Senin, 22 Juli 2019

Memahami Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)

ilustrasi
www.kemlagi.desa.id - Salah tugas dan kewajiban BPD di bulan Juli untuk setiap tahunnya adalah mengadakan musyawarah desa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang tahun ini adalah RKPDes 2020 dengan mengundang seluruh komponen masyarakat.

RPKDes atau Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan dokumen perencanaan yang memuat pokok-pokok kebijakan pembangunan di desa dan mengarahkan pencapain tujuan, visi dan misi desa. Sehingga dengan RKPDes ini pembangunan desa sesuai dengan arah dan tujuannya untuk mencapai tujuan bersama, baik masyarakat, desa, daerah dan negara.

Apakah tujuan dari RKPDes?
Tujuan RKPDes adalah terwujudnya perencanaan desa dalam usaha mewujudkan rencana pembangan jangka menengah desa. Dan tercapainya pemanfaatan potensi desa secara maksimal, efisien, efektif dan ekonomis dalam pembangunan desa menjuju desa yang maju, mandiri dan sejahtera.

Apakah Maksud dari RKPDes?
Maksud dari RKPDes adalah tercapainya penyusunan rencana kerja pemerintah desa yang terdiri dari:
  1. Kerangka acuan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menyusun program dan kegiatan tahunan yang sinergis sesuai tugas pokok fungsinya untuk mewujudkan tercapainya visi misi yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa.
  2. Sebagai instrumen penilaian kinerja perangkat desa, dalam mengukur efektivitas pelaksanaan tugasnya.
  3. Sebagai instrumen akuntabilitas dan transparansi manajemen pamerintah desa oleh masyarakat maupun elemen pemerhati pemerintahan yang berkepentingan memantau kinerja pemerintah desa.
Penyusunan RKP Desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
  1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
  2. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
  3. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa; 
  4. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
  5. Penyusunan rancangan RKP Desa;
  6. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
  7. Penetapan RKP Desa;
  8. Perubahan RKP Desa; dan
  9. Pengajuan daftar usulan RKP Desa.
Sumber : https://biizaa.com/
Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Minggu, 21 Juli 2019

Pastikan Anda Terdaftar Sebagai Pemilih Dalam Pilkades 2019

Banner Informasi Pendaftaran Pemilih
www.kemlagi.desa.id - Salah satu tahapan dalam Pilkades Serentak 2019 di Kabuapten Mojokerto termasuk di Desa Kemlagi adalah tahapan Pendaftaran dan Penetapan Pemilih.  Kegiatan ini dilaksanakan selama 20 (dua puluh) hari kerja yang dimulai tanggal 22 Juli 2019 sampai tanggal 16 Agustus 2019.

Pendaftaran Pemilih
Syarat untuk menjadi pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 ini adalah :
  1. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
  2. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  3. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  4. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal 27 Agustus 2019 yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan kependudukan;dan
  5. Seorang pemilih hanya terdaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
Pemilih yang telah terdaftar diberikan tanda bukti pendaftaran oleh panitia. Sedangkan petugas atau panitia yang akan melakukan pendaftaran pemilih dari rumah ke rumah di lingkungan Kemlagi Selatan adalah Abd. Wahab, Lukman Arianto dan Roni Hidayatullah. Lingkungan Kemlagi Barat adalah Suhamto, Agus Priyanto, Syamsul Arif, Yulianto dan H. Woni. Lingkungan Kemlagi Timur adalah H. Woni, Sumaryono, Istichomah, M. Ainur Rofiq, Kuswari dan H. Yasin. Sementara untuk Lingkungan Kemlagi Utara adalah Soviana Ulva dan Kamandaka Didik Handayanto.

Daftar pemilih yang digunakan dalam pemilihan Kepala Desa mengacu pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Legistatif dan Presiden Desa Kemlagi Tahun 2019.

Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi oleh panitia pemilihan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) per Dusun untuk Pemilihan Kepala Desa Kemlagi.

Daftar Pemilih Sementara

Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya pendaftaran pemilih yakni pada tanggal 19 s.d 27 Agustus 2019 dengan mekanisme mengundang Kepala Desa, BPD dan tokoh masyarakat.

DPS diumumkan oleh panitia pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat desa dengan bantuan perangkat desa, pengurus RT atau RW untuk mendapat tanggapan dari masyarakat.

Pengumuman DPS dilaksananakn selama 3 tiga) hari kerja sejak DPS ditetapkan yakni tanggl 28,29,30 Agustus 2019.

Daftar Pemilih Tambahan
Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS, secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan melalui Kepala Dusun, RW atau RT setempat didaftar sebagai pemilih tambahan.

Pencatatan daftar pemilih tambahan dilaksanakan paling lambat selama 3 (tiga) hari kerja mulai tanggal 2,3,4 September 2019.

Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat yakni selama 3 (tiga) hari kerja mulai tanggal 5,6,9 September 2019.

Daftar Pemilih Tetap
Panitia pemilihan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan DPS dan Daftar Pemilih Tambahan mulai tanggal 10,11,12 September 2019 dengan mekanisme mengundang Kepala Desa, BPD dan Tokoh Masyarakat.

DPT tersebut diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari kerja mulai tanggal 13,16,17 September 2019.

DPT yang sudah ditetapkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali kalau ada pemilih yang meninggal dunia, panitia membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia"

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan kebutuhan surat suara dan surat undangan untuk mencoblos.

Sumber : Tata Tertib Pilkades Desa Kemlagi Tahun 2019 
Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Rabu, 17 Juli 2019

Desa Kemlagi, dari Desa Maju menjadi Desa Mandiri

Taman Desa Kemlagi
www.kemlagi.desa.id - Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Desa Kemlagi bisa memenuhi harapan Bupati Mojokerto atau Pemda Kabupaten Mojokerto, bahwa desa-desa yang di tahun 2018 termasuk kategori desa maju diharapkan untuk tahun 2019 menjadi desa yang mandiri dan itu bisa diwujudkan oleh Desa Kemlagi melalui program Pemutakhiran Status Perkembangan Desa Indeks Desa Membangun (IDM) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Sebagai bahan evaluasi bahwa skor IDM Desa Kemlagi di tahun 2018 adalah 0,7162 (kategori desa maju) maka tahun 2019 ini adalah 0,8951 (kategori desa mandiri) atau bisa dikatakan rangking ke 3 diantara 12 desa di Kabupaten Mojokerto ini yang masuk kategori desa mandiri.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam IDM dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa Maju dan Mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa.

Indeks Pembangunan Desa memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa.

Indeks Pembangunan Desa mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Kegiatan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Selasa, 16 Juli 2019

Status Desa Tertinggal di Kabupaten Mojokerto Nihil

www.kemlagi.desa.id - Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi, mengapresiasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga status desa tertinggal di Kabupaten Mojokerto nihil tahun ini. Hal ini Ia sampaikan pada pembukaan pelatihan peningkatan kapasitas BPD tahun 2019, Senin (15/7-2019) Kecamatan Trawas.

“Tahun 2018, Indeks Desa Membangun (IDM) kita menunjukkan status desa tertinggal di ada 12 desa, desa berkembang 266 desa, desa maju 21 desa, dan desa mandiri belum ada. Namun 2019 ini, ada peningkatan dimana desa tertinggal sudah tidak ada, desa berkembang 201 desa, desa maju 86 desa, dan desa mandiri tercatat 12 desa. Saya sangat mengapresiasi kinerja BPD,” kata wabup.

Wabup juga mengajak semua entitas BPD agar tidak takut dengan prosedur pemerintahan. Sebab fokus di Pemerintah Desa yang baik (good village governance) saat ini adalah harus transparan, akuntabel, partisipatif dan responsif. Salah satu contonya yakni menolak segala bentuk pungli.

“Mengutip bapak Presiden Jokowi “ada pungli saya kejar, saya hajar”. Saya harap kita dapat mengikuti peraturan pemerintah yang ada. Beri pelayanan publik yang bagus. Junjung tinggi pemerintahan bersih, akuntabel, transparan, partisipatif, dan responsif,” kata wabup di hadapan 298 Kepala BPD selaku peserta pelatihan.

Sumber https://inilahmojokerto.com/
Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Inisiasi Pembangkit Listrik Dari Sampah Plastik

Gubernur Jatim Khofifah I.P didampingi Wabup Mojokerto Pungkasiadi
dan Kapolres Mojokerto AKBP Setyo Koes Heriyatno
www.kemlagi.desa.id - Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur kembali melakukan kunjungan kerja di Mojokerto. Informasi yang dihimpun Fuad Amanulloh, Reporter Maja FM, kali ini Khofifah meninjau rencana pabrik dalam memproses sampah plastik bekas yang bakal diubah menjadi energi listrik.

" Tujuan utama datang kesini yakni melihat rencana pengolahan sampah plastik menjadi energi listrik yang akan dimulai pada awal Agustus mendatang," ujarnya, Senin (15/07/19)

Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Plastik (PLTSP) baru pada tahap penjajakan teknologi. Didampingi Wabup Mojokerto Pungkasiadi dan Kapolres Mojokerto AKBP Setyo Koes Heriyatno, Khofifah meninjau pabrik kertas PT Mega Surya Eratama di Jalan Raya Jasem No 112, Desa Jasem, Kecamatan Ngoro, Mojokerto.

Selain perintah langsung dari Presiden untuk melakukan pemetaan pengolahan sampah, pengolahan sampah plastik menjadi energi listrik meenjadi salah satu Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Menurutnya, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RUED saat ini sedang dibahas oleh DPRD Jatim.

"Kami berharap energi terbarukan atau energi nonfosil di Jawa Timur ini mencapai 16,8 persen tahun 2025 nanti. Nah, diantara energi nonfosil, hari ini kita ke sini untuk melihat bahwa sampah plastik bisa menjadi energi listrik," ujarnya.

Namun, dalam kunjungan kali ini pihaknya menemukan pabrik kertas di Jatim yang terancam berhenti beroperasi dengan adanya reexport sampah kertas oleh pemerintah yang dilakukan sejak 20 Juni lalu.

Pabrik kertas di Jatim masuk 5 besar export di Jawa timur. Industri kertas di Jatim ini menyumbang 23 persen industri kertas nasional. Ditambah industri kertas di Jatim kebanyakan menggunakan waste paper, termasuk pabrik pengolahan kertas PT Mega Surya Eratama di Desa Jasem, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto.

" Ini infonya, bahan baku pabrik kertas ini yang hanya bisa bertahan 10 hari, sebab 305 kontainer yang berisikan kertas bekas masih tertahan di pelabuhan dan terancam akan di reexport oleh pemerintah," jelasnya.

Selama ini yang menjadi masalah soal impor sampah dari luar negeri yakni ikutannya, maka dari itu sejak 20 Juni yang lalu sampah yang akan masuk di reexport ke negara asal.

Dengan adanya hal itu banyak pabrik kertas di Jawa timur bahan bakunya kehabisan, sehingga terancam tidak bisa beroperasi. " Lah ini yang menjadi PR pemerintah, kita akan segera melakukan koordinasi bersama KLHK dan Perindustrian untuk mancari solusi," terangnya.

Khofifah mengatakan, pemerintah memang menolak adanya impor sampah plastik. Tapi kemudian impor sampah kertas yang menjadi bahan baku pabrik kertas tertahan. " Kebetulan pabrik yang kita datangi ini 100 persen bahan bakunya menggunakan kertas bekas. Suplai nasional kertas bekas hanya memenuhi 20 persen dari total kebutuhan bahan baku pabrik ini," ungkapnya.

Kalau ini jalan di awal Agustus, maka kesepakatan dengan owner (pemilik) pabrik juga Kepala Dinas ESDM, ingin mengkomunikasikan dengan ITS (Institut Teknologi Sepuluh November di Surabaya).

Khofifah berharap, ITS mampu meniru mesin pengolah sampah plastik menjadi energi listrik yang dibeli PT. Mega Surya Eratama dari luar negeri. "Kalau ITS bisa melakukan replikasi mesin ini, akan sangat bermakna bagi penyiapan energi terbarukan atau nonfosil. Maka harga mesin untuk mengolah sampah plastik menjadi listrik akan lebih mudah dan murah, kebutuhan spare part juga lebih mudah aksesnya," tegasnya

Sumber : http://www.majamojokerto.com/

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Minggu, 30 Juni 2019

Semua Bakal Cakades Wajib Tes Narkoba Pada Pilkades Serentak Kabupaten Mojokerto 2019

www.kemlagi.desa.id - Persyaratan kandidat yang ikut bertarung di Pemilihan Kepala Desa serentak 2019 se-Kabupaten Mojokerto diperketat. Pemerintah Kabupaten Mojokerto menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mojokerto untuk memastikan bakal calon kepala desa (Cakades) bebas narkoba.

Syarat bersih dari narkoba bagi cakades ini sesuai Pasal 29 Ayat (1) Huruf M Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa yang diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2018. Selain itu, persyaratan ini juga bagian dari peran Pemkab dalam rangka mendukung upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran narkoba di Kabupaten Mojokerto.

“Narkoba adalah extra ordinary crime, sangat berbahaya. Maka kita perlu bersinergi dengan semua elemen masyarakat untuk memberantasnya,” kata Wakil Bupati Pungkasiadi, Jumat (28/6) pagi di ruang Satya Bina Karya.

Kerjasama Pemkab dan BNN Kota Mojokerto itu ditandai dengan penandatanganan MoU oleh Wakil Bupati Pungkasiadi, bersama Ketua BNN Mojokerto AKBP Suharsi yang dengan disaksikan perwakilan unsur Forkopimda, serta Kepala OPD. Nantinya, setiap bakal kontestan Pilkades harus menjalani serangkaian tes narkoba yang dilakukan BNN Kota Mojokerto.

“Kita mencari figur pemimpin di tingkat desa yang berintegritas, yang bersih dan bebas narkoba. Karena kepala desa akan jadi panutan dan teladan masyarakatnya,” jelas Wabup Pungkasiadi.

Selain bebas narkoba, ada persyaratan lain yang akan dipenuhi calon kepala desa dalam pendaftaran, yakni pernyataan tidak pernah terancam pidana lebih dari 5 tahun. 

“Kalau mantan narapidana yang ancaman dan vonis pidananya di bawah 5 tahun masih boleh mendaftar (cakades),” tambah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto, M. Ardi Sepdianto.

Sebagai informasi, Pilkades serentak Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 akan digelar tanggal 23 Oktober. Dari 299 desa/kelurahan di Kabupaten Mojokerto, ada 253 desa dari 18 kecamatan yang akan menggelar hajatan rakyat di tingkat pemerintahan paling bawah ini.

Tahapan Pilkades 2019 di Kabupaten Mojokerto dimulai 22 Juli mendatang, untuk pendaftaran cakades. Setelah dua minggu proses pendaftaran, panitia pemilihan akan melakukan verifikasi berkas setiap bakal calon.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi