Senin, 25 Maret 2019

Jadikan Peluang Pasar Tradisional Desa Sebagai Destinasi Wisata

Pasar Raya Kemlagi
www.kemlagi.desa.id - Pasar Tradisional Desa ternyata bisa dijadikan sebagai obyek wisata yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan asli desa

Bahkan hampir mayoritas Peluang Bisnis Yang Menjanjikan Di Pedesaan bisa anda analisa dari situasi dan kondisi yang ada di pasar desa ini.

Mungkin selama ini Anda berpikir bahwasanya pasar tradisional hanya sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pasar tradisional menjadi tujuan utama bagi mereka yang mau membeli segala keperluan maupun keinginan dengan harga lebih terjangkau alias murah.

Wajar saja di pasar tradisional, harga barang yang dijajakan lebih ekonomis daripada pasar modern, swalayan, maupun mall karena memang sistem distribusi barang di pasar tradisional lebih simpel ketimbang tempat berjualan lainnya.

Meskipun pasar tradisional menjadi destinasi utama untuk belanja masyarakat desa, namun tak jarang orang menyepelekan tempat perbelanjaan yang satu ini.

Salah satu penyebab orang enggan belanja di pasar tradisional desa antara lain disebabkan tempatnya tidak bersih dan seringkali berlumpur alias becek.

Alhasil, calon pembeli banyak beralih untuk berbelanja ke tempat lebih modern, seperti mall atau swalayan dan mini market.

Selain itu jarang sekali kita jumpai pasar tradisional di perdesaan dijadikan sebagai alternatif destinasi wisata. Padahal, hal tersebut jadi peluang tambahan yang menjanjikan bagi perputaran roda perekonomian selain penghasilan yang didapat dari hasil berjualan.

Hanya pasar tertentu di Indonesia yang dikunjungi untuk berwisata. Sementara sisanya ? Kalau tidak butuh sekali, konsumen kerap malas untuk pergi ke pasar tradisional.

Sementara kalau di luar negeri, pasar tradisional bisa menjadi salah satu pilihan tempat utama untuk dikunjungi wisatawan.

Selain memang tujuannya berbelanja dan beli oleh-oleh yang kelak dibawa saat kembali ke Tanah Air, wisatawan mengunjungi pasar tradisional karena biasanya disana bisa dijumpai ornamen maupun bentuk tradisi lain yang khas sesuai daerah setempat.

Ditambah lagi harga barang-barang yang dijual juga jauh lebih murah serta banyak sekali jajanan khas yang dijajakan disana.

Pasar tradisional di luar negeri, meskipun di kampung alias daerah pedesaan, juga umumnya bersih dan tertata rapih.

Alhasil, para wisatawan sekaligus calon pembeli betah berlama-lama untuk berkeliling sekaligus berbelanja di pasar tradisional ketika berada di luar negeri.

Kalau begitu, mengapa pasar tradisional di desa tempat asal Anda tidak dibuat menarik, cantik, dan seunik mungkin ?

Dengan begitu, kehidupan perekonomian masyarakat desa menjadi semakin maju. Segala kebutuhan pembeli maupun penjualnya bisa terpenuhi karena roda perekonomian bergulir dengan dinamis.

Mewujudkan pasar tradisional desa sebagai destinasi wisata sebenarnya tidak terlalu sulit.

Hanya ada 3 kunci utama dalam hal tersebut, yaitu :

1. Menjaga kebersihan pasar tradisional

Sesederhana apapun kondisi pasar tradisional, asalkan bersih, terstruktur, dan tertata rapih, maka siapapun yang berada disana tentu akan betah untuk berlama-lama.

Seperti telah sedikit disinggung sebelumnya, kebanyakan pasar tradisional didesa maupun berbagai daerah lain di pelosok Indonesia, banyak tidak berkembang dan tidak layak dijadikan tempat wisata karena tempatnya jorok, kumuh, dan becek.

Padahal kunci mengatasinya sederhana, yaitu jadikan pasar tradisional itu bersih. Bentuklah koordinasi dengan berbagai pihak terkait, misal dinas serta petugas kebersihan serta para pengembang maupun pengurus yang berada di dalam pasar tradisional.

Penjual maupun pembeli yang ada disana pun juga harus terlibat dalam menjaga kebersihan. Begitu juga dinas kebersihan dan pihak internal pasar, menyediakan tempat sampah yang mumpuni dari segi jumlah dan kualitas.

Setelah itu, petugas kebersihan bekerja secara optimal supaya pasar bisa selalu bersih. Terakhir tak luput juga penjual dan pembeli berperan aktif untuk membuang sampah pada tempatnya dan tidak melakukan berbagai hal yang menimbulkan kotor di pasar.

Selepas pasar bersih dan penataannya rapih, tentu wisatawan apalagi warga setempat, pasti menjadikan pasar tradisional desa sebagai pilihan utama.

2. Menunjukkan ciri khas dari desa atau daerah setempat

Selepas pasar bersih dengan penataan yang rapih, hal selanjutnya adalah membuat pasar menarik, cantik, dan juga unik.

Gimana caranya ? Ya, mudah saja yaitu tunjukkan berbagai bentuk tradisi yang menjadi ciri khas dari desa setempat.

Tak perlu menghabiskan banyak uang alias menggunakan hiasan mahal untuk menghias pasar tradisional.

Cukup manfaatkan bahan yang tersedia di desa maupun daerah setempat. Tak lupa juga minta dukungan dana dari pemerintah supaya pasar tradisional tak hanya bersih dan rapih, namun juga cantik dan menarik hingga akhirnya pasar tradisional bisa menjadi suatu destinasi wisata di desa maupun daerah setempat.

3. Memiliki sikap keramah-tamahan pada siapapun

Para wisatawan yang berkunjung ke suatu desa maupun daerah lain senang mendatangi pasar tradisional karena bisa berinteraksi dengan warga setempat.

Maka, keramah-tamahan warga desa juga diperlukan dalam hal ini supaya wisatawan senang dan bisa jadi mereka suatu waktu berkunjung kembali ke desa atau daerah itu lagi.

Interaksi wisatawan dengan warga setempat, khususnya dalam hal ini penjual di pasar tradisional, bisa membuat kedua belah pihak memiliki pemikiran atau wawasan lebih terbuka.

Istilahnya disebut juga open minded. Sebuah open minded bisa didapatkan sebagai buah dari interaksi seseorang dengan kelompok sosial.

Kalau hanya berinteraksi dengan warga desa yang itu-itu saja dalam lingkup pasar, maka pikiran terbuka tentu sulit didapat.

Hal ini dikarenakan para warga yang tergabung dalam kelompok atau komunitas cenderung memiliki pengetahuan, karakter, nilai budaya, dan sikap yang serupa.

Jadi, kalau hanya bertemu orang yang itu-itu saja, tak banyak perubahan dan perkembangan yang bisa didapatkan.

Beda halnya kalau kita berinteraksi dengan berbagai orang yang memiliki asal dan suku yang berbeda-beda. Atau yang punya usaha dan bisnis yang ber variasi.

Tentu dalam interaksi tersebut bisa menimbulkan ada saja hal baru yang menambah wawasan kita. Itulah mengapa kita bisa memiliki open minded karena memang kita banyak belajar hal baru dari interaksi kita dengan banyak orang.

Pikiran terbuka dan banyak pengetahuan akan berbagai hal lain di luar sana sangat dibutuhkan oleh seseorang untuk bisa maju dan berkembang.

Dari interaksi itulah, bisa saja seseorang mendapatkan ilmu maupun inspirasi. Entah itu untuk memulai suatu bisnis maupun menciptakan inovasi.

Oleh karena itu, menjadikan pasar tradisional desa sebagai destinasi wisata sebenarnya begitu potensial dan dapat memberikan dampak positif bagi banyak pihak. Masalah penanganan kebersihannya mungkin Cara Pengolahan Sampah Desa Di Luar Negeri Ini Bisa Jadi Inspirasi.

Baiklah sekian dulu ulasan dalam artikel kali ini. Semoga bisa menginspirasi Anda maupun masyarakat desa lainnya untuk bahu membahu supaya menjadikan pasar tradisional di desa sebagai destinasi wisata.

Tentunya dengan begitu, pasar tradisional akan mencipatakan kehidupan perekoniman lebih baik serta dinamis sekaigus jadi tempat hiburan yang positif bagi warga setempat dan para wisatawan.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Rabu, 20 Maret 2019

Desa Kemlagi Ikuti Pembinaan Pasar Desa

Suhartono, SH, MM-Sekretaris Dinas PMD Kab. Mojokerto sedang membuka acara Pembinaan Pasar Desa 
www.kemlagi.desa.id - Bertempat di aula SMKN I Dlanggu Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto, tepatnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 telah dilaksanakan Pembinaan Pasar Desa bagi 3 (tiga) pasar desa yang ada di Kabupaten Mojokerto, meliputi Pasar Desa Sedati, Pasar Desa Gempolkrep dan Pasar Desa Kemlagi.

Perwakilan Pasar Desa Kemlagi sendiri dihadiri oleh Kepala Desa beserta perangkat, pengelola pasar, Ketua LPM, Pengurus BUMDes, Pendamping Lokal Desa serta Pendamping Desa.

Suhartono, SH, MM-Sekretaris Dinas PMD Kab. Mojokerto yang mewakili Kepala Dinas PMD Kab. Mojokerto dalam kata sambutannya menuturkan bahwa tujuan diadakannya kegiatan ini yang paling utama adalah agar pengelolaan pasar desa ini kedepannya menjadi lebih baik.

Ada beberapa materi bahasan yang disampaikan oleh narasumber yang berasal dari beberapa dinas yang terkait dengan pengelolaan pasar desa, meliputi :
  • Penataan Pasar Desa dan Peluang BUMDesa oleh Suhartono, SH, MM (Sekretaris DPMD Kab.Mojokerto);
  • Optimalisasi Peran Satpol PP dalam Mendukung Pengelolaan Keamanan dan Ketertiban Pasar Desa oleh Drs. H.M. Karel, MM (Kabid Linmas Satpol PP Kab. Mojokerto);
  • Pengelolaan Parkir Khusus oleh Kabid Sarana Prasarana Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Kab. Mojokerto; dan
  • Inovasi Pengelolaan Pasar Desa oleh Gatot Sugianto (Praktisi Dunia Usaha)
Ada sesi kegiatan atau bahasan unik yang disampaikan oleh Gatot Sugianto, namanya saja narasumber dari praktisi dunia usaha, tentunya banyak sekali ide-ide atau inovasi yang dimiliki.  

Gatot Sugianto menyampaikan materi bahwa saat ini pasar desa (pasar tradisional) memiliki pesaing yakni pasar modern dan pasar online.

Lebih lanjut Gatot Sugianto menuturkan bahwa untuk mengejar ketertinggalan pasar desa terhadap keberadaan pasar modern dan pasar online adalah para pihak atau stakeholder yang berwenang terhadap pasar desa harus memiliki inovasi terhadap pengelolaannya.

Gatot menggambarkan bagaimana kita harus bisa menciptakan pasar instan serta permodalan yang instan juga.

Pasar instan artinya bagaimana kita bisa menata pasar desa ini menjadi lebih menarik lagi bagi para pembeli, misalnya sayuran sudah dikemas dalam bentuk paket (sayur lodeh, asem dan lain lain).

Sedangkan modal instan sebetulnya didapat dari pedagang itu sendiri, misalnya dalam bentuk arisan maupun tabungan trend.

Kegiatan ini akan ditindaklanjuti dengan pendampingan di lapangan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto terhadap pasar desa serta kemudian akan diikutsertakan dalam lomba pasar desa.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Senin, 11 Maret 2019

Inilah Syarat Pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA) di Mojokerto

Ilustrasi Kartu Identitas Anak (KIA)
www.kemlagi.desa.id - Jumlah warga Kabupaten Mojokerto yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) kini mencapai sekitar 30 ribuan. Saat ini stok keping KIA menipis sehingga Dispendukcapil memberlakukan skala prioritas bagi anak yang akan masuk ke jenjang sekolah lebih tinggi.

Bambang Eko Wahyudi, Kepala Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto mengatakan, masyarakat yang ingin mengurus KIA, untuk sementara masih dibatasi bagi anak usia 5 tahun ke atas dan diprioritaskan bagi anak yang akan masuk sekolah.

“Karena memang blanko menipis dan menunggu proses pengadaan, maka yang mengurus KIA kita utamakan dulu bagi anak usia sekolah, seperti anak TK B mau ke SD, SD kelas 6 mau ke SMP atau SMP mau ke SMA”, terangnya.

Bambang menjelaskan, masyarakat yang ingin mengurus KIA bisa langsung ke Dispendukcapil tanpa biaya alias gratis. Sedangkan untuk syaratnya yakni harus membawa foto copy Akte anak, KK, KTP orang tua dan surat keterangan dari sekolah serta foto ukuran 3×4 sebanyak 1 lembar. “Bagi anak yang tahun kelahirannya ganjil maka background fotonya berwarna merah. Sedangkan anak yang tahun kelahirnnya genap, maka background fotonya berwarna biru,” terangnya.

Bambang juga mengatakan, stok blanko KIA sekarang tinggal sekitar 6000 keping. Diperkirakan dua bulan lagi proses pengadaan tambahan 15 ribu keping akan selesai. “Untuk sementara memang kita khususkan dulu pencetakan KIA bagi anak yang masuk sekolah atau 5 tahun ke atas. bagi yang bayi usia 0 sampai kurang dari 5 tahun, mohon menunggu dulu adanya blanko,”jelasnya.

Sekedar informasi, ada dua jenis KIA yakni bagi anak berusia antara 5 tahun sampai 17 tahun kurang satu hari, maka wajib dilengkapi foto. Sedangkan bayi dan anak berusia antara 0 sampai sebelum 5 tahun tanpa disertai foto.

Tidak hanya sebagai kartu identitas anak saja, penerapan KIA beragam juga sebagai syarat-syarat administrasi lainnya seperti pembuatan tabungan, syarat masuk sekolah dan lain-lain.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Minggu, 10 Maret 2019

Penjelasan Lengkap PP Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Siltap Perangkat Desa

Presiden Joko Widodo dihadapan puluhan ribu perangkat desa
www.kemlagi.desa.id - PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua terhadap PP No. 43/2014 yang berkaitan dengan Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Desa telah diterbitkan pemerintah.

Peraturan pemerintah tersebut ditetapkan pada tanggal 28 Februari 2019 yang lalu dimana file atau dokumennya sudah beredar di publik sehingga sudah bisa di download.

Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa Perangkat Desa seluruh Indonesia yang tergabung dalam Organisasi PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) telah bertemu dengan Presiden Jokowi menuntut kenaikan gaji perangkat desa setara dengan ASN golongan IIA.

Lebih kurang satu bulan lebih setelah pertemuan dengan Presiden di Istora Senayan Jakarta itu, akhirnya Pemerintah mewujudkan apa yang menjadi harapan perangkat desa dengan diterbitkannya PP Nomor 11 Tahun 2019.

Jadi Peratutan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2019 tersebut adalah Tentang Perubahan Kedua terhadap PP No 43/2014. Karena sebelumnya juga sudah ada Perubahan Pertama, yakni PP No 47 Tahun 2015.

Perubahan yang ada didalam PP baru nomor 11 ini intinya hanya ada sekitar 3 poin saja. Yaitu :
  • Perubahan kalimat dan substansi pasal 81.
  • Antara pasal 81 dan 82 ditambah dengan Pasal 81A dan Pasal 81B.
  • Perubahan kalimat pada pasal 100.
Walaupun hanya merubah 2 pasal saja, namun ini sangat lengkap dan sudah bisa mengakomodir keinginan dan harapan para perangkat desa seluruh Indonesia.

Dimana Penghasilan Tetap atau gaji Perangkat Desa saat ini sudah bisa disejajarkan dengan PNS golongan 2a.

Namun demikian, masih banyak para perangkat desa atau bahkan Kepala Desa yang belum memahami isi daripada Perubahan PP tersebut.

Sehingga mereka beranggapan bahwa PP yang baru ini belum bisa mengakomodir keinginannya yang setara dengan gaji ASN golongan IIA.

Oleh karena itu disini kita akan mencoba mengulas lebih lengkap tentang penjabaran dari PP No 11 tahun 2019 yang pada dasarnya sudah boleh diberlakukan dari sekarang dan paling lambat awal Januari tahun 2020.

Bisa diterapkan dari sekarang, tentunya dengan syarat jika Peraturan Bupati (Perbup) di daerahnya yang berkaitan dengan Siltap perangkat setara 2a belum di tetapkan.

Sehingga masih ada kesempatan untuk memasukkan poin-poin penyetaraan siltap 2a ke Perbup tersebut.

Namun, sepertinya rata-rata Perbup tentang Siltap perangkat itu sudah terbit di masing-masing Kabupaten. Mengingat saat ini sudah bulan Maret.

Jika sudah di tetapkan dan besarannya tidak sesuai dengan PP yang baru ini, maka otomatis awal tahun depan baru bisa direalisasikan penyetaraan gaji sejajar pegawai negeri Sipil gol. IIA.

Baiklah, mari kita ulas penjelasan lengkap tentang perubahan PP 43 yang kedua ini  khususnya poin-poin pada pasal 81 dan pasal 100.

1. Sumber Dana ( Pasal 81 ayat 1 PP Nomor 11/2019 )
Anggaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa bersumber dari APBDesa yang diambil dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan sumber lainnya, selain dari Dana Desa (DD).

2. Besaran Siltap ( Pasal 81 ayat 2 PP no. 11/2019 )
Besaran Siltap Perangkat Desa ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Rincian besaran siltap perades didalam Perbup tersebut harus mengacu kepada PP no 11/2019, dengan rincian sebagai berikut :
  • Kepala Desa paling sedikit Rp 2.426.640,- (setara 120% Gaji Pokok PNS golongan 2A)
  • Sekretaris Desa paling sedikit Rp 2.224.420,- (setara 110% gaji pokok PNS golongan 2A)
  • Perangkat Desa lainnya yaitu Kaur, Kasi dan Kadus paling sedikit Rp 2.022.200,- (setara 100% gaji ASN golongan ruang 2A).
3. Jika ADD tidak mencukupi (pasal 81 ayat 3)
Jika dana ADD dari Kabupaten tidak mencukupi untuk menggaji perangkat desa, maka boleh mengambil dari sumber lain. Asal bukan dari Dana Desa.

Misalnya dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana bagi hasil pajak dan retribusi, bantuan keuangan Kabupaten, bantuan keuangan propinsi dan lainnya.

4. Ketentuan Lain (pasal 81 ayat 4)
Ketentuan lain-lain yang berkaitan dengan Penghasilan Tetap Perangkat Desa ditetapkan melalui Perbup.

Misalnya tentang Tunjangan Kepala Desa, Tunjangan Sekdes, Tunjangan Kasi dan Kadus, Tunjangan anggota Badan Permusayawaratan Desa (BPD) dan operasionalnya, jaminan kesehatan perangkat serta ketentuan-ketentuan lainnya.

5. Mulai berlaku siltap setara ASN golongan 2A (Pasal 81A PP no 11/2019)
Gaji perangkat desa setara ASN golongan 2A mulai berlaku bersamaan dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2019. Yaitu mulai tanggal 28 Februari 2019.

Jadi sekarang sudah bisa diterapkan oleh desa masing-masing yang mana harus sesuai dan mengacu kepada Peraturan Bupati di daerahnya.

Jika besaran siltap perades yang telah ditetapkan dalam Perbup sudah setara atau melebihi gaji PNS gol 2A, maka tinggal direalisasikan saja.

6. Batasan waktu penyetaraan gaji setara PNS golongan 2A (pasal 81B ayat 1 dan 2)
Batas waktu untuk menerapkan gaji perangkat desa menjadi setara golongan II/a paling lambat sampai akhir tahun 2019.

Jadi awal tahun 2020 terhitung mulai Januari, semua Perangkat Desa Siltapnya sudah harus setara dengan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/A.

7. Pembagian Porsi Belanja Desa dalam APBDes ( pasal 100 ayat 1 PP no. 11/2019 )
Pembagian porsi belanja desa didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) masih tetap menggunakan pola 70% : 30%.

Dimana rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Minimal 70% dari APBDes digunakan untuk membiayai 4 Bidang pembangunan desa yang terdiri dari :
  • Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, termasuk Insentif RT dan RW serta Operasional pemerintah Desa.
  • Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa
  • Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
  • Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Maksimal 30% dari APBDes digunakan untuk membiayai :
  • Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya.
  • Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat desa lainnya.
  • Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
  • Operasional BPD.
8. Tanah Bengkok atau sebutan lain ( PP No. 11 Tahun 2019 pasal 100 ayat 2)
Hasil pengelolaan Tanah Bengkok atau sebutan lainnya tidak termasuk kedalam pembagian porsi 70% : 30%  APBDesa.

Ini artinya hasil dari tanah bengkok tidak dapat digunakan untuk :
  • Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  • Pembangunan Infrastruktur Desa
  • Pembinaan Kemasayarakatan Desa
  • Pemberdayaan Masyarakat Desa
  • Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
  • Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
  • Tunjangan BPD
  • Operasional BPD
9. Peruntukan Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok ( PP No 11/2019 pasal 100 ayat 3 )
Hasil dari pengelolaan Tanah Bengkok Desa dapat dipergunakan untuk Tunjangan Tambahan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

Yang dimaksud Tunjangan Tambahan disini bukan Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana yang ada dalam porsi 30% APBDes.

10. Ketentuan Lain Tanah Bengkok Desa ( PP No. 11 pasal 100 ayat 4 )
Ketentuan dan penggunaan lainnya dari Hasil pengelolaan Tanah Bengkok Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati di Kabupaten masing-masing.

Itulah penjabaran mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 yang sudah ditetapkan pada tanggal 28 Februari yang lalu.

Kesimpulan :
Dari penjelasan tentang PP perubahan yang sedikit lengkap diatas, bisa diambil kesimpulan-kesimpulan seperti dibawah ini :
  • Operasional Pemerintahan Desa tidak lagi masuk dalam porsi 30% APBDesa.
  • Insentif RT dan RW tidak lagi masuk dalam porsi 30%, tetapi masuk porsi 70% APBDesa. Sehingga insentif RT dan RW juga memiliki peluang untuk naik karena porsi sumber dana nya lebih besar.
  • Penggunaan anggaran untuk pembiayaan Siltap Perangkat dan BPD tidak lagi di klasifikasikan menurut besarnya ADD. ( PP 43/ 2014 Pasal 81 ayat 2 poin a,b,c dan d )
  • Bagi Desa yang Siltapnya dalam Perbup sudah melebihi dari gaji pokok PNS gol. 2A, maka tidak perlu diturunkan. Karena setara 2a tersebut adalah angka minimal.
Itulah beberapa poin perubahan yang bisa disimpulkan dari terbitnya PP No. 11 tahun 2019.

Namun begitu penjelasan lengkap PP Nomor 11 Tahun 2019 tersebut masih memunculkan beberapa permasalahan yang mungkin timbul di lapangan.

Permasalahan #1
Ada beberapa permasalahan yang terjadi di Desa maupun Kabupaten dalam upaya merealisasikan ketentuan-ketentuan baru yang ada dalam PP nomor 11 tersebut.

Sehingga banyak Kepala Desa dan perangkat desa yang bertanya-tanya bagaimana solusi dan cara mengatasinya.

Permasalahan itu antara lain :

1. Bagaimana jika porsi 30% APBDes tidak mencukupi untuk pembiayaan Siltap dan Tunjangan Kades, perangkat dan BPD, meskipun sudah ditambah dengan sumber lainnya?
Dalam kasus seperti ini, perlu kita fahami bahwa ada beberapa hal yang bisa digaris bawahi :
  • Bisa dipastikan bahwa kasus seperti itu terjadi karena Perbup tentang Siltap perangkat sudah diterbitkan Pemda dan belum menyesuaikan dengan PP No. 11/2019.
  • Tugas penyetaraan 2A sebenarnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah atau Kabupaten. Karena Penghasilan Tetap Perades harus diatur melalui Peraturan Bupati.
Ada beberapa alternatif yang bisa dipertimbangkan untuk solusi cara mengatasi masalah tersebut :
  • Desa atau Kabupaten terpaksa harus menunda realisasi penyetaraan siltap gol 2A sampai Desember tahun 2019.
  • PPDI, APDESI, Ikatan Kepala Desa atau organisasi lainnya bisa hearing dan sharing dengan wakil rakyat di DPRD guna membicarakan masalah tersebut, agar bisa segera direalisasikan.
  • Bupati harus merubah Perbup yang sudah terbit (Perbup perubahan) dan menyesuaikan dengan aturan baru dalam PP 11/2019.
  • Pemda atau Bupati harus memberikan dana tambahan atau Bantuan Keuangan kepada Desa untuk mencukupi besaran Siltap seperti yang sudah diatur PP No 11.
2. Ketika gaji pokok ASN golongan 2A naik, apakah siltap perangkat desa juga ikut naik?
Sebab sebagaimana kita ketahui bahwa gaji pokok PNS selalu mengalami kenaikan walaupun hanya sebesar 5% meskipun tidak terjadi setiap tahun.

Jika siltap ikut dinaikkan otomatis Pemda harus mencari tambahan dana lagi untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Dan ini tentunya menjadi beban lagi buat Pemda.

Demikianlah info penjelasan lengkap tentang penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 mengenai penyetaraan Penghasilan Tetap Perangkat Desa setara dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan ruang II/A.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Selasa, 26 Februari 2019

Usung “Satu RW, Satu Inovasi”, Desa Jati Kulon Jadi Destinasi Studi Banding Desa

Salah satu sudut kampung di Desa Jati Kulon
www.kemlagi.desa.id - Dari 132 desa di Kabupaten Kudus, Desa Jati Kulon merupakan desa yang patut diperhitungkan. Berkat slogan “Satu RW, Satu Inovasi”, Desa Jati Kulon memiliki banyak praktik baik inovasi desa. Dalam jangka panjang, inovasi desa itu akan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Jati Kulon.

Desa Jati Kulon terletak di Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Terhitung ada enam program inovasi yang diterapkan di desa dengan baik, yaitu Kampung Padang Bulan, Kampung Bunga Citra Lestari, Kampung KB, Kampung Industri, Kampung ASI, dan Kampung Sampah. Setiap tema terkonsentrasikan di satu Rukun Warga (RW) sehingga menjadi ciri khas wilayah tersebut.

Kampung Padang Bulan dikonsentrasikan di wilayah RW 1. Wilayah yang terdiri tujuh RT ini ditata secantik mungkin. Sejak dilaunching, penghijauan mulai digalakkan. Pemerintah Desa Jati Kulon mewajibkan setiap rumah untuk menanam pohon. Aneka bunga-bunga berwarna-warni terlihat indah menghiasi wilayah ini. Di sini juga ada taman seribu lampion sehingga Kampung Padang Bulan selalu “gemerlap” dan ramai dikunjungi setiap malam Minggu.

MAsyarakat desa memanfaatkan keramaian itu untuk melakukan kegiatan ekonomi. Ada aktivitas layaknya pasar malam saat malam Minggu tiba. Ada yang menyewakan mainan dan menjual jajanan tempo dulu. Sambil menikmati indahnya rembulan, masyarakat bisa wisata kuliner juga. Makanan yang dijual juga fresh dan aman dikonsumsi.

Selanjutnya, inovasi yang terpusatkan di wilayah RW 2, yakni Kampung Bunga Citra Lestari. Sebelum indah seperti sekarang, dulu dikenal sebagai wilayah yang kumuh dan menjadi daerah langganan banjir. Atas dasar itu masyarakat Desa Jati Kulon tergerak untuk mengubah citra itu. Sekarang, di sini sudah banyak sumur-sumur resapan. Saat musim penghujan datang, ketika banjir menerjang, air bisa cepat surut.

Inovasi selanjutnya yakni Kampung Keluarga Berencana (KB) yang terpusat di RW 3. Inovasi ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat agar bisa melakukan KB mandiri. Tanpa dipaksa, masyarakat sudah bisa mengatur jarak kehamilannya sendiri sehingga dapat memiliki anak-anak yang berkualitas.

Inovasi Kampung Industri terpusat di RW 4. Di daerah ini terhitung banyak perusahaan. Untuk meminimalisir dampak buruk yang ditimbulkan, masyarakat berinovasi untuk menanam pohon sebanyak-banyaknya. Ini dimaksudkan untuk menjadi filter udara kotor yang dihasilkan oleh pabrik. Dengan upaya semacam itu, masyarakat tetap mendapatkan udara yang bersih.

Inovasi Kampung ASI dipusatkan di RW 5. Pemerintah Desa Jati Kulon mewajibkan semua ibu untuk memberikan ASI esklusif kepada bayinya. Dalam menjalankan program ini, pihak desa dibantu oleh tim kesehatan dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Jati. Selain ASI, Pemerintah Desa Jati Kulon menaruh perhatian pada penurunan angka Balita stunting hingga mendekati angka nol.

Inovasi lainnya yakni Kampung Sampah. Wilayah RW 6 ini menjadi pusat pengelolaan sampah desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Jati Kulon mengelola cukup baik sampah di wilayah itu. Bahkan, dalam setahun sudah bisa menghasilkan omzet sekitar Rp 35 juta. Mereka mampu mengubah sampah dari masalah menjadi berkah.

Lewat inovasi ini Desa Jati Kulon menjadi tempat studi daerah lain. Sudah ada dua daerah yang melakukan studi banding tentang pengelolaan sampah. Kades se-Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan dan Tuban Sidoarjo. Desa Jati Kulon juga memiliki prestasi sebagai pemenang Posyandu Lansia Tingkat Jawa Tengah 2018.

Berkat inovasi, Desa Jati Kulon mampu mengangkat martabat masyarakatnya semakin tinggi. Ini adalah bukti nyata bagi Gerakan Desa Membangun Indonesia.


Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Senin, 25 Februari 2019

Mulai Beroperasinya Bank Sampah "Indah" Kemlagi Selatan

Penimbangan di Bank Sampah "Indah" Kemlagi Selatan
Sampah Membawa Berkah

www.kemlagi.desa.id - Pada hari Senin, 25 Februari 2019 merupakan hari yang bersejarah bagi Desa Kemlagi, bahwa pada hari itu merupakan awal beroperasinya bank sampah yang ada di Desa Kemlagi ditandai dengan mulainya kegiatan Bank Sampah "Indah" Kemlagi Selatan.
Ibu-ibu sedang antri untuk penimbangan barang yang di bawa
Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Inspirasi Rumah Zakat di Desa Kemlagi dengan dihadiri oleh Bapak Kepala Desa, Petugas Bank Sampah dan para nasabah yang didominasi oleh ibu-ibu warga RW. 01 Kemlagi Selatan.
Pengurus bank sampah dengan disaksikan Bapak Kades, sedang memilah barang yang selesai ditimbang
Pada kegiatan permulaan ini ada sekitar 15 (lima belas) orang nasabah yang menabung di Bank Sampah "Indah" Kemlagi Selatan, meski masih banyak barang bekas yang belum dipilah-pilah, namun tidak mengurangi semangat para perngurusnya untuk melayani warga yang menabung di bank sampah ini, apalagi dengan kedatangan Bapak Kepala Desa Kemlagi, Abd. Wahab, SE yang turut serta menjadi petugas penimbang sampah.
Bapak Kades, Abd. Wahab, SE juga turut serta menjadi petugas penimbang
Rupanya ada beberapa warga atau nasabah yang mengetahui harga salah satu barang yang dibeli oleh bank sampah ini kog murah sekali, akhirnya melalui bapak Kades langsung menghubungi Bank Sampah Induk (BSI) Kabupaten Mojokerto akhirnya Bapak Sisyantoko yang juga sebagai direktur Wehasta menyampaikan rincian harga yang ada di bank sampah. Sehingga pada akhirnya antara nasabah dan pengurus bank sampah ini sepakat dan memahami tentang harga yang dimaksud. 
Pengurus bank sampah dengan sabar melayani nasabahnya

Hari Peduli Sampah Nasional Kabupaten Mojokerto Tahun 2019

Pemkab Mojokerto mentargetkan penanganan sampah sebesar 70% dan pengurangan sampah 30% pada tahun 2025. Pernyataan ini ditegaskan Wakil Bupati Mojokerto pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2019, di Taman Ghanjaran, Desa Ketapanrame, Kec. Trawas, Kab. Mojokerto.

Dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 78 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis sampah Rumah Tangga Tahun 2018-2025, dimana penanganan sampah kita target sebesar 70% dan pengurangan sampah sebesar 30%. Mojokerto harus bebas sampah di tahun 2025,” kata Wabup Mojokerto Pungkasiadi, Sabtu (23/2) lalu.
Kegiatan Bank Sampah "Indah" Kemlagi Selatan, merupakan salah satu wujud
amanat pelaksanan Perbup Nomor 78 Tahun 2018
Guna merealisasikan peningkatan penanganan sampah, tahun 2018 telah disusun masterplan pengelolaan sampah yang berisi rencana pengembangan pengelolaan sampah di Kab Mojokerto. Upaya pembinaan pengelolaan sampah kepada masyarakat terus dilakukan bekerjasama dengan LSM dan swasta melalui program TPS 3R, Bank Sampah, Adiwiyata dan Adipura. Pembangunan sarana prasarana pengelolaan sampah, seperti TPA, TPS, kontainer, alat berat, alat angkut juga dilakukan.

”Tahun 2019 ini, Pemkab Mojokerto segera membangun delapan unit TPS 3R baru. Untuk capaian pengurangan sampah, kita juga telah memiliki satu bank sampah induk hasil kerjasama Pemkab Mojokerto dengan LSM Wehasta dan PT Multi Bintang Indonesia, 217 bank sampah unit aktif, lima unit TPS 3R, serta kawasan desa industri kecil daur ulang di Desa Kejagan dan Tawangsari, Kec Trowulan,” tambah Wabup.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi