Jumat, 25 September 2020

Penerima BLT UMKM Rp2,4 Juta Diumumkan Melalui SMS yang Dikirim Bank Penyalur

ilustrasi
www.kemlagi.desa.id - Kementerian Koperasi dan UKM (KUKM) secara bertahap mulai mencairkan bantuan presiden (Banpres) produktif usaha mikro atau berupa bantuan langsung tunai (BLT) Rp2,4 Juta untuk pelaku usaha mikro atau UMKM. 

BLT UMKM Rp2,4 juta ini merupakan dana hibah. Setiap penerima tak dipungut biaya apapun dalam penyaluran bantuan ini. 

Pendaftaran penerima BLT Rp2,4 juta sudah ditutup sejak Agustus lalu. Kini, para pelaku UMKM yang sudah mendaftar melalui dinas KUKM setempat tinggal menunggu SMS saja. 

SMS yang akan dikirim kepada pelaku UMKM berisi pengumuman dia mendapatkan BLT UMKM Rp2,4 juta. Dalam sebuah keterangannya, Kemen KUKM menyatakan jika setiap UMKM yang mendapatkan bantuan akan diberitahu lewat SMS. 

"Penerima Banpres Produktif untuk usaha Mikro akan diinformasikan melalui pesan singkat (SMS) oleh bank penyalur," tulis keterangan tersebut. 

Nantinya jika sudah mendapatkan SMS dari bank penyalur, penerima bantuan atau BLT UMKM Rp2,4 juta itu harus melakukan verifikasi ke bank penyalur yang sudah ditentukan. 

Jika proses verifikasi selesai, maka dana akan diberikan. "Setelah menerima pesan singkat (SMS) penerima Banpres Produktif untuk usaha mikro harus melakukan verifikasi ke bank penyalur yang sudah ditentukan, agar dapat segera mencairkan dana yang sudah didapat," sambung pernyataan itu. 

Dalam keterangan lain, Kemen KUKM menyebutkan jika program bantuan hibah modal usaha sebesar Rp2,4 juta kepada pelaku Usaha Mikro terus disalurkan. 

Hingga 16 September 2020, Banpres Produktif untuk Usaha Mikro sudah tersalurkan lebih dari Rp14 triliun di seluruh Indonesia atau setara 64,5% dari target. 

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Kamis, 24 September 2020

Perkuat Ekonomi Desa di Tengah Pandemi

Joko Widodo - Presiden Republik Indonesia
www.kemlagi.desa.id - Pandemi Covid-19 saat ini tidak hanya berdampak pada masyarakat di perkotaan. Masyarakat yang berada di pedesaan juga turut merasakan dampak dari pandemi yang melanda setidaknya di 215 negara di dunia. 

Saat memimpin rapat terbatas mengenai percepatan peningkatan ekonomi desa, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa kondisi ini menjadi momentum untuk melakukan reformasi dan merencanakan strategi besar untuk mendukung ekonomi, salah satunya di desa-desa. 

"Pandemi yang tengah kita hadapi harus menjadi sebuah momentum untuk menginstal ulang, memperbaiki lagi, juga melakukan _reform_ mengenai strategi besar dalam transformasi ekonomi desa," ujarnya melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 24 September 2020. 

Untuk itu, dalam kesempatan tersebut, Presiden memberikan sejumlah arahan kepada jajaran terkait. Pertama, Kepala Negara meminta agar seluruh skema program yang berkaitan dengan jaring perlindungan sosial di desa seperti Program Keluarga Harapan, bantuan sosial tunai, bantuan langsung tunai desa dan lain sebagainya harus berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. 

Demikian halnya dengan pelaksanaan program padat karya tunai di pedesaan yang harus dikawal dengan tetap mengikuti protokol kesehatan sehingga dapat mengurangi beban masyarakat desa yang mungkin kehilangan pekerjaan di tengah pandemi, kesulitan mencari kerja, atau yang berasal dari kalangan tidak mampu. 

"Pastikan itu diterima oleh masyarakat di desa yang terdampak Covid dan yang sangat membutuhkan," tuturnya. Selanjutnya, Presiden Jokowi juga menginstruksikan para jajaran terkait untuk mengonsolidasikan program-program kementerian yang dapat meningkatkan ekonomi desa. 

Masing-masing kementerian tidak boleh menjalankan program secara sendiri-sendiri dan harus mengintegrasikan diri ke dalam skema program yang saling mengisi satu sama lain. 

"Misalnya Kementerian Desa memastikan dana desa digunakan lebih produktif, Kementerian PUPR menyediakan infrastruktur dasarnya, Kementerian Perhubungan konektivitasnya, Kementerian Sosial mengenai penanganan warga yang kurang mampu, dan Kementerian Koperasi dan UKM untuk sektor usaha kecil dan mikro," ucapnya. 

"Kalau tidak terintegrasi hasilnya akan tidak kelihatan. Oleh sebab itu, semuanya dijalankan dalam strategi besar yang solid dan terintegrasi," imbuh Presiden. 

Selain itu, masing-masing desa juga harus diarahkan untuk mengembangkan potensi lokalnya dalam rangka memperkuat daya ungkit ekonomi desa. Warga-warga di desa harus diberikan ruang partisipasi dan kreasi dalam memajukan sektor-sektor unggulan desa seperti yang berkaitan dengan pertanian, wisata desa, hingga industri di pedesaan. 

"Ini yang harus difasilitasi serta diberikan akses permodalan dan teknologi maupun di sisi keterampilan. Juga dorong kerja sama antardesa agar bisa masuk ke _supply chain_ yang lebih luas sehingga pelaku usaha di desa bisa _upskilling_ dan naik kelas," tandasnya. 

Jakarta, 24 September 2020 
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

KPU Gelar Pengundian Nomor Urut Paslon Pilbup Mojokerto 2020, Ini Hasilnya

Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Paslon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto 2020

www.kemlagi.desa.id - Tahapan menjelang Pilkada Mojokerto 2020, saat ini sudah sampai pada rapat pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto. 

Hari ini Kamis (24/09/2020) ketiga paslon mengikuti pengundian nomor di salah satu hotel di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Masing-masing paslon itu Yoko Priyono-Choirunnisa (YONI); Ikfina Fahmawati dan Muhammad Al Barra (Ikbar); dan pasangan Pungkasiadi-Titik Masudah. 

Pada prosesi pengundian, lokasi dijaga ketat oleh kepolisian. Tidak semua orang diperkenankan masuk, mengingat pandemi Covid-19 masih belum mereda. 
Hasil Undian Nomor Urut Paslon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto 2020

Dari hasil pengundian nomor, pasangan Ikfina Fahmawati dan Muhammad Al Bara (Ikbar) mendapatan nomor urut 1. Kemudian pasangan Yoko Priyono-Choirunnisa (YONI) mendapatan nomor urut 2. Serta pasangan Pungkasiadi-Titik Masudah mendapatkan nomor urut 3. 

Akhmad Arif, Komisioner ( Divisi Teknis Penyelenggaraan) KPU Kabupaten Mojokerto mengatakan, seusai PKPU Nomor 5 Tahun 2020, hari ini melakukan rapat pleno terbuka pengundian nomor urut terhadap tiga paslon. 

"Kemarin 23 September 2020 kita sudah tetapkan ada tiga calon yang resmi bertarung di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Dan hari ini (24/9/2020) pengundian nomor urut terhadap tiga paslon dan hasilnya masing-masing calon sudah mendapatkan nomor urut," terangnya. 

Dengan keluarnya nomor urut, tiga paslon yang akan bertarung dalam Pilbup Mojokerto 2020 ini, kata Arif, akan digunakan pada tahapan kampanye. "Ini juga sebagai rancangan surat suara untuk pemungutan pada 9 Desember 2020," tambahnya. 

Menurutnya, sebelum memasuki tahapan kampaye yang akan dimulai pada Sabtu mendatang (26/09/2020), ada beberapa hal yang harus dipersiapkan bagi tiga paslon dan LO. 

Diantaranya menyiapkan rekening dan rancangan dana kampaye. "Untuk kampaye kita mulai tanggal 26 dan hari ini masih menunggu perubahan PKPU kampanye Nomor 4 2017. 

Selain kampanye, ada, banyak yang harus dipersiapkan oleh paslon dan LO. Diantaranya membuka rekening awal, plus dana kampanye maksimal hari ini. Dan besok pada pukul 18.00 WIB, harus dilaporkan ke KPU terkait dana awal kampaye," tegasnya. 

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Lebih Canggih dari Whatsapp Radar Covid-19, ini Aplikasi Android & iOS Cek Persebaran Virus Corona

ilustrasi Radar Covid-19 Jatim

www.kemlagi.desa.id
- Pada April 2020 lalu, pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19) telah meluncurkan Radar Covid-19. 

Radar Covid-19 merupakan layanan chatbot melalui aplikasi WhatsApps (WA), yang berisi informasi tentang persebaran COVID-19 di Jawa Timur. Radar Covid-19 berisi fitur otomatis layanan gratis yang bisa diakses masyarakat Jatim mengenai perkembangan kabar terkini Covid-19 di suatu kawasan di Jatim. 

Namun, tahukah kamu kalau pemerintah Indonesia juga merilis layanan serupa bahkan lebih canggih? PeduliLindungi, merupakan aplikasi android dan buatan pemerintah yang bekerja sebagai pelacak dan pendeteksi penyebaran di daerah tertentu. 

Aplikasi ini mengandalkan partisipasi masyarakat dengan membagikan data lokasinya saat berpergian yang bermanfaat sebagai penelurusan riwayat kontak. Tidak hanya itu, dengan mendaftar di PeduliLindungi, penggunanya juga mendapat pemberitahuan atau notifikasi jika berada di keramaian atau sedang berada di zona merah yang banyak terdeteksi pasien positif atau Pasien Dalam Pengawasan (PDP). 

Tujuannya agar bisa memberitahu keadaan sekitar tentang penyebaran di daerah tersebut kepada pengguna aplikasi agar senantiasa berhati-hati. Cara kerja PeduliLindungi yaitu dengan menggunakan data yang diproduksi oleh gadget Anda dengan bantuan bluetooth aktif untuk merekam informasi yang dibutuhkan. 

Kemudian, jika seorang pengguna pergi ke suatu tempat dan terdapat pengguna lain yang berada dalam radius bluetooth, maka akan terjadi pertukaran id anonim. Lalu, jika pengguna sedang berada di luar rumah, maka aplikasi PeduliLindungi akan memberitahukan keadaan penyebaran virus Covid-19 di daerah itu. Misalnya, saat pengguna sedang pergi ke pasar, maka aplikasi tersebut akan menampilkan notifikasi apakah daerah yang dikunjungi itu merupakan zona merah atau bukan. 
 
Aplikasi ini juga mengidentifikasi orang-orang yang pernah berada dalam jarak dekat dengan orang yang dinyatakan positif corona, PDP atau ODP. 

Setelah mendownload dan mendaftar di dalam aplikasi PeduliLindungi, nantinya secara berkala akan terus mendapat notifikasi tentang informasi penyebaran Covid-19, daerah zona merah, dan imbauan #dirumah saja. 

PeduliLindungi ini mengharuskan penggunanya untuk mengaktifkan fungsi Bluetooth dan GPS untuk merekam informasi yang dibutuhkan. 

Aplikasi ini kini sudah tersedia di Google Play Store dan bisa didownload di sini
Dan download di sini untuk iOS 

Radar Covid-19 

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19) melansir Radar Covid-19, layanan chatbot melalui aplikasi WhatsApps (WA). 

Chatbot itu berisi fitur otomatis layanan gratis yang bisa diakses masyarakat Jatim mengenai perkembangan kabar terkini Covid-19 di suatu kawasan di Jatim. Mulai dari jumlah orang yang terkategori sebagai Orang Dalam Pantauan (ODP), Pasien Dalam Perawatan (PDP) dan jumlah pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19. 

Juga ada konsultasi kesehatan, berita-berita baik mengenai penanganan wabah serta fitur melaporkan temuan tentang Covid-19. 

Layanan Radar ini laiknya berkomunikasi melalui chatting WA dengan orang lain, antara kita dan di Radar Covid-19. Radar Covid-19 ada tujuh daftar pilihan fitur informasi yang bisa dipilih, yaitu:
  1. Cek Radar COVID-19 di sekitarmu 
  2. Data terbaru persebaran COVID-19 di Jatim 
  3. Apa saya ada gejala? Cek up mandiri 
  4. Ingin ngobrol langsung? Tanya Jawab, curhat, konsultasi di COVID-19 
  5. Apa yang harus saya lakukan? 
  6. Berita baik tentang COVID-19 hari ini 
  7. Lapor kejadian tentang COVID-19 
Lalu bagaimana cara warga memasang fitur tersebut di aplikasi WA yang terinstal di ponsel pintar mereka? 

Caranya mudah, warga cukup mengakses: infocovid19.jatimprov.go.id/wacovid19, secara otomatis sebuah nomor WA bernama RADAR COVID-19 terdaftar di ponsel kita. Atau, warga bisa melakukan secara manual dengan memasukkan nomor ponsel 087711124790. Lalu beri nama nomor tersebut di daftar nomor WA Anda dengan nama RADAR. 

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, fitur chatbox otomatis layanan informasi Covid-19 gratis itu akan memudahkan masyarakat Jatim dalam mendeteksi keberadaan ODP, PDP dan Pasien Terkonfirmasi Positif Covid-19 di wilayah tempatnya berada. 

Aplikasi ini dikaitkan dengan kesadaran dari masyarakat untuk menerapkan protokol pencegahan Covid-19 secara mandiri," katanya di Mapolda Jatim, Senin (6/4/2020). 

Melalui layanan chatbox itu, lanjut Trunoyudo, masyarakat bisa melakukan langkah-langkah konkret secara mandiri dalam menerapkan protokol pencegahan Covid-19 saat berada di suatu wilayah tertentu di Jatim. 

Mulai dari mendisiplinkan diri mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, termasuk membudayakan pola hidup sehat dan membiasakan diri rutin mencuci tangan lalu menerapkan physical distancing saat bertemu dengan orang lain. 

Dalam lingkungan sosial di tingkat RW dan kelurahan, pemangku kebijakan setempat bisa menerapkan kawasan tertib social and physical distancing dengan menerapkan protokol pencegahan Covid-19. Seperti mengecek suhu tubuh bagi setiap warga yang hendak masuk ke kawasan pemukiman dan menyemprotkan cairan disinfektan ke sejumlah benda atau ruang di sudut kawasan pemukiman. 

"Maka muncul kesadaran diri untuk menggunakan masker lalu untuk menjaga jarak dan ini semua sangat diperlukan sebagai kesadaran diri," pungkasnya. 

Dikabarkan oleh Tim Pemgelola Informasi Desa Kemlagi

Rabu, 09 September 2020

Relaksasi Iuran BPJS Ketenagakerjaan Selama Masa Pandemi Covid-19

Ida Fauziah - Menteri Tanaga Kerja

www.kemlagi.desa.id
- Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah RI (PP) Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), pada hari Senin (31/8/2020) lalu. 

PP ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi peserta, kelangsungan usaha dan kesinambungan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan selama wabah corona (Covid-19). "PP tersebut diterbitkan supaya perusahaan dan pekerja bisa terus bertahan hingga ekonomi nasional pulih yang terpuruk akibat pandemi Covid-19," ujar Ibu Ida di Kemnaker, Jakarta, Rabu (8/9/2020). 

Ibu Ida menjelaskan, ada tiga jenis pelonggaran iuran BPJS Ketenagakerjaan yang diterbitkan melalui PP Nomor 49 Tahun 2020 tersebut. 

Pertama, kelonggaran batas waktu iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK), iuran jaminan kematian (JKM), iuran jaminan hari tua (JHT), dan iuran jaminan pensiun (JP) setiap bulan. Semula harus dibayar pada tanggal 15 menjadi tanggal 30 bulan berikutnya. 

Kedua, keringanan iuran JKK dan iuran JKM sebesar 99 persen dari kewajiban iuran setiap bulan. 

Ketiga, penundaan pembayaran sebagian iuran JP sebesar 99 persen dari kewajiban setiap bulan. 

"Ketentuan relaksasi ini dimulai sejak iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan bulan Agustus 2020 sampai bulan Januari 2021," katanya. 

Untuk memperoleh relaksasi, Ibu ida mengatakan berdasarkan pasal 13 ayat (1) mensyaratkan pemberi kerja, peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah yang mendaftar sebelum bulan Agustus 2020 diberikan keringanan iuran JKK dan JKM setelah melunasi iuran tersebut sampai bulan Juli 2020. 

"Dengan adanya penyesuaian iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, hak peserta untuk memperoleh manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya. 

Menurut Ibu Ida, bagi pemberi kerja, peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah yang telah melunasi iuran JKK dan JKM di bulan Agustus 2020 atau bulan berikutnya dan terdapat kelebihan, maka kelebihan iuran JKK dan JKM tersebut diperhitungkan untuk pembayaran iuran JKK dan iuran JKM berikutnya. 

Menaker berharap PP ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan jaminan sosial ketenagakerjaan dan meringankan beban pemberi kerja dan peserta dalam memenuhi kewajiban membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan selama bencana nonalam penyebaran COVID-19. 

"Relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan ruang gerak lebih dalam bagi para pengusaha dalam mengalokasikan dana operasional perusahaan," ujarnya. 

Ibu ida mengungkapkan hasil survei online Lembaga Penelitian Indonesia (LIPI), Badan Litbang Ketenagakerjaan, Kemnaker dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang dilakukan selama periode 24 April 2020 sampai dengan 2 Mei 2020 menginformasikan bahwa pandemi Covid-19 juga sangat mempengaruhi aspek ketenagakerjaan di Indonesia. 

Melemahnya perekonomian dan terjadinya penurunan produktivitas akibat Covid-19 tentunya berdampak terhadap pekerja dan pemberi kerja. Fenomena yang dialami pekerja/buruh dan pemberi kerja ini akan mempengaruhi kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban, yakni iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dalam kondisi tersebut, pemerintah perlu hadir dengan langkah cepat dan tepat agar kehidupan sosial dan ekonomi segera pulih dan berjalan dengan normal. 

Di bidang kesehatan, Pemerintah terus berupaya mengendalikan Covid-19 agar tidak menyebar lebih luas. "Sementara di bidang ekonomi, pemerintah dengan segala daya dan upaya memberikan stimulus untuk meringankan beban ekonomi pemberi kerja dan pekerja/buruh," ujar Ibu Ida.

Sumber : Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Senin, 07 September 2020

Pengajuan Bansos UMKM Rp 2,4 Juta di Mojokerto Diperpanjang Hingga 12 September, Ini Syaratnya

Pungkasiadi, Bupati Mojokerto saat meninjau warga mengajukan Bansos UMKM

www.kemlagi.desa.id - Jumlah warga pemilik usaha kecil mikro menengah (UMKM) di Kabupaten Mojokerto yang mengajukan bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro (BPUM) sebesar Rp 2,4 juta kini sudah mencapai 7,500 pelaku usaha. 

Namun, angka ini masih jauh dari target total sebanyak 64 Ribu UMKM yang bisa mengajukan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto maupun Pihak Perbankan yang ditunjuk pemerintah. 

Susantoso, Plt Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Mojokerto mengatakan, kuota total untuk Kabupaten Mojokerto mencapai 64 ribu. Sedangkan yang sudah mendaftar melalui Dinas Koperasi masih 7.500 umkm. “Kuota total 64 ribu, kita tidak tahu yang sudah mendaftar di perbankan berapa. Namun ini masih kita buka sampai tanggal 12 September 2020,” ungkapnya kepada suaramojokerto.com. 

Susantoso juga mengatakan, syarat untuk mengajukan bansos UMKM sebesar Rp 2,4 juta ini sangat mudah, cukup KTP, Surat keterangan usaha dari kelurahan dan buku rekening. 

“Syaratnya mudah kok, kita hanya bertugas untuk mengentri data, nanti yang memverifikasi pemerintah pusat,” tambahnya. 

Susantoso juga meminta semua warga yang merasa memiliki usaha kecil dan memenuhi persyaratan untuk segera mendaftar ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro agar bisa diajukan ke Kementerian untuk mendapatkan bantuan yang bersifat Hibah ini. 

Adapun syarat-syarat dasar yang wajib dipenuhi antara lain : 
  1. KTP dengan No. NIK daerah setempat 
  2. Kegiatan usahanya mandiri. 
  3. Memiliki rekening tabungan per Juni 2020 kurang dari Rp 2 juta 
  4. Bukan ASN/TNI/Polri/Pegawai BUMN maupun BUMD 
  5. Melampirkan Surat Keterangan Usaha/Domisili Usaha (SKU/SKDU) dari kepala desa 
  6. Memiliki nomor hp aktif yang bisa dihubungi.  
Bagi yang memenuhi persyaratan tersebut, bisa Langsung mendaftar di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto di Jl. Jayanegara No.16, Mojokerto.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi