terus menyiapkan diri dengan memenuhi sejumlah prasyarat. Merespons perubahan, pihaknya telah melakukan revisi Peraturan KPU (PKPU) tentang Tahapan, Program, dan Jadwal. Revisi ini telah melalui proses penjaringan pendapat, seperti lewat kelompok diskusi terfokus dan uji publik, yang melibatkan partai politik, masyarakat sipil, pakar epidemiologi, Gugus Tugas Covid-19, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kesehatan, dan Kemendagri. “Saat ini tinggal diundangkan Kemenkumham, jadi sudah siap,” ujarnya.

Ihwal aturan pelaksanaan Pilkada dengan menerapkan protokol kesehatan, KPU juga tengah menyusun PKPU tentang Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19. Substansi PKPU ini terus dikonsultasikan ke Gugus Tugas Covid-19 dan Kemenkes. Tujuannya untuk memastikan penerapan protokol kesehatan yang diatur sudah sesuai ketentuan. “Saat ini draf PKPU ini tengah diajukan ke pemerintah dan DPR untuk dilakukan konsultasi,” ujarnya.

Anggaran

Wacana yang mencuat perihal penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi, adalah soal naiknya biaya penyelenggaraan. Sebabnya, dengan penerapan protokol kesehatan, banyak fasilitas yang perlu dipenuhi oleh penyelenggara.

Secara prinsip, biaya pilkada diatur dalam  UU No 10 Tahun 2016. Menurut, Ardian, peraturan ini mengatur biaya pelaksanaan Pilkada yang dibebankan pada  anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Meski begitu, peraturan ini juga memunyai klausul, yang menyebutkan biaya Pilkada dapat dibantu oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Karenanya, Ardian ingin mencermati kondisi keuangan masing-masing daerah dalam menyiapkan Pilkada 2020.

Pemerintah daerah, lanjutnya, perlu menghitung beragam kebutuhan penyelenggara Pilkada. “Bagi teman-teman daerah, pemerintah daerah, KPU daerah, Bawaslu daerah, dan pihak pengamanan untuk saling berkoordinasi mencermati berbagai dinamika, khususnya terkait pandemi Covid-19 yang terjadi di setiap daerah,” tuturnya.

Mendagri, kata Ardian, telah mengarahkan agar kepala daerah yang menggelar Pilkada, dapat mengimbau KPU di daerahnya, untuk mengoptimalisasi anggaran yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Upaya ini guna mendata kembali anggaran yang bisa direalokasi untuk mengongkosi kebutuhan Pilkada yang lebih prioritas.

Ardian berharap, hasil koordinasi penyelenggara di tingkat daerah dapat segera dilaporkan kepada Kemendagri. Hal ini penting, untuk menghitung kapasitas fiskal masing-masing daerah. Supaya, lanjutnya, pemerintah pusat dapat mengambil kebijakan sesuai dengan kondisi tersebut.

Dalam diskusi ini, Titi Anggraini, banyak mengulas tingginya biaya politik terutama yang dikeluarkan oleh peserta Pemilu. Menurutnya, asumsi itu bisa menjadi mitos atau fakta. Berdasarkan dokumen formal seperti Laporan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN), Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), dan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), tidak membuktikan biaya yang tinggi. Pada situasi ini, tingginya ongkos tersebut dapat dikatakan sebuah mitos. Namun, lanjutnya, hal ini bisa menjadi fakta, karena sudah menjadi pengetahuan umum, dan tak bisa dibantah. “Makanya kalau dalam hukum, fakta yang sudah diketahui secara umum oleh masyarakat, tidak perlu dibuktikan lagi,” ujarnya.

Secara regulasi, tambah Anggraini, negara sebenarnya sudah mengantisipasi tingginya biaya Pemilu bagi peserta, seperti memfasilitasi kampanye, melarang adanya mahar politik, dan sebagainya. Namun dalam praktiknya, upaya tersebut dinilai belum banyak memberikan perubahan. “Norma hukum kita masih jauh tertinggal dengan praktik yang terjadi di lapangan,” ujarnya.

Ia menyebutkan, biaya politik tinggi menjadi tantangan di tengah pandemi. Lemahnya kondisi ekonomi mayarakat, rawan dimanfaatkan oleh kandidat. Untuk itu, ia menyarankan agar literasi kepada pemilih ihwal politik bersih harus dilakukan secara terus menerus. Di sisi lain, bakal ada komponen belanja baru yang dikeluarkan kandidat, seperti alat pelindung diri (APD) bagi tim suksesnya saat menggalang suara. Meski bisa diantisipasi oleh kampanye digital, tapi menurut kajiannya, pemilih lebih menyukai model kampanye secara langsung.

Kepala daerah, baik Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany maupun Bupati Lebong, Rosjonsyah Syahili, mendukung pelaksanaan pilkada pada tahun ini. Berbagai persiapan telah dilakukan, seperti menghitung kebutuhan dan mengalokasikan sejumlah anggaran. Mereka mengatakan, akan mengikuti arahan dan kebijakan dari pemerintah pusat.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi